Saatnya Rakyat Memilih
berita
Politika
16 April 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com - Kini, saatnya rakyat menjatuhkan pilihan di bilik suara. Rabu, 17 April 2019 adalah momentum rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memilih capres-cawapres yang dianggap mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupun dalam memilih calon anggota legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sejauh mana rakyat bisa berdaulat dalam mencoblos kontestan di bilik suara? Memang mengimplementasikan kedaulatan rakyat dalam arti yang sesungguhnya dinilai bukan perkara mudah, paling tidak rakyat bisa memilih berdasarkan kehendak nuraninya. Bukan karena faktor iming-iming uang maupun intimidasi.

Saat ini bukan lagi masanya kontestan berlomba-lomba mendapatkan dukungan suara masyarakat. Masa kampanye telah usai. Mereka sudah diberi kesempatan setidak-tidaknya selama tujuh bulan untuk meyakinkan rakyat bahwa dirinya layak dipilih. Biarkan rakyat menggunakan hak pilihnya secara merdeka.

Meski begitu, upaya mempengaruhi pemilih boleh jadi masih terjadi. 'Serangan fajar' bukan tak mungkin menjadi senjata terakhir para kontestan untuk mengatrol suara. Apalagi, money politics menjelang detik-detik hari pemungutan suara ini diduga bakal marak terjadi secara masif. Lalu, upaya apa yang bisa kita lakukan agar serangan fajar setidak-tidanya dapat diminimalisir?

Kecurangan saat pemungutan dan perhitungan suara juga sangat potensial terjadi. Apalagi dalam beberapa pemilu belakangan, tak ada kontestasi politik tanpa kecurangan. Yang paling dikhawatirkan jika kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Setiap kontestan punya kemungkinan untuk melakukan itu.

Kecurangan pemilu bukan soal menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat. Tapi kedaulatan rakyat tercederai, yang dipenggal hanya gara-gara tidak ingin kalah.

Sebetulnya, sudah banyak kelompok masyarakat yang turut serta mengawal pelaksanaan Pemilu 2019. Juga dipastikan bakal mengawal pemungutan dan perhitungan suara. Salah satunya, melalui gerakan #AyoJagaTPS. Mereka bekerja semata-mata agar pemilu bisa berlangsung secara demokratis. Lalu, berhasilkah kita meminimalisir kecurangan saat pemungutan dan perhitungan suara?

Pada titik ini, biarkan rakyat menentukan pilihannya atas pertimbangan akal, pikiran, bahkan hati nuraninya. Siapapun capres-cawapres, calon anggota legislatif, maupun anggota DPD yang dipilih, itu urusan rakyat yang tidak boleh diatur-atur oleh siapapun. Masalahnya, apakah kandidat beserta pendukungnya sudah menyiapkan mental jika tidak mendapat kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Tentu menjadi ikhtiar berat demi menegakan integritas pemilu, namun bukan hal mustahil untuk dapat mewujud secara paripurna seiring berjalannya waktu dan kedewasaan politik pemilih dan kandidat. Hanya saja dalam konteks kekinian, harus diakui masih banyak kelemahan.

Salah satu kelemahan potensi tercederainya pemilu, karena dari regulasinya yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 yang masih menyimpan persoalan. Dasar hukum pemilu itu, hanya akan memberikan sanksi bagi pemberi politik uang sementara penerima belum terjamah. Padahal, antar keduanya ibarat simbiosis mutualisme sehingga penting untuk sama-sama diberikan efek penjeraan.

Aspek regulasi seharusnya lebih dulu ditata agar sempurna, mengingat itu level proseduralnya. Jika aspek prosedural saja telah cacat, maka kedodoran untuk mewujudkan sisi substantif dalam pemilu. Namun demikian, ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinyanya kecurangan dalam pemilu.

Pertama, Bawaslu harus bersikap proaktif. Dalam hal ini, Bawaslu harus jemput bola tidak boleh menunggu adanya laporan. Tindaklanjut atas semua laporan, harus diseriusi bahkan tak boleh secara prematur mendalilkan tidak adanya bukti yang cukup sebagai alasan menghentikan laporan. Aspek itu, harus diingat baik oleh Bawaslu karena perannya ditakdirkan untuk menindak bukan menunggu dan bukan pula menunggu bukti tapi mencari bukti.

Kedua, peran Mahkamah Konstitusi. Langkah ini, tentu dilakukan pasca pemilu diselenggarakan. Poinnya adalah, MK harus berperan tidak sebagai "mahkamah kalkulator" atau malah "mahkamah kontrasepsi" yang hanya akan bermain aman dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu. 

Jika ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, maka MK harus memutus secara adil demi terjaganya integritas pemilu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Secara teori rakyat berdaulat. Dan memang harus berdaulat. Termasuk berdaulat di bilik suara. Rakyat bebas menentukan siapapun capres dan cawapres, partai dan calegnya. Namun kedaulatan rakyat dibayang-bayangi oleh money politics. Saat ini sudah banyak caleg di daerah-daerah yang terkena OTT melakukan money politics.

Jadi jangan sampai kedaulatan rakyat rusak, karena suara pemilih dapat dibeli. Namun saya yakin, masyarakat independent dalam memilih. Mereka bebas memilih siapapun. Seaindanya ada yang membagi-bagikan amplop. Namun bisa saja uang diambil. Tapi suara ke yang lain.

Sulit “serangan fajar” dikendalikan. Karena hampir semua caleg yang kuat secara finansial akan melakukan pembagian amplop untuk masyarakat. Walaupun Bawaslu berpatroli. Caleg-caleg permainannya lebih canggih. Bisa menyiasati apa yang dilakukan Bawaslu. Bawaslu juga tidak memiliki instrumen untuk menyadap. Karena perintah money politics kepada tim biasa dilakukan melalu percakapan melalui handphone.

Yang paling penting agar serangan fajar dapat diminimalisir yaitu, menuntut KPK bekerja sama dengan Bawaslu. Agar KPK ikut mengawasi. KPK punya cara dan instrumen untuk mengetauhi percakapan-percakapan kepada caleg-caleg yang diduga akan melakukan money polititics. Kita juga harus membangun kesadaran masyarakat, agar masyarakat menolak amplop-amplop yang dibagikan oleh para caleg.

Kecurangan saat pemungutan dan perhitungan suara bisa dicegah. Jika masing-masing partai menyiapkan saksi-saksi di TPS. Jika ada saksi yang lengkap di TPS dari semua partai. Maka bagi para kontestan sulit untuk berlaku curang. Namun memang biaya saksi itu sangat mahal. Partai politik banyak yang tidak sanggup membayar saksi di seluruh Indonesia. Buka mata dan buka telinga. Mari kita awasi bersama-sama.

Kecurangan pemilu dilakukan karena mental kalah masih belum dimiliki oleh para peserta pemilu. Yang ada masih mengagungkan mentalitas menang. Jika tidak siap kalah. Maka nanti banyak caleg-caleg yang stres. Mentalitas siap menang dan siap kalah harus dimiliki oleh para kontestan. Apapun yang terjadi harus siap. Kalah menang dalam kontestasi politik itu hal biasa. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Politik uang memang menjadi momok menakutkan dalam demokrasi. Pemilih hendak dibeli kedaulatannya dengan uang. Suatu yang nista karena melanggar Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan uang.

Untuk mencegah uang berdaulat di demokrasi, maka masing-masing orang memiliki peran mengawasi proses pemilu. Seluruh kecurigaan kecurangan, rekam dan foto. Sebab itu akan menjadi alat bukti yang kuat untuk digunakan untuk mengembalikan daulat rakyat melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Setiap kecurangan, baik politik uang maupun pelanggaran pemilu yang lain, juga harus jadi tanggungjawab penyelenggara pemilu untuk ditindak agar pemilu kian membaik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Kebiasaan melakukan ‘serangan fajar’ atau membagikan uang jelang pencoblosan adalah merusak nilai-nilai demokrasi. Bahkan melecehkan tatanan bernegara bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Mental bangsa pun jadi hancur.

Perilaku politik uang ini sama dengan menyogok rakyat. Hal ini tidak memberikan pendidikan politik rakyat yang baik. Ini bukan mencerdaskan tapi pembodohan. Serangan fajar justru hanya menggiring opini masyarakat dengan memilih pemimpin yang paling kaya. Rekam jejak calon yang tidak lagi dipertimbangkan.

Politik uang ini tidak bisa dianggap remeh karena pengaruhnya memiliki korelasi dengan meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Maka, siapapun yang terlibat money politics harus ditindak tegas.

Serangan fajar harus diwaspadai. Harapannya, masyarakat tidak terpengaruh oleh iming-iming uang sehingga bisa menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nurani, agar kedaulatan berada di tangan rakyat bisa kita wujudkan pada Pemilu 2019. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan