Setnov Menabrak Etika
berita
Politika

Sumber Foto:  indonesiaberita.com

04 December 2017 19:00
Bangsa Indonesia dipermalukan. Ketua DPR-RI yang  sekaligus Ketum Partai Golkar, Setya Novanto, dinilai sejumlah pengamat mencoreng wajah lembaga terhormat DPR. Jika sejumlah kader Golkar dan pengamat mengatakan masalah Setnov adalah urusan pribadi, beda lagi dengan pengamat lainnya yang menyatakan masalah Setnov adalah masalah bangsa Indonesia.

Pengamat mengatakan bahwa Setnov hanya salah satu oknum yang menabrak etika politik untuk demi syawat kekuasaan. Apapun dilakukannya agar lolos dari jerat hukum dan tetap berkuasa di DPR sekaligus Golkar. Lalu saat Setnov berupaya mempertahankan kekuasaannya di DPR dan menabrak etika, mengapa anggota lainnya hanya diam dan seolah mengikuti kehendak Setnov?

Refly Harun berpendapat kalau berbicara mengenai etika, itu bisa dipaksakan dari luar atau timbul kesadaran dari dalam. Etika dari dalam melahirkan kesadaran untuk mundur dari satu jabatan karena malu telah melakukan suatu kesalahan. Telah banyak pejabat publik yang mundur saat tersandung suatu skandal.

(Baca Juga:  Melihat Etika, Bukan Sekadar Formalitas Hukum)

Pejabat publik di sejumlah negara lain, antara lain; Menteri Pertanian Mesir Salah El Din Mahmoud (8/9/2015), Presiden Guatemala Otto Perez Molina mundur pada (4/9/2015), Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mundur pada (4/10/2014), serta Gubernur Tokyo Yoichi Masuzoe yang gambarnya sempat viral di medsos seminggu terakhir. Setelah diselidiki ternyata Masuzoe tidak didapati bersalah dalam skandal keuangan.

Setnov pernah melakukan itu pada 2015 lalu. Setnov mengundurkan diri sebagai Ketua DPR melalui sepucuk surat. Ini dilakukan setelah bukti rekaman suara mengungkap keterlibatan dirinya dalam kasus negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia/‘papah minta saham’. Surat pengunduran diri Setnov dibacakan MKD pada pertengah Desember 2015. Lalu mengapa kini Setnov tidak kembali legowo meninggalkan jabatannya?

Etika dari luar adalah dipaksa mundur oleh publik atau lembaga-lembaga yang ada. Dalam kasus Setnov sebagai Ketua DPR, tugas MKD sebagai penjaga kehormatan lembaga negara terhormat diuji. Namun katanya publik melihat MKD tidak melakukan apa-apa. Sejumlah pengamat menuturkan Partai Golkar juga punya andil bersikap terhadap Setnov. Namun kenapa kedua lembaga ini terkesan belum melakukan apa-apa hingga kini?

(Baca Juga: DPR Milik Rakyat atau Golkar?)

Konon katanya ada sejumlah oknum yang mengambil kesempatan dari kasus Setnov. Keuntungan membiarkan Setnov tetap menjadi Ketum Golkar dan penguasa Senayan. Siapa yang mencari keuntungan dan apa keuntungan yang mereka harapkan dari kasus Setnov ini?

Apa pendapat anda? Watyutink?

(ast)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Kasus yang menimpa Setnov tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tetapi juga terkait dengan kita sebagai sebuah bangsa. Meski demokrasi kita dipuji oleh Donald Trump, namun apa yang terjadi saat ini mencoreng nama Indonesia di mata negara-negara dunia. Ini karena posisi Setnov yang hingga saat ini masih mejadi Ketua DPR.

Saya rasa kasus ini sangat penting, dan DPR serta Partai Golkar harus mengambil sikap sesegera mungkin. Namun yang terjadi justru sebaliknya, anggota DPR lainnya menerima Setnov tanpa merasa keberatan. Pimpinan Golkar juga seolah menuruti keinginan Setnov. Meski fisiknya terkurung sebagai tahanan KPK, status Ketua DPR dan Ketum Golkar tetap disandang Setnov. Ini adalah hal yang menurut saya berada di luar nalar kita.

Setnov pernah mengundurkan diri sebagai Ketua DPR saat terlibat kasus ‘papa minta saham’. Namun kembali menjabat setelah kasus tersebut menguap. Kini dirinya kembali terjerat kasus lagi, dan mencoba berbagai macam cara untuk lepas dari jerat hukum, termasuk menabrakan diri ke tiang listrik.

Golkar harus segera mengambil sikap untuk menghentikan permainan ini. Sikap untuk mengganti Setnov dengan ketua yang baru, bukan sekadar Plt seperti yang sekarang dilakukan. Golkar harus segera menggelar Munaslub, Munas atau mekanisme sejenisnya untuk segera menunjuk ketua yang baru. Tindakan juga harus diambil oleh MKD.

MKD saat ini yang dilihat oleh publik adalah seperti tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya melakukan rapat satu kali pada 16 November 2017, namun tidak membawakan hasil. Pada 30 November 2017 MKD berniat menemui Setnov di KPK. Mereka berupaya memberikan kejutan kepada publik melalui sebuah skenario. MKD telah menyiapkan surat pengunduran diri, dan meminta kepada Setnov untuk menandatanginya. Namun MKD gagal, Setnov menolak untuk menandatangani, dan MKD pulang dengan tangan hampa.

Setnov jelas telah melanggar etika dan juga menghancurkan kehormatan lembaga negara bernama DPR dan Partai Golkar. Hari ini negara-negara di dunia mentertawakan kita sebagai sebuah bangsa. DPR dan partai sebagai tonggak demokrasi tercederai karena seorang Setnov. Golkar dan MKD harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan muka Indonesia di mata dunia.

Namun kelihatannya ada partai-partai politik lain yang sengaja membiarkan situasi ini tetap bertahan. Tujuannya adalah politik praktis semata, membiarkan ini terjadi untuk menghancurkan elektabilitas Golkar sebagai pesaing mereka. Kalau Golkar hancur, pesaing mereka berkurang satu. Namun bisa jadi kasus yang menimpa Setnov melibatkan sejumlah oknum partai. Akhirnya sejumlah oknum politisi atau bahkan penegak hukum tersandera kasus Setnov.

Golkar dan DPR seperti mengikuti alur permainan Setnov. Keduanya juga seakan saling menunggu satu sama lain untuk menentukan sikap. MKD menunggu Golkar menganti dan memecat Setnov untuk mengambil tindakan. Sementara Golkar terkesan menunggu MKD bersidang untuk menetapkan Setnov melanggar etika. Ditambah lagi adanya tarik menarik kepentingan di internal Golkar itu sendiri. (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Kalau saya lihat persoalan ini bukan pada Setnov, dalam kondisi seperti sekarang sudah menjadi naluri dasar manusia untuk melawan dan berupaya lepas dari jerat hukum. Melawan sedemikian rupa menggunakan apapun, kalau punya modal digunakan modal, kalau persahabatan itu yang digunakan. Karena itu apa yang dilakukan Setnov sebetulnya suatu hal yang biasa dalam konteks sebagai manusia.

Masalahnya bukan pada Setnov, tetapi di luar dirinya yang terkait dengan persoalan ini. Dalam hal ini MKD dan Partai Golkar. MKD terkait status Setnov sebagai Ketua DPR, dan Golkar terkait Setnov sebagai ketum. MKD tau masalah ini, tetapi mereka lamban atau ragu-ragu dalam bersikap.

MKD sering membela diri dengan alasan belum ada keputusan dari pengadilan. Ini alasan yang lemah, karena sesungguhnya apa yang menimpa Setnov adalah terkait dengan etika. Kalau dasar MKD membuat keputusan terhadap Setnov adalah hasil sidang, tidak perlu lagi ada MKD. Ini soal etika tidak ada di KUHP ataupun UU MD 3. Kenapa MKD itu hadir, karena etika secara tidak langsung telah menjadi hukum tersendiri di luar pidana. Saya mengatakan tidak langsung karena belum ada buku yang mengatur secara khusus mengenai cara beretika pejabat publik.

Karena etika ini berada di luar pidana, maka MKD hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah kode etik anggota DPR. Etika bukan tiba-tiba muncul dari langit, etika ini adalah sebuah kesepakatan yang didasari pada rasional. Rasional itu sendiri adalah memikirkan untung rugi bagi diri sendiri atau orang lain. Bukan hanya di DPR, tetapi ada juga di lembaga lain, seperti; KPU dan Bawaslu ada DKPP, di KPK ada Kotik KPK, dan di ASN/PNS ada Ombudsman.

Kalau dulu berbohong itu adalah biasa di kalangan politisi, semakin banyak bohong semakin hebat. Kalau sekarang kan banyak berubah, adat, peradaban, dan pola fikir manusia mulai berubah. Apa yang digunakan pada masa lalu, tidak lagi relevan pada masa sekarang ini. Sama halnya dengan munculnya lembaga-lembaga etik dan kode etik itu sendiri.

Saya kira dalam kasus Setnov, MKD harus mengambil sikap dan jangan menunggu proses hukum atau praperadilan. Karena apa yang dilakukan Setnov adalah mencoreng kehormatan DPR sebagai lembaga yang terhormat. Tidak perlu menunggu pengadilan menyatakan Setnov bersalah untuk mencopot jabatan Setnov sebagai Ketua DPR. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF