Saatnya Jerat Korporasi Koruptif
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 07 January 2019 16:30
Penulis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sejarah baru. Lembaga antirasuah berhasil mempidanakan korporasi untuk kali pertama sejak pendiriannya. Pada Kamis (3/1/2019), Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis bersalah terhadap PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE). Mereka diharuskan membayar kerugian negara sebesar Rp85,4 miliar dan denda Rp700 juta. Selain itu, PT NKE juga dilarang mengikuti lelang proyek negara selama 6 bulan.

Majelis hakim menilai, PT NKE secara sah dan meyakinkan terbukti merekayasa lelang pengadaan proyek pembangunan Rumah Sakit Udayana. Selain itu, perusahaan yang semula bernama PT Duta Graha Indah (DGI) ini juga terbukti merekayasa delapan lelang proyek pemerintah lainnya.

Meski putusan itu jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menganggap vonis tersebut sebagai terobosan penting dalam menyeret korporasi ke meja hijau.

Pertanyaannya, mengapa KPK baru kali ini bisa mempidanakan korporasi? Sebab, pihak swasta merupakan salah satu yang banyak terjerat kasus korupsi. Banyak kalangan meyakini, selama ini kasus suap yang dilakukan pihak swasta kepada pejabat negara demi menguntungkan perusahaan, bukan pribadi. Artinya, suap itu disinyalir bukan semata-mata atas inisiatif individu.

Meski begitu, keberhasilan KPK menuntaskan kasus yang melibatkan PT NKE patut diapresiasi. Terlebih, pasca putusan tersebut, KPK mengaku akan gencar menelusuri korporasi-korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan korporasi bakal menjadi perhatian utama penindakan lembaga antirasuah di tahun 2019. Apakah niatan KPK ini akan berhasil menyeret sejumlah korporasi? Lantas, apakah dasar hukum untuk memberantas korporasi yang korupsi sudah cukup memadai?

Sejauh ini, KPK masih mengusut dua perkara korporasi yang diduga melakukan korupsi. Kasus pertama, dugaan korupsi yang dilakukan PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejati (TS). Kedua perusahaan ini telah ditetapkan tersangka sejak 13 April 2018. Mereka diduga merugikan negara sekitar Rp313 miliar terkait proyek pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang tahun anggaran 2011-2016.

Selain itu, kasus yang menimpa PT Putra Ramadhan atau PT Tradha. Perusahaan yang ditetapkan tersangka pada Mei 2018 ini diduga melakukan korupsi terkait delapan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kebumen. Bahkan kabarnya, saat ini KPK juga telah menelusuri ada tidaknya keterlibatan PT Lippo Group dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Kini pertanyaannya, sejauh mana KPK berani menyeret korporasi-korporasi besar yang korupsi? Patut kita sadari, perusahaan besar tentu dimiliki para pemodal besar pula, yang boleh jadi dekat dengan kekuasaan. Bahkan bukan tak mungkin mereka adalah para “bohir” di setiap kontestasi politik. Apalagi, lembaga antirasuah dinilai kurang greget menuntaskan kasus yang diduga melibatkan (mantan) para petinggi negara.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Sekalipun pemidanaan korporasi itu sudah diatur di UU Tipikor, tetapi aturan tentang bagaimana memidanakan korporasi belum lengkap. Penegak hukum, termasuk KPK perlu pedoman yang lebih detail tentang itu.

Atas dasar itu, KPK kemudian mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan MA  Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi. Keberadaan Peraturan MA ini juga perlu dipahami oleh jajaran penyidik KPK, sehingga butuh waktu juga untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada paa penyidiknya.

Langkah KPK mempidanakan korporasi (PT Nusa Konstruksi Enjiniring) adalah langkah penegakan hukum yang progresif. Langkah yang tepat untuk merespon problem korupsi di Indonesia dewasa ini.

Sebagai lembaga yang independen, KPK seharusnya tidak perlu merasa terikat atau takut pada kekuatan politik dan ekonomi besar yang ada di balik korporasi itu. Menurut saya, publik selalu di belakang KPK sepanjang KPK bekerja secara profesional dan independen. Momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh KPK untuk menjerat 'big fish' di kalangan korporasi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Pertanggungjawaban pidana korupsi itu bisa kepada orang sebagai individu atau badan hukum (korporasi). Kalau KPK mengurai kasus korupsi yang dilakukan pihak swasta lebih jauh, sebenarnya KPK sudah bisa beberapa kali mempidanakan korporasi, tidak hanya terhadap PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) saja.

Cuma memang untuk menjerat korporasi, harus berdiri dulu pidana awalnya. Karena tidak bisa perusahaan itu dipidanakan tanpa ada delik pidana terhadap pejabat perusahaan terkait. Artinya, ketika pejabat perusahaan sudah diusut, maka bisa juga perusahaan maupun partai dimintai pertanggungjawabannya jika mau ditelusuri secara serius.

Jika KPK berani mengusut dugaan korupsi yang dilakukan korporasi, saya kira banyak perusahaan yang bisa terjerat. Meski begitu, barangkali KPK juga kesulitan. Misalnya, begitu pengurus perusahaan terkena kasus korupsi, bisa saja perusahaannya berusaha “menyelamatkan” diri supaya tetap bisa berjalan. Tapi, harusnya kemungkinan-kemungkinan itu bisa diantisipasi sejak awal. Artinya, saat pejabat perusahaan tersangkut kasus korupsi, maka harusnya pengadilan itu membekukan sementara aktivitas perusahaan sampai diketahui ada tidaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan perusahaan.

Namun yang sekarang terjadi, saat penanganan kasus korupsi terhadap pengurus perusahaan berlangsung, aktivitas perusahaan dibiarkan terus berjalan. Kesannya perusahaannya dibiarkan untuk tidak diusut.

Sebelum adanya vonis terhadap PT NKE, KPK tidak pernah masuk lebih jauh ke wilayah pertanggungjawaban terhadap korporasi. Padahal, harusnya bisa sejalan. Ketika proses kejahatan korupsi dilakukan oleh pengurus perusahaan, pada saat yang sama juga keterlibatan korporasi juga harus diusut. Sebab, tidak mungkin pengurus itu berdiri sendiri melakukan tindak pidana korupsi. Karena setiap tindakannya, pasti mengatasnamakan perusahaan baik tender, permohonan izin, dan lain-lain.

Selain itu, perlu audit forensik terhadap perusahaan untuk membuktikan ada tidaknya korupsi. Dengan audit seperti ini, bisa kelihatan aliran dananya ke mana saja, digunakan untuk apa, dan lain-lain.

Dengan adanya vonis terhadap PT NKE, mudah-mudahan KPK semakin berani mengungkap kasus korupsi yang melibatkan korporasi. Terlebih, KPK itu kan independen. Tidak ada yang bisa intervensi, kekuasaan sekalipun. KPK mempunyai ruang dan kewenangan yang luas. Dengan segala kewenangan yang dimiliki KPK, saya kira tidak ada alasan untuk tidak berani mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Konglomerasi Media dan Pilpres             Kuatnya Arus Golput: Intropeksi Bagi Parpol             Golput Bagian dari Dinamika Politik             Parpol ke Arah Oligharkhis atau Perubahan?             Melawan Pembajak Demokrasi             Pilih Saja Dildo             Golput dan Migrasi Politik             Golput Bukan Pilihan Terbaik             Golput dan Ancaman Demokrasi             Edy Rahmayadi Cuma Puncak Gunung Es Rusaknya Tata Kelola Sepakbola