Saracen, Kejahatan Luar Biasa. Agen Siapa?
berita
Politika
29 August 2017 12:49
Saracen bukan kejahatan biasa, lebih tepat disebut subversi. Sebagai penyedia jasa pesan provokatif, Saracen menjadi produsen konten penipu (hoax) dan ujaran kebencian. Pesan fitnah mereka dibanderol hingga ratusan juta rupiah. Siapa pengguna jasa mereka? Di sini masalah besarnya!

Guna memperluas jangkauan pasar, Saracen punya jejaring hingga pelosok negeri. Ribuan akun media sosial diternak sebagai medium utama. Ada akun khusus  isu Islam atau mendeskreditkan umat agama lain, ada akun fitnah jajaran pemerintah. Pola kerja mereka terorganisasi rapi dan profesional. Betulkah ini bagian dari proxy war guna memperlemah bangsa negara ini?  

Pola kerja  Saracen nyaris mirip sebaran Dokumen Gilschrist tahun 1965 yang memecah belah ABRI dengan isu hoax Dewan Jenderal. Saling tuduh dan curiga di tubuh militer saat itu berujung pada tragedi G30S. Saracen tentu tak bisa berkelit atas dalih kebebasan informasi. Seliberal apapun kebebasan pers, bukan berarti bebas memfitnah dan menyebarkan hoax.

Pola bisnis Saracen sebagai penggoreng isu SARA dan diramu bumbu yang mengenaskan, sangat berpotensi memecahbelah kesatuan bangsa. Para perusak sangat serius ini tidak cukup nantinya hanya dijatuhi hukuman pidana biasa! Sebab, dampak dari benturan pendapat, suasana saling curiga, dan benih permusuhan antarkelompok yang terlanjur meluas, sulit dijernihkan kembali.

Jangan-jangan Saracen juga yang  kerap melakukan serangan masif ke netizen yang mengkritisi Jokowi. Tujuannya agar citra Jokowi yang baper, tidak mau dikritik, dan otoriter, ditelan publik bertahap tapi pasti.

Oleh sebab itu, naif bila menganggap gerakan mereka semata hanya aktivitas bisnis. Mereka kelompok mahir  IT nir-ideologi yang mengejar uang, sehingga bisa jadi pesanan dari kelompok kepentingan yang merasa terancam bila Indonesia menjadi hebat dan besar.

Nah, siapa yang sebenarnya berkepentingan memanfaatkan kekacauan informasi ini? Apakah para elite politik kita yang bernafsu menggulingkan pemerintahan dan buta tujuan Indonesia merdeka? Atau ada kekuatan besar di luar kelompok politik-ekonomi lokal untuk tujuan yg lebih besar pula? Mereka punya uang dan cerdas memanfaatkan politisi hitam dan pegiat IT medsos kita yang terampil nir-politik dan nir-moral, dan hobi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Apa pendapat anda? Watyutink? (ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Jasa industri berita hoax muncul karena adanya pengguna. Tidak mungkin industri ini ada jika tidak ada pengguna atau pasar. Pengguna jasa kejahatan Saracen banyak. Baik untuk kepentingan kelompok, organisasi, maupun perorangan. Semuanya itu demi meningkatkan posisi, popularitas dan bahkan elektabilitas jelang pemilihan umum (pemilu). Menjatuhkan lawan baik dalam dunia politik ataupun untuk kepentingan lainnya.

Jika dikatakan bahwa Saracen merupakan bentuk proxy war, saya kira bisa jadi. Karena penyebaran hoax secara masif dapat merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Serta juga turut merusak nilai-nilai demokrasi di negeri ini. Saracen merupakan pabrik pesanan hoax yang dilakukan secara berkala dan besar. Ini merupakan industri kapital hoax, yang bisa saja "merongrong" negara. Karena dilakukan secara masif melalui berbagai media sosial.

Kalau kita analisis, pabrik kapital hoax ini bekerja dalam kelompok dengan tugas masing-masing. Ada yang bertugas sebagai makelar, ada yang sekadar menjadi follower, dan ada juga bertugas mendistribusikan pesan hoax tergantung kepentingan pemesan. Pesan yang didistribusikan lebih banyak bernada kebencian.

Dalam industri kapital hoax ini ada dua kelompok yang membuat bisnis ini bisa berjalan. Pertama kelompok pencari uang, yang menggunakan penjualan jasa bisnis Saracen untuk mendapatkan keuntungan. Kelompok kedua adalah kelompok pengguna, yang memanfaatkan jasa Saracen untuk tujuan negatif.

Indonesia saat ini berada dalam fase ancaman hoax. Terungkapnya sindikat Saracen membuktikan bahwa kabar hoax diproduksi secara sistematis. Ini ancaman serius terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Oleh sebab itu perlunya kesigapan pemerintah dalam menerapkan undang-udnang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini nantinya diharapkan tidak hanya menyasar pada para user dan aktor intelektual tapi juga penyedia layanan seperti Google, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Selain itu masyarakat juga perlu keritis dalam menyikapi setiap informasi yang diterima untuk mencegah terjadinya penyebaran berita hoax. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Dewan Pers

Saya tidak yakin ini bisnis dari luar (negara asing). Saracen menurut saya adalah bagian dari praktik “abal-abalisme” media yang memanfaatkan sentimen dan isu SARA untuk mendapatkan keuntungan dari kelompok politik yang mencoba cari jalan pintas. Bisnis ini memanfaatkan peluang di era jaman orang dijangkiti sindrom post truth (kebenaran dijadikan komoditas).

Jelas ini adalah tujuan untuk memecah belah bangsa. Isu SARA itu kan digunakan untuk memecah belah. Saya tidak percaya teori konspirasi. Apalagi melibatkan pihak luar. Di dalam negeri, ada banyak orang suka menggunakan isu ini. Lihat saat jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ada media Obor Rakyat.

Untuk aktor yang bermain ada dua level, pertama hanya kelompok yang menguasai teknologi internet dan para pencari keuntungan ekonomi semata. Kelompok yang lain ingin menggunakan SARA untuk memecah belah kekuatan dan mendapatkan keuntungan politik.

Kedua level aktor ini kini sedang diusut oleh penyidik dari kepolisian. Bahasa penyidik adalah orang-orang di belakang struktur Saracen dan pihak pemberi order juga akan diusut. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Pengungkapan sindikat penyedia jasa konten kebencian Saracen oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri mengafirmasi bahwa meningkatnya turbulensi kebencian atas sesama dalam dinamika sosial politik setahun terakhir ini adalah by design. Situasi sosial yang rentan, kelompok intoleran yang eksis dan berpengaruh, hasrat berkuasa dengan menggunakan segala cara, membuat kelompok Saracen mendapatkan ceruk pasar yang luas.

'Pekerjaan' kelompok Saracen merupakan kejahatan serius karena implikasi yang ditimbulkan dari konten kebencian adalah ketegangan sosial, konflik, diskriminasi, xenophobia, dan kekerasan. Bahkan pertemuan kelompok ini dengan para avonturir politik yang berkeliaran di republik ini, jika dibiarkan, bisa mengarah pada genosida.

Keberhasilan Direktorat Siber, sebuah direktorat baru yang dibentuk pada Maret 2017, diharapkan dapat berkontribusi mengurangi dan terus mencegah konten-konten kebencian di masa depan. Pencegahan konten kebencian bukan hanya untuk mendukung pelaksanaan agenda-agenda politik elektoral pada musim Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, tetapi yang utama ditujukan untuk pencegahan kebencian, diskriminasi, dan kekerasan.

Meskipun demikian, pengungkapan Saracen hanyalah salah satu cara yang diharapkan mampu memulihkan ruang publik kita yang lebih toleran. Hal utama lain yang harus dilakukan adalah menghadirkan teladan elite, membangun kebijakan yang kondusif bagi promosi toleransi dan keberagaman, serta penegakan hukum yang adil atas setiap praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang berpusat pada kebencian atas dasar apapun. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Teknologi Informasi

Dalam penggunaannya teknologi seperti pisau. Bisa dipakai untuk hal yang baik, bisa dipakai untuk hal yang tidak baik. Bagi para pengguna internet lainnya, jangan pernah langsung percaya dengan berita yang ada di internet. Karena tidak ada jaminan bahwa berita yang tersebar di internet itu jujur.

Masyarakat dituntut untuk lebih kritis dalam menaggapi sebuah informasi yang diakses melalui internet. Mengingat banyaknya informasi yang dimanipulasi, sebaiknya masyarakat mencari sumber berita yang bisa dipercaya. Tujuannya agar masyarakat tidak tersesat pada hoaxisme atau berita bohong.

Jika masyarakat lebih kritis dalam mengakses informasi melalui internet, mereka akan lebih selektif dalam menerima informasi tersebut. Dengan cara itu maka mereka (para penyebar fitnah) dan lain-lain, akan kesulitan untuk mencari rezeki dari hasil menjual fitnah atau berita bohong.

Industri fitnah hanya akan berkembang atau beruntung kalau ada orang lain yang percaya kepada fitnah yang mereka buat. Penyebar fitnah bisa mengambil keuntungan, jikalau orang lain percaya dengan fitnah yang disebarkannya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Konsultan Politik

Pertarungan politik pada tingkat tinggi acapkali terjadi dalam "pasar gelap”. Segala permainan bisa terjadi dalam pasar gelap itu, sampai waktu membukanya ke publik.

Dalam pasar gelap, bisa saja A menggunakan jasa B untuk menyerang C. Tapi hal yang biasa pula jika C menggunakan jasa B untuk menyerang dirinya sendiri (C) dalam rangka simpati publik. Itu namanya victim playing.

Dalam pasar gelap, bisa saja A mendirikan B untuk menyerang C. Perkembangan kemudian B tumbuh dan berbalik menyerang A. Publik menduga B adalah musuh A sejak awal pendiriannya. Padahal B itu ikut dibesarkan oleh A.

Sebelum semuanya jelas, kasus Saracen yang mengkomersialkan isu SARA, masih berada dalam wilayah pasar gelap. Polisi perlu dipuji karena mengungkap kasus penting itu. Namun polisi harus tuntas hingga menemukan siapa pemakai jasa Saracen agar jelas duduk perkara.

Jika tidak, kasus Saracen menjadi bensin baru yang bisa membakar kembali luka baik dalam pilkada DKI 2017 ataupun Pilpres 2014.

Saya selaku doktor ilmu politik, sedikit memberi contoh apa yang terjadi dengan pasar gelap politik untuk kasus besar lain di dunia sana, yang kini sudah dibuka oleh pemainnya sendiri.

11 September 2001, pesawat merontokkan World Trade Center di New York. Tewas 2996 warga dan luka lebih dari 6000 orang. Kerugian ditaksir sebesar  10 miliar dolar AS (setara Rp130 triliun) karena hancurnya gedung dan infrastuktur.

Hingga hari ini, terjadi kesepakatan bahwa Al Qaeda berada di belakang aksi teroris yang mungkin paling spektakuler sepanjang sejarah. Segera muncul citra di publik luas, Al Qaeda musuh besar Amerika Serikat (AS).

Publik tak tahu apa yang terjadi sebenarnya dalam pasar gelap politik. Kini pelan pelan kita terbuka mata. Tak kurang dari Hillary Clinton sendiri yang berpidato resmi dan disiarkan luas di CNN. Kitapun tetap bisa menonton cuplikan pidato Hillary itu di Youtube.

Ujar Hillary, "Kita (AS) yang 20 tahun lalu ikut melahirkan Al Qaeda. Kita rekruit, latih, dan berikan logistik untuk kepentingan geopolitik AS di Timur Tengah melawan Uni Sovyet."

Yang terjadi kemudian Al Qaeda membesar dan karena satu hal (tak kita tahu semuanya), berbalik melawan tuan yang ikut melahirkannya (AS).

Karena itulah kita memuji dan mendorong polisi harus mengungkap hingga detail siapa saja yang pernah memesan jasa Saracen ini.

Mereka yang menggunakan politik identitas dengan melanggar hukum (hate speech, kriminal) haruslah dihukum yang setimpal. Itu tak hanya melanggar hukum tapi merusak kesatuan bangsa.

Namun harus juga disadari berpolitik atas dasar keyakian agama itu dibolehkan oleh konstitusi UUD 1945, prinsip HAM, dan praktik demokrasi modern.

Pemerintah dan warga harus pintar-pintar membedakan mana isu politik identitas yang boleh dan yang dilarang. Perbedaannya kadang membingungkan bagi yang tak terlatih dalam discourse pemikiran yang detail.

Semoga terbongkarnya kasus Saracen tak hanya meneguhkan kita sebagai satu negara. Melainkan membuat kita semakin paham bahwa ternyata dalam politik tingkat tinggi ada pula pasar gelap. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi

Kelompok Saracen sangatlah membahayakan persatuan, kesatuan, keamanan, dan keutuhan NKRI sehingga layak diberikan hukuman berat jika nanti terbukti secara hukum. Kelompok Saracen sama dengan para penjajah Belanda abad ke-17 yang menggunakan politik devide et impera atau politik adu domba, yakni menggunakan fitnah, hoax, dan sentimen SARA sebagai senjata agar rakyat tercerai berai menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga mudah taklukan dan dikendalikan.

Ini betul-betul persoalan serius yang harus dibongkar oleh kepolisian secara tuntas, transparan, dan menyeluruh, jangan sampai ada yang lolos, khususnya para penyandang dana dan aktor intelektual di balik semua ini. Apa yang dilakukan kelompok Saracen memiliki pengaruh lebih besar daripada apa yang digunakan penjajah dulu. Sebab, kelompok ini memanfaatkan media sosial sehingga mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih besar secara instan, masif, dan real time.

Sejarah keberhasilan penjajah gunakan devide et impera tidak boleh terulang. Saya menegaskan pemerintah melalui instansi-instansi terkait seperti BIN, Kemenkominfo, Kepolisian dan lainnya harus semakin proaktif mengambil langkah-langkah preventif maupun represif kepada kelompok-kelompok sejenis ini tanpa tebang pilih. Selain itu, pemerintah perlu lebih banyak memproduksi dan memviralkan konten yang dapat menumbuhkan, menjaga, dan meningkatkan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa. Juga harus lebih sigap dalam meng-counter fitnah, hoax, dan sentimen SARA yang dapat mengadu domba antar sesama anak bangsa di media sosial.

Harus diakui bahwa masyarakat Indonesia saat ini memang masih belum sepenuhnya terliterasi dengan baik terhadap setiap informasi yang diterimanya. Hal ini menyebabkan setiap informasi yang berisikan fitnah, hoax, dan SARA mudah sekali memanipulasi dan mengacaukan persepsi masyarakat.Seharusnya, ketika menerima sebuah informasi yang cenderung memancing emosi, amarah, dan sentimen SARA, periksa dulu sumbernya, kelogisannya, tanyakan teman yang kompeten, cari informasi pembanding, serta menanggapinya dengan pikiran bijak dan jernih. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kriminolog

Kejahatan sebagai komoditas,  terkait ujaran kebencian sangat kahas dan melekat di negara yang penduduknya  multikultur seperti Indonesia.Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Saracen. Menebar kebencian dengan isu SARA.

Penguasaan media dan teknologi menjadi kunci merumuskan ujaran kebencian sebagai kejahatan. Siapa aktor yang berada di balik itu tidak lagi semata dilihat sebagai pribadi atau kelompok tapi lintas pribadi dan kelompok. Tidak ada lagi batas bahkan batas antar negara dilampaui). Kepentingan uang, ideologi dan bisnis menjadi kekuatan memainkan kejahatan sebagai komoditas yang sexy.

Sudah waktunya dalam membicarakan kejahatan semcam ini tidak hanya menekankan kepada dominasi penegak hukum (yang selalu dikaitkan degan kejahatan). Akan tetapi perlu juga melibatkan stakeholder lain yang berkepentingan degan isu multikultural dan kejahatan semacam ini. Sebagai contoh melibatkan peran aktif dari tokoh-tokoh masyarakat dan lintas agama. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang