Seteru di Internal Partai Jelang Pilpres, Ideologis atau Politis?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 October 2018 13:00
Jelang Pemilu Serentak 2019, drama politik pecah belah terjadi di internal partai. Dimulai dari elite serta kader Partai Demokrat (PD) di daerah yang mengambil sikap bertolak belakang dengan keputusan Rapat Pleno Majelis Tinggi PD. Lalu, dikabarkan ada Caleg PAN yang enggan berkampanye untuk capres-cawapres yang diusung DPP. Terakhir, ada elite PKS yang bergabung ke Organisasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang didirikan Anis Matta.

Pengurus PKS di sejumlah daerah menyatakan, tidak akan terpengaruh dengan berita adanya elite PKS yang bergabung ke organisasi Garbi. Mereka menyatakan keputusan elite PKS untuk pindah ke Garbi merupakan keputusan pribadi. Kader PKS yang militan dinilai tidak akan terpengaruh dengan keputusan elite tersebut. Garbi dibentuk jelang tahun politik, apakah Garbi dibentuk untuk tujuan politik dalam kontestasi Pilpres 2019?

Sempat beredar poster yang menunjukkan Anis Matta dan Garbi memberikan dukungan kepada kandidat nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf. Namun Relawan Garbi segera mengklarifikasi poster dukungan tersebut, dan menyatakan hal yang sangat mungkin bagi Garbi untuk tidak mendukung salah satu calon di Pilpres 2019. Apakah kedua kontestan Pilpres 2019 tidak memiliki visi-misi yang sesuai dengan Garbi atau ada alasan poitis lain? Apakah Garbi akan menjadi perahu baru bagi elite PKS yang tidak sevisi dan misi lagi dengan partainya?

Ada yang menilai Garbi dibentuk untuk mengakomodir kepentingan politik para mantan elite serta elite PKS. Sudah menjadi rahasia umum, elite PKS seperti Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan elite PKS yang kini tengah menjabat di Kepengurusan Pusat. Fahri dikabarkan harus berurusan dengan Presiden PKS Sohibul Iman, salah satunya kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Fahri ke polisi.

Sebelumnya, sejumlah partai juga dikabarkan mengalami perseteruan pascapilpres 2014. Seperti perseteruan di internal PPP, Partai Golkar dan Partai Hanura. Namun, perseteruan itu tak sampai berakhir pada perpecahan. Kabarnya, perseteruan di internal partai-partai itu sarat kepentingan politik arah dukungan, mendukung kubu pemerintah atau oposisi. Apakah ada konsensi politik tertentu yang diberikan untuk kembali merangkul kubu yang saling berseberangan di internal partai?

Selain itu, beda pilihan antara kader dengan Majelis Tinggi PD, serta adanya Caleg PAN yang enggan berkampanye untuk Prabowo-Sandi, mendapat respon dari sejumlah pihak. Ada pengamat yang mengatakan, jika pilihan berbeda dengan partainya, akan lebih baik kalau kader atau caleg tersebut memutuskan mundur dari partai. Kabarnya, sejumlah elite dan pendiri PD yang bertolak belakang dengan keputusan majelis tinggi, bergabung dengan salah satu Relawan Jokowi.

Apakah caleg atau kader yang bertolak belakang dengan keputusan pengurus partai akan dengan legowo meninggalkan jabatan dan partainya atau akan tetap berada di partai itu? Apa yang menyebabkan caleg dan kader partai enggan meninggalkan partainya meski berbeda pilihan politik pada Pilpres 2019? Apakah beda pilihan kader dengan partainya didasari alasan ideologis atau sekadar dalih politis?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Program SMRC

Saya kira banyak faktor yang menjadi penyebab kisruh di internal partai. Namun, jika yang dibandingkan adalah faktor ideologis dan politis, saya melihat cenderung lebih besar faktor politisnya. Ini soal perebutan pengaruh di internal partai, itu terjadi di PKS, Demokrat dan PAN dalam konteks Pilpres 2019. Juga lebih dahulu Golkar dan PPP. Di dalam kubu Hanura, juga terjadi perseteruan antar sejumlah kader, seperti Syarifudin Sudding yang enggan bergabung denga OSO. Ini lebih kepada faktor politis.

Perseteruan itu lebih kepada perebutan pengaruh di internal partai. Dan ini bukan hal yang baru. Kisruh di internal PKS belakangan muncul. Sejak dulu ada dua faksi di dalam PKS, yang dikelompokan berdasarkan analisis sikap politik para kadernya. Faksi keadilan yang lebih diasosiasikan kepada para pendiri PKS, dan faksi kesejahteraan yang lebih indentik dengan elite partai yang menjabat pada periode kedua dan ketiga. Apakah di internal PKS memang ada seperti itu? belum tentu juga seperti itu.

Sikap politik berbeda dan melahirkan perpecahan ini bukanlah perkara baru. Di Golkar itu sudah terjadi sejak dulu. Pak Wiranto Kalah, beliau buat Hanura; Pak Prabowo kalah, dibikin Gerindra; Pak Surya Paloh, keluar dari Golkar, dibuatnya Nasdem; dan belakangan keluarga Pak Harto juga membuat Partai Berkarya. Menurut saya perbedaan ideologi, visi dan misi kebangsaan dari partai-partai pecahan itu tidak terlalu mendasar. Tapi lebih kepada siapa mendapat apa dan berpengaruh pada siapa, itu politiknya.

Demikian juga yang terjadi di PPP, Pasca-Suryadharma Ali. Ada kubu Jan Faridz dan Rommy. Rommy ingin merapat kepada kubu Pemerintah Jokowi, sedangkan yang lainnya masih ingin tetap beroposisi bersama kubu Prabowo. Perseteruan antara kader di internal partai, dan perebutan akses kepada sumber kekuasaan. Nah di PKS juga begitu, konflik antara Sohibul Iman dengan Fahri Hamzah, itu kan sudah lama terjadi.

Sejak Sohibul Iman terpilih jadi presiden PKS, lalu Anis Matta tersingkirkan, orang seperti Mahfudz Siddiq misalnya, mendekati Anis Matta. Faksi Anis ternyata selalu bersuara kritis juga dari luar, dan sering kali bersikap berbeda dengan sikap pengurus pusat partainya. Dan kelahiran Garbi, menurut saya itu semacam konsolidasi kekuatan faksi Anis Matta saja. Tujuannya untuk apa? Menurut saya tidak jauh dari upaya untuk melindungi bargaining politik yang mereka miliki, baik di pusat maupun di daerah.

Jika mereka terlihat terorganisir, maka mereka punya bobot politik yang cukup lumayan dan harus diperhitungkan. Jika PKS memperlakukan mereka dengan kurang positif, maka mereka bisa juga mengancam memboikot pemilihnya untuk misalnya tidak lagi mendukung PKS. Ada risiko suara PKS menurun. Jadi itu penting diperhatikan sebagai bargaining politik faksi Anis Matta di situ, di PKS. Nah apakah idelogis? Menurut saya tidak terlalu ideologis. Tapi itu lebih sebagai gerakan oposisi di antara kader PKS terhadap pengurus pusat di bawah kepemimpinan Sohibul Iman. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPR RI

Menurut saya organisasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) merupakan tanda akhir dari PKS. Garbi lahir karena konflik internal di tubuh PKS. Menurut saya sebagai partai politik, PKS tidak lagi demokratis. Partai itu bukan milik satu orang, tapi sekarang seolah-olah diperintah oleh seseorang bertangan besi, dan bisa menentukan nasib seorang di dalam partai.

Nah, salah satu tanda akhir dari PKS adalah terjadinya peristiwa besar, yaitu mundurnya sejumlah caleg dan kader partai secara total di daerah. Pergolakan di dalam tubuh partai, bisa jadi yang menyebabkan sejumlah kader mengundurkan diri. Menurut saya, PKS harus terbuka dan berani berdialog dengan kadernya sendiri.

Selanjutnya, menurut saya Garbi merupakan wadah yang tepat bagi kader PKS yang merasa tidak cocok lagi dengan kultur partai yang seperti sekarang ini. Bagi kader muda PKS yang suaranya tidak lagi dihiraukan oleh partai, silahkan bergabung dengan Garbi.

Saya belum bisa memastikan apakah ke depan Garbi akan menjadi partai politik atau tidak. Itu tergantung dari anggota yang ada di dalam organisasi Garbi ini. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi