Soal Air, Putusan MA Belum Menenangkan Hati...
berita
Politika

Ilustrasi Foto: Muid/ Watyutink.com

16 October 2017 14:00
Penulis
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan agar swastanisasi air di DKI oleh asing dihentikan, tidak membuat masalah selesai. Rasanya perjuangan masih harus menunggu lagi untuk membuahkan hasil final.

MA, melalui putusan Nomor 31/K/Pdt/2017, memang memutuskan bahwa kontrak pengelolaan air oleh pihak swasta, yaitu PT Aetra Air Jakarta dan PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) harus segera dihentikan, tidak perlu menunggu sampai kontrak habis pada 2022.

PT Aetra AIR Jakarta dan PAM Lyonnaise Jaya menguasai pengelolaan air bersih di DKI sejak 1997. Dua perusahaan itu menggantikan PAM DKI Jakarta yang dinilai tidak memiliki kemampuan teknis dan keuangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan layanan air bersih warga Ibu Kota.

Privatisasi air di Indonesia merupakan salah satu syarat yang dituntut oleh Bank Dunia agar dana pinjaman program pemulihan sanitasi air dan lingkungan dapat dicairkan. Gayung pun bersambut. Permintaan ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Tak pelak, UU ini memberi ruang terlaksananya agenda privatisasi dan komersialisasi.

Dalam perkembangannya, Kordinator Komunikasi Public Servis Internasional (PSI) Indah Budiarti mengatakan, Pemprov DKI Jakarta malah berisiko merugi Rp18 triliun akibat adanya kerjasama pengelolaan air antara PAM Jaya dengan PT Aetra AIR Jakarta dan PAM Lyonnaise Jaya. Nilai kerugian tersebut berupa beban selisih tarif air shortfall yang mesti dibayar PAM Jaya yang bila diakumulasi hingga 2022. Perjanjian itu juga menyebabkan tarif air di Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, yaitu sekitar Rp7.000/meter kubik.

Masalahnya, meski sudah memang di tingkat kasasi, apakah semudah itu memutus kontrak dengan perusahaan asing dimana kita sudah mengikat perjanjian? Bukanlah masih ada upaya hukum lain yaitu Peninjauan Kembali (PK)? Apalagi, di dalam kontrak perjanjian bisa jadi ada klausul yang bukan tidak mungkin malah merugikan DKI jika, misalnya, harus mengganti rugi.

Di satu sisi pasti publik sepakat bahwa putusan ini menguntungkan bagi pihak DKI. Tetapi di sisi lain, tidakkah putusan MA menjadi preseden buruk bagi investasi asing di Indonesia? Bisa saja putusan MA ini menimbulkan ketakutan bagi para investor asing, padahal kondisi ekonomi saat ini sangat mendambakan investasi asing. Jika masalah ini makin melebar dan dibawa ke arbitrase internasional, sanggupkan kita menghadapi? Apalagi rekam jejak kemenangan kita di arbitrase internasional tidak kinclong.

Lebih penting lagi, sejauh mana putusan MA itu mendorong Pemprov DKI untuk memenuhi kebutuhan hak warga Jakarta atas air? Lalu bagaimana dengan program pemulihan sanitasi dan lingkungan? Ingat, keterlibatan perusahaan asing mengelola air di Jakarta karena PAM dianggap tidak becus. Apakah PAM DKI kini sanggup mengelolanya secara teknis? Bagaimana dengan biaya yang dikeluarkan warga bila nanti dikelola PAM Jaya? Jangan jangan bakal lebih mahal....

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik Internasional

Inilah yang disebut privatisasi membabi buta. Sejarahnya dimulai dari pertemuan Ronald Reagan dan Magareth Thatcher akhir 70-an. Pertemuan yang dikenal sebagai Konsensus Washington sebagai jalan keluar akan utang sejumlah negara di Amerika Latin yang macet dan gagal bayar. Jalan keluar inilah yang populer dengan sebutan neolib, alias market fundamentalisme pasar (Stiglitz 2001). Sistem ini mensyaratkan deregulasi, liberalisasi, dan terutama privatisasi.

Ide Keysianisme yang sebelumnya berlaku, yakni campur tangan/intervensi negara pada perekonomian telah diharamkan (konkretnya swastanisasi). Ideologi yang akhirnya menjadi pakem IMF, Bank Dunia, dan WTO. Termasuk  Indonesia juga menganut ideologi ini. Ideologi inilah yang ditangkap menteri-menteri Soeharto kala itu, antara lain Sumarlin yang mengadakan gebrakan tahun 1984 dan seterusnya menggiring Indonesia ikut tanpa syarat. Konsensus Washington yang seharusnya hanya berlaku untuk Amerika Latin, justru ikut diadopsi oleh Indonesia.

Puncaknya adalah ketika Soeharto menandatangani 50 letter of intent (LOI) pada 1997. Ekonomi kita jadi  kebablasan, semua jadi diliberalisasi, diprivatisasi. Hal yang sesungguhnya bertolak belakang Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33. Melihat ini, kita dapat membaca dasar masalah swastanisasi PAM Jaya. Lalu pemerintah harus siap mengembalikan pengelolaan PAM Jaya kepada negara, meski nantinya kebijakan tersebut akan dianggap kurang populer. Kita perlu belajar dari Chavez, Morales, dan pemimpin Amerika Latin lainnya bisa sukses memperbaiki negaranya setelah lepas dari Konsensus Washington.

Salah satu dalih mengapa Konsensus Washington ditempuh adalah dampak dari korupsi pemerintahan di Amerika Latin. Pemerintah disana kala itu menggunakan pinjaman luar negeri demi keuntungan diri dan kroninya. Oleh karena itu, pemerintah harus dibatasi campur tangannya dalam perekonomian. Serahkan ke pasar, begitu intinya. Lahirlah deregulasi, liberalisasi, dan terutama privatisasi/swastanisasi yang kemudian populer dengan sebutan neolib (Market Fudamentalism, Stiglitz, 2001). Konsensus Washington jelas tidak sesuai UUD 1945.

Nawa cita Jokowi yang berprinsip berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, kecenderungannya mau mengembalikannya ke posisinya. Jelas banyak kendala/tantangan, namun dalam jangka panjang akan menguntungkan. Itu risiko yang tak bisa dielakkan. Jokowi kelihatan sudah konsisten kesana. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Putusan MA nomor 31/K/Pdt/2017 merupakan putusan kasasi yang bersifat incracht (berkekuatan hukum tetap) sehingga bisa langsung dieksekusi. Upaya hukum lainnya, baik Peninjauan Kembali atau dibawa ke arbitrase internasional, tidak menghalangi eksekusi. Artinya pemutusan kontrak yang dilakukan PAM DKI terhadap PT Aetra Air Jakarta dan PT Lyonnaise Jaya dapat langsung dilakukan karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan kasasi ini di merupakan "kemenangan bisnis" PAM Jaya dalam bisnis jualan air baku. Dengan kemenangan bisnis ini, harusnya struktur keuangan PAM Jaya akan membaik yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pelayanan PAM Jaya dalam memenuhi kebutuhan air warga.

PAM Jaya selaku BUMD selain mempunyai fungsi bisnis juga mempunyai tugas sebagai pelaksana tugas negara menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 2, 3, dan 4. Jadi PAM Jaya tidak semata mata mencari profit dalam jualan air baku tapi juga menjamin bahwa komoditi air yang dikuasainya digunakan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Tugas sebagai pelaksana konstitusi ini yang terkadang diabaikan oleh BUMN/BUMD, padahal komoditi yang dikuasai adalah komoditi yang bersumber dari bumi, air dan kekayaan alam merupakan komoditi yang mempengaruhi hajat hidup rakyat. 

Kemenangan bisnis ini merupakan momentum bagi PAM Jaya untuk: 
1) mengevaluasi visi, misi dan budaya perusahaan yang mengutamakan kepentingan hajat rakyat yakni ketersediaan air baku dengan harga murah.
2). Mengevaluasi dan memperbaiki sistim management  sehingga  PAM Jaya dapat bekerja secara efisien dan produktif serta mendapatkan profit yang wajar.
3). Memposisikan PAM Jaya menjadi institusi negara untuk mengendalikan bisnis air baku dan air minum di wilayah DKI Jakarta. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Manager INFID, Komisioner Komnas HAM 2017-2022  

Terkait dengan keputusan MA Nomor 31 K/Pdt/2017 yang memerintahkan PT Aetra Air Jakarta, PT PAM Lyonnnase Jaya (Palyja) dan Pemprov DKI Jakarta menghentikan swastanisasi air Jakarta, sebagai salah satu penggugat, saya optimistis Pemprov DKI dan PAM jaya bisa mengelola air Jakarta dengan baik. Modal yang dimiliki oleh mereka sudah sangat banyak, salah satu satunya standar tinggi layanan publik Jakarta yang dibangun oleh Jokowi, Ahok, dan Djarot, tinggal diteruskan dan diperbaiki oleh Gubernur yang sekarang.

Selain itu, kontrol dan partisipasi masyarakat Jakarta yang tinggi juga akan "menekan" Pemerintah Provinsi Jakarta dan PAM Jaya untuk terus memperbaiki layanannya. Pemprov Jakarta dan PAM Jaya tidak bisa main-main lagi dengan keputusan MA tersebut karena sorotan publik akan dengan sangat mudah dikonsolidasikan..

Itu sebabnya Pemprov Jakarta dan PAM Jaya harus segera menyusun rencana aksi detil terkait keputusan MA tersebut, dengan melibatkan masyarakat sebagai stakeholders utama dan pemilik daulat atas air yang tertinggi di Jakarta. Rencana aksi ini akan merumuskan peta jalan, dan pilihan - pilihan teknis yang dimungkinkan dengan adanya putusan MA tersebut. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

MK telah membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Demikian putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak.

Persyaratan konstitusionalitas UU SDA tersebut adalah bahwa UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan, melakukan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan

Selain aspek-aspek tersebut, jaminan bahwa negara masih tetap memegang hak penguasaannya atas air itu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan dalam menilai konstitusionalitas UU SDA. Jaminan ini terlihat dalam enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Keenam prinsip dasar tersebut, yakni penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air.

Kemudian, konsep hak dalam Hak Guna Air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum dan haruslah sejalan dengan konsep res commune yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Selain itu, Konsep Hak Guna Pakai Air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (derivative) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya, pemanfaatan air di luar Hak Guna Pakai Air, dalam hal ini Hak Guna Usaha Air, haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, Hak Guna Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa.

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan agar swastanisasi air di DKI oleh asing dihentikan, seharusnya menggunakan basis pertimbangan putusan MK atas UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. MA, melalui putusan Nomor 31/K/Pdt/2017, memang memutuskan bahwa kontrak pengelolaan air oleh pihak swasta, yaitu PT Aetra Air Jakarta dan PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) harus segera dihentikan, dengan demikian tidak perlu menunggu sampai kontrak berakhir pada tahun 2022.

Sejarahnya, privatisasi air di Indonesia merupakan salah satu syarat yang dituntut oleh Bank Dunia agar dana pinjaman program pemulihan sanitasi air dan lingkungan dapat dicairkan. Gayung pun bersambut. Permintaan ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Tak pelak, UU ini memberi ruang terlaksananya agenda privatisasi dan komersialisasi.

Meski sudah menang di tingkat kasasi, apakah mudah memutus kontrak dengan perusahaan asing dimana kita sudah mengikat perjanjian? Masih ada upaya hukum lain yaitu Peninjauan Kembali (PK). Akan tetapi jika yang digunakan sebagai dalil hukum adalah putusan MK terhadap UU SDA yang sudah dibatalkan secara keseluruhan, dengan sendirinya semua perjanjian terkait dengan sumber daya air tidak lagi memiliki basis konstitusionalitasnya.

Hal yang tidak boleh dilupakan oleh para pemangku kebijakan adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian yang paling penting adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hak warga negara atas air. Secara khusus PAM DKI harus dimampukan untuk mengelola dan mendistribusikan air bersih untuk seluruh warga DKI Jakarta. Persoalan pendanaan untuk PAM DKI pada saat ini seharusnya tidak lagi menjadi isu krusial. Oleh karena saat ini APBD DKI Jakarta sudah di atas 70 triliun rupiah. Tinggal semua pihak bersama-sama turut mengawasinya.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang