Saat Wakil Rakyat Aniaya Tuannya
berita
Politika
Sumber Foto : News.Detik.com (gie/watyutink.com) 22 June 2018 16:00
Seorang warga bernama Ronny Yuniarto Kosasih melaporkan anggota DPR RI Herman Hery ke Polres Metro Jakarta Selatan atas tuduhan pemukulan dan pengeroyokan. Peristiwa ini berawal dari Mobil Korban, masuk jalur busway dan ditilang oleh polisi lalu lintas yang sedang bertugas disana. Sedangkan mobil Herman Hery, Rolls Royce Phantom B88NTT tepat berada di belakang mobil korban. Mungkin karena lama menunggu, Herman Hery langsung turun dari mobil dan memukul korban tanpa alasan yang jelas. Karena tidak terima atas perlakuan Herman Hery, korban mencoba membalas pukulannya, lalu kemudian ajudan-ajudan Herman Hery langsung turun dan mengeroyok korban bersama Herman Hery.

Seperti yang disampaikan pengacara korban, Ronny Kosasih Yuliarto, polisi yang tengah melakukan razia di sana hanya menonton aksi brutal Anggota DPR-RI tersebut tanpa ada yang melerai. Tragisnya, istri korban yang membantu melerai bahkan ikut dipukul oleh ajudan Herman Hery, tanpa mempedulikan ada dua anak korban yang masih kecil berusia 7 tahun dan 10 tahun. Menyikapi hal ini publik layak bertanya-tanya, mengapa pihak kepolisian hanya menonton aksi brutal yang dipertontonkan di depan mereka? Apakah karena beliau anggota DPR?

Selain itu publik juga akan mempertanyakan, tentang bagaimana sikap negara khususnya polisi sebagai alat negara dalam menegakkan ketertiban, hukum dan keadilan, dalam memperlakukan warga negara? Terlepas dari "pembiaran" pengeroyokan oleh polisi, yang juga mengusik rasa keadilan adalah, dua mobil itu sama-sama di jalur busway. Si korban ditilang, kok mobil Herman Hery didiamkan saja?

Menanggapi hal itu, salah satu pendiri PDIP Erros Djarot mendesak seluruh fungsionaris DPP PDIP mengusut kasus dugaan penganiayaan disertai pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh anggota Fraksi PDIP Herman Hery dan ajudannya. Bahkan menurutnya, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Herman merupakan tindakan premanisme. Walaupun tindakan ini sepunuhnya kelakuan pribadi atau oknum, tapi apa yang dilakukan Herman Hery pastinya akan berkaitan dengan citra partainya.

Pertanyaannya, sejauhmana sikap Ketua Umum dan Sekjen PDIP menyikapi kasus premanisme yang dilakukan kadernya? Bukan tidak mungkin rakyat akan bertanya-tanya, apa iya PDIP “tempat para preman berkumpul”?

Ramainya kritik terhadap peristiwa ini, Herman Hery melalui pengacaranya Petrus Selestinus angkat bicara. Dia menyatakan kliennya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan Ronny. Penuturan pihak Ronny disebutnya sebagai fitnah dan pembunuhan karakter terhadap Herman. Namun, Kuasa Hukum korban pengeroyokan, Febby Sagita yakin pelaku pengeroyokan adalah anggota DPR RI yang juga politisi PDI Perjuangan Herman Hery. Febby mengatakan telah melakukan pengecekan terhadap plat nomor kendaraan milik pelaku. Menurut hasil pengecekan, kendaraan  tersebut adalah milik anggota DPR RI Herman Hery.

Meski begitu, Herman Hery malah mengklaim bahwa peristiwa pemukulan itu dilakukan oleh adiknya. Bahkan ia mengaku saat peristiwa tersebut berlangsung dirinya tengah berada di Amerika Serikat. Pertanyaanya, kalau benar apa yang disampaikannya, akankah  Herman Hery bakal melaporkan balik Ronny ke polisi?

Tetapi untuk memastikan versi mana yang benar, hanya polisi lah yang bisa menentukan setelah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap terlapor. Tetapi proses pemeriksaan terhadap Herman Hery disinyalir akan memakan waktu cukup lama. Karena, untuk melakukan pemeriksaan kepada anggota DPR perihal masalah hukum oleh kepolisian, harus mendapat restu dari presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU MD3. Nah, sejauhmana sikap Presiden Jokowi membuka pintu selebar-lebarnya kepada kepolisian? Pasalnya, bukan tidak mungkin elektabilitas Jokowi dipertaruhkan dalam menyikapi kasus ini. Apalagi dari bisik-bisik yang beredar Herman Hery adalah salah satu ‘sumber dana’ berbagai kegiatan partai, khususnya pribadi petinggi partai, disamping kedekatannya dengan petinggi intelijen negara.

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Ada tiga hal menarik untuk dicermati dalam peristiwa hukum yang diduga melibatkan seorang pejabat tinggi negara beberapa waktu yang lalu, tentu dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pertama, prinsip Indonesia sebagai negara hukum bisa dilihat dari sejauh mana penegakkan hukum sudah berjalan sesuai dengan skenario regulasi. Hukum tidak "tumpul ke atas dan tajam ke bawah" sebagaimana kesan yang ada di masyarakat selama ini. Prinsip semua orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, harus menjadi realitas bukan hoax. Siapa pun dia apapun jabatanya harus diproses secara hukum, apabila melanggar hukum. Polisi sebagai alat negara wajib menindak lanjuti kebenaran/ketidak benaran laporan yang telah dibuat oleh korban.

Kedua, pejabat tinggi negara adalah manusia-manusia pilihan yang jumlahnya sangat sedikit dibanding jumlah penduduk Indonesia. Secara umum pejabat tinggi negara dianggap orang yang berpendidikan dan memilki kebijakan yang lebih dibanding masyarakat biasa. Karenanya seorang pejabat tinggi negara sudah seharusnya  bisa memberikan tauladan dalam bersikap dan berperilaku. Dalam konteks peristiwa di atas, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) mempunyai kewajiban untuk bisa menjaga marwah lembaga negara dimaksud.  

Ketiga, sangat diperlukan partisipasi aktif dari partai dimana yang bersangkutan bernaung  untuk mendukung dan membantu  pihak-pihak terkait yang berkepentingan (polisi dan MKD), sehingga bisa  mengungkap kebenaran peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. 

Semakin berkurang peristiwa-peristiwa hukum atau kasus-kasus hukum yang melibatkan pejabat (pejabat tinggi) negara, menunjukan semakin tinggi ketaatan hukum dan peradaban sebuah bangsa. Hendaknya peristiwa itu menjadi perhatian kita semua. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tak berlebihan bila ada pandangan bahwa pemukulan oleh pengendara mobil mewah milik anggota DPR dari PDIP adalah bukti bahwa orang kaya makin arogan. Pandangan semacam ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berkembang. Sebab, suatu saat, bisa bermutasi menjadi amarah sosial.

Sudah berulang kali terbukti dalam sejarah Indonesia, ketika perekonomian nasional jeblok, korban terbesar adalah wong cilik. Kaum yang hidup serba paspasan ini sangat akrab dengan kecemburuan sosial karena biaya hidup yang makin mahal, kerap disuguhi tontonan mobil-mobil mewah di jalanan dan gemerlapnya pemukiman kaum berduit di berbagai penjuru kota.

Pada titik tertentu, ketika inflasi melesat atau kabar tentang PHK marak, cerita tentang arogansi orang kaya bisa menjadi pemicu bermutasinya kecemburuan sosial menjadi amuk massa seperti telah berulang kali terjadi. Bahkan sudah terbukti, amarah wong cilik ini sanggup meruntuhkan rezim Orba yang telah berkuasa selama 32 tahun dan didukung penuh oleh militer.

Saat ini kaum berduit sebaiknya menyadari bahwa pamer otot dan kekayaan kini makin berisiko. Lihat saja, belakangan ini rupiah terus melemah sehingga harga harga bisa melesat setiap saat, dan pemerintah terpaksa menghentikan berbagai proyek pembangunan. Perusahaan swasta pun bisa terpaksa melakukan PHK massal karena tak tahan menghadapi bunga bank yang menanjak terus.

Maka sugguh menyedihkan bila orang orang kaya, yang belakangan makin berkuasa di arena politik,  makin arogan karena merasa sudah mengangkangi kekuasaan. Mereka sebaknya menyadari, ketika wong cilik mengamuk karena didera biaya hidup yang melesat dan dicekik oleh hantu PHK massal,  tak ada uang bahkan senjata yang bisa meredam.

Sebaiknya disadari bahwa peritiwa berdarah 1998 mungkin bukan yang terakhir. Kesenjangan sosial masih menjadi masalah sangat serius di Indonesia, dan tak akan bisa diselesaikan bahkan oleh 20 presiden sekalipun.

'Long and Winding Road ' kata The Beatles. Apalagi,  sebagaimana dibuktikan oleh KPK, korupsi oleh para politisi terus menggila. Mungkin para 'panutan' masyarakat ini terlalu menghayati lagu 'Sympathy for the Devil ' karya The Rolling Stones. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Duta Besar RI untuk Jepang 1979-1983, Gubernur Lemahanas 1974-1978, Wakasad 1973-1974

Saya menyesalkan insiden pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oknum Anggota DPR-RI, beberapa waktu lalu. Terlebih lagi tindakan tersebut dilakukan dihadapan penegak hukum. Bukannya sebagai anggota DPR, beliau harus menjadi contoh dan panutan bagi rakyat!

Perilaku ini, sama sekali tak menghiraukan Pancasila sebagai dasar negara. Sekali lagi saya sedih dan malu, kalau Indonesia dikendalikan orang-orang seperti ini. Inilah salah satu akibat dari kebebasan yang kebablasan yang dihasilkan Reformasi Salah Arah! Semoga saja TUHAN cepat memberikan perubahan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Kejadian yang menimpa Ronny Yuniarto Kosasih dengan seorang anggota dewan yang terhormat Herman Hery, seorang anggota DPR RI, menarik untuk disikapi. Seandainya kejadian ini benar bahwa terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Herman Hery dan ajudannya dan terjadi di depan petugas kepolisian muncul pertanyaan dibenak saya. Apakah sudah sebegitu rendahnya mental pejabat yang ada di negeri ini? sehingga mengabaikan rambu-rambu hukum yang ada.  

Selain itu, apakah karena mempunyai hak imunitas pasal 245 UU MD3 kemudian sewenang-wenang melakukan sesuatu dengan sekehendak hatinya? Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi berulang-ulang di negeri ini dan tidak menggunakan jabatan untuk melakukan kejahatan.
Kejadian di jalur busway antara Ronny Yuniarto Kosasih dan Herman Hery di depan petugas kepolisian yang diskriminasi karena hanya menilang satu pihak saja pastinya akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, apalagi hanya bersikap pasif dan hanya menonton kejadian tersebut.

Kejadian seperti ini yang dilakukan oleh seorang anggota DPR RI dari fraksi PDIP akan berdampak negatif terhadap elektibilitas partai dan Bapak Jokowi yang notabene adalah petugas partai PDIP sehingga sudah seharusnya kasus seperti ini ditangani dengan serius dan setuntas-tuntasnya, agar image masyarakat terhadap PDIP dan Jokowi tidak negatif. Apalagi di tahun politik dan Bapak Jokowi adalah calon yang diusung PDIP.

Tentunya juga tidak mengabaikan proses hukum terhadap anggota kepolisian yang menyaksikan kejadian tersebut dan melakukan pembiaran. Pihak kepolisian harus menindak anggotanya yang tidak profesional tersebut.

Dalih dari Bapak Hery bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah adiknya perlu diklarifikasi oleh aparat penegak hukum, agar benar-benar kejadian ini menjadi terang benderang. Mana yang benar dan mana yang salah, untuk menegakkan supremasi hukum di negara ini.

Tentunya masyarakat juga harus mengawal kasus ini agar tidak melenceng dari hukum.
Kasus pengeroyokan ini juga harus menjadi pembelajaran bagi pejabat-pejabat yang lainya agar tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat.

Petinggi-petinggi PDIP sudah harus memberikan sanksi yang seberat-beratnya terhadap kadernya yang melakukan tindakan melanggar hukum dan arogan seperti kejadian ini.

Bapak Jokowi selaku presiden harus menyikapi kasus ini dengan serius agar tidak berdampak terhadap elektabilitas beliau selaku calon presiden. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Menurut saya sebaiknya kita serahkan saja kepada proses hukum karena persoalannya telah dilaporkan kepada Polri sebagai aparat yang berwenang.

Secara umum tentu bakal ada proses bantah membantah disertai saling lapor balik. Itu biasa. Tentu Polri memiliki keahlian serta metode canggih untuk melakukan tindak lanjut. Misalnya, memeriksa saksi-saksi serta alat bukti lain. Saksi ada anggota polantas yang menilang. Ada anggota keluarga korban sebagai saksi mata, misalnya istri korban yang katanya ikut melerai dan, katanya juga, ikut didorong atau dipukul atau apalah.

Nah, kemudian perlu metode lab crime Puslabfor Polri yang canggih untuk misalnya mengambil gambar dari CCTV yang dipasang di jalur Transjakarta untuk memastikan bahwa memang mobil-mobil mereka berada di dalam jalur Transjakarta saat terjadinya persoalan itu.

Jika semua saksi serta alat bukti cukup memenuhi persyaratan hukum, Polri melalui mekanisme serta SOP yang berlaku bisa minta izin presiden supaya anggota DPR yang bersangkutan bisa diajukan ke pengadilan.

Partai politik yang peduli dengan penegakan hukum serta membela wong cilik semestinya melakukan Switching Behavior, membela korban, dan tidak lagi membela anggotanya yang menganiaya rakyat kecil.
Selesai sudah.

Eh, mendadak saya dibangunkan nyonya saya. Pak bangun pak. Tuh pak RW datang mau berLebaran.
Eh, rupanya saya tadi ketiduran lalu bermimpi indah. Tentang penegakan hukum model Crime Scene Investigation, CSI. Pantesan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengacara

Peristiwa ini berawal dari mobil Korban, atas nama Ronny, masuk jalur busway dan ditilang oleh polisi lalu lintas yang sedang bertugas di sana. Sedangkan mobil Herman Hery, Rolls Royce Phantom B88NTT, tepat berada di belakang mobil korban.

Mungkin karena lama menunggu, Herman Hery langsung turun dari mobil dan memukul korban tanpa alasan yang jelas. Karena tidak terima atas perlakuan Herman Hery, korban mencoba membalas pukulannya, lalu kemudian ajudan-ajudan Herman Hery langsung turun dan mengeroyok korban bersama Herman Hery. Polisi yang tengah melakukan razia di sana hanya menonton aksi brutal Anggota DPR-RI tersebut tanpa ada yang melerai.

Istri Korban yg membantu melerai bahkan ikut dipukul oleh ajudan Herman Hery tanpa mempedulikan ada 2 anak korban yang masih kecil berusia 7 tahun dan 10 tahun. Kedua anak korban menangis di dalam mobil melihat kedua orang tuanya dianiaya oleh Anggota DPR-RI tersebut.  

Karena kalah jumlah, akhirnya korban menyerah dan diminta oleh polisi memindahkan mobilnya ke Masjid Pondok Indah untuk penyelesaian lebih lanjut. Akan tetapi sesampainya di Masjid Pondok Indah, Polisi dan Herman Hery malah langsung kabur tidak menyusul korban di Masjid Pondok Indah.

Korban yang tetap kena tilang oleh polisi tersebut langsung melakukan visum di RSPP dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, Mapolres Jakarta Selatan. Tapi karena sudah mendekati Idul Fitri, pihak kepolisian mengatakan akan menindaklanjuti perkara ini setelah libur lebaran, pada Kamis 21 Juni 2018.

Terkait peristiwa ini, kami telah melaporkan Herman Hery dan ajudannya ke Mapolres Jakarta Selatan pada: Kamis 21 Juni 2018, Pukul: 13.00 WIB. Pelapor korban atas nama Ronny Kosasih Yuliarto, istri dan dua anak berusia 7 tahun dan 10 tahun.

Demikian laporan ini kami buat. Mohon teman-teman Pers mengawal kasus ini sehingga diproses secara hukum oleh pihak Mapolres Jakarta Selatan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Di negara hukum, idealnya hukum menjadi panglima. Supremasi hukum, menjadi suatu penentu, apakah keadilan bisa terwjud dengan baik atau belum. Maka wajar, jika dalam literatur sejarah, kisah legendaris sering  mengisahkan supremacy of law sebagai simbol keberhasilan suatu pemerintahan. Ada contoh Nabi Sulaiman, dan Nabi Muhammad SAW. Di Jawa ada raja Kalingga yang memotong tangan putra mahkota karena mengambil kantong emas yang berada di pinggir jalan.

Namun bangsa Indonesia masih mencita-cita kan supremacy of law. Kerancuan sistem pemerintahan, di satu sisi menganut kedaulatan rakyat, di sisi lain juga menganut kedaulatan hukum, ternyata menimbulkan persoalan dalam mewujudkan hukum berjalan secara efektif.

Dalam ketatanegaraan, Sukarno seorang penganut sosialis juga, bertindak mengaburkan hukum saat dirinya menjadi presiden. Soeharto dengan Orde Baru, telah menjadikan MPR sebagai simbol hukum untuk melegitimasi pelanggaran hukum secara terstruktur.

Saat era reformasi, penegakan hukum telah menjadi sekala prioritas setiap penguasa. Namun, ternyata budaya turun temurun "sebagai wakil rakyat", telah mampu menggerus kekuatan hukum. Kedaulatan rakyat menjadi suatu kata yang ampuh untuk menunjukan setiap orang atas kekuasaan yang berada di tangannya.

Dan siapapun yang berkuasa, percikan "mujizat atas kekuatan kekuasaan" senantiasa selalu ada.
Hanya saja, ini terjadi pada partai penguasa. Apalagi momen politik saat ini sangat mungkin untuk menggoreng segala sesuatu menjadi lebih menarik. Tentu saja, hal ini akan kembali normal bersamaan redanya tensi politik di tanah air. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF