Sukamiskin, Lapas Wani Piro?
berita
Politika
Sumber Foto : Liputan6.com (gie/watyutink.com) 23 July 2018 15:00
Penulis
Tabir “jual beli” fasilitas mewah dan izin keluar-masuk penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, terbongkar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkarnya melalui operasi tangkap tangan (OTT), Sabtu (21/7/2018). Empat orang sudah ditetapkan tersangka, di antaranya Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen dan napi kasus korupsi Fahmi Darmawansyah.

KPK menduga Fahmi menyuap Wahid. Uang senilai Rp279.920.000 diamankan sebagai barang bukti. Selain itu, lembaga antirasuah  turut mengamankan dua unit mobil, Mitsubishi Triton Exceed dan Pajero Sport Dakkar, karena diduga terkait suap. Dalam pemeriksaan KPK seusai melakukan OTT, tim penyidik menemukan fasilitas istimewa di dalam sel Fahmi.

Menurut analisis Anda, sebegitu lemahkah sistem pengawasan Lapas Sukamiskin? Selain menjumpai sel mewah Fahmi, KPK juga menemukan sel Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dihiasi fasilitas terlarang. Lembaga antirasuah pun menyegelnya. Parahnya lagi, kedua koruptor tersebut sedang tidak berada di sel.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun KPK, tarif kamar mewah di Lapas Sukamiskin mencapai Rp200-500 juta. Selain kamarnya lebih luas, para tahanan pun bisa menikmati berbagai fasilitas berupa pendingin ruangan, dispenser, televisi, sampai kulkas. Bahkan "penduduk" yang sudah lama bebas menggunakan telepon genggam, tentu setelah menyetor sejumlah uang kepada oknum lapas. Lantas, bagaimana mungkin korupsi bisa diberantas jika koruptor diperlakukan demikian?

Yang juga mengejutkan, kabarnya Lapas Sukamiskin menyediakan "pelayanan" tambahan. Dari fasilitas karaoke hingga pemesanan kopi khas kelas menengah. Bahkan pengunjung bisa bebas masuk sepanjang orang yang dibesuk menyetujuinya.

Selain itu, Lapas Sukamiskin juga menyediakan saung mewah, tempat berkumpul napi bersama sanak saudara yang membesuk. Pertanyaan konyol pun timbul, apa iya Lapas Sukamiskin didesain untuk memanjakan koruptor?

Meski demikian, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhham) berjanji akan membongkar dan memusnahkan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin. Hal itu guna mengembalikan lapas yang banyak dihuni koruptor ini sesuai dengan standar yang diatur peraturan perundang-undangan.

Mengingat lapas berada dibawah komando Kemenkumham, apakah kasus suap tersebut karena Kemenkumham abai pengawasan? Sebab, sudah berkali-kali publik dihebohkan dengan keistimewaan para napi Sukamiskin, baik soal fasilitas mewah pun napi yang kedapatan plesiran ke luar lapas. Rasanya tak mungkin kenikmatan itu bisa mereka dapatkan tanpa ada kongkalikong antara oknum dengan napi.

Lantas, perubahan mendasar apa yang harus dilakukan agar praktik "jual-beli" fasilitas bisa diberantas? Jangan sampai 'hukum bisa dibeli' semakin melekat dalam benak publik. Terlebih publik menuding Lapas Sukamiskin menjadi Lapas Wani Piro!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

Semua Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di Indonesia seperti itu, dan bukan baru, bukan rumor tapi fakta yang telanjang. Semua yang pernah berurusan dengan lapas melihat dan mengalami. Apakah pengawasan institusi Kementerian Hukum dan HAM lemah? Bukan. Saya menduga memang sengaja tidak dibuat pengawasan, atau kalaupun ada sistem pengawasan tidak digunakan atau dimandulkan dengan pelbagai cara.

Tidak masuk akal fasilitas-fasilitas yang diharamkan di lapas yang dengan mudah dilihat mata, kok tidak diketahui sedari dulu. Oleh sebab itu, Kemenkumham berhentilah beri alasan ini-itu. Saya menyarankan Presiden Jokowi melakukan tindakan radikal dan cepat. Pertama, rombak sistem administrasi dan pengawasan lapas. Kedua, evaluasi SDM yang ada. Ketiga, hentikan dan ubah penempatan napi korupsi dalam satu lapas, tempatkan mereka tersebar di pelbagai lapas di Indonesia. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Meski operasi tangkap tangan (OTT) setiap hari dan setiap kali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi dan penyalahgunaan wewenang setiap hari juga berlangsung. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh negara agar tidak terjadi korupsi, utamanya di sektor pelayanan publik. Namun apa daya korupsi sudah membudaya dan menjadi nafas kehidupan birokrasi di eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif.

Kasus suap yang terjadi di Lapas Sukamiskin, Bandung, itu koruptor menyuap koruptor. Dan ini setiap hari terjadi, jika ada yang terkena OTT itu dianggap mereka yang sial saja. Semuanya sudah bebal.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham sudah bisa membaca dan mengetahui modus-modus seperti kasus suap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Namun pengawasan melalui sistem tidak punya daya upaya, harus ada ketegasan dengan lansung memecat pejabat-pejabat pelaku korupsi, termasuk terhadap menterinya sendiri andaikan korupsi itu berujung ke atas.

Mudah-mudahan melalui kasus ini bisa terbongkar seluruh jaringan bisnis “hotel” di Lapas Sukamiskin yang sudah berkali-kali digerebek dan dibongkar, baik oleh Wamenkumham zaman Presiden SBY maupun oleh Pak Budi Waseso sebagai Kepala BNN--yang menggerebek sel mewah milik para bandar narkoba. Jadi, sangat logis jika pejabat atasan seperti Dirjen PAS dan Menkumham sebenarnya mengetahui. Karena itu jika dapat dibuktikan mereka menerima setoran, KPK harus mmenyeretnya juga dengan tuntutan pidana korupsi.

Dalam metafora korupsi di peradilan, Lapas adalah tempat paling akhir piring di cuci, jika adapun sisa sisa makanan adalah remah-remah. Remah-remah itu kini sudah senilai Rp200 sampai Rp500 juta.

Kemungkinannya terjadi dua hal, pertama pihak yang biasanya dengan bebas menikmati hidangan sedang tidak doyan makan akibat sakit asam urat, diabetes atau penyakit pantangan makan lainya (ini artinya tidak lagi berani makan karena kesadaran akan bahaya penyakit dan "dosa" karena memakan hak orang kain). Kedua, pihak yang biasanya punya kewenangan dan kesempatan makan hidangan yang banyak sedang "ketakutan" khawatir anjing yang setiap saat menggonggong (diawasi) dan menggigitnya alias takut di OTT KPK.

Soal perubahan dan perbaikan, bisa dimulai dari mengganti Menteri Hukum dan HAM dengan seorang yang berkarakter dan berani menghadapi tembok lapas. Juga mengganti semua aparat Lapas Sukamiskin, mulai dari Dirjen PAS-nya sampai dengan sipir-sipir lapas dengan yang baru, yang belum tercemar. Kalau perlu bisa minta prajurit TNI. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH-UI

Kejadian jual beli fasilitas sel di Lapas Sukamiskin bukan kali pertama terjadi. Setelah dulu dihebohkan dengan failitas lapas mewah Artalita Suryani dan plesiran Gayus Tambunan, kini kejadian serupa kembali terulang. Ini menunjukkan lemahnya komitmen Kementerian Hukum dan HAM dalam mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap napi korupsi.

Pemilihan Lapas Sukamiskin sebagai lapas khusus korupsi juga setidaknya menunjukkan kegagalan. Sukamiskin dianggap memiliki infrastruktur yang memadai guna menjalankan program pembinaan kepada narapidana kasus korupsi. Nyatanya tidak semua napi korupsi ada di Lapas Sukamiskin, dan sebagian besar yang menghuni adalah napi kelas kakap.

Masih banyak napi korupsi lain yang ada di lapas lain di daerah. Sehingga tidak terpusat di Sukamiskin. Alhasil, dengan pengawasan yang lemah praktik “jual beli” fasilitas sel sangat mungkin terjadi. Sekalipun ditempatkan di Nusakambangan, bukan tidak mungkin akan kembali terulang kejadian serupa bila sistem pengawasan tidak diperkuat.

Dalam jangka pendek, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan tidak membedakan perlakuan napi korupsi dengan napi kejahatan lain. Napi korupsi harus berada satu sel dengan napi kejatan lain sehingga tidak memungkinkan bagi napi korupsi untuk tinggal sendiri dalam sel.

Namun jika Kementerian Hukum dan HAM tetap melihat bahwa perlu pembedaan perlakuan bagi napi korupsi. Maka Kementerian harus memberikan jaminan adanya sistem pengawasan yang lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Mungkinkah negara tanpa penjara? Mungkin. Itu terjadi di beberapa Negara Skandinavia. Di Den Haag penjaranya kosong dan akhirnya sipirnya di PHK, karena tidak ada tahanan. Lalu bagaimana dengan penjara di Indonesia? Sebetulnya konsep pemenjaraan sudah baik, dari konsep pembalasan menjadi pembinaan terhadap tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin adalah Lapas Pariwisata. Padahal pada prinsipnya lapas adalah konsep pembinaan yang akan mengembalikan tahanan untuk bisa menjadi baik di tengah masyarakat. Bagaimana faktanya lapas di Indonesia? Apakah sudah baik dalam penerapannya? Masyarakat pun bisa menilainya sendiri.

Malah yang terjadi, siapa yang nyuap bisa dapat fasilitas lebih. Yang  tidak nyuap tidak dapat fasilitas. Moral dan etikanya masih belum maksimal dalam menjalankan pekerjaanya. Konsep pembinaan hanya berlaku bagi si miskin. Tapi sepertinya konsep itu tidak diberlakukan kepada orang yang punya akses politik, uang, dan jabatan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husein (21/7/2018). Penangkapan ini dilakukan karena Wahid diduga meminta dan/atau menerima suap berupa uang dan beberapa kendaraan dengan imbalan jual beli kamar dan fasilitasnya bagi narapidana korupsi. Di tengah upaya bangsa memperbaiki tata kenegaraan dengan membersihkan diri dari tumor ganas berupa tindak pidana korupsi, mengapa masih saja para pejabat negara, dalam hal ini kepala lembaga pemasyarakatan, justru seakan menikmati sajian uang haram hasil korupsi?

Satu Kesatuan Terpadu

UU Nomor 12 Tahun 1995 pada konsideran ‘Menimbang’ telah menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Pada Pasal 1, angka 1 juga dijelaskan bahwa Pemasyarakatan dimaknai sebagai pembinaan Warga Binaan dalam sistem, kelembagaan, dan cara yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan berdasarkan tata peradilan pidana. Hal ini menunjukkan  bahwa pemasyarakatan bukanlah lembaga mandiri sepenuhnya yang tidak dapat 'disentuh' melalui upaya pengawasan, komunikasi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum yang lain. Pada Pasal lain di undang-undang yang sama juga telah disebutkan bahwa petugas pemasyarakatan adalah penegak hukum fungsional. Artinya, seluruh stake holder pemasyarakatan harus menyadari sepenuhnya bahwa mereka bekerja dalam satu keterpaduan dengan lembaga penegak hukum lain (criminal justice system) untuk memanusiakan kembali para manusia yang pernah/telah keliru mengambil jalan melakukan perbuatan pidana. Kegagalan atau kesengajaan merusak pada tahap pemasyarakatan, sama juga menghancurkan proses panjang penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hingga pemidanaan.

Kebijakan Cross Check

Selama ini, secara normatif tidak ada perintah tegas bagi aparat penegak hukum dalam  sistem peradilan pidana untuk melakukan komunikasi saling bertukar informasi dan 'ngudo roso' (jawa). Komunikasi ini bukan dalam skema untuk saling menginterfensi atau bahkan malah untuk tindakan kolutif. Komunikasi ini dilakukan dalam dua kepentingan, pertama, saling dukung untuk memperkuat fungsi dan masing-masing lembaga. Benar bahwa Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah lembaga negara yang memiliki independensi masing-masing dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan. Namun, banyak hal yang mengharuskan mereka saling bertukar informasi mengenai tantangan kinerja kelembagaannya masing-masing. Over criminalisation oleh lembaga pembuat undang-undang akan membuat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan selalu disibukkan dengan persidangan persidangan perkara yang kualitasnya tidak memadai. Keputusan penyidik untuk selalu membawa perkara (yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme lain) ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan akan membebani pemasyarakatan dengan over capacity yang telah terjadi di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dengan komunikasi dan koordinasi, masing masing lembaga penegak hukum akan saling mengerti beban dan tantangan masing masing dan dapat mengembangkan sistem dan mekanisme menyelesaian persoalan yang mereka hadapi.

Kedua, saling mengawasi (cross check). Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, yang diduga menjual kamar dan layanan serta fasilitas pemasyarakatan, walaupun itu tidak terlalu mengagetkan karena sebelumnya telah banyak kasus serupa yang diungkap, pelesirannya Gayus Tambunan ke Bali misalnya, namun tetap saja hal ini merupakan tindakan yang menghancurkan upaya lembaga lain, dalam hal ini KPK, dalam menegakkan hukum. Dengan kebijakan saling awas mengawasi antar lembaga penegak hukum, harapannya kasus kasus semacam ini bisa dikurangi dan dihapuskan dari sistem pemasyarakatan kita. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

World War Zero

28 November 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF