Sebesar-besar Ongkos Pilkada, Lebih Berat Terjaring OTT KPK
berita
Politika

Ilustrasi foto : muid/watyutink

27 September 2017 16:30
Hingga September 2017 setidaknya lima kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK. Mendagri menyebut OTT KPK selama ini telah menjaring 77 kepala daerah. Itu belum termasuk 300 lebih kepala daerah yang terbelit masalah tata kelola daerah dan berada di bawah pengawasan KPK.

Banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT, membuat sejumlah pihak menilai bahwa tindak korupsi yang melibatkan mereka tidak terlepas dari mahalnya ongkos para calon dalam Pilkada. Namun apa biaya tinggi politik itu bisa dijadikan dalih pembenaran untuk korupsi? Sekadar untuk balik modal?  Atau juga untuk pembayaran kompensasi atas partai dan relawan pendukung?

Litbang Kemendagri mengungkapkan, untuk mencalonkan diri sebagai bupati/wali kota, paling tidak calon harus menyiapkan kocek Rp30 miliar. Apalagi untuk menjadi gubernur, malah mencapai Rp20-100 milar. Terkecuali dari keluarga oligarki, dari mana calon yang bermodal pas-pasan menutup biaya politik mereka? Apa ada program kredit khusus perbankan untuk Pilkada?

Atau terpaksa berpolitik transaksional dengan pihak pendana yang siap memberikan ijon politik?

Alhasil, jika terpilih kepala daerah dimaksud telah tersandera piutang dari para pialang demokrasi. Pialang itu pula yang sejak dini mengincar berbagai proyek dan program dalam APBD. Tak heran jika sejak semula hampir seluruh proyek/program itu telah dikavling sesuai kelaziman kuota dari para birokrat pemda yang masih bermental rent seeker (pemburu rente). Lantas bagaimana mutu proyek program yang seharusnya dinikmati masyarakat? Tidakkah itu akan tergerus, bahkan bisa bernasib seperti proyek Hambalang? Apakah mereka masih mengurus dan memikirkan nasib rakyat?

Dari sisi lain, politik biaya tinggi akibat disandera para pialang politik juga cenderung merusak mental para pemilih. Yang ada bukan pemilih cerdas, tapi malah pemilih culas. Hal itukah yang melahirkan pemeo NPWP--Nomer Piro Wani Piro (Nomor Berapa, Berani Bayar Berapa) di kalangan pemilih? Jika demikian lantas apa gunanya demokrasi langsung yang mengandalkan one man one vote? Mengapa tidak kembali saja kepada sistem demokrasi musyawarah yang lebih sesuai dengan budaya kita?

Apa pendapat anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia

Ada dua variabel yang harus dilihat, pertama adalah mahalnya ongkos politik dan kedua mahalnya ongkos kelakuan yang tidak terhindarkan.

Mahal itu sengaja diciptakan, bukan begitu saja ada. Sebagai contoh partai politik itu minta mahar kepada calon kepala daerah yang akan diusungnya. Masih diterapkannya ambang batas 15 persen kursi dan 20 persen suara membuat tidak semua partai politik bisa mencalonkan kepala daerah. Jika tidak memenuhi syarat tersebut partai politik harus berkoalisi, dan ini tidak bisa dilakukan oleh semua partai politik. Inilah yang menyebabkan mahar itu tidak murah.

Kalau saja ini dilepas, tidak perlu menggunakan 15 persen kursi dan 20 persen suara. sehingga nantinya semua partai politik bisa mencalonkan kepala daerah, akan lebih banyak alternatif partai pilihan. Otomatis kalaupun ada mahar, tidak semahal sekarang atau bisa juga tidak ada lagi mahar untuk partai politik.

Ongkos kelakuan, persepsi calon kepala daerah yang melenceng. Seharusnya dia menjadi kepala daerah itu untuk mengabdi bagi masyarakatnya. Tetapi yang sekarang terjadi, setelah dia menjadi kepala daerah bukan mengabdi justru memupuk kekayaan atau memperkaya diri sendiri. Apalagi dengan adanya mahar politik dan ongkos pilkada yang tidak murah tadi. Jadi partai politik mencari yang banyak uangnya atau kuat cukongnya.

Saya kira untuk menciptakan ongkos pilkada mudah dan murah bisa dilakukan melalui undang-undang, begitu juga dengan “sistem sewa perahu” atau penggunaan partai sebagai kendaraan politik. Harus ditegaskan lagi sistem sewa perahu ini. Mungkin sudah tegas tetapi perlu juga undang-undang yang mengatur itu.

Kalau ongkos politik dan kelakuan tidak dibenahi, maka akan seperti ini terus. Partai politik mencari yang calon banyak uang, karena ongkos politik yang tidak sedikit. Sementara itu calon kepala daerah yang nantinya naik, hanya mencari keuntungan bahkan kalau bisa surplus. Mencari modal untuk kembali mencalonkan diri, atau mencari modal untuk pensiun sehingga hartanya tidak habis dimakan tujuh turunan.

Partai politik saya kira adalah tempat yang paling diminati orang. Mereka berebut jadi ketua umum jadi sekjen, padahal tidak digaji. Mereka tidak digaji, tetapi setorannya banyak. Meskipun kalau tidak salah PDIP itu digaji Rp50 juta, tetapi kan sebenarnya itu tidak cukup. Tetap saja yang dikejar itu setorannya. Saya kira ini harus dibenahi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Ketika saya masih aktif di Partai Demokrat, KPK dianggap menjadi penghambat. Ini karena kepala daerah sangat hati-hati karena takut diciduk KPK. Kehati-hatian dari kepala daerah ini justru membuat pembangunan di daerahnya jadi terhambat. Namun sekarang yang terjadi justru sebaliknya, bukan takut kepada KPK justru mereka nekat.

Masalah korupsi bukan hanya terjadi di tingkat kepala daerah saja. Kenyataannya sekarang ini banyak terjadi kebocoran. Sejak dalam perencanaan, suatu proyek sudah dikuasai oleh pengusaha yang main mata dengan DPR. Sering ada proyek yang digodok oleh pengusaha dengan DPR, sementara kepala daerah sering kali terima beres.

Proyek seperti jatuh dari langit, kepala daerah tinggal menerima proyek yang telah dirancang tadi. Pengusaha datang ke daerah untuk kawal proyek, orang di daerah dapat dana juga untuk pengawalan. Ini kan menggiurkan. Proyek tetap diteken oleh kepala daerah, walaupun mungkin proyek tersebut belum tentu diperlukan. Namun karena sudah disepakati dalam perencanaan, mau tidak mau harus dijalankan. Sementara DPRD juga setuju-setuju saja dengan proyek itu, yang penting mereka juga kecipratan dana proyek tersebut.

Jika dua atau tiga pihak bermain, DPR dengan dana aspirasi dan pengusaha yang sejak awal perencanaan sudah mengawal dengan uang. Kepala daerah jelas tidak mau kehilangan peluang, atau mereka juga tidak berani menolak proyek karena dikawal oleh oknum DPR yang terima uang jasa. Kepala daerah juga kan butuh uang untuk modal kampanye, mereka juga tidak mau kehilangan peluang untuk menikmati kue APBD daerah yang mereka pimpin. Akhirnya para kepala daerah dipantau KPK karena mencurigakan, dan pada akhirnya terjaring OTT KPK. Tiga pihak ini saya sebut sebagai "Segitiga Bermuda" yang menghisap (korup) anggaran daerah. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Dugaan kuat saya, sejauh ini besarnya biaya politik menjadi faktor pendorong kepala daerah melakukan korupsi. Dengan biaya politik yang besar tentu akan mendorong oknum kepala daerah terpilih untuk mengharapkan dana yang telah dikeluarkannya bisa kembali. Sehingga segala cara digunakan untuk kembali modal bahkan kalau bisa surplus. Salah satu caranya mereka menggunakan jalan pintas yaitu korupsi.

Kalau mereka tidak memiliki uang yang cukup, saya rasa tidak ada program khusus yang disediakan perbankan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun bisa jadi mereka mengajukan kredit perorangan, dan kemudian dananya digunakan untuk ikut di dalam Pilkada. Dana pinjaman itu tetap harus dikembalikan juga kepada bank.

Kalau dikatakan ada politik transaksional, saya kira ini sangat mungkin. Karena sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam pilkada ada calon kepala daerah ataupun pihak kedua memiliki kepentingan langsung. Pihak-pihak ini akan mendukung salah satu calon kepala daerah dalam memenangkan pilkada.

Adanya kepentingan dari pihak-pihak tadi membuat pembangunan atau kebijakan di daerah tidak diberikan kepada orang yang kompeten di bidangnya, melainkan diberikan kepada orang-orang titipan dari pihak yang mendukung oknum kepala daerah terpilih. Orang titipan ini belum tentu kompeten dalam bidang yang dipercayakan kepadanya ini.

Menempatkan orang yang tidak kompeten akan berdampak kepada proyek atau pembangunan yang dihasilkan. Tidak jarang proyek yang dihasilkan bermutu rendah. Ini terjadi karena sebelumnya ada kongkalikong antar pihak-pihak terkait tadi. Saya kira hal ini terjadi dibanyak daerah, dan ini buah dari politik transaksional tadi.

Jika kita bicara soal sistem demokrasi, saya rasa sistem demokrasi kita sudah baik. Kalau mau membenahi, yang seharusnya dibenahi adalah pendidikan politik masyarakat. Dari sinilah kita bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas. Pendidikan politik bagi masyarakat sangatlah penting, agar masyarakat memiliki kesadaran penuh dalam menentukan pemimpinnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Fraksi Hanura DPR-RI

Besarnya cost Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak terlepas dari pragmatisme masyarakat yang menjadikan ajang tersebut sebagai pesta uang es. Di kalangan masyarakat sering juga kita dengar istilah serangan fajar, yaitu bagi-bagi uang yang biasanya dilakukan oleh oknum calon kepala daerah. Mereka juga mempunyai prinsip, ambil uangnya tetapi belum tentu kita pilih orangnya.

Kita tak bisa menyalahkan masyarakat, karena memang kemiskinan yang menyebabkan rakyat menjual suaranya untuk mendapatkan keuntungan. Demokrasi seperti ini dikenal juga dengan sebutan demokrasi jual beli.

Demokrasi yang seperti ini juga menciptakan kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Kue ekonomi hanya dinikmati oleh mereka yang punya akses kepada kekuasaan, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.

Hal ini diperparah dengan diterapkannya sistem desentralisasi. Kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur teritorialnya. Pemerintah pusat hanya melakukan pengawasan prosedural. Di sinilah peluang pejabat daerah dalam memainkan anggaran dan proyek terbuka luas.

Namun kunci utamanya adalah pengentasan kemiskinan. Selama kemiskinan belum dientaskan, selama itu pula demokrasi hanya menjadi barang dagangan. Serta pesta demokrasi lima tahunan, akan selamanya dijadikan ajang mencari rejeki bagi rakyat yang kurang sejahterah. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik

Biaya elit untuk mencapai kekuasaan memang tinggi. Namun bukan ini yang menjadi satu-satunya alasan, melainkan elit juga berusaha untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok atau partai politiknya. Sehingga tujuan untuk menancapkan jangkar oligarki sudah didesain sejak awal.

Elit yang berkuasa akan berusaha memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Yaitu melalui politik pemanfaatan APBD/N, memobilisasi sumberdaya manusia melalui aparatur/korporasi/organ-organ lainnya, dan politik upeti. Pola ini diterapkan guna menguasai sumber daya yang kemudian digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.

Dalam hal ini, tidak bisa kita mengupasnya dari satu aspek saja. Ini karena masalah korupsi ini bersifat masif dan terstruktur. Sehingga tidak bisa menegasikan dampak yang diakibatkan dari korupsi ini. Dampak pertama menegasikan proses demokrasi, kedua mendekonstruksi pembangunan berkelanjutan, dan melegitimasi penegakan hukum.

Korupsi ini merusak lembaga, nilai, demokrasi, etika dan keadilan, juga mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Korupsi atau oligarki yang menguntungkan segelintir orang menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Musyawarah untuk mufakat memang menjadi salah satu alat untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Namun di tengah masyarakat yang berkompetisi, menjadi sulit untuk menerapkan sistem ini. Akan tetapi sistem ini perlu diperjuangkan.

Peran dan komitmen dari elit sangat dibutuhkan untuk memperjuangkan demokrasi politik dan ekonomi yang sesuai dengan pandangan hidup Indonesia Pancasila.

Dalam jangka pendek, diperlukan strategi yang lebih sistematik dan pendekatan yang bersifat konsolidatif. Ini dilakukan dengan mengintegrasikan semua sumber daya dan modal sosial dalam upaya pemberantasan korupsi. Antara lain dengan cara; penindakan harus diletakkan secara paralel dengan kebijakan pencegahan korupsi, peningkatan koordinasi lembaga penegakan hukum antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, BPK, BPKP serta membangun sinergisitas lembaga pengawasan antara KPK, DPR, BPK, BPKP, Inspektorat dan Bawasda. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi