Skandal Bank Century, Siapa Setelah Budi Mulya?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 15 November 2018 17:30
Penulis
Upaya penuntasan Skandal Bank Century kembali menggeliat. KPK dikabarkan tengah melakukan penyelidikan baru terkait dugaan korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pada Selasa (13/11/2018), lembaga antirasuah memeriksa Ketua Dewan Komioner OJK Wimboh Santoso dan mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom.

Dalam penyelidikan baru skandal Bank Century ini, KPK telah memeriksa 21 orang--termasuk Wimboh Santoso dan Miranda Goeltom--yang terdiri dari unsur BI, kementerian, dan swasta. Bahkan hari ini (15/11/2018) KPK juga turut memeriksa mantan Wakil Presiden Boediono terkait kasus serupa. Pemeriksaan terhadap Boediono kaitannya sebagai mantan Gubernur BI.

Menurut Anda, apakah penyelidikan baru ini menunjukan keseriusan KPK menuntaskan skandal Bank Century? Kiranya wajar jika pertanyaan ini terkesan skeptis. Sebab, selama ini lembaga antirasuah dinilai begitu lamban mengungkap kasus tersebut.

Penilaian itu juga tampaknya tidak berlebihan. Sampai sekarang baru mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Kini, Budi Mulya tengah menjalani hukuman 15 tahun penjara. Padahal sejumlah kalangan berpendapat pencurian duit rakyat itu dilakuan secara bersama-sama.

Terlebih lagi, dalam berkas putusan Budi Mulya di tingkat kasasi, Budi Mulya disebut terbukti melakukan korupsi bersama sejumlah bejabat BI, di antaranya, Boediono selaku Gubernur BI dan Miranda Goeltom selaku Deputi Senior Gubernur BI. Selain itu, Robert Tantular dan Hermanus Hasan dari pihak Bank Century juga disebut turut terlibat merancang kejahatan tersebut. Jika skandal Bank Century dilakukan secara bersama-sama, mengapa sampai sekarang baru Budi Muya yang sudah mendekam di jeruji besi?

Sekalipun demikian, memang KPK tidak diperkenankan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Tipikor, tidak seperti tindak pidana umum lainnya. Ketika KPK menetapkan tersangka, maka seorang tersangka pasti akan menjalani proses persidangan hingga pembacaan putusan. Atas dasar keharusan ini, penetapan tersangka oleh KPK harus dilandasi dengan bukti yang betul-betul kuat.

Namun, fakta hukum yang diungkap KPK juga bergantung pada penilaian hakim dalam proses persidangan. Artinya, hasil penyidikan KPK juga punya kemungkinan dinilai hakim tidak benar sekalipun KPK meyakininya sebagai bukti yang kuat. Pendeknya, hakim lah yang punya otoritas menetapkan seseorang bersalah atau tidak, bukan KPK. Nah, jika majelis hakim yakin Boediono dan kolega melakukan korupsi dalam skandal Bank Century, mengapa KPK masih ‘ragu-ragu’ untuk menetapkan mereka sebagai tersangka?

Meski begitu, kabarnya Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang mengisyaratkan bakal menetapkan tersangka baru dalam skandal Bank Century setelah KPK menuntaskan penyelidikan baru terhadap skandal Bank Century. Mengingat, banyak pihak meyakini bahwa tidak mungkin Budi Mulya melakukan kejahatan seorang diri, boleh jadi masyarakat selalu bertanya-tanya: siapa lagi yang terseret ke penjara setelah Budi Mulya (?)

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Putusan pengadilan boleh saja atau dapat menyebut nama orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama, seperti putusan terhadap Budi Mulya yang menyebut nama Boediono cs terlibat kasus korupsi Bank Century. Akan tetapi penyebutan ini tidak otomatis dapat menempatkan orang yang disebut (Boediono dkk) sebagai tersangka.

Hal itu disebabkan KUHAP telah mengatur mekanisme dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, yaitu harus didasarkan oleh bukti yang cukup (minimal dua alat bukti) sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Jika KPK belum juga menetapkan tersangka, maka parameternya adalah apakah telah ada bukti cukup untuk menetapkan Boediono sebagai tersangka.

Lalu, apakah masuknya nama Boediono cs ke dalam dakwaan, berarti KPK memiliki informasi bukti yang cukup, apalagi juga disebutkan dalam amar putusan MA? Dalam tindak pidana penyertaan atau tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (vide Pasal 55 atau 56 KUHP), maka harus sudah bisa dibuktikan bahwa nama yang disebut statusnya sama seperti tersangka.

Artinya, seharusnya dengan telah disebutnya nama seseorang dalam dakwaan secara logis harus sudah ada buktinya, tetapi bisa juga buktinya belum dianggap cukup. Tetapi jika alasan KPK belum menetapkan tersangka bukan karena alasan yuridis, maka bisa disimpulkan KPK telah bermain politik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Skandal Bank Century adalah salah satu bentuk korupsi politik yang paling nyata, di mana kemungkinannya melibatkan sejumlah pejabat publik tingkat tinggi dan swasta. Semakin tinggi bobot korupsi politik, semakin tipis batas antara politik dan hukum. Jadi, risiko pengaruh politik ke KPK sangat besar.

Oleh karena itu,  KPK harus tetap menjaga independensi dan profesionalitas. KPK bisa menggunakan strategi makan bubur panas. Makan dulu dari pinggirnya yang lebih dingin, lalu pelan-pelan mulai mengarah ke pusatnya. Ibarat menaiki tangga, KPK sudah menginjak anak tangga yang pertama atau yang kedua dalam menuntaskan skandal Bank Century.

Terkait belum ditetapkannya Boediono dan kolega sebagai tersangka dalam skandal Bank Century, harus dipahami bahwa penyebutan nama seseorang oleh saksi atau terdakwa dalam persidangam tidak cukup dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Harus ada proses menemukan alat bukti lain oleh KPK untuk memperkuat itu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Sebenarnya dari awal KPK sudah berproses dalam upaya menyelesaikan skandal Bank Century, salah satunya sudah ada yang diputus bersalah oleh pengadilan yaitu Budi Mulya.

Cuma memang, sebenarnya siapa yang hendak diseret KPK dalam penyelidikan baru ini. Apakah pengambil keputusan? Atau, memang orang-orang yang berkepentingan secara hukum,  dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap bailout Bank Century. Di mana saat itu, Boediono adalah Gubernur BI dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Selain Boediono yang diperiksa hari ini, Sri Mulyani sebenarnya sudah pernah juga dimintai keterangannya oleh KPK.

Kalau memang skandal Bank Century mau diungkap KPK, ya segera tuntaskan. Artinya, semua yang terlibat segera diproses hukum. Masyarakat sudah bertahun-tahun menunggu penyelesaian kasus ini, yaitu sejak terungkap pada medio 2009 hingga 2018. Jangan sampai ada kepentingan lain yang dilakukan KPK dalam upaya menyelesaikan skandal Bank Century.

Mesk begitu, saya masih percaya KPK. Tidak ada intervensi politik dalam penuntasan skandal Bank Century. Jika itu memang benar ada, ya tentu sangat bahaya sekali. Tetapi, dengan adanya proses penyelidikan baru ini, maka KPK harus terukur dalam upaya menindaklanjuti skandal Bank Century sebagai bukti serius mengungkap kasus ini.

Selain penuntasan tindak pidana korupsinya, sebenarnya penting juga untuk memikirkan nasib nasabah-nasabah Bank Century yang kehilangan uangnya. Sampai sekarang belum ada kejelasan bagaimana nasib mereka. Dengan kata lain, belum ada penyelesaian yang konkrit terhadap nasib nasabah. Kalaupun pelaku korupsi dalam skandal Bank Century ditangkap semua, lalu apa keuntungan yang bisa didapatkan masyarakat (nasabah) yang menjadi korban Bank Century? (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Ujian baru KPK adalah turunnya putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK untuk melanjutkan peyidikan terhadap skandal Bank Century. PN Jakarta Selatan memerintah penyidikan, tidak menyatakan kesalahan sederet nama yang disebut dalam putusan.

Saya percaya KPK mampu melakukan itu semua. Profesionalitas KPK dalam bekerja sudah terbukti, setidaknya dapat meyakinkan majelis hakim Tipikor dalam vonis Pak Budi Mulya. Penyidikan yang akan dilakukan KPK tentu bisa berujung pada munculnya nama-nama tersangka baru.

Di sinilah ujian KPK, apakah KPK mampu meyakinkan majelis Tipikor kelak? Karena salah tidaknya seseorang bukan diputus oleh penyidik tetapi oleh putusan pengadilan.

Tidak semua orang yang dipanggil KPK itu salah, sebaliknya orang yang tidak dipanggil KPK juga belum tentu benar. Karena itu mari kita junjung asas praduga tak bersalah terhadap setiap orang yang berhubungan dengan KPK. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Dua mantan presiden berada di pusaran 'megaskandal' keuangan.  Mereka adalah Megawati Soekarnoputri yang namanya kerap disangkutkan dalam penggarongan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satunya lagi adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang kerap disangkutkan dengan 'megaskandal' penyelamatan Bank Century.

Masih terlalu sulit untuk menebak siapa yang akan masuk penjara terlebih dahulu. Bila dilihat secara poltik, Megawati jauh lebih aman,  apalagi bila Jokowi terpilih lagi sebagai presiden. SBY sebaliknya  karena tak didukung oleh yang sedang berkuasa maupun oposisi. Maklumlah,  SBY ogah berpihak ke Jokowi maupun Prabowo. Runyamnya lagi,  popularitas Partai Demokrat juga sudah merosot jauh.

Uniknya,  yang sekarang ramai dipersoalkan bukan berapa banyak uang yang digarong oleh Megawati cs dan SBY cs, melainkan kebijakan mereka sebagai kepala pemerintahan. Dalam arti, mereka berdua dituding korup karena membuat kebijakan yang merugikan negara.

Nah,  kalau tudingan tersebut dianggap benar secara hukum,  banyak pejabat negara dan pemerintah, termasuk yang jujur,  di pusat dan daerah bakal masuk penjara karena kebijakannya dianggap merugikan negara. KPK tentu akan makin sibuk sebab tak ada kebijakan yang bisa sepenuhnya menguntungkan negara.

Pada dasarnya sebuah kebijakan itu mirip seorang pemimpin,  yang dimana saja tak mungkin bisa memuaskan semua orang yang dipimpin. Dengan demikian, bila tak ingin masuk penjara,  setiap memberlakukan sebuah kebijakan,  para pejabat yang bersangkutan wajib berkonsultasi dengan KPK atau penegak hukum lainnya agar tak dikriminalkan di kemudian hari.

Mereka juga harus bertanya peraturan mana yang wajib dipatuhi atau tidak. Kasus mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Tumenggung terkait BLBI  menunjukkan,  meski mengikuti peraturan yang berlaku, dia divonis sebagai koruptor. Dia dijebloskan ke penjara selama 13 tahun oleh Pengadilan Tipikor karena, meski keputusannya dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dan telah diaudit oleh KPK,  dia dianggap bersalah karena merugikan negara.

Kembali ke ranah politik, pembukaan kembali Kasus Century di tengah memanasnya suhu politik sangatlah penting.  Ini karena serangkaian OTT oleh KPK telah membuat sejumlah kepala daerah,  kebanyakan dari PDIP, masuk tahanan bahkan menjadi terpidana.

Secara politik, kasus Century tentu bisa dimanfaatkan untuk membangun opini bahwa partai lain juga sangat korup. Hal ini penting karena meski elektabilitasnya tertinggi, sampai sekarang parpol yang kadernya terbanyak terlibat korupsi adalah PDIP.

Kasus Bank Century tentu saja bisa dimanfaatkan untuk meyakinkan publik bahwa Pemerintahan SBY tak hanya korup tapi juga tidak berbuat apa-apa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa opini ini dikembangkan secara agresif oleh para pendukung Jokowi. Mirip dengan serangan gencar para pendukung Ahok terhadap putra SBY yaitu Agus Harymurti Yudhoyono dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

Tujuannya adalah membangun kesan umum bahwa Jokowi harus bekerja keras melakukan pembangunan karena presiden sebelumnya tidak berbuat apa-apa.

Maka bisa disimpulkan bahwa kasus Bank Century dan BLBI tak cuma peretarungan hukum tapi juga politik. Rakyat pun makin bingung karena karena makin sulit memahami bahkan kehilangan kepercayaan pada dunia hukum yang makin buram.  (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti - Transparency International Indonesia

Jika ada pernyataan yang terkesan skeptis terhadap penuntasan skandal Bank Century itu wajar-wajar saja. Padahal berdasarkan catatan KPK pada periode 2004-2017, pengembalian aset kepada negara berdasarkan hasil korupsi oleh KPK sudah mencapai Rp2.112 triliun. Kemudian di periode yang sama, KPK selalu dapat membuktikan tindak pidana korupsi orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka di pengadilan.

Pemahaman penegakan hukum dalam agenda pemberantasan korupsi secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun.

KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” (penjelasan tersebut terdapat pada batang tubuh UU KPK). Belum lagi adanya perlawanan terhadap kerja KPK melalui kriminalisasi dan pelemahan institusi.

Jalan pemberantasan korupsi memang bukan jalan yang lurus bebas hambatan, namun Indonesia sebagai negara harus tetap konsisten dalam tekad pemberantasan korupsinya.

Dalam survey Transparency International Indonesia Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2017, memberikan catatan khusus bahwa KPK menghadapi perlawanan kuat dari pemerintah dan parlemen. Dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, keadilan sebagai supremasi hukum harus dijunjung tinggi. Tahapan-tahapan yang dilakukan KPK di dalam kinerja pemberantasan korupsi dua dekade terakhir pasca reformasi masihlah di tataran permukaan yang belum menyentuh dasar, terutama pengubahan karakter dari para pelaku korupsi tersebut. Namun, masih ada waktu-waktu ke depan yang harus dijalani agar reformasi sektor pemberantasan korupsi tidak sebatas ekspektasi tapi tetap nyata dan tidak terbuang percuma. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Sudah 10 tahun berselang kasus Bank Century yang bukan hanya merugikan keuangan negara tapi juga merugikan nasabahnya. Angka yang fantastis Rp6,7 triliun. Bermula dari dikeluarkannya Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) oleh Bank Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Boediono, kemudian pada tahun 2009 terpilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden SBY.

Tidak cukup hanya sebatas FPJP. Ternyata kebutuhan pembiayaan bank yang awalnya kalah kliring ini membengkak. Singkat cerita, dana sebanyak Rp6,7 triliun dialirkan dalam rentang waktu bulan November 2008 sampai dengan bulan Juli 2009.

Argumen yang dibangun adalah Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Siapa pihak yang memiliki kewenangan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik? Bukankah ini menjadi kewenangan Dewan Gubernur Bank Indonesia?

Akan tetapi persetujuan penggelontoran uang sampai sejumlah Rp6,7 triliun adalah keputusan yang diambil oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang dipimpin oleh Sri Mulyani yang menjabat Menteri Keuangan pada saat itu.

Hal itulah yang menyebabkan KPK memeriksa kembali Miranda Gultom sebagai mantan Deputi Gubernur BI. Secara logis pemeriksaan tersebut dilakukan oleh karena akan ada "calon tersangka baru", sebab berkas pemeriksaan di KPK sebelumnya telah digunakan untuk tersangka Budi Mulya (terakhir terdakwa telah diputus perkara kasasinya oleh MA).  

Pada sidang praperadilan terhadap KPK yang dimohonkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) atas kasus Bank Century di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memerintahkan KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan, dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya atau melimpahkannya kepada kepolisian dan/atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, demikian isi putusan yang dibacakan oleh hakim Effendi Mukhtar. Inilah salah satu hal yang "memaksa" KPK mau tidak mau harus melanjutkan pemeriksaan terhadap kasus Bank Century.

Sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk mengungkap kasus ini. Dari total Rp6,7 triliun yang dikucurkan, berapa uang yang sesungguhnya dipakai oleh pemilik bank? Ke mana sisanya? Ke mana saja uang tersebut mengalir? Bagaimana cara uang tersebut mengalir? Untuk apa dan siapa uang tersebut? Follow the money. Apakah ada pihak yang lebih berkuasa dari KSSK sehingga mengambil kebijakan untuk melakukan bail out terhadap Bank Century? Itulah ranah penegakkan hukum. Pengadilan bukan sekadar untuk memutus seseorang dinyatakan bersalah atau tidak. Akan tetapi untuk membuat yang gelap menjadi terang adanya.

KPK pada masa sebelumnya sepertinya sulit sekali untuk menindaklanjuti kasus Bank Century. Apakah karena ada indikasi keterlibatan mantan Wapres Boediono (sewaktu menjabat sebagai Gubernur BI)?

Jika kita berpegang pada spirit negara hukum dan setiap orang sama dihadapan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 UUD 1945, maka tidak ada lagi “tabu” bagi presiden atau mantan persiden maupun wakil presiden atau mantan wakil presiden untuk menjalani proses hukum oleh karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya sebelum menjabat, pada saat menjabat ataupun setelah menjabat.

Apabila semangat equality before the law tidak dapat dilaksanakan karena jabatan presiden atau wakil presiden, maka lembaga kepresidenan akan terdegradasi “sebagai tempat cuci dosa”. Akhirilah perdebatan kebijakan tidak dapat dipidana. Oleh karena suatu kebijakan bisa lahir dari suatu proses manipulasi data. Pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM), “Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh”. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang