Setya Novanto dan Berbagai Kejanggalan Itu...
berita
Politika

Sumber Foto: kabarnews.com

18 November 2017 12:00
Banyak hal yang bisa dianggap sebagai pengabaian nalar sehat dalam berbagai kejadian terkait Setya Novanto dalam tiga hari terakhir. Rabu (16/11/2017) KPK menjemput paksa Setya Novanto di kediamannya, Jalan Wijaya XIII nomor 19, Jakarta Selatan. Namun nihil hasil meski penyidik KPK sudah menunggu hinga lima jam di dalam rumah itu. Pertanyaan penting yang muncul, apakah rencana penangkapan itu bocor? Mekanisme internal sebuah operasi di KPK biasanya tertutup rapat. Tidak semua orang tahu, hanya unsur pimpinan dan yang ditugaskan saja yang tahu rencana operasi. Apakah jejaring Novanto begitu luas di KPK sehingga bisa mendapat informasi valid? Atau jangan-jangan kali ini KPK yang abai prosedur sehingga langkahnya bisa terbaca.

Kamis (16/11/2017), kurang dari 24 jam, Novanto dikabarkan kecelakaan di daerah Permata Hijau. Hanya beberapa jam setelah ditetapkan sebagai DPO oleh KPK. Mobil Toyota Fortuner yang ditumpanginya bersama ajudan dan seorang wartawan menabrak tiang listrik. Dia dilarikan ke RS Medika Permata Hijau tidak jauh dari lokasi kejadian dengan menggunakan ojek. Menurut kuasa hukumnya, Ketum Golkar itu mengalami luka parah.

Jika dilihat dari cerita pengacara tentang kondisi Novanto dan foto mobil yang tersebar di media sosial, itu kecelakaan hebat. Tapi mengapa tiang listrik yang ditabrak terlihat masih tegak berdiri? Mengapa dari foto-foto yang tersebar tidak terlihat bekas airbag mengembang padahal kaca mobil hancur? Mengapa sopir—yang kebetulan wartawan Metro TV, dan ajudan Novanto yang duduk di depan tidak terluka, sedangkan Novanto yang duduk di belakang terluka parah?   

Di kecelakaan itu wartawan terlibat dengan menyopiri mobil yang ditumpangi Novanto. Kedekatan wartawan dan narasumber memang dimungkinkan, bahkan harus. Jika benar cerita yang beredar bahwa si wartawan yang menyembunyikan Novanto yang berstatus tersangka, secara etika profesi jurnalis apakah hal ini dibolehkan? Bagaimana KPK menyikapi hal ini?  

Kecelakaan itu terjadi tak jauh dari rumah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Apakah ada hubungannya? Belum tentu, mungkin hanya kebetulan. Tetapi melihat langkah Novanto  dan pengacaranya yang gencar meminta perlindungan hingga ke Panglima TNI dan Presiden, wajar jika publik mencoba menghubung-hubungkan. Apalagi Surya Paloh disebut-sebut punya ‘nama’ di sektor hukum mengingat kadernya duduk sebagai Jaksa Agung.

KPK mendatangi RS Medika Permata Hijau tempat Novanto dirawat. KPK hendak meminta keterangan dari pihak RS, namun tak satupun dokter jaga bisa ditemui. Dokter dari KPK tak bisa sembarangan memeriksa kondisi pasien, melainkan harus berkoordinasi dengan pihak RS. Namun apakah pihak RS diperbolehkan membuka rekam medis pasien? Mengingat KUHP Pasal 322 yang mengatakan barangsiapa membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaan, bisa dipidanakan. Tapi jika yang meminta adalah penegak hukum karena terkait dengan penanganan perkara, apakah soal kerahasiaan pasien boleh dilanggar? Apa tidak boleh dokter KPK memberi second opinion terhadap sakitnya Novanto? Bagaimana profesi dokter menjelaskan hal ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast/cmk)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945 yang tertulis adalah "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum". Sedangkan setelah amandemen UUD 1945 menjadi "Negara Indonesia adalah negara hukum." Istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum memliki karakteristik mandiri, yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. sudah waktunya kepentingan politik yang sering mewarnai tidak lagi mempengaruhi dan mengintervensi penegakan hukum.

Kalaupun kasus Setya Novanto pastinya akan mempengaruhi peta politik menjelang pemilu, namun seharusnya para elite bisa memisahkan antara satu dengan yang lain. Hubungan dengan koalisi yang saat ini terjalin seharusnya tidak meniadakan proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.

Masa depan perkembangan demokrasi yang tengah kita bangun harus menuju perbaikan dan bukan sebaliknya. Siapapun yang mau menegakan hukum dan menghormati hukum harus jadi pemenang, bukan sebaliknya. Ini yang sering terjadi. Semoga Presiden Joko Widodo dapat tegas dalam kasus Setya Novanto. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Indonesia tidak akan pernah mentas dari kekalahan hukum oleh politik. Mengapa? Karena urusan tetek bengek saja bisa dijadikan alasan dan dalih untk mengalahkan hukum dengan "selera dan unjuk kekuasaan". Sebetulnya kita harus kembali kepada golden rule, moral dan etika, kepatutan, kelayakan, dan kepantasan.

Di berbagai negara, bila pejabat telah berstatus tersangka,  pejabat tersebut sudah mundur, meski belum sampai diputus oleh pengadilan, sebab publik sudah tidak mempercayai lagi. Anehnya di Indonesia  sudah tidak ada lagi ukuran fatsoen dan moral atau etika.

Semuanya sudah dikalahkan oleh status dan posisi "penguasa" apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif maupun para NGO dan ormas yang selalu merasa bisa dan mau menang sendiri. Tidak ada kesadaran menghormati Rechstaat di atas Machstaat.

Kalau semua persoalan dioverpolitisir, maka itu berarti Machstaat masih lebih kuat dari Rechstaat. Ya sudah, mau apa kalau jati diri elite negara itu memang masih berjiwa machstaat.

Kalau Setnov sampai diadili, mesti dibongkar semua. Mungkin saja yang akan terkena justru penguasa atau petahana waktu Setnov menjadi "pihak pengusaha" yang diuntungkan oleh "penguasa pemberi order" .

Nah kalau itu dibuka tuntas, barangkali yang akan terkena bukan cuma "pengusaha Setnov" tapi juga pemberi order yang memungkinkan "pengusaha Setnov" menikmati laba triliunan yang diberikan oleh sang penguasa waktu itu. Kita tunggu saja. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Forum Jurnalis Jakarta

Saya berharap Setya Novanto mengikuti proses hukum yang harus dijalani. Tim Setnov sebaiknya tidak perlu melakukan drama lagi. Ini hanya akan menjadi bahan candaan di media sosial (medsos) saja. Ini mengingatkan kita kepada peribahasa 'sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga.'

Saya menilai perlawanan yang dilakukan tim di belakang Setnov luar biasa hebatnya. Mereka memiliki tim media, konsultan politik, dan oknum aparat. Semua dimobilisasi serapi mungkin untuk kepentingan Setnov.

Pihak keluarga dan sahabat Setnov seharusnya turun tangan dalam memberikan nasehat kepada yang baik Setnov. Tim yang di balik Setnov hanya mengambil keuntungan dari kasus ini. Akhirnya Setnov hanya akan terus mengeluarkan uang untuk menjaga opininya.

Saya kira sudah cukup sampai di sini Setnov melakukan usaha dan manuver untuk lepas dari jerat hukum. Kini saatnya Setnov mematuhi koridor hukum. Kalau pun mau melakukan perlawanan, lakukanlah perlawanan dengan proses hukum. Bisa juga kembali mengajukan praperadilan. Itu lebih baik, dari pada harus kejar-kejaran tidak jelas denga KPK, dan akhirnya hanya melahiran kampanye negatif untuk dia.

Untuk wartawan yang ikut terlibat dalam kasus Setnov, saya tidak mau menyebutkan namanya dulu. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap wartawan tersebut. Kalau dalam pemeriksaan nanti benar dia terlibat dalam upaya menyembunyikan Setnov, wartawan yang bersangkutan jelas melanggar kode etik jurnalistik.

Wartawan itu juga bisa dianggap mengkhianati profesi kewartawanan. Ketika ia mendekati Setnov untuk mendapat manfaat saja, itu sudah tidak baik. Apalagi kalau sampai nanti benar terbukti dia ikut berperan dalam menyembunyikan Setnov, itu merupakan hal yang sangat tidak baik. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis, Ketua Bidang Advokasi AJI

Dalam melihat keterlibatan Hilman, salah satu wartawan televisi swasta dalam upaya menyembunyikan Setya Novanto, kita perlu memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu.

Pertama kita harus mengetahui dulu, apakah Hilman masih menjadi seorang wartawan? Kalau memang dia masih menjadi wartawan, Hilman harus menjelaskan mengapa dirinya berada satu mobil dengan tersangka tindak pidana korupsi yang sedang dicari oleh KPK.

Selanjutnya, kalau nanti ternyata Himan dinyatakan tidak lagi berprofesi sebagai wartawan berarti dia harus diproses sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Kalau memang nantinya aktifitas dia tidak ada hubungannya dengan kerja jurnalistik, serahkan kepada hukum positif.

Kalau memang Hilman memiliki hubungan yang dekat dengan Setnov, tidak masalah. Selama kedekatan itu hanya bersifat kerja jurnalistik atau pemberitaan sewajarnya, bukan yang lain. Kalau kerja jurnalistik yang dilakukan Hilman, maka dirinya dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Kalau aktifitasnya di luar itu, berarti Hilman dianggap sebagai warga biasa, dan peraturan yang dikenakan kepada dirinya adalah KUHP. (ast)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Sebenarnya kasusnya sederhana. KPK menganggap telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang atau  sekelompok orang untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atas kerugian negara. KPK lalu melakukan langkah-langkah dan memproses lebih lanjut seperti pada kasus korupsi lain sebelum nya.

Cuma, kali ini masuklah kepentingan politik dari begitu banyak pihak karena yang dikira sebagai pelaku adalah ketua umum sebuah partai politik yang memiliki massa besar, suara cukup banyak di DPR saat ini, sehingga memiliki posisi politik yang sangat strategis dalam dinamika perebutan kekuasaan masa depan melalui pemilu apalagi pilpres 2019.

Ada kelompok yang sangat mendambakan memperoleh jabatan puncak kenegaraan sebab sejauh ini mereka baru sampai sebatas nomor dua saja. Mereka mesti merebut kepemimpinan DPP partai terbesar kedua agar bisa mencalonkan inner circle mereka, menggenjot kampanye dengan tema politik identitas lagi, dan ....menang!

Ketambahan, yang dijadikan tersangka memang pribadi yang colourfull dengan track record masa lalu di ranah pidana, korupsi, etika dan sebagainya. Seolah-olah belut dilumuri oli sehingga tiap kali kena kasus selalu lolos dari lubang jarum atau kamar lapas. Networking yang luas ditambah dana yang luar biasa membuatnya bebas mengatur skenario seenak hati sesuai kepentingan dia sendiri. Perlu pengacara mahal? Perlu dirawat di RS? Perlu keluar dana khusus? Uangnya bejibun kok.

Kebetulan elite politik juga lagi mengatur strategi masing-maing. Sebagian mendukung supaya SN ditindak tegas dan ketua umum diganti demi pemilu dan pilpres tahun 2019. Sebagian lagi pasif saja. Nah, ada sebagian lain lagi yang merasa harus mengantisipasi dampaknya jika sampai terjadi pergantian Ketum Partai, worst comes to the worsts. Ramailah jagad politik dan jagad sosial kita serasa bumi ini gonjang ganjing.

Apakah memang harus gaduh? Bagi saya marilah kita serahkan kepada KPK saja agar diproses sesuai peraturan hukum yang berlaku seperti kata Presiden Jokowi. KPK punya track record bagus, tahu apa yang harus mereka lakukan dalam koridor hukum. Jangan terlalu banyak terpengaruh pendapat orang lain. Termasuk pendapat saya sebagai penalar kolom yang Anda baca ini. KPK agar baca nasihat Sri Khresna dalam seksi Bhagawad Gita dari mahacarita epik Bharata Yudha di tegalan Kurusetra. Intinya ialah lakukan tugasmu tanpa kebingungan. Karena menurut klasifikasi paranormal Permadi SH kita kini hidup di zaman Kalabendu.

Semoga KPK tetap berada di alam kewarasan jiwa dan tetap melaksakan tugasnya memberantas berbagai kecurangan di bidang keuangan negara termasuk korupsi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi