Saat Kemenpora dan KONI Kongkalingkong Dana Hibah
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 21 December 2018 09:30
Penulis
Watyutink. com - Sejumlah pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Nasional Indonesia (KONI) diduga melakukan korupsi dana hibah. Praktik culas tersebut terbongkar setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Selasa (18/12/2018) malam hingga Rabu (19/12/2018) dini hari. Dalam OTT tersebut, KPK menyita beberapa barang bukti: uang tunai Rp310 juta, buku tabungan dan kartu ATM berisi uang Rp100 juta, dan sebuah mobil Chevrolet Capita milik Eko Triyanto.  

Selain itu, lembaga antirasuah juga mengamankan uang senilai Rp7 miliar--uang pencairan dana hibah periode Desember 2018-- yang dibungkus plastik di kantor KONI. KPK masih menelusuri sejauhmana sebagian duit tersebut akan digunakan untuk memenuhi commitment fee senilai Rp,34 miliar.

Saat menggelar OTT, KPK mengamankan 12 orang. Tapi hanya lima orang ditetapkan sebagai tersangka: dua pejabat  KONI, dan tiga pejabat Kemenpora. Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendum KONI Jhonny E Awuy selaku pemberi suap. Sedangkan Deputi IV Kemenpora Mulyana, Adhi Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Kemenpora, dan Staf Kemenpora Eko Triyanto.

Suap tersebut terkait dana hibah senilai Rp17,9 miliar yang dialokasikan Kemenpora untuk KONI. Dari total dana tersebut, para tersangka bersepakat mengalokasikan commitment fee 19,13 persen atau Rp3,4 miliar. Bahkan KPK menduga kongkalingkong “uang terima kasih” itu dilakukan sebelum KONI mengajukan proposal dana hibah pada tahun anggaran 2018. Mengapa pengajuan dana hibah harus diawali kesepakatan uang “terima kasih”?

Lantas, perlukah evaluasi skema pemberian dana hibah kepada KONI? Sebab, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menduga pengajuan dan penyaluran dana hibah senilai Rp17,9 miliar itu hanya akal-akalan KONI dan Kemenpora yang tidak sesuai kebutuhan. Atas dasar ini, Saut meminta Kemenpora serius melakukan pembenahan agar dana hibah tidak dijadikan ajang bancakan.  

Sedari dulu, sudah banyak kalangan yang menganggap bahwa dana hibah kerap disalahgunakan, baik skema maupun pengelolaanya. Bahkan korupsi dana hibah sudah sering terjadi dengan modus yang beragam, entah yang digelontorkan pemerintah pusat (APBN) maupun di pemerintah daerah (APBD).

Dengan adanya kasus korupsi dana hibah yang tengah ditangani KPK, apakah selama ini pengelolaan dana hibah belum ada perbaikan? Sebab, rakyat perlu tahu sejauh mana keseriusan pemerintah tidak menyia-nyiakan duit rakyat melalui dana hibah.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center

Watyutink.com - Dana hibah, baik di APBN maupun di APBD, memang dilakukan lewat proposal. Lalu, ada proses verifikasi soal kewajaran anggaran yang diajukan. Tapi kalau tidak ada proses verifikasi, maka peluang korupsi dana hibah semakin besar. Karena verifikasi itu untuk melihat ada tidaknya mark up dalam pengajuan anggaran tersebut. Praktik suap tentu berkaitan dengan anggaran yang sudah mark up.

Mark up salah satu modus korupsi dana hibah. Modus lainnya, biasanya anggaran fiktif--penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan. Tapi sebetulnya modus ini juga bisa dipastikan sudah ada fee sebelum pencairan anggaran. Jadi, semua pihak akhirnya terdorong untuk korupsi penyalahgunaan anggaran karena biasanya sudah ada pemotongan dana diawal.

Satu sisi, lembaga-lembaga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) butuh dana. Tapi di sisi lain, tidak ada pengawasan yang ketat dari perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban anggaran. Pengendalian internal baik di kementerian maupun di daerah itu sangat minimalis.

Sekalipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah seringkali menemukan adanya penyalahgunaan dana hibah. Tapi hingga sekarang praktiknya masih terjadi. Itu cukup mengherankan. Padahal untuk dana hibah yang berasal dari APBD, misalnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah beberapa kali mengubah peraturan terkait dana bansos. Terkait penggunaan dana hibah yang berasal dari APBN juga ada pengaturannya yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

Sebetulnya, KONI sudah kongkalingkong dari awal untuk mendapatkan dana hibah senilai Rp17,9 miliar. Dugaan saya aktornya tidak hanya di pihak eksekutif (Kemenpora), tapi jangan-jangan suap itu juga ada yang sampai ke anggota DPR. Ketika dana hibah senilai Rp17,9 miliar sudah dialokasikan, maka para pihak yang menyetujui juga harus dicek.

Kita berharap KPK bisa memperluas pemeriksaanya tidak hanya pada eksekutif, tapi juga sejauh mana anggota legislatif turut serta menerima suap dana hibah itu. Karena bisa jadi semua aktor itu punya keterkaitan untuk meloloskan anggaran yang digelembungkan itu.

Mengingat dana hibah merupakan salah satu mata anggaran yang rawan dikorupsi dari dulu, maka pemerintah harus punya langkah-langkah yang strategis agar dana hibah baik yang dari APBN maupun APBD tidak lagi menjadi sumber yang potensial dikorupsi.

Setelah adanya kasus ini, saya kira pola-pola pengalokasian anggaran melalui skema dana hibah kepada KONI harus dihentikan oleh pemerintah. Mereka harus mulai memikirkan pola pendanaan KONI yang efektif dan akuntabel baik secara perencanaan maupun penggunaannya. Kalau pola hibah seperti ini dilakukan terus menerus, ya, mereka akan selalu memanfaatkan kelengahan baik auditor maupun aparat penegak hukum. Sehingga, praktik suap dana hibah akan terus langgeng.

Sekali lagi, saya kira Presiden atau Kementerian Keuangan perlu memikirkan skema pendanaan yang pas untuk KONI kedepan. Tidak lagi menggunakan skema hibah dan harus melalui skema lain. Sebab ketika dana hibah telah menjadi lahan korupsi, maka lahat itu harus ditutup. Kalau tidak, ya tetap akan menjadi lahan korupsi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Watyutink.com - Setelah terungkapnya kasus korupsi dana hibah yang dilakukan pejabat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Kementerian Pemudan dan Olahraga (Kemenpora), maka diskresi dalam pemberian dana hibah perlu diawasi secara ketat. Seharusnya prosesnya terbuka sehingga publik bisa ikut mengawasi sejak dini, yaitu mulai dari proses perencanaan, penganggaran, sampai pada penentuan siapa yang akan menerima dana hibah dan bagaimana dana itu akan dikelola.

Selama ini kan prosesnya masih tertutup. Publik tidak tahu apakah program yangg diajukan itu relevan dan mendesak. Apakah lembaga atau organisasi yang menerima itu layak, kredibel secara fungsi dan kapasitasnya.

Masih adanya risiko korupsi dalam sistem pemberian dana hibah ini potensial menjadi sumber dana politik bagi para politisi yang menduduki jabatan publik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF