TGB Mendukung, Jokowi Mendulang Untung?
berita
Politika
Sumber Foto : nusantaranews.co (gie/watyutink.com) 09 July 2018 20:00
Penulis
Menjelang pilpres, Jokowi kembali berhasil merangkul lawan politiknya ke barisan pendukungnya. Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi resmi mendukung Jokowi untuk melanjutkan pemerintahan selama dua periode. Dukungan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu pertama kali tersebar melalui media sosial, Kamis (4/7/2018). Pertanyaannya, sejauh mana sikap politik TGB Zainul Majdi ini bisa merugikan kelompok oposisi?

Pasalnya, TGB Zainul Majdi merupakan tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 lalu. Alhasil, Prabowo-Hatta mendapat perolehan suara sebanyak 1,8 juta lebih pemilih NTB. Sementara, Jokowi kalah telak dengan hanya meraih suara 27,54 persen. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa kekalahan Jokowi di NTB tak lepas dari pengaruh TGB yang saat itu sudah menjabat Gubernur NTB. Lantas, seberapa besar pengaruh dukungan TGB (tak hanya di NTB) terhadap elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019?

Wajar jika banyak pihak yang menilai TBG Zainul Majdi bersikap pragmatis. Pasalnya, Gubernur NTB dua periode ini merupakan kader Partai Demokrat, di mana partai besutan SBY belum resmi mendukung Jokowi dan masih mencari tandem untuk berkoalisi di Pilpres 2019. Beberapa bulan lalu, sebagian kalangan menilai TGB merupakan kader yang patut dipertimbangkan Demokrat sebagai capres ataupun cawapres pada Pilpres 2019. Namun, peluang itu tampaknya tertutup ketika SBY lebih memilih mempromosikan anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono. Lalu, apakah dukungan kepada Jokowi merupakan pilihan yang paling rasional bagi TGB Zainul Majdi?

Pun demikian, peluang apa yang ingin diraih TGB? Meski TGB Zainul Majdi menegaskan, tidak ada deal politik dengan Jokowi ihwal pemberian dukungan ini. Tetapi, apa iya pemberian dukungan ini tanpa syarat?

Jika melihat sikap Jokowi yang belum menentukan pendampingnya pada pilpres nanti, bukan tak mungkin TGB ingin mendapatkan tiket cawapres. Terlebih santer kabar bahwa TGB dilirik Jokowi. Ada yang mendukung, ada pula yang keberatan. Tetapi sebagian pendukung TGB secara serius berikhtiar agar duet Jokowi-TGB terlaksana.

Lalu, sejauh mana duet Jokowi-TGB bisa terwujud? Sebab, beberapa partai pendukung pemerintah pun ikut berlomba-lomba berebut kursi cawapres Jokowi. Lebih-lebih, dukungan TGB ini tidak disertai dengan dukungan partai politik kepada Jokowi. Jika Jokowi mempertimbangkan TGB menjadi cawapres, maka sama saja membuka keran berkurangnya dukungan parpol kepadanya di Pilpres 2019.

Meski begitu, ada juga yang memunculkan kecurigaan bahwa dukungan tersebut lantaran TGB diduga tersandera kasus hukum yang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Mei 2018 lalu, TGB Zainul Majdi sempat dimintai keterangan oleh KPK. Saat itu, KPK mengaku bahwa pemanggilan tersebut sebagai bagian dari pengumpulan bahan dan keterangan berdasarkan laporan masyarakat. Hingga kini, belum ada pemeriksaan lebih lanjut dari lembaga anti rasuah terhadap TGB. Namun pertanyaannya, benarkah dukungan kepada Jokowi tersebut semata-mata untuk menghidari dari jeratan hukum?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Humas dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

TGB Zainul Majdi berasal berasal dari Nahdlatul Wathan--secara generik bisa disimpulkan bahwa genealogisnya sama dengan Nahdlatul Ulama. Selama ini dari kalangan umat Islam, basis dukungan ke Jokowi adalah basis NU. Sehingga, tampaknya chemistry TGB Zainul Majdi lebih cocok mendukung Jokowi.

Selain itu, TGB ini merupakan tokoh yang tiba-tiba memiliki elektabilitas yang lumayan tinggi, dan kemudian bagian dari alternatif cawapres. Bagi saya, itu adalah keuntungan tersendiri bagi Pak Jokowi. Bukan berarti serta merta itu langsung menunjuk bahwa TGB menjadi cawapres. Ada beberapa pertimbangan secara endorsement (dukungan) politik. Misalnya, ada Pak Moeldoko yang juga punya kekuatan politik sendiri sebagai bagian dari militer, yang bisa memperkuat posisi Pak Jokowi. Atau Pak Mahfud MD, yang terkenal sebagai seorang yang mempunyai integritas yang tinggi saat ia menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan juga yang lainnya. Jadi, pilihan-pilihan itu menjadi preferensi yang memperkuat endorsement kubu yang berada di barisan Jokowi.

Kalau pun TGB nanti mencoba keluar dari barisan Jokowi ketika tidak dipilih sebagai cawapres, maka yang terjadi adalah sisi integritas dan populisme TGB sendiri yang akan hancur. Saya pikir, dia sendiri sudah berhitung dengan benar memberi dukungannya kepada Jokowi. Walaupun orang bisa membacanya bahwa dukungannya memiliki kepentingan yang pragmatis.

Pengaruh dukungan TGB Zainul Majdi terhadap elektabilitas Jokowi cukup besar. TGB tidak bisa dianggap sebagai tokoh lokal lagi kalau dilihat dari sebaran siapa yang menyukai sosok TGB, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jadi, dia bisa memperkuat posisi tawar Pak Jokowi menjelang kontestasi Pilpres 2019. Meski saat ini sebenarnya, kalau kemudian pilpres hanya Jokowi vs Prabowo, maka posisi Jokowi sulit terkalahkan. Nah di sisi ini sebenarnya bukanlah Prabowo vs Jokowi, tetapi Prabowo harus mencari tokoh lain yang bisa memperkuat elektabilitasnya. Sesungguhnya, kubu Prabowo sangat berharap kepada TGB, tetapi TGB justru mendukung Jokowi.

Pola politik TGB cukup etis juga. Misalnya, dia menginginkan agar momentum pilpres tidak dijadikan politik sektarian, atau politisasi agama itu jangan lagi dipakai. Karena kita sendiri sudah melihat begitu buruknya ruang publik dipenuhi model-model klaim keagamaan yang memecah belah Kebhinekaan kita. Seruan TGB itu sebenarnya lebih bernuansa etik, dibandingkan dengan nuansa pragmatis.

Maka peran politiknya harus bisa menegaskan bahwa Islam itu memiliki citra agama yang ramah, sekaligus memperkuat posisi dia sebagai pimpinan Nahdlatul Wathan. Itu hal yang positif, baik ia terpilih atau tidak sebagai cawapres Jokowi.

Kalau dalam bacaan umum memang kita bisa melihat bahwa dukungan TGB tak lepas dari menghindari kasus hukum dari KPK. Yang namanya politik adalah memanfaatkan segala sumber daya untuk mempertahankan diri, juga menjadi ruang untuk menyerang balik kelompok-kelompok yang berbeda dengan kita. Jadi, bisa saja dukungan ini sebagai momentum politis bagi TGB walaupun menyuarakannya dengan landasan etis, tapi orang bisa mengaitkan dengan pemeriksaan TGB oleh KPK. Tapi, hal itu harus dimaknai dalam konteks praduga tak bersalah, jangan dihukum dengan prasangka publik. Kecuali penyidik sudah memiliki bukti untuk menangkap TGB Zainul Majdi, jika demikian wajar kalau publik memiliki presumption of guilty. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan

Dukungan TGB Zainul Majdi kepada Jokowi bisa dimaknai dalam banyak persepsi. Kalau persfektifnya adalah politis, maka dukungan tersebut bisa dimaknai dengan beberapa kemungkinan. Tafsir pertama, TGB merupakan kader Partai Demokrat. Bisa jadi sikap TGB bagian dari skenarionya Partai Demokrat untuk meraih peluang dalam mendapatkan keuntungan politik, baik buat TGB maupun Demokrat.  Di antara keuntungan politiknya, yaitu jika TGB menjadi calon wakil presiden dari Jokowi maka Demokrat akan mendapat keuntungan. Bisa juga mendapat keuntungan elektoral, di mana efek melekatnya cawapres akan memberi pengaruh terhadap elektoral partai karena Pileg dan Pilpres 2019 dilaksanakan secara serentak. Dengan cara pandang itu, jika diasumsikan itu skenario Demokrat, maka Demokrat bisa bermain dua kaki.

Tafsir kedua, dukungan politik TGB kepada Jokowi karena ada persoalan berat yang menimpanya. Di antara yang sempat muncul itu adalah persoalan divestasi saham PT Newmont. Persoalan ini bagi TGB adalah persoalan berat, karena TGB simbol gubernur yang berbasis rakyatnya mayoritas umat muslim di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan dia menjadi tokoh yang sangat dihormati. Tetapi kalau kemudian TGB tersangkut kasus bernuansa korupsi, maka citranya akan buruk. Dengan cara memberikan dukungan kepada Jokowi, dia seolah-olah mau berlindung di balik kekuasaan Jokowi. Sehingga, KPK tidak lagi mengganggu TGB. Jadi, KPK seolah-olah menjadi alat kekuasaan untuk “menghilangkan” lawan-lawan politiknya dalam kontestasi politik 2019.

Tafsir ketiga, dukungan tersebut merupakan inisiatif TGB. Bukan skenario Demokrat  ataupun menghindar dari kasus hukum. TGB ingin menjadikan dinamika politik sebagai oportunity (peluang) untuk menaikkan daya kuasanya dari semula bermain di NTB lalu bermain di level nasional. Jadi, daya tawar dia naik secara politik.

Tafsir keempat, bisa juga dukungan itu hanya pergeseran pemikiran TGB dari semula berada di kubu oposisi, lalu kemudian mendukung penguasa. Sehingga tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan cara berpikir, di mana dia memahami bahwa pemerintahan saat ini dinilai memiliki substansi dan memiliki kerja-kerja besar yang harus dituntaskan selama dua periode. Jadi, lebih kepada argumen rasional TGB. Tetapi, di dalam politik kan ‘tidak ada makan siang gratis’.

Dukungan TGB tentu ada pengaruhnya terhadap elektabilitas Jokowi, namun gak besar. Kalau saya kalkulasi, gak sampai 5 persen. Awalnya, TGB adalah simbol dari representasi muslim dan oposisi, lalu mengalihkan dukungan. Tetapi pergeseran dukungan itu dikalangan penggemarnya justru mengalami resistensi. Kita bisa mengamatinya di media sosial. Jadi, karena yang muncul adalah resistensi dari massa pendukungnya, itu artinya tidak serta merta umatnya ikut semua begitu TBG memberi dukungan kepada Jokowi. Beda jika perubahan sikap politik itu dilakukan oleh tokoh yang memiliki pengaruh yang sangat besar, seperti almarhum Gus Dur. TGB ini tidak mampu mendorong pemilihnya untuk mengikuti langkah-langkah politiknya.

Selain itu, TGB adalah Gubernur NTB. Sementara Provinsi NTB jumlah pemilihnya tidak signifikan. Sehingga, sikap TGB ini juga tidak terlampau merugikan bagi kelompok oposisi. Karena sekali lagi, semua pendukung TGB belum tentu mendukung sikap TGB. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Saya pikir, dukungan TGB Zainul Majdi kepada Presiden Jokowi memiliki muatan politis. Salah satunya, bisa jadi untuk mengamankan dirinya dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Yang kedua, mungkin saja pernyataan itu memang benar-benar dari hati nuraninya yang tulus, bahwa dia ingin memberikan dukungan politiknya kepada Jokowi.

Tetapi kita tahu bahwa TGB Zainul Majdi berasal dari Partai Demokrat, yang selama ini Demokrat cukup kritis terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Publik melihat dukungan TBG ini sebagai hal yang kontradiksi dengan sikap Demokrat. Sehingga, menurut saya, bisa saja dukungan ini agar TGB Zainul Majdi terlepas dari kasus hukum di KPK. Kalau memang ini benar, kita gak yakin bahwa Jokowi mau melindungi pihak-pihak yang memang tersangkut kasus korupsi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Isu agama selalu menarik untuk dijadikan konsumsi politik. Apalagi jika menjadi mayoritas penganut di suatu masyarakat, tentu isu agama menjadi komoditi politik yang menjanjikan jika dikemas dengan tepat.

Gerakan 212 adalah sebuah contoh gerakan moral dan politik. Disebut gerakan moral, karena mereka merasa saat itu agama Islam telah dinistakan oleh seorang Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama atai Ahok. Hal ini bukti keluar fatwa MUI bahwa Ahok telah menistakan agama. Sebagai gerakan politik, karena memang Ahok menjadi ancaman bagi mereka. Literatur fiqh tradisional dengan jelas tidak boleh memilih pemimpin dari orang kafir. Walaupun seperti Ibn Taimiyah memperbolehkan dengan syarat pemimpin non-Islam bisa berbuat adil.

Namun fakta sejarah politik Islam dan trauma masa lalu umat Islam di Indonesia, menyebabkan gerakan 212 tidak menerimanya. Sehingga gerakan 212 menjadi trade mark baru sebagai kebangkitan politik Islam dalam mencapai suatu kekuasaan tertinggi yaitu Presiden 2019-2024.

Ujicoba politik dibuktikan keberhasilan menjadikan Anies-Sandi jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Lalu merembet ke pilkada di berbagai daerah pada Pilkada Serentak 2018.

Sayangnya, keberhasilan DKI tidak diikuti di tempat lain. Pilgub Jabar, Jateng, Jatim adalah contoh jualan isu agama tidak laku. Justru ini bisa menjadi cermin teori 212 dalam berpolitik dianggap sebagai cara yang kurang cerdas. Maka wajar, jika sebagian para tokoh politik mulai menjaga jarak. Salah satunya adalah TGB Zainul Majdi.

Jika kita merujuk pergerakan politik agama, TGB merupakan salah satu tokoh yang digadang-gadang menjadi capres yang dianggap sempurna: ulama dan umaro mengalir pada dirinya.

Namun karena ketidakjelasan konsep politik 212, ditambah lagi Partai Demokrat lebih memilih AHY menjadi calon capres atau cawapres, maka TGB melakukan lompatan politik dengan mendukung Jokowi. Tentu saja ini bukan pepesan kosong dengan berbalik arah politik ke Jokowi.

Sebab saat ini jokowi membutuhkan koalisi yang solid. Sedang setiap parpol menyodorkan kader terbaik untuk menjadi cawapres. Sangat sulit bagi setiap parpol untuk saling menerima. Maka solusi terbaik adalah mencari cawapres yang netral dan diterima semua pihak. Dan ini saya lihat ada pada figur TGB.

Manfaat jokowi memilih TGB, tentu pertimbangan dari pemilih Indonesia Timur dan umat  Islam yang mendukung 212. Walaupun tidak seratus persen beralih suara. Tapi paling tidak langkah ini sebagai jalan untuk meredam suara oposisi yang selalu menyerang Jokowi sebagai anti-Islam. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF