Soal People Power Ala Amien Rais
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 02 April 2019 15:00
Penulis
Watyutink.com - Lagi-lagi, pernyataan Amien Rais menjadi perguncingan di ruang publik. Ketua Dewan Kehormatan PAN itu berjanji bakal mengerahkan people power (kekuatan massa) jika ada kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis pada Pemilu 2019, utamanya terkait hasil pemungutan suara pilpres.

“Ancaman” pengerahan kekuatan massa itu disampaikan Amien saat menghadiri Apel Siaga 313 di depan gedung KPU, Minggu (31/3/2019). Kurang lebih begini pernyataannya, "Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunanya, tapi kita people power.

Apakah cara demikian masih relevan di zaman kiwari? Saat ini kita sudah punya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai ujung tombak menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Jika hasil pemilu dianggap sarat kecurangan, mestinya pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke lembaga pengawal konstitusi itu.

Kicauan Amien Rais soal people power membuat MK meradang. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, seruan itu dapat dikategorikan sebagai contempt of court [penghinaan] terhadap MK sebagai lembaga peradilan. Namun pertanyaannya, mengingat keberadaan MK merupakan perintah UUD 1945, apakah seruan Amien Rais dapat dikategorikan telah mengangkangi konstitusi?

Tidak hanya itu, sejumlah pihak khawatir jika pernyataan Amien Rais menyebabkan masyarakat tidak percaya terhadap hasil pemilu, sekalipun faktanya tak ada kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Yang lebih mengkhawatirkan, bila ujung-ujungnya melahirkan perpecahan bangsa.

Lalu, apakah seruan Amien Rais hanyalah bagian dari strategi mendelegitimasi hasil pemilu demi mengeruk elektabilitas Prabowo-Sandi? Sebab ancaman perlawanan—jika terjadi kecurangan terhadap hasil pemilu--tanpa melalui jalur MK, juga tidak hanya dilakukan Amien seorang diri. Elite Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan bakal melaporkan ke lembaga-lembaga internasional, seperti ke International Court of Justice hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tapi bukan tak mungkin ancaman itu semata karena kekhawatiran belaka. Boleh jadi oposisi telah mencium adanya indikasi pengalahgunaan wewenang yang dilakukan petahana. Salah satunya ketika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengumpulkan ribuan kepala desa di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Meski sulit dibuktikan secara hukum, sebagian kalangan meyakini bahwa, dalam kacamata politik, langkah Mendagri itu tak lebih sekadar upaya mobilisasi demi mendulang suara petahana pada 17 April 2019 mendatang. Lantas, apakah ancaman people power dan melaporkan ke dunia internasional juga bisa dimaknai agar petahana tidak menyalahgunakan kekuasaanya demi Pilpres 2019?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Semua bentuk kecurangan pemilu memang harus ditindak dan diberantas. Saya setuju dengan siapapun yang ingin memberantas kecurangan pemilu. Tapi dalam negara hukum dan demokrasi ada mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu. Oleh karena itu, saya berbeda dengan pandangan Amien Rais.

Pernyataan Amen Rais, Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, yang akan menggerakkan people power atau kekuatan rakyat untuk turun ke jalan pascapemungutan suara jika terjadi kecurangan dalam pores Pemilu merupakan tindakan di luar konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu bahkan pidana pemilu. Maka siapapun peserta pemilu yang dirugikan jika terbukti dicurangi bisa mengajukan gugatan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mungkin Amien Rais perlu membaca dan memahami kembali peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu.

Pernyataan Amien tersebut bisa dinilai sebagai salah satu bentuk provokasi untuk memengaruhi masyarakat agar ikut bergerak untuk menolak hasil pemilu dengan cara aksi demonstrasi. Cara tersebut tidak mendidik rakyat tentang nilai-nilai demokrasi. Justru sebaliknya, merupakan penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.

Seharusnya Amien Rais sebagai salah satu tokoh bangsa harus mendidik rakyat agar memahami dan melaksanakan demokrasi yang konstitusional.

Bahwa benar people power pernah terjadi dalam sejarah politik dan kekuasaan di Indonesia, di Philipina, dan di sejumlah negara lainnya, tetapi kondisi obyektif dan subyektifnya berbeda. Terjadinya people power di masing-masing negara dan disetiap zaman berbeda.

Pada umumnya, syarat terjadinya people power adalah jika telah terjadi pertemuan dan pertautan antara faktor obyektif dan subyektif. Faktor obyektif menggambarkan adanya realitas seperti kemiskinan yang akut,  pembungkaman hak berpendapat, berserikat dan berkumpul, pemerintahan yang sewenang-wenang, kepemimpinan yang sudah tidak bisa dipercaya dan biasanya ditambah lagi dengan adanya faktor krisis.

Sedangkan faktor subyektif yaitu adanya kepeloporan pemimpin yang dipercaya rakyat untuk menggerakkan, melaksanakan sekaligus mengendalikan dan mengontrol jalannya perubahan.

Jangan-jangan Amien Rais masih beromantisme dengan peristiwa reformasi 1998 yang situasi dan kondisinya tidak sama dengan kondisi sekarang. Saya berharap jangan sampai Pak Amien Rais mendapat stigma dari masyarakat sebagai tokoh yang mengalami post power syndrome.

Saya paham, people power yang dimaksud Amien Rais bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Dia memang mempersempit penggunaan istilah people power untuk kepentingan pemilu.

Tetapi, jika nanti terjadi gerakan massa rakyat dalam jumlah besar dan serentak, tetap akan berpotensi membuka celah terjadinya tindakan anarkis. Amien Rais terlalu berani mengatakan tidak akan ada satu tetes darah pun yang tertumpah dalam aksi people power yang dia rencanakan.

Kendati demikian, saya tidak terlalu percaya Amien Rais masih memiliki magnet untuk menggerakkan people power, selain prasyaratnya belum terpenuhi untuk terjadinya people power, pengaruh Amien Rais dalam 10 tahun terakhir mulai memudar. Indikator lainnya, banyak pihak yang tidak setuju dengan pernyataan Amien Rais, termasuk dari kalangan Muhammadiyah sendiri.

Terlepas itu, saya justru lebih meyakini bahwa pernyataan Amien Rais tersebut hanya merupakan bentuk kepanikan orang-orang kalah karena prediksi sejumlah hasil survei yang dapat dipercaya, potensi kekalahan kubu pasangan capres 02 Prabowo-Sandi sudah diketahui. Sehingga diperlukan exit strategy yaitu salah satunya dengan mencari "kambing hitam" untuk menutupi kelemahan. Dalam hal ini yang berpotensi menjadi sasaran untuk dijadikan kambing hitam adalah penyelenggara pemilu, TNI, Polri, BIN, ASN.

Pernyataan Amien Rais tersebut sejatinya melengkapi berbagai narasi dan aksi-aksi sebelumnya terkait isu kecurangan pemilu yang diarahkan kepada pihak penyelenggara Pemilu, TNI, POLRI, BIN, ASN. Tujuan akhir adalah untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Untuk itu, narasi yang dibangun adalah pemilu curang karena penyelenggara pemilu dan aparatur negara tidak netral.

Di sisi lain, dalam perspektif pergulatan politik, pernyataan Amien Rais tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk teror psikologis untuk menciptakan kecemasan dan ketakutan masyarakat. Pasalnya, pernyataan Amien yang akan menggerakan massa rakyat yang dia istilahkan people power tersebut secara implisit dapat ditafsirkan oleh awam, jika Prabowo kalah maka akan ada people power.

Bagi sebagian masyarakat ketika mendengar frasa people power yang ada dibenak mereka adalah kerusuhan. Meskipun Amien Rais menyelipkan kalimat "jika pemilu curang" sebagai suatu syarat untuk menggerakkan people power, tetapi bagi sebagian masyarakat kurang memperhatikan syarat yang disisipkan dalam pernyataan Amien Rais. Apalagi, secara sistematis telah dibangun opini bahwa pemilu ini penuh kecurangan.

Dengan demikian, mungkin ada yang berharap pernyataan tersebut memiliki dampak psikologis untuk memengaruhi pemilih, khususnya pemilih yang belum memutuskan, dan pemilih abu-abu atau yang masih bisa berubah.

Segmen pemilih yang relatif sensitif dan peka terhadap intimidasi dan teror pada umumnya adalah pemilih dari etnis minoritas, agama minoritas dan sebagian pemilih awam di akar rumput.

Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan, masyarakat tidak perlu terpengaruh dengan pernyataan Amien Rais. Tidak perlu takut dan cemas. Karena negara menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat, termasuk kebesan untuk memilih.

Untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi, apapun alasannya, dan siapapun pelakunya, tindakan intimidasi dan teror yang dikemas dalam bentuk apapun harus dihentikan karena menciderai demokrasi dan merusak peradaban kemanusiaan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia

Tidak baik untuk melakukan framing kecurangan pungut-hitung sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2019 berlangsung. Bilapun ada kecurangan--bahkan yang terstruktur, masif, dan sistematis--, sudah ada mekanisme penyelesaian dispute-nya melalui Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Hati-hati, karena statement ini bisa juga dibaca sebagai pelecehan terhadap lembaga-lembaga negara yang sudah diamanatkan oleh undang-undang dan Konstitusi untuk menangani perselisihan pemilu.

Mengundang intervensi asing melalui lembaga-lembaga internasional dalam proses demokratik bangsa kita adalah ancaman nyata atas kedaulatan NKRI.

Selain itu, ancaman untuk melakukan people power bila terjadi kecurangan dalam pemilu, selain kekanak-kanakan, juga upaya pengkondisian untuk terjadinya civil disorder, kerusuhan sosial.

Para elite bisa duduk manis di depan teve menyaksikan semuanya dari kapal pesiar atau private jet-nya. Namun rakyat kecillah yang akan selalu berdarah-darah membayar syahwat kekuasaan para elit politik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Karena Tak Melibatkan Ahli Kesehatan             Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli             Civil Society Perlu Awasi Hitung Suara             Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha