Samadikun, Contoh Buronan Yang Kooperatif?
berita
Politika
Sumber Foto : twitter.com (gie/watyutink.com) 22 May 2018 17:00
Upaya pemerintah memberantas korupsi menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Saking luar biasanya, hal-hal di luar kebiasaan pun terjadi. Samadikun Hartono, salah satu pelaku dari sekian banyak orang pembawa kabur dana BLBI, mengembalikan sisa kerugian negara sebesar Rp87 miliar secara tunai ke kas negara, Kamis (17/5). 

Dengan penyetoran terakhir sebesar Rp87 miliar ini, maka Samadikun Hartono sudah tidak ada lagi sangkut paut dengan aset yang disita oleh Kejaksaan karena telah memenuhi seluruh kewajibannya selaku terpidana. Pada titik ini, Samadikun Hartono dicitrakan sebagai pelaku kejahatan ekonomi yang kooperatif dan dipromosikan –secara terarah—menjadi figur suri tauladan bagi penggelapan uang rakyat yang lain. 

Padahal Samadikun telah mengangkangi proses penegakan hukum. Pada 2003, Mahkamah Agung menyatakan Samadikun terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi ihwal penyalahgunaan dana BLBI. Bukannya menjalankan hukuman, ia justru memilih buron selama 13 tahun sampai tahun 2016 lalu. 

Pertanyaannya, apakah pengembalian uang pengganti itu memang untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung? Atau, adakah kepentingan dibalik pengembalian uang pengganti yang kita tidak ketahui? Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto melontarkan pernyataan yang mengejutkan publik terkait penanganan kasus korupsi bahwa pejabat daerah yang sudah mengembalikan uang hasil kejahatan korupsi tidak perlu dipidana. Pernyataan tersebut disampaikan usai penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pengembalian uang hasil korupsi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada 28 Februari 2018 lalu. 

Lho, bukankah korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)? Pantaskah hanya dengan mengembalikan uang yang dikorupsi langsung dapat pengampunan (amnesti) dan lepas dari jerat hukum? Sementara, pelaku kriminalitas “kecil-kecilan” yang dilakukan rakyat jelata justru tetap diproses hukum meskipun barang-barang yang dicuri sudah dikembalikan? Apakah alasan pengembalian uang dari para koruptor terutama koruptor BLBI--ditengah kondisi ekonomi bangsa yang tengah sulit saat ini--sangat membantu perekonomian bangsa, sehingga layak diberi amnesti? Mengingat, akan ada uang masuk ke kas negara sekitar Rp169.472.960.461 uang pengganti atas dana yang dikorupsi dari Samadikun Hartono. 

Dengan dibayarkannya uang pengganti ini, maka Samadikun Hartono sudah tidak ada lagi sangkut-paut dengan aset yang disita oleh Kejaksaan. Padahal, setelah 13 tahun uang korupsi tersebut diputar dalam bisnis, bisa jadi akan berubah menjadi perusahaan dengan aset yang nilainya berlipat ganda. Jadi mengembalikan ‘uang korupsi’, bagi para koruptor seperti ‘sedekah’ dari kekayaan mereka yang saat ini berlipat ganda dengan menggunakan modal uang korupsi, bukan? Dipandang dari sisi niat baik pemerintah, langkah tersebut bisa dimengerti. Langkah ‘amnesti’ ini bisa dipandang sebagai tawaran menarik bagi para koruptor yang membawa lari uang korupsi ke luar negeri, agar bisa kembali ke Indonesia hanya dengan mengeluarkan ‘sedekah’. Lalu kembali menjadi ‘tuan’ dan warga negara ‘kelas satu’ (terhormat) di Indonesia. Namun, jika dilihat dari sudut hukum, sosial, dan moral hazard, tentu hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Samadikun Hartono adalah terpidana yang buronan (2003-2016). Artinya sejak awal tidak punya niat baik menghormati hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia. Seharusnya eksekusi sudah dapat dilaksanakan sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan mengikat, yaitu tahun 2003.

Hukuman ‘uang pengganti’ yang seluruhnya Rp169,4 miliar. Sejak 2003, Samadikun baru membayar pada 2016 dan terakhir pada 17 Mei lalu dengan sisa uang pengganti senilai Rp87 miliar. Artinya uang yang sejumlah Rp169,4 miliar telah mengendap hampir 16 tahun, dengan prediksi kemungkinan Samadikun telah menikmati bunga yang besar dari kejahatannya tersebut.

Karena itu, dirasakan hal ini melawan rasa keadilan masyarakat, karena pembayarannya diangsur dan tidak ada perhitungan bunga.

Kejaksaan perlu diingatkan bahwa putusan tersebut adalah putusan perkara pidana yang mengikat dan bersifat memaksa. Oleh karena itu, pendekatan perdata seharusnya dilaksanakan secara komprehensif, artinya ketika ada kesepakatan hukuman pengganti disepakati dibayar angsur, maka seharusnya juga diperhitungkan bunganya. Karena itu menjadi tidak adil bagi negara yang dirugikan bila dibayarkan tanpa bunga.

Bisa dibayangkan, berapa jumlah bunga sejak tahun 2003 dari nilai yang harus dibayar Rp169,4 miliar. Kita tidak berharap kewajiban ‘bunga’ tersebut justru dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara. Karena itu hukuman bagi terpidana korupsi tidak semata-mata hukuman pidana penjara, tetapi juga dikenai pidana pengganti kerugian negara, bahkan majelis bisa memberikan hukuman tambahan selain hukuman dimaksud. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (artinya tidak ada upaya hukum dari terpidana) harus dijalani oleh siapapun tanpa pandang bulu dan negara melalui aparatnya wajib mengeksekusi putusan dimaksud. Dalam konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak bisa ditawar oleh siapa pun. 

Di sisi lain Undang-undang Dasar 1945 memberikan hak kepada presiden selaku kepala negara bahwa presiden dapat memberikan amnesti (pengampunan) hukuman, baik kepada pihak yang sudah menjalani proses hukum maupun yang belum menjalani dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.  

Presiden memberi amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Hukum dan HAM (dulu Menteri Kehakiman). Tentu amnesti ini diberikan dengan syarat pengembalian seluruh aset yang diperoleh dari korupsi atas "kesadaran sendiri", bukan karena faktor lain atau ada kepentingan lain.

Dalam kasus pak Samadikun Hartono tentu pihak berwajib (pemerintah) harus hati-hati, jangan gegabah mengambil tindakan yang blunder. Rasanya kok mustahil pengembalian uang negara sesuai putusan pengadilan setelah 13 tahun buron, sangat besar kemungkinannya bahwa  pengembalian uang negara karena ada  "kepentingan" lain. Karena itu, setelah pak Samadikun membayar kewajibannya kepada rekening pemerintah, tidak salah jika kemudian jaksa negara melakukan eksekusi kepada yang bersangkutan untuk menjalani hukuman pidana selama 13 tahun (sepadan dengan lama pelarian/buronan yang dia dilakukan). Kesimpulannya amnesti diberikan hanya pada hukuman pokoknya, tidak termasuk pada masa pelariannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia setelah terjadi amandemen keempat kalinya terhadap UU Pemberantasan Korupsi, banyak fakta bahwa kasus BLBI merupakan kasus mega-skandal yang sangat luar biasa  yang belum terselesaikan. Bahwa pemerintah belum sepenuhnya benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan kasus BLBI yang terus berlarut-larut hingga kini yang menjadi benang kusut dari berbagai kepentingan.

Dari proses penanganan kasus BLBI oleh pemerintah memperlihatkan adanya pelaksanaan penegakan hukum yang diskiriminatif. Dan dalam kasus BLBI pemerintah lebih memprioritaskan pengembalian aset negara sebagai pendekatan administrasi yang telah di bawa lari, ketimbang melakukan penegakan hukum terhadap para koruptor tersebut. Pemerintah beralasan bahwa untuk menghindari kerugian negara yang semakin besar dengan berlarut-larutnya penyelesaian kasus BLBI. 

Pengembalian utang dari para konglomerat menunjukkan bahwa dalam penyelesaian kasus BLBI ini, pemerintah memperlihatkan kerancuan hukum dengan pendekatan keperdataan dari pada menyelesaikannya melalui proses pidana, yang pada akhirnya telah mengabaikan prinsip hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pengembalian aset negara sebagai kembalinya kekayaan negara merupakan hal yang berbeda yang memang hal tersebut harus diselesaikan dan dituntaskan sehingga dapat dikelola dengan baik dan tepat untuk kepentingan negara dan masyarakat. Namun pada dimensi hukum pemerintah harus perjelas dan pertegas mana ruang yang dapat di lakukan secara perdata dan mana pada ruang pidana dalam penegakkan hukum, demi tercapainya keadilan yang bijaksana serta menjaga kedaulatan hukum itu sendiri. Hal tersebut merupakan tantangan pemerintah sebagai sikap optimisme yang bukan hanya menjawab harapan publik semata melainkan pengelolaan tata pemerintahan yang baik, bersih dan wibawa. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Pengembalian uang korupsi BLBI yang dikembalikan oleh Samadikun Hartono yang selama 13 tahun buron adalah adalah salah satu dari sekian pengemplang dana BLBI dengan mengembalikan dana sebesar Rp87 milyar dan dianggap punya niat baik.

Mungkin kalu hanya dilihat dari sudat pandang masyarakat awam bisa jadi Samadikun dianggap pahlawan, tapi tidak demikian dari sudat pandang negara hukum di mana hukum adalah panglima tertinggi tanpa tebang pilih. Yang namanya koruptor ya tetap koruptor apapun dalihnya. Artinya proses penegakan hukum bagi koruptor tetap harus berlaku kalau kita berbicara penegakan hukum yang benar.

Masalah pengembalian dana yang dikorupsi itu soal lain jarena memang harus dikembalikan dan kalau tidak dikembalikan berarti tuntutan hukum akan menjadi lebih berat. Dan kalau dilihat dari pengembalian dana yabg dikembalikan oleh Samadikun sebesar Rp87 milyar tersebut sebenarnya tidak begitu berati ketimbang dana yang diputar selam 13 tahun tersebut. Dan juga perlu diingat nilai uang saat itu sangat jauh nilainya dengan nilai uang yang dikembalikan.

Jadi, pengembalian dana oleh Samadikun tidak bisa menghilangkan proses hukum yang bersangkutan, malahan harusnya penegak hukum menelisik lagi apakah korupsi yang dilakukan hanya pada BLBI saja.  Itu pertanyaanya. Seharusnya dengan mangkirnya Samadikun dalam kasus BLBI dapat memperberat hukumannya karena dianggap melawan hukum yang ada.

Untuk kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)  yang disepakati pihak Polri, Kejaksaan Agung dan pemerintah, yaitu diwakili Kumham  tidak bisa begitu saja digunakan untuk memberikan amnesti  kepada Samadikun Hartono dan pejabat-pejabat lain yang korupsi .Kalau MoU itu acuannya untuk memberikan pengampunan terhadap koruptor berarti pemberantasan korupsi yang menjadi prioristas negara akan jalan di tempat.

Kita bisa bayangkan pencuri kelas teri seperti maling ayam, maling sandal tetap dilakukan proses hukum walaupun sudah mengembalian baran yang dicuri.  Apalah artinya yang diamaling itu tidak seberapa, tapi karena negara berkata negara hukum tetap saja proses hukum berjalan sebagai mana mestinya.
Pertanyaanya apakah ini yang dinamakan negara hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Jadi intinya apapun yang sudah dikembalikan oleh Samadikun Hartono tetap harus diproses hukum. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Dewan Pakar PA GMNI

Kenapa bangsa Indonesia yang negara-nya kaya raya bisa terus terpuruk? Dengan pendekatan secara holistik dan komprehensif penyebab keterpurukan ada dua hal yg mendasar, yaitu: pertama, sistem negara dan pemerintahan yang semerawut. Kedua, mindset bangsa yang buruk warisan Orde Baru berupa KKN, feodalisme primordialisme terutama dikalangan elite bangsa.

Dari et causa tersebut berakibat; pertama, hampir semua institusi  kenegaraan mal-function. Kedua, gap sosial ekonomi yang sangat lebar. Ketiga, kaum teralienasikan makin lama semakin membesar yang dimungkinkan terjadi perubahan kualitatif yang dahsyat.

Bila kita soroti KKN yang merupakan kejahatan extraordinary (luar biasa) karena mengganggu sendi-sendi kehidupan bernegara, dan dulu bisa diancam dengan undang-undang subversif. Pada masa Orba pemerintahan yang otoriter/diktator dengan izin penguasa  terjadi korupsi besar-besaran yang tidak pernah diungkap yaitu KLBI  terus BLBI yang dilakukan puluhan orang, di mana negara dirugikan ribuan triliun. 

Dengan dibawa larinya ribuan triliun oleh 'Konglomerat Cina Jahat' (istilah Kwik Kian Gie), maka terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan tumbangnya penguasa rezim Orba Soeharto. Di era Reformasi dalam situasi pemerintahan yang tidak punya anggaran dicoba untuk menarik dana-dana yang dirampok dengan dibentuk lembaga BPPN yang ditindaklanjuti dengan R and D.

Nampaknya pola untuk menarik dana dari para koruptor kakap akan dilakukan kembali dengan metode pemutihan, mereka diharapkan mengembalikan dana-dana hasil rampokan dan diampuni (dihilangkan pidananya) karena negara perlu anggaran untuk pembangunan. 

Hal ini bisa dimengerti sebab dengan metode pemberantasan korupsi seperti sekarang hanya akan mengembangkan Korupsi Baru. Uang negara yang dirampok hanya sedikit yang bisa masuk/ diselamatkan. Dan para koruptor tetap bangga bertambah banyak bermewah-mewah serta hanya pindah tidur di 'hotel berbintang' Sukamiskin.

Lain halnya bila sudah ada perbaikan dan perubahan mental dari  lembaga-lembaga kenegaraan yang hampir semuanya mal-function tadi, maka koruptor-koruptor kakap yang melakukan kejahatan luar biasa ini telah mengganggu sendi-sendi kehidupan bernegara dan menghisap darah jutaan rakyat Indonesia, seharusnya bisa dihukum mati atau dihukum seumur hidup denga kerja sosial dan dimiskinkan. Hukuman seperti ini baru punya dampak kapok, sehingga ada perubahan mental dan kesadaran berbangsa kembali. Dengan demikian, baru bangsa ini akan bangkit maju menjadi bangsa yang besar Semoga. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Jika ditinjau dari segi hukum pidana, korupsi mesti ditindak oleh karena tindak pidana korupsi di Indonesia dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa alias extra ordinary crime. Namun skala prioritas yang diterapkan aparat hukum untuk mengutamakan pengembalian uang yang telah dikorup juga boleh saja menjadi pertimbangan untuk mengurangi hukuman pidana.

Untuk sama sekali tidak melakukan penuntutan oleh Jaksa? Sebenarnya Kejaksaan memiliki kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan berdasarkan azas Opportuniteit Beginzel. Tentu Kejaksaan mesti mempertimbangkan dengan saksama jika ingin menerapkan azas tersebut bagi sebuah kejahatan korupsi  sebagai extraordinary crime.

Kasus Samadikun Hartono berbeda karena yang bersangkutan sudah dihukum berikut hukuman tambahan berupa pengembalian uang negara yang telah dikorupsinya. Itulah yang kita saksikan beberapa hari yang lalu ketika dia menyetorkan uang pengembalian tersebut kepada Kejaksaan selaku eksekutor. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Perkiraan 5,3 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia dari catatan Bank Dunia. Jika benar berarti mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan ini juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Kondisi yang kurang bergairah saat ini memang membutuhkan langkah konkrit untuk membantu perbaikan perekonomian. Memberi amnesty kepada para koruptor salah satu langkah yang realistis untuk mempercepat pengembalian uang negara. Memang ada suatu persoalan, apakah langkah ini menjadi jalan para pelaku bisnis untuk berbuat serupa? Bukankah diampuni juga dosa-dosanya.

Penegakan hukum memang menjadi indikator kuatnya pemerintahan. Semakin baik pelaksanaanya semakin kuat pemerintahannya.
Yang perlu dilakukan saat ini bagi pemerintah, pengampunan para pelaku kejahatan ekonomi tidak merembet pada persoalan serupa dikemudian hari. Artinya, pemerintah harus membuat regulasi yang mampu menutup pintu kejahatan tersebut, agar tidak terulang kembali. Karena jika langkah ini tidak diperhatikan secara serius, maka akan menjadi preseden buruk pemerintah Jokowi-JK.

Memang kasus amnesti menjadi persoalan cukup pelik. Bukan persoalan mudah para koruptor untuk mengembalikan uangnya ke kas negara. Apalagi keberadaan mereka dilindungi secara hukum oleh negara penerima. Jadi seperti sebuah film: maju mundur kena. Boleh kita tertawa. Tapi, semoga tertawa atas puasnya kinerja pemerintah, bukan karena pemerintah salah langkah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH-UI

Salah satu kendala terbesar dari upaya pemberantasan korupsi adalah merampas proceed of crime yang dinikmati oleh pelaku. Tak jarang pelaku melarikan hasil kejahatannya dan mencuci uang hasil kejahatannya agar tampak halal.

Dalam berbagai kasus menunjukkan adanya praktik ganda dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi (tipikor). Termasuk kasus Samadikun Hartono. Instrumen hukum kita terbatas dan memang belum mengakomodir berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi penegak hukum.

Misalnya, masih banyak pelaku yang memilih tidak membayarkan denda dan uang pengganti dan memilih untuk diganti menjadi pidana kurungan. Sehingga upaya pengembalian kerugian juga tidak optimal.

Selain itu juga masih banyak interpretasi dari Pasal 4 UU Tipikor. Salah satunya yang diutarakan Bareskrim Polri. Padahal pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana korupsi. Dalam paradigma UU Tipikor, pasal itu lahir dari narasi bahwa hukuman dijatuhkan atas perbuatan menyimpang. Sehingga, sekalipun pelaku bertobat dan meminta maaf ia tetap harus mendapat hukuman.

Meski begitu terbuka peluang untuk mengubah criminal policy pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Pengembalian kerugian negara dapat saja menghapuskan pidana dengan pertimbangan akan lebih praktis dan efisien serta tidak menghabiskan uang negara untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Tapi hal itu pun dapat terjadi jika UU Tipikor diubah. Dan juga perlu menjadi perhatian adalah perspektif korban korupsi yang merupakan masyarakat umum. Apakah masyarakat setuju hal yang demikian berlaku? (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh