Siapa Sih yang Rumuskan Isu di Aksi 299?
berita
Politika

Ilustrasi Foto : Muid / Watyutink.com

30 September 2017 07:00
Aksi unjuk rasa berkomentar angka masih berlanjut. Ini sudah kali keempat. Pertama Aksi 411, lalu 212, kemudian 112, dan kini 299. Ketua Presidium Alumni 212 menyatakan, sekitar 50 ribu orang akan turun ke DPR RI. Tak hanya dari ibu kota, tapi juga berbagai daerah di Tanah Air.

Ada dua agenda yang diusung dalam aksi 299, yaitu menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, serta menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Apa yang salah dengan perppu tersebut?

Jika para pengunjuk rasa memprotes perppu itu karena telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sah-sah saja. Tetapi, perppu ormas dibuat untuk menambah Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013. Isinya dengan tegas melarang penggunaan lambang yang identik dengan separatis dan ormas terlarang (termasuk PKI). Selain itu dengan tegas perppu tersebut melarang ideologi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.  Melihat isi perppu tersebut, sangat kecil kemungkinan ada sikap permisif terhadap munculnya ormas yang dicurigai sebagai PKI gaya baru.

Isu kebangkitan PKI memang masih menjadi momok di masyarakat. Beberapa waktu terakhir, seperti ada setting untuk terus mengembuskan isu PKI bangkit, entah dengan maksud apa. Isu ini pun selalu digunakan oleh kelompok yang gandrung berdemo dengan kode angka. Makanya logika publik waras jadi jadi berpikir, demo menentang PKI, tapi kok menolak perppu yang juga menutup ruang bagi PKI untuk bangkit?

Pertanyaannya kemudian, siapa sih yang merumuskan dan merancang isu tuntutan dalam aksi demo mereka? Apakah massa pendemo sadar isi tuntutan mereka? Kalau mereka sadar bahwa isu yang diusung malah ‘membangkitkan’ PKI dari kubur, lantas apa tujuan mereka? Pengalihan isu? Isu yan mana?

Kalau sebagian masyarakat ada yang memilih sepakat pada deretan aksi berkode angka yang isi tuntutannya malah menggerus akal sehat itu, silakan saja. Tapi sebaiknya energi berlebih difokuskan pada masalah riil yang ada di depan mata kita. Misalnya, mendukung KPK agar menuntaskan korupsi KTP-el tanpa kecuali, berunjukrasa di depan pengadilan untuk mengawasi putusan praperadilan Setya Novanto agar sejalan dengan rasa keadilan masyarakat, atau menolak pembangunan gedung baru DPR yang memang bukan urgensi saat ini. Sebab kasus-kasus itu jelas merugikan rakyat karena kondisi ekonomi negara memang lagi lesu. Memilih dikecoh oleh aksi 229?

Apa pendapat Anda? Watyutink? (ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Universitas Negeri Malang/Deputi II UKP Pancasila

Pancasila hanya dapat diwujudkan setelah bangsa Indonesia merdeka secara politik. Ternyata setelah 72 tahun merdeka belum dapat diamalkan secara maksimal. Salah satu faktor penyebabnya ada pada dimensi kultural, khususnya dalam cara berpikir. Nasionalisme Indonesia yang inklusif belum dapat dipahami dan diamalkan oleh seluruh elemen bangsa.

Proses integrasi pelbagai komunitas dalam satu rumah besar bersama bernama Pancasila masih membutuhkan perjuangan dari pemerintah, elite politik, elit agama, kalangan intelektual, dan masyarakat. Dengan pemahaman bahwa kita adalah satu bangsa yang tidak hanya memiliki latar sejarah yang sama, melainkan juga memiliki tujuan bersama sebagai suatu bangsa yang berdaulat, maju, adil dan makmur, persatuan Indonesia menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Penjajah berhasil menguasai masyarakat Nusantara salah satunya memanfaatkan perbedaan primordial dan identitas komunitas untuk diadu domba. Sebagai respons dari politik pecah belah itulah para pendiri bangsa menempatkan sila Persatuan Indonesia ke dalam Pancasila.

Dalam Persatuan Indonesia terkandung makna bahwa NKRI bukan hanya untuk golongan tertentu baik yang beridentitas ras, etnis, agama, bahasa, hingga budaya. Indonesia untuk kita semua. Konsekuensi dari hal tersebut, elite dan atau kelompok tertentu yang mengedepankan identitas primordial atau politik identitas jelas tidak sesuai dengan konsep kebangsaan Indonesia yang bersifat inklusif.

Dalam kondisi yang demikian, upaya pihak tertentu yang mengedepankan identitas primordial melalui pengerahan massa perlu disikapi secara bijak untuk diajak dialog serta refleksi. Apakah gerakan yang dilakukan tersebut memiliki kontribusi positif bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan pendewasaan diri bagi anggotanya.

Berapa energi bangsa Indonesia yang dihabiskan untuk gerakan yang libatkan ribuan massa? Apakah ini dapat dikategorikan sebagai massa aksi yang digerakkan hati nurani rakyat atau aksi massal yang digerakkan dan atau dimanfaatkan oleh kelompok elite untuk kepentingan tertentu?

Tentu dibutuhkan analisis dan kejujuran dari kita semua. Tatkala ada pihak yang sering menyatakan bahwa aset ekonomi dikuasai oleh asing dan aseng, ternyata energi kita sendiri tidak digunakan untuk memanfaatkan dan mengelola ekonomi secara baik.

Untuk menjadi bangsa yang maju dan dewasa diperlukan kecerdasan. Tanggung jawab kita semua untuk mencerdaskan diri dan bangsa agar tidak mudah diadu domba. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Presidium Alumni 212

Belakangan ada indikasi bahwa sekolompok orang berupaya memisahkan Islam dari negara, bahkan mencoba untuk menjauhkan Islam dari Pancasila. Padahal Islam adalah bagian dari negara Indonesia. Islam juga tidak bisa dijauhkan dari ideologi negara Pancasila.

Negara Indonesia bisa ada dan terbentuk karena umat Islam. Jangan lupakan jasa-jasa umat Islam dalam berdirinya negara Indonesia ini. Bahkan Pancasila adalah hadiah terbesar dari umat Islam kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Indikasi bahwa benar ada sekelompok orang  yang mencoba memisahkan negara dengan nilai Islam adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Dengan terbitnya perppu tersebut, maka saya menduga akan lahir kezaliman baru di negeri ini. Juga berpotensi melahirkan kembali Orde Baru (Orba). Oleh karena itu, umat Islam wajib untuk menolak perppu ormas tersebut.

Ada satu tokoh yang berpandangan bahwa peserta aksi 299 tidak mengerti hukum. Saya menyatakan, jikalau kita tidak mengerti hukum, demo kita akan anarkis bukan aksi damai. Aksi ini kan dilindungi oleh undang-undang sebagai pengatur.

Tujuan kami tidak ada yang lain selain menuntut DPR-RI agar mengelar papat paripurna untuk menolak perppu tersebut. Selain itu ada juga indikasi sejumlah kelompok yang mencoba membangkitkan kembali PKI. Kami juga mencurigai ada oknum DPR-RI yang ikut berperan dalam mencoba membangkitkan kembali PKI. Kami melakukan aksi 299, menuntut agar gedung parlemen bersih dari PKI.

Ada isu bahwa oknum-oknum tadi berencana mencabut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Kalau sampai benar TAP ini berhasil dicabut, maka hal yang sangat tidak kita inginkan akan terjadi. PKI akan bangkit lagi dan kembali hadir. Hanya dua hal itu yang menjadi tujuan kami melakukan aksi damai 299, tidak ada tujuan lain. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Terorisme

Bagi saya aksi 299 (29 September 2017) adalah gerakan sosial. Gerakan sosial ini memang bergantung pada contentious politics atau dinamika konflik politik yang sedang terjadi di Indonesia, salah satunya mengenai isu PKI.

Contentious politics lainnya adalah isu kedekatan hubungan antar Indonesia dengan China dalam beberapa waktu belakangan ini. Isu lain yang juga dianggap berkaitan yaitu terkait dengan sentimen antiCina, yang sangat gurih untuk digoreng oleh berbagai gerakan yang berbasis pada pribumi. Semua ini memudahkan masyarakat untuk berkumpul dan bergerak serta melakukan aksi seperti aksi 299.

Selain itu, sejumlah organisasi ataupun perorangan yang terlibat dalam aksi 299 memang tidak menginginkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. Oleh sebab itu mereka melakukan aksi  yang salah satu agendanya adalah menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017.

Mereka yang melancarkan aksi 299 menjadikan Pancasila sebagai tameng. Hal yang sama juga dilakukan semua pihak, entah itu Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi. Semua menjadikan Pancasila sebagai tameng untuk memukul orang lain, dan menahan serangan dari pihak lain. Dengan kata lain mereka menggunakan Pancasila sebagai legitimasi kelompok merekalah yang paling benar.

Kalau kita kembali kepada HTI, ini jelas adalah organisasi yang anti kepada Pancasila. Meski mereka juga menggunakan Pancasila sebagai tameng atau selubung untuk tetap eksis di Indonesia. Namun pada akhirnya, oleh perppu ormas HTI dibubarkan.

Kalau terkait dengan aksi 299 digunakan untuk mengalihkan isu, saya tidak setuju dengan itu. Aksi ini bukan mengalihkan isu, tetapi gerakan sosial yang memanfaatkan contentious politics seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior

Belajarlah dari sejarah. Berbagai perang besar di berbagai belahan dunia, termasuk perang saudara, dalam bentuk dan varian yang berbeda selalu didahului dan disertai dengan Perang Urat Syaraf (PUS) yang dahsyat pengaruhnya.

Dalam kisah pewayangan tentang Perang Bharatayudha, misalnya, framing berita dan info-info hoaks juga digunakan, contohnya adalah tatkala Arjuna bersumpah mati untuk balas dendam terhadap Joyodotro, pembunuh sadis Abimanyu (putranya) sebelum matahari terbenam. Juga bagaimana Pandawa memancing Pandita Durna agar keluar dari persembunyiannya dengan menyebarkan berita hoaks perihal kematian Aswatama. Aswatama adalah putera semata wayang Durna. Padahal yang dibunuh Pandawa adalah seekor gajah yang diberi nama yang sama yaitu Aswatama.

‌Dalam sejarah Majapahit, framing dan berita hoaks juga dilakukan oleh Komandan Pasukan Bhayangkara Gajah Mada, tatkala Raja Jayanegara dikudeta dan lari bersembunyi. Gajah Mada yang konon wajahnya dijadikan simbol kebanggaan Kepolisian RI dan Polisi Militer RI, menyebarkan desas-desus Raja telah tewas, guna mengetahui siapa kawan siapa lawan.

Memasuki dasawarsa 1990-an, teknologi informasi dan gelombang globalisasi berkembang dengan amat pe‌sat. Pada awal 1990-an itu para ahli geostrategi telah memperingatkan akan terjadinya perang semesta global atau perang asimetris, yang tidak hanya berupa perang konvensional dengan senapan mesin,rudal, dan benteng-benteng batu, tetapi sebuah perang semesta yang mengerahkan belasan divisi tempur yang mampu menyusup secara lembut sampai ke kamar-kamar pribadi rakyat musuhnya tanpa disadari dan dipahami oleh musuhnya.

Mereka akan menghancurkan musuhnya dari dalam, antara lain dengan  mengubah gaya hidup serta peradaban, memperlemah perekonomian, memecah belah dan mengadu domba rakyat. Sikon yang seperti itulah yang pada hemat saya yang kini sedang terjadi di Indonesia, khususnya dalam setahun terakhir,  yang menjangkiti sebagian lapisan elite politik, media massa, muslim/non muslim, radikal/non radikal, komunis/non komunis, dan lain sebagainya.
‌Dalam perspektif itulah saya menilai berbagai peristiwa, termasuk pro kontra demo.

Akan halnya peneguhan Pancasila sebagai satu-satunya landasan berbangsa dan  bernegara (eufemisme dari istilah asas tunggal), saya amat sangat setuju. Demikian pula pelarangan dan pembubaran organisasi-organisasi yang tidak Pancasilais.

Apakah itu berarti saya setuju dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017? Nanti dulu. Perppu tersebut pada hemat saya bagai pisau tajam bermata seribu, yang bisa melukai dan membunuh siapa saja yang suatu saat berbeda pendapat dengan penguasa tanpa kecuali.

Karena itu semangatnya saya bisa menerima, namun caranya tidak sependapat lantaran sangat berlebihan dan terkesan seperti meniru cara-cara Orba dalam membasmi  anggota-anggota PKI tanpa  kecuali. Untuk mewujudkan maksud baik haruslah dilakukan dengan cara yang baik pula, yang halal dan thoyib. Demi  keutuhan NKRI sebagai negara kepulauan yang multietnis dan multiagama, marilah kita tutup berbagai peluang yang bisa menyebabkan timbulnya konflik horisontal.

Sungguh mulia untuk berani dan berbesar jiwa mundur konsolidasi selangkah demi kemuliaan jutaan langkah ke depan. Semoga. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF