Sandera di Tanah Papua
berita
Politika

Sumber Foto: Antara/ Muhammad Adimaja

10 November 2017 20:00
Darah kembali tumpah di Bumi Cendrawasih. Lagi-lagi dari kelompok bersenjata yang oleh pemerintah disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Seorang Brimob gugur dalam tugas akibat tertembus peluru kelompok bersenjata. TPN-OPM melalui Youtube berdurasi 15 menit mengaku sebagai pelaku penyerangan.

Akhir September hingga awal November 2017, terjadi pergerakan bersenjata di sekitar kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia. Penyanderaan juga dilakukan dalam beberapa hari terakhir di dua desa di Tembagapura, Kabupaten Mimika. Sekitar 1.300 warga menjadi sandera. Bagaimana nasib masyarakat yang berada di bawah penyanderaan kelompok bersenjata?

Menkopolhukam dengan tegas menyatakan, penyanderaan WNI di wilayah NKRI tidak dibenarkan oleh hukum. Tapi hingga kini belum ada tanda-tanda pergerakan pemerintah memerintah satu operasi khusus untuk membebaskan sandera.

Apakah pemerintah kebingungan menyelamatkan sandera? Bisa dipastikan tidak! Pasukan Indonesia punya sejarah gemilang dalam menyelamatkan warga negaranya dari ancaman pembajakan dan terorisme. Pada 1981, Kopassus TNI AD menyerbu masuk pesawat Garuda Indonesia di Bandara Don Muang, Bangkok, dan membunuh 6 pembajak dalam tempo kurang dari 5 menit. Mereka membebaskan sandera tanpa ada korban, kecuali kapten pilot Herman Rante yang tertembak peluru pembajak. 

Pada 1996, Koppasus kembali membebaskan para ilmuwan ekspedisi Lorenz di hutan lebat Mapenduma, Papua. Pada 2011, TNI berhasil membebaskan sandera KM Sinar Kudus di Somalia. Selama 46 hari perompak menyandera sejumlah ABK. Awalnya tentara dari sejumlah negara sempat meragukan kemampuan TNI. Keberhasilan TNI menuai pujian, pasalnya hampir tidak ada angkatan perang yang bisa membebaskan sandera di laut Somalia seefektif sergapan pasukan TNI.

Skala penyanderaan KM Sinar Kudus dan dua desa di Mimika jauh berbeda. Dua puluh ABK berbanding 1.300 warga desa. Sejauh ini komando masih di bawah Polda Papua. Apakah polda tidak sanggup menangani pembebasan sandera? Eits, jangan remehkan kualifikasi Brimob dan Densus 88 yang kerap menciptakan aksi membanggakan memberantas teroris. Kalaupun butuh bantuan, TNI pasti siap mendukung.

Pertanyaannya, kenapa belum terlihat ada aksi pembebasan sandera? Waktu berpacu untuk bebaskan warga. Sebab sejumlah ancaman yang mungkin saja menimpa warga dua desa sudah membayangi. Konon kabarnya ada KKB yang melakukan perampasan harta benda dan pemerkosaan. Di sejumlah medsos beredar posting ketakutan warga tentang bayangan pemerkosaan. TPN-OPM menyatakan tidak akan menyerang warga sipil. Musuh mereka adalah TNI/Polri. Tapi siapa bisa menjamin tidak akan ada kekerasan dan pelecehan?

Lebih jauh lagi, apakah benar OPM atau ada pihak tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kekacauan situasi politik dan keamanan di kawasan Freport?

Bukan cuma operasi pembebasan sandera, pemerintah sudah harus menyiapkan penanganan dampak psikis bagi para sandera. Jika tidak dilakukan, ada dua kemungkinan: mereka membenci OPM atau malah membenci pemerintah dan bergabung ke OPM karena merasa dibiarkan tersiksa ketakutan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat - Pengurus Harian DKTP Prov.Papua (Sebagai Wakil Sekretaris)

Benarkah OPM yang melakukan penyanderaan? Atau ada pihak tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan situasi politik dan keamanan di kawasan Freeport? Bagi saya pertanyaan ini menarik.

Untuk membicarakan ini, coba kita bandingkan PT Freeport Indonesia yang sekarang dengan Freeport McMoran. Di kala Freeport masih menggunakan label McMoran, sepengetahuan saya hampir tidak pernah ada dalam catatan sejarah terjadi kasus penembakan dan penyanderaan.

Kita harus melihat persoalan apa yang sebenarnya terjadi. Beredar video pernyataan TPN-OPM yang mengaku menjadi dalang dari penembakan anggota Brimob. Mereka memiliki barganing atau permintaan yang mereka kehendaki. Kalau menurut saya, yang menjadi barganing mereka jelas bukan kepentingan politik Papua "Merdeka".

Bagi saya, kasus ini tidak ada kaitannya dengan politik. Saya tidak menemukan motif politik seperti yang mungkin diutarakan sejumlah pihak. Namun saya justru melihat adanya motif ekonomi.

Jika aparat keamanan belum melakukan tindakan dalam membebaskan sandera, saya menilai ini bukalah suatu pembiaran. Melainkan aparat masih memikirkan langkah untuk menangani kejadian ini. Tidak bisa sembarangan atau terburu-buru, karena menyangkut nyawa banyak warga negara. (ast)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior Papua

Saya tidak memahami bagaimana kejadian di Tembagapura itu disebut sebagai penyanderaan oleh sejumlah media. Bukan bermaksud untuk membantah, namun saya hanya merasa bingung mengapa orang-orang menyebut itu penyanderaan.

Kalau yang dinamakan dengan penyanderaan itu ada penculikan dan tuntutan. Sebagai wartawan seharusnya mereka tidak menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh narasumber. Wartawan itu harus dan perlu melakukan verifikasi informasi yang mereka dapat.

Logikanya, dalam situasi seperti saat ini, siapapun orang yang tinggal di Banti, Kimbeli, dan Utikini pasti takut keluar dan masuk desanya. Kalau ada dua pihak yang saling baku tembak, masa ada orang lain yang berani lewat di situ. Kedua kubu pasti saling jaga dan saling tembak di situ.

Saya tidak bisa menjawab benar atau tidak, dan saya juga tidak bisa memastikan siapa pelakunya kalau benar ada isolasi yang dilakukan di desa-desa tersebut. Ini perlu diverifikasi lagi dan digali lebih dalam kepada aparat keamanan, kelompok bersenjata dan masyarakat. Namun logikanya adalah seperti yang telah saya sampaikan.

Bisa saja ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan. Karena memang seperti yang kita ketahui, dari dulu Freeport itu kan memang lahan untuk mencari keuntungan. (ast)





 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Komisi I DPR, politikus PDIP, mantan Sekretaris Militer Presiden

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah menyandera 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, ditengarai dari kelompok Organisasi Papua Merdeka. Warga dua desa yang lokasinya berdekatan dngan area Freeport itu dilarang keluar kampung oleh kelompok bersenjata.

Meski kelompok itu menolak negosiasi yang dilakukan Satgas Terpadu dari Polri dan TNI, aparat keamanan tetap harus melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebas dari intimidasi dan ancaman kelompok bersenjata, serta tidak menimbulkan korban jiwa.

Harus diwaspadai juga, karena kelompok bersenjata itu mengurung dua kampung, berarti jumlahnya pasti puluhan atau bisa jadi sampai ratusan.

Untuk melakukan pemetaan agar satgas terpadu bisa melakukan tindakan secara terukur, maka Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus terlibat secara penuh. Sebab, BIN memiliki kisah sukses dalam merangkul tokoh separatis di Aceh.  

Saya yakin Satgas Terpadu dari polisi dan TNI bisa mengatasi persoalan itu. Namun, para diplomat juga jangan tinggal diam. Tugas yang harus dilakukan para diplomat adalah menjelaskan kasus ini ke dunia internasional agar tidak menimbulkan image buruk, mengingat persoalan Papua memiliki rentang diplomasi yang amat luas. Ada negara yang mendukung Indonesia dan ada juga negara yang amat kritis. Apalagi, Pak Jokowi sekarang ini sedang berada di Vietnam, menghadiri acara KTT APEC. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Politik

Isu papua itu sangat sensitif, baik dalam politik atau skala nasional maupun internasional. Jika kasus penyanderaan itu terjadi di wilayah selain Papua semisal di Jakarta atau kota lain, saya yakin aparat keamanan kita dapat menyelesaikannya dengan singkat. Tapi ini Papua, wilayah yang tak kunjung padam dilanda konflik. Juga bergesekan dengan isu HAM, isu self determination atau separatisme.

Di Jakarta, ada 10 begal yang di “dor” polisi, maka isunya akan selesai pada kisaran kriminalitas semata. Tetapi di Papua, isu kriminal biasa bisa melebar pada isu lain seperti yang saya sebutkan di atas yaitu HAM, separatisme, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan propaganda kelompok tertentu dalam politik internasional.

Jadi, bukan karena aparat keamanan belum melakukan tindakan pembebasan sandera atau tidak mampu, melainkan saya lihat aparat keamanan dan pemerintah agak hati-hati dalam kasus ini supaya tidak liar. Mereka nampaknya sengaja melokalisir.

Info yang saya dapat dari Papua, ini memang murni tindakan dari OPM. Kelompok-kelompok yang selama ini dicurigai sebagai “OPM bentukan” yang tujuannya sekadar ekonomi sudah menyingkir dari wilayah konflik. Mereka paham itu bukan konflik mereka. Karena itu saya yakin bahwa pelaku penyerangan dan penembakan di akawasan Tembagapura serta penyanderaan terhadap warga itu dilakukan oleh OPM.

Tetapi karena sekali lagi isu di Papua selalu sensitif, saya paham mengapa polisi menyebut penyandera dengan sebutan KKB, bukan dengan OPM, pemberontak, separatis, atau sejenisnya. Karena penyebutan terhadap mereka itu berkonsekuensi pada siapa penanggungjawab di lapangan. Kalau kelompok kriminal, artinya itu tugas polisi. Tapi kalau OPM atau separatis, itu artinya TNI yang harus di depan.

Persoalannya sekarang, apakah OPM itu benar-benar bergerak berdasarkan strategi politik mereka ataukah ada yang mengendalikan? Itu yang saya belum menemukan jawabannya. Ini aneh karena selain terhadap pendatang, OPM juga melakukan penganiayaan terhadap warga lokal. Video penganiayaan itu malah sengaja diposting di facebook mereka sehingga dapat diakses banyak orang. Ini sangat kontraproduktif terhadap kampanye mereka.

Sehingga wajar kemudian jika muncul asumsi yang melihat ada 'tangan lain' di belakang OPM yang memainkan mereka. Isunya bisa politik maupun sekadar ekonomi. Untuk alasan politik, saya tidak berani mengungkapnya secara gamblang. Konon ada kaitan dengan suksesi politik nasional dari kelompok yang hendak berkontestasi dalam pemilu mendatang. Sementara soal ekonomi, ini memang isu lama perebutan wilayah antara Polri dan TNI. Ada Rp 100 miliae lebih anggaran keamanan dari PTFI yang bisa dikelola.

Kalau memang dugaan itu benar, maka untuk menyelesaikan papua harus dilakukan di dua wilayah. Pertama, wilayah lokal (selesaikan urusan dengan OPM), kedua di tingkat nasional. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengacara Publik LBH Jakarta

Hasil verifikasi dengan kawan-kawan di Timika dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menemukan beberapa hal. Di antaranya; tidak betul bahwa ada pemerkosaan seperti berita yang beredar. Kawan-kawan di Timika sudah coba telusuri posisi korban, tapi tidak ditemukan. Kapolres Mimika juga tidak jawab ketika saya tanyakan. Padahal Beliau bisa jawab saya dengan cepat.

Berita bahwa adanya penyanderaan juga tidak betul. TPN hanya menghimbau kepada masyarakat bahwa mereka tidak perlu mengungsi karena perang hanya antara TPN dengan TNI/Polri, bukan dengan warga sipil (seperti siaran TPN-OPM di youtube). Tapi ini kemudian dipelintir oleh pihak kepolisian.

Pemprov Papua mengirimkan bantuan sembako ke penduduk Banti, tapi dihalangi masuk oleh kepolisian. Alasan dari pihak kepolisian adalah mereka tidak mau sembako jatuh ke tangan TPN. Kawan-kawan di Timika hingga kini masih melakukan advokasi supaya bantuan bisa masuk.

Menurut keluarga Martinus Beanal (bukan TPN maupun mata-mata Indonesia/sipil), komunikasi terakhir dengan keluarga bahwa dia menuju Banti untuk bertemu keluarga, namun dirinya menjadi korban (tertahan). Masyarakat di Kampung Banti saat ini sulit untuk pergi berkebun maupun memegang telepon genggam. Ini karena intimidasi parah dari kehadiran TNI/Polri.

Kalau aparat keamanan merasa hasil verifikasi saya tidak benar, maka bukalah akses jurnalis ke Papua. Semua distorsi berita saat ini disebabkan oleh ditutupnya akses tersebut. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Tentu kita telah menyaksikan bahwa di Tembagapura terjadi penyanderaan kelompok masyarakat. Jumlah warga yang disandera 1.300 orang dari dua desa. Langkah persuasi dilakukan oleh aparat TNI dan Polri agar tidak terjadi ekses negatif. TNI dan Polri mengutamakan keselamatan jiwa dan raga para sandera. Selain itu pemerintah juga sadar betul kebutuhan pangan dari seluruh warga dua desa itu, oleh sebab itu pemerintah mengirimkan bantuan pangan.

Sejauh ini sudah ada progres yang tidak perlu dan bisa kami jelaskan. Namun yang perlu diketahui sebagai progres adalah kami berupaya menyelamatkan sandera dengan aman dan tidak ada yang dicederai. Ini merupakan tindakan kriminal serius yang dilakukan oleh KKB. Pemerintah dan Polri akan melakukan tindakan hukum yang tegas. Kita perlu dukungan dari media untuk kondusif. Jangan memberitakan penyanderaan ini secara sepotong-sepotong, agar publik bisa tercerahkan sesempurna mungkin.

Tentunya pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan dan upaya untuk melakukan penyelamatan sandera. Ekses dalam situasi ini yang sangat kontigensi kemungkinan direbutnya alat-alat milik perusahaan, baik milik swasta ataupun pemerintah. Oleh karena itu kami akan bertindak tegas dan keras. Tetapi yang menjadi tugas utama adalah menyelamatkan sandera. Anak-anak dan wanita sudah berhasil diselamatkan. Kini tinggal pekerja dan kaum laki-laki. Tentunya perlu pertimbangan yang matang dan secara gradual, tidak sembrono. (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Perlu penyelesaian komprehensif di Papua. Penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di kampung Kimbely dan kampung Banti, Tembagapura, Mimika, Papua terhadap sekitar 1.300 warga perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Kejadian serupa sepertinya beberapa kali terulang. Apakah penanganan yang dilakukan pemerintah sudah tepat? Saya menduga telah terjadi disharmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat. Oleh sebab itu fenomena dan konflik yang terjadi di Papua harus diselesaikan secara komprehensif. Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus mengambilalih tugas yang diberikan selama ini secara parsial kepada TNI dan instansi terkait.

Ada pihak-pihak tertentu yang ingin bermain di atas kekisruhan konflik di Papua untuk kepentingan dan agenda politik tahun 2019. Oleh sebab itu pemerintah jangan gegabah jika melakukan pendekatan militer. Ini sangat berbahaya bagi masa depan Papua. Kesalahan dalam bertindak dapat berujung pada kemerdekaan yang selama ini memang dicita-citakan oleh sebagian masyarakat Papua.

Utamakan terlebih dahulu keselamatan dan keamanan masyarakat sipil melalui pendekatan persuasif seperti negosiasi. Pendekatan militer dilakukan sebagai pilihan terakhir jika semua ikhtiar persuasif mengalami kebuntuan. Itupun harus dilakukan dengan perhitungan yang matang, untuk menghindari adanya korban dari masyarakat sipil yang tidak berdosa.

Kita sangat prihatin darah kembali tumpah di Bumi Cendrawasih. Ini dilakukan kelompok bersenjata yg oleh pemerintah disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ada beberapa alasan kenapa kekerasan terus berlangsung di Papua. Pertama, pemerintah selama ini melakukan marginalisasi terhadap masyarakat Papua. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan yang dialami masyarakat Papua dalam sisi hubingan pemerintah daerah dan pusat.

Kedua, terjadinya kegagalan yang bisa dilihat dari ketidaksetaraan hasil pembangunan. Pada sektor ini sekarang pemerintahan Jokowi-JK melakukan pembangunan infrastruktur secara masif di Papua dan menetapkan BBM satu harga yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah khususnya di Papua.

Ketiga,persoalan status politik di Papua. Keempat, masalah pelanggaran HAM. Terhadap permasalahan tersebut pemerintah harus terbuka dan tidak boleh ditutup-tutupi. Dalam era yang terbuka ini pemerintah harus menyampaikan secara transparan dan jujur peristiwa dan progres pembangunan yang dicapai selama ini.

Kesalahannya di Papua selama ini adalah tidak adanya kebijakan yang komprehensif, khususnya antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan saling tidak percaya (distrust) antara kedua belah pihak. Penanganan dilakukan secara parsial dan sendiri-senderi. Saat Papua menangani hal yang dianggap berbeda dengan Jakarta dalam penyelesaian konflik Papua, dianggap seperatisme. Sejatinya Papua lebih tahu dan lebih mengerti tentang persoalan yang dihadapi masyarakatnya sendiri.

Usul yang menarik untuk menyelesaikan konflik Papua pernah disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas mengusulkan agar penyelesaiannya mengikuti model yang pernah dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik Aceh. Kasus Papua mirip dengan Aceh karena ada kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) maupun TPN (OPM) yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari luar negeri.

Format penyelesaian Aceh perlu dilakukan dengan menghadirkan semua kelompok berseberangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagian masyarakat Papua apriori terhadap Jakarta karena sejumlah kasus pelanggaran HAM selama ini tidak ada yang terselesaikan sampai di tingkat pengadilan. Mereka juga menganggap pemerintah tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu persoalan Papua bukan hanya soal pembangunan dan kesejahteraan semata tetapi sudah berkembang menjadi konflik ideologis dalam memandang persoalan Papua.

Dengan demikian pemerintah harus secara bijak mengajak semua elemen masya (pro atau kontra) untuk duduk bersama menyelesaikan secara komprehensif. Selama masih di bawah bingkai NKRI, pemerintah harus legowo menerima alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Semoga bumi Papua segera damai dan sejahtera. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional