Spanduk ‘Jalan Tol Jokowi’ Dibalas Klakson 3 Kali
berita
Politika

Sumber Foto: indopos.co.id

13 June 2018 14:00

Tak hanya di medsos dan lokasi car free day, “pertarungan” antar pendukung dan kontra #2019GantiPresiden berlanjut ke jalur mudik. Beberapa hari belakangan, terlihat spanduk bertuliskan “Selamat Idul Fitri 1439 H, Pendukung #2019GantiPresiden Anda sedang melewati jalan Tol Pak Jokowi”. Spanduk tersebut dinilai provokatif, dan memanaskan suasana jelang hari raya Idul Fitri.

Politikus PKS yang juga dikenal sebagai deklarator #2019Ganti Presiden, Mardani Ali Sera, mengajak pendukung gerakannya membunyikan klakson tiga kali saat Mudik Lebaran. Diharapkan klakson tiga kali sebagai bentuk protes itu bisa menjadi fenomenal dan terus diingat warga masyarakat. Kalau hanya untuk menjadi fenomenal, bukankah ada hal lain yang bisa dilakukan untuk membalas spanduk itu? Apakah tidak berbahaya membunyikan klakson sebanyak tiga kali tanpa sebab di jalan tol?

Sejumlah reaksi negatif merespons pemasangan spanduk tersebut. Sebagian mengatakan tidak semua jalan tol dibangun Jokowi, tapi ada juga peninggalan pak Harto. Lainnya mengungkap Jokowi membangun tol dengan investasi dari China. Jalan tol yang dibangun juga dianggap membunuh perekonomian di sepanjang jalur Pantai Utara (Pantura) dan dianggap hanya mengakomodir kepentingan segelintir konglomerat saja.

Namun ada yang meyakini tahun ini akan terjadi mudik terlancar dalam 30 tahun terakhir. Kelancaran mudik ini tak lepas dari pembangunan infrastruktur yang begitu masif dan gencar dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi. Apakah keyakinan tersebut tidak terlihat berlebihan?

Partai Gerindra sebagai oposisi menilai pemasangan spanduk 'Jalan Tol Pak Jokowi' merupakan wujud kepanikan pemerintahan Jokowi. Dinilai gerakan yang dilancarkan kubu pendukung Jokowi, tak mampu menyaingi gerakan #2019GantiPresiden yang dianggap semakin viral. Namun tuduhan tersebut ditepis oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan Jokowi tidak pernah menggubris kritik dan hujatan yang bersifat negatif terhadap dirinya.

Pemasangan spanduk ‘Jalan Tol Jokowi’ dianggap kampanye terselubung yang dimainkan guna meraih popularitas dan mendulang suara pada Pilpres 2019 mendatang. Arus mudik dianggap momentum paling tepat untuk melakukan hal itu. Ribuan manusia melintas dari kota menuju kampung halaman masing-masing. Sejumlah besar pemudik diharapkan menangkap pesan yang dipasang tersebut dan kemudian bisa menentukan pilihan politik. Namun apakah tidak terlalu dini untuk melakukan kampanye guna mendulang suara untuk tahun depan?

Hingga kini belum ada yang mengklaim memasang spanduk tersebut. Pihak Bawaslu selaku wasit dalam pertarungan pemilu dan pilpres pun belum angkat bicara. Apakah pemasangan spanduk yang jelas-jelas bermuatan politis itu tidak melanggar aturan dan ketentuan terkait pemilu? Lalu, siapa aktor yang bermain di belakang pemasangan spanduk tersebut?

Sejumlah pihak berpendapat, pemasangan spanduk semakin memperjelas poros mereka yang ingin ganti presiden 2019 mendatang dan mereka yang ingin Jokowi menjabat dua periode. Namun, apakah etis hari besar Idul Fitri dijadikan momentum untuk melakukan kampanye terselubung yang justru membuat dua kubu semakin merenggang? Bukankah Idul Fitri seharusnya digunakan sebagai momentum untuk rekonsiliasi sesama anak bangsa?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Menurut saya cara merespon pemasangan spanduk dengan membunyikan klakson sebanyak tiga kali adalah model gerakan politik konyol. Karena tidak mengajarkan rakyat berpolitik secara sehat. Memerintahkan orang klakson di jalan itu bukan cara politik yang menyandingkan gagasan, tapi lebih kepada napsu politik.

Selanjutnya terkait pembangunan tol, kalau orang pernah melintasi jalur Pantura hingga Surabaya, maka mereka akan merasakan bagaimana sulitnya transportasi darat tanpa tol dengan mobilitas pengangkut kebutuhan pokok yang amat sulit. Jalan tol sangat membantu distribusi barang antar kota.

Kalau ada keyakinan yang mengatakan mudik tahun ini akan lebih lancar dibandingak 30 tahun terakhir, saya kira ini adalah fakta dan semua pihak sulit membatahnya. Sehingga saya rasa keyakinan tersebut tak berlebihan.

Lagipula menurut saya Jokowi tak perduli dengan kritik-kritik yang dianggap tidak konstruktif dan cenderung menghina. Sementara terkait pemasangan spanduk, saya kira ini hanya kreativitas para pendukung saja, dan sebuah pesan politik kepada publik bahwa Jokowi sudah bekerja dengan baik, tak seperti yang dikampanyekan lawan politiknya selama ini.

Sementara itu mengapa Bawaslu tidak melarang spanduk itu dipasang, karena Bawaslu tentu bekerja atas dasar aturan dan mereka belum bisa melarang, sebab waktu bekerja pengawas pemilu baru dimulai bulan September 2018 mendatang. Saya kira tidak ada ada aktor dibalik pemasangan spanduk, ini hanya kreativitas masyarakat, khususnya pendukung Jokowi

Harusnya memang hari raya itu tak boleh dinodai, tapi karena lawan politik terus melakukan kampanye ganti presiden tanpa solusi menyelesaikan persoalan bangsa, sehingga ini menjadi pemicu bagi kelompok pendukung untuk melakukan perlawanan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Fenomena arus mudik lebaran tahun ini tak sekadar ramai hilir mudik kendaraan dan hiruk pikuk pemudik di jalan. Tetapi arus mudik kali ini diwarnai aroma politik yang menyengat. Suasana jelang lebaran dihebohkan munculnya sejumlah spanduk yang terpampang di sejumlah ruas jalan tol. Spanduk berbau politik yang bertuliskan "Pendukung #2019GantiPresiden, Anda sedang melewati jalan Tol Pak Jokowi." menjadi viral di media sosial. 

Munculnya spanduk tersebut sontak menggemparkan suasana mudik lebaran. Sayangnya, hingga saat ini belum jelas siapa yang membuat dan memasangnya di ruas-ruas jalan Tol. Sampai saat ini belum ada pihak yang mengaku dan bertanggung jawab. Tak pelak, masalah ini masih menimbulkan polemik di ranah publik. Tentu saja fenomena ini menimbilkan pertanyaan, siapa yang bermain di balik pembuatan spanduk tersebut. Siapa yang bermain di balik maraknya spanduk tersebut bisa diduga sekurang-kurangnya ada dua kemungkinan. 

Pertama, spanduk tersebut bisa jadi dibuat oleh simpatisan Jokowi dengan keluguannya mereka membuat kalimat seperti itu. Mungkin karena terlalu bersemangat mendukung Jokowi, sehingga kurang teliti dalam membuat kalimat. Dan karena kalimatnya yang kurang tepat justru menimbulkan bumerang (backfire) dan blunder politik.  Pasalnya, kalimat yang tertulis dalam spanduk tersebut menimbulkan pengertian seolah jalan tol yang dibangun adalah milik Jokowi. Meski demikian, walaupun ada kata yang salah tapi ada juga yang memahaminya dengan cerdas, arif dan bijaksana, bahwa yang dimaksud adalah jalan tol bukan milik Jokowi tetapi merupakan salah satu proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jk, sekalipun ada kesalahan kata dalam penulisan di spanduk tersebut. Tetapi tidak demikian bagi pembaca atau pihak yang sudah terlanjur sinis terhadap Jokowi, justru mereka menjadikan kesalahan kata tersebut sebagai amunisi untuk menyerang Jokowi. Namun untuk analisis yang pertama ini patut juga diajukan  pertanyaan, jika kalimat dalam spanduk tersebut itu dibuat oleh relawan Jokowi, sebodoh itu kah mereka dalam menyusun kalimat? 

Analisis kedua, spanduk tersebut bisa jadi dibuat oleh kubu penantang Jokowi. Tujuannya untuk menimbulkan keblunderan komunikasi politik, dengan menimbulkan kesan arogan dan kelatahan seoalah-olah jalan tol tersebut diklaim milik Jokowi. Targetnya untuk membentuk citra negatif terhadap sosok Jokowi. Dalam pertarungan politik, trik seperti itu bukan hal yang baru dalam konteks strategi pemenangan di dalam kontestasi politik elektoral. Hal itu bagian dari propaganda politik untuk membusukkan lawan politik dengan cara seolah-olah mendukung tetapi sejatinya untuk menjerumuskan. Hal semacam itu sudah menjadi bagian dalam pertarungan politik dan perebutan kekuasaan. Ada ribuan cara, trik dan taktik untuk mengalahkan lawan politik. 

Namun, terlepas dari itu, siapapun pelakunya dan pihak manapun yang melakukannya, perbuatan tersebut tidak etis dilakukan di tengah suasana mudik menyambut lebaran Idul Fitri. Karenanya, masyarakat harus cerdas dalam mencerna informasi. Apalagi di saat menjelang pemilu yang semakin dekat. Karena dalam perebutan kekuasaan, banyak informasi yang memanipulasi kesadaran rakyat termasuk memanfaatkan momentum mudik lebaran. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Saya menilai aksi saling balas antar relawan pendukung pak Jokowi yang memasang spanduk ‘Jalan Tol Jokowi’ dengan membunyikan klakson sebanyak tiga kali oleh pendukung #2019GantiPresiden selama mudik lebaran, tak subtansial. 

Menurut saya aksi tersebut menunjukkan  fanatisme dari relawan pada level emosi yang hanya menimbulkan polarisasi di kelompok masyarakat. Polarisasi antara pendukung calon presiden yang sedang berkuasa, dengan calon presiden lainnya atau presiden alternantif. 

Selain itu saya melihat aksi yang dilakukan ini tidak mencerminkan kedewasaan mereka dalam berpolitik. Riak-riak yang ditunjukan oleh kedua kubu tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Oleh karena itu saya menghimbau kepada para elite politik atau tokoh politik kita yang ada di sana untuk bisa mengendalikan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para relawan masing-masing. Baik relawan yang berafiliasi dengan kelompok politik tertentu atau partai politik, maupun relawan yang berdiri secara independen. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Di dunia ini tidak ada jalan tol atau bebas hambatan yang pemakainya harus membayar terus-menerus tanpa henti, selain di Indonesia. Juga tidak ada jalan tol di dalam kota.

Di negara mana pun di dunia, semua jalan termasuk bebas hambatan (freeway), dibangun negara dengan uang pajak dari rakyat. Seluruh rakyat bebas memakainya. Karena itu, tidak ada Jalan Tol Soeharto, Habibie, dan lain-lain, tapi semua milik negara dan rakyat. Hanya di Indonesia, jalan bebas hambatan dijadikan bisnis, dan pemakainya wajib bayar toll fee tanpa henti. 

Kalau Pemerintah tidak punya dana untuk membangun, mestinya bisa menerbitkan Obligasi Negara khusus untuk freeway, menjualnya kepada masyarakat, dan pemegang obligasi mendapatkan bunga premi, dan pada akhir masa utang pokok bisa dibayarkan kembali.

Para pengusaha dari etnis tertentu pintar memanfaatkan kesempatan. Mereka membangun Kota BSD, Meikarta dan lain-lain. Lalu Pemerintah digosok dan disogok agar membangun jalan aksesnya, dan rakyat banyak diwajibkan bayar! (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tabrani Yunis

Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Melibatkan Institusi Polri dalam Politik Birokrasi Sangat Berbahaya             IPW Tak Yakin Syafruddin Bisa Selesaikan Masalah Birokrasi Di Indonesia             Susahnya Wujudkan Birokrasi yang Profesional dan Netral             Implementasi Ekonomi Kerakyatan, Berharap Kepada BPIP             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-1)             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-2)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-1)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-2)             Jadikan Asian Games 2018 Titik Awal Merubah Kebiasaan Buruk             Pendidikan Budi Pekerti Sangat Penting!