SP3 Rizieq Memunculkan Pertanyaan
berita
Politika
Sumber Foto : merdeka.com (gie/watyutink.com) 07 May 2018 16:00
Penghentian kasus dugaan penodaan lambang negara dengan tersangka tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memunculkan tanda tanya. Penghentian kasus ini sudah terjadi sejak akhir Februari 2018 dan baru ramai sekarang ketika pengacara Rizieq, Sugito Atmo Pawiro, Jumat (4/5/2018) datang mengambil surat penghentian kasus atau SP3 di Bareskrim Polri.

Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan kasus Rizieq kurang cukup bukti untuk ditindaklanjuti. Alasan ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 109 Ayat 2 KUHAP. Pasal itu menyebutkan, alasan penghentian penyidikan diatur limitatif antara lain: tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana, dan penghentian demi hukum.

Namun, alasan polisi ini terdengar ganjil, bila merujuk apa yang disampaikan Irjen Anton Charliyan pada Mei 2017 lalu. Ia menjelaskan berkas tersangka Rizieq  sudah dikirim ke Kejaksaan tinggal menunggu P21 saja.

Pertanyaanya, mengapa berkas yang sudah dikirim ke Kejaksaan tinggal menunggu P21, tiba-tiba dibatalkan? Lalu, bagaimana jika si pelapor Sukmawati Soekarno Putri keberatan terhadap penghentian penyedikan? Akankah menjadi masalah hukum baru terhadap persoalan ini?

Di satu sisi, Sekretaris Jenderal GNPF Ulama Muhammad Al Khaththath mengklaim penghentian kasus ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Tim 11 Ulama Alumni 212 dengan Presiden Joko Widodo pada Minggu 22 April 2018. Pernyataan Al Khaththath menimbulkan spekulasi, apakah ada unsur politik dalam penghentian kasus ini?

Kasus dugaan penodaan Pancasila yang melibatkan Rizieq  bermula dari laporan Sukmawati Soekarnoputri. Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno itu menuding Rizieq melontarkan kata-kata yang tidak pantas terkait Pancasila. Rizieq dilaporkan dengan sangkaan Pasal 154 KUHP tentang Penodaan Lambang Negara dan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan aduannya diterima dalam lapiran bernomor LP/1077/X/2016/Bareskrim.

Menariknya, belakangan Sukmawati juga terjerat dalam kasus dugaan penodaan agama lantaran puisinya yang kontroversial berujung pada laporan polisi. Salah seorang pelapor, Denny Andrian Kusdayat. Laporan Denny tertuang dalam laporan polisi bernomor TBL/1782/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 April 2018. Perkara yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana penistaan agama dengan Pasal 156 A KUHP dan/atau Pasal 16 UU No 14 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pada titik ini muncul pertanyaan menggelitik, apakah penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan penodaan Pancasila yang melibatkan Rizieq Shihab ada “barter” dengan kasus Sukmawati?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR

Semua kemungkinan bisa saja terjadi dan menjadi penyebab peristiwa, tak terkecuali spekulasi sebagian orang dalam melihat penghentian pengusutan kasus Habib Rizieq Shihab yang dikenal dengan SP3. Tentu benar tidaknya spekulasi tersebut masih harus dibuktikan dengan melihat alasan-alasan yang menyertai kebijakannya.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Dalam SP3 kasus Habib Rizieq Shihab, apakah alasan-alasan penghentian penyidikan yang diatur secara limitatif sudah terpenuhi, seperti:

  1. Tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka. 
  2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
  3. Alasan demi hukum karena hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang disebabkan antara lain karena, tersangka meninggal dunia, nebis in idem atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Spekulasi orang akan adanya "barter kasus" terbantahkan selama ada di antara alasan-alasan dari penyidik Polri yang disampaikan karena hal tersebut di atas. Jika alasan itu ada, maka kita harus meyakini bahwa keluarnya SP3 Habib Rizieq Shihab adalah murni kebijakan hukum.

Sebaliknya jika keluarnya SP3 tersebut tidak berdasar pada salah satu alasan di atas, maka kemungkinan dugaan bahwa ada "barter kasus" bisa saja benar.

Rasanya sangat mustahil Polri mau mengorbankan trust masyarakat terhadap dirinya yang semakin besar. Jika hal ini terjadi, maka ini ancaman serius dalam penegakan hukum dan rapuhnya trust masyarakat. Tidak berlebihan untuk memberi penyidik Polri kartu merah sebagai punishment. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kasus-kasus apapun yang diterbikan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sah-sah saja, apalagi kasus yang bersifat bersifat politis, seperti, kriminalisasi ulama, makar dan lain sebagainya.

Secara yuridis SP3 hanya dapat dikeluarkan karena dipenuhinya syarat: perbuatan yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata atu kurangnya atau tidak ada bukti-bukti yang disangkakan.

Tetapi sebuah perkara itu bisa dihentikan selain demi kepentingan hukum, juga dapat dilakukan demi kepentingan umum. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung dengan pertimbangan jika sebuah perkara itu disidangkan akan mengganggu kepentingan umun, ini lazimnya disebut deponering.

Tetapi juga sangat dimungkinkan karena perubahan arah politik sebuah perkara yang dibelakangnya penuh nuansa politik, bisa juga dihentikan pada tingkat penyidikan di kepolisian. Namun, secara hukum menggantung, contoh soal makar dan lain sebagainya.

Inilah pelajaran berharga, janganlah hukum atau tepatnya penegakan hukum dijadikan alat politik untuk menyudutkan lawan lawan politik.

Demikian juga janganlah para aparat penegak hukum menggunakan kasus-kasus yang bernuansa politik sebagai penunjang kariernya. Sangat merugikan rakyat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Bahwasanya setiap negara yang maju pasti salah satunya ada kekuatan hukumnya berjalan dengan adil dan bijaksana, karena hukum berjalan tidaklah buta. Setiap warga negara yang bersalah, maka hukum harus hadir dengan penegakannya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum harus bersih dari kepentingan unsur-unsur politik agar tujuan penegakkan hukum tersebut berjalan dengan adil dan bijaksana.

Kasus Rizieq Shihab tendensius dengan kepentingan unsur-unsur politik, dimana pemerintah dalam konteks politik yaitu kekuasaan beserta perangkat hukumnya merespons kasus tersebut masih terjebak kebutuhan politik, walaupun unsur tersebut bisa dijadikan pertimbangan mengingat kasus tersebut mempengaruhi stabilitas keamanan dan pertahanan nasional.

Pertanyaannya, apakah kasus Rizieq Shihab masuk dalam katagori tersebut? Hal itu pula harus ada penjelasan yang rinci dan tegas dari pihak kepolisian dan pula kejaksaan sebagai lembaga hukum negara ke publik agar bukan saja institusi hukum tetapi sistem hukum tidaklah rusak bahkan hancur akibat adanya kepentingan unsur-unsur politik .

Dari dimensi yang berbeda, kasus Rizieq Shihab merupakan dinamika dan dialektika yang harus di pahami oleh segenap stakeholders negara dalam memberikan proses pendidikan politik yang berharga dalam perumusan pelaksanaan PANCASILA, karena perumusan PANCASILA sudan selesai tinggal bagaimana pelaksanaan PANCASILA ini berjalan sesuai yang diharapkan oleh pendiri bangsa dan negara ini dengan perkembangan dan tantangan kemajuan zaman yang tidaklah bisa terhindarkan.

PANCASILA dirumuskan sebagai pondasi bangsa dan negara ini, bukan berarti pemahaman dan pelaksanaannya sangat dogmatis sebagaimana yang pernah di lakukan di Era Orde Baru. Kita harus belajar secara komprehensif dari kegagalan pemahaman dan pelaksanaan pancasila dari era- era sebelumnya yang membuat kita tidaklah merdeka, walaupun batas-batas kemerdekaan ada kemerdekaan orang lain yang tetap harus dijaga dan dihormati.

Oleh sebab itu, negara lewat pemerintah dalam arti luas (politik) yaitu kekuasaan harus mampu menjaga dinamika dan dialektika tersebut agar para stakeholders termasuk elite politik dan masyarakat bisa terselesaikan dengan tuntas, dalam hal ini bukan pancasila karena itu sudah selesai melainkan pelaksanaan PANCASILA di tengah-tengah banyaknya perbedaan. Dan jangan biarkan dengan perbedaan tersebut dinamika dan dialektika ini terhenti demi kekuasaan semata serta jangan pula sekelompok orang merusak dinamika dan dialektika yang sedang di jalankan sebagai proses membangun peradaban yang lebih besar.

Di satu sisi, hukum tetaplah berjalan dalam menegakkan keadilan yang bijaksana. Maka berangkat dari hal tersebut, negara harus mampu menjamin hal tersebut lewat pemerintah beserta perangkat hukumnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ahli Hukum Tata Negara/ Founder Law Firm Sidin Constitution A. Irmanputra Sidin & Associates

Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasar tidak cukup bukti oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, untuk kasus dugaan penghinaan Pancasila yang diduga dilakukan oleh Habib Rizieq Shibab (HRS) sesungguhnya adalah langkah konstitusional yang tepat.

Dalam perspektif konstitusional, SP3 merupakan instrumen pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas hak kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) bagi seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, karena disebabkan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (4) KUHAP).

Selain itu, instrumen SP3 juga merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia yang harus diperlakukan secara layak yang basisnya berasal dari prinsip demokrasi (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Oleh karena status tersangka yang sudah terlanjur terstigma negatif dapat menjatuhkan martabat siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka meskipun belum tentu bersalah.

Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab [vide Pembukaan UUD 1945].

Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945). Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu, “lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”. (PUTUSAN MK Nomor 21/PUU-XII/2014 )

Dalam konteks kasus HRS, menunjukkan bahwa Negara, Kepolisian sedang bekerja untuk memastikan adanya pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas hak kepastian hukum yang adil serta penghormatan terhadap martabat warga negara.

Pada bagian yang lain, status tersangka HRS yang dianulir melalui SP3 merupakan bentuk kecermatan dari Kepolisian yang  menangkap maksud HRS menggunakan diksi-diksi familiar. Bagaimanapun dalam dunia komunikasi penyampaian ide gagasan pikiran, hal yang biasa menggunakan diksi yang familiar sehingga mudah dipahami oleh  pendengar. Sehingga tidak semua pilihan diksi familiar itu, kemudian serta merta bisa dikriminalkan, karena negara sudah dibatasi oleh konstitusi itu sendiri, karenanya memang wajib dihentikan .

Dengan demikian, kepolisian sudah bertindak profesional dan konstitusional atas keluarnya kebijakan penghentian penyidikan tersebut. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM

Sejak awal kasus Habib Rizieq Shihab ini sudah menjadi kontroversi. Bagaimana mungkin di negara yang menganut sistem demokrasi kemudian memperkarakan secara hukum terhadap sebuah hasil karya intelektual yang disampaikan di forum resmi akademik. Disertasi merupakan hasil karya intelektual yang harus dihormati dan dihargai. Jika ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan disertasi tersebut maka sebaiknya dibuat disertasi juga yang berisi bantahan dengan bukti dan argumentasi yang lebih kuat. Bukan kemudian melaporkannya ke kepolisian sebagai tindak pidana. Miris jika kemudian karya intelektual dibendung dan dimatikan dengan cara-cara yang tidak intelek.

Habib Rizieq Shihab, seorang ulama dan pimpinan tertinggi FPI seringkali memberikan kritik dan pandangannya terhadap pemerintah. Bukan saja di era Jokowi, namun juga di era SBY. Kritik adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Sepanjang kritik yang dilakukan itu sesuai dengan prasyarat UU, maka pemerintah dan siapapun harus menghargai dan melindungi hak tersebut. Ketidaksetujuan dapat disampaikan pula dengan cara-cara yang demokratis, membuka wawasan berpikir dan tidak mendoktrin. Kritik dan argumentasi harus dijawab dengan argumentasi pula. Kritik adalah wilayah politik. Maka perbedaan pandangan politik selayaknya diselesaikan secara politik.

Saat hukum dan perangkatnya kemudian dipaksa masuk dan digunakan oleh kekuasaan untuk memberangus kritik dan orang-orang atau kelompok orang yang berbeda pandangan dengan pemerintah, maka hancurlah tatanan demokrasi yang telah dibangun sejak Indonesia merdeka. Bahkan dampaknya, bisa memasuki ruang ruang publik. Konflik horisontal pun menjadi keniscayaan yang bisa terjadi.

Di era demokrasi hendak aturan-aturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kemanusian segera dihilangkan dan memberi kesempatan kepada seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan membina integrasi bangsa agar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dapat diwujudkan dalam realitas bukan slogan semata. Masyarakat sejahtera yang berkeadilan sosial menjadi tanggung jawab setiap pemerintahan yang telah dipilih melalui pemilu dan pilpres. Maka menjalankannya adalah menjadi kewajiban konstitusional pemerintah terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Pada tataran teknis, ada baiknya Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya semakin sering dan terbuka melakukan komunikasi politik terhadap seluruh komponen bangsa. Tanggapi kritik sebagai wacana membangun bangsa. Bukankah republik ini milik semua? Bukankah setiap warga negara berhak dan bertanggung jawab akan masa depan bangsa dan negara ini? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)

Di era masyarakat yang demokratis dan modern, penghinaan terhadap suatu hal yang sifatnya konsepsi, subjektif, dan di-enforce berdasarkan tendensi kelompok-kelompok tertentu sudah tidak relevan lagi diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Hal itu sesuai dengan Laporan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. Laporan tersebut menyatakan bahwa Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia melindungi individu dan kelompok orang--bukan suatu hal yang abstrak atau institusi--dalam memberikan kritik dan komentar.

Jadi, hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif dan abstrak. Pula tidak boleh menjerat seseorang yang mengkritik negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Banyak energi bangsa ini terkuras akibat celaan, makian, cemohan serta berbagai bentuk agitasi yang menyebabkan bangsa Indonesia terjerumus ke arah perpecahan. Bagaimana pun juga sosok Habib Rizieq sangat dihormati oleh sebagian umat islam. Dia merupakan representasi ulama yang masih setia dan konsisten memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar di negeri ini.

Oleh sebab itu, penghentian (SP3) kasus dugaan penodaan lambang negara Rizieq Shihab merupakan tindakan yang rasional dan tidak ada kaitannya dengan barter kasus Sukmawati. Ini jelas ada konsensus dan langkah cerdas yang dilakukan oleh pemerintah dengan para tokoh-tokoh agama yang diwakili oleh ulama alumni 212. SP3 merupakan usaha besar yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam kelompok tertentu yang memanfaatkan kelompok ulama khususnya alumni 212 untuk mencapai kepentingan politik yang pragmatis.

Sebelumnya timbul kesan di masyarakat bahwa pemerintah di bawah pimpinan Jokowi tidak bersahabat dengan ulama dan cenderung anti ulama, khususnya ulama yang tergabung dalam aliansi 212. Semenjak kasus Ahok bergulir, dikotomi ulama 212 dengan ulama non 212 sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyudutkan pemerintah Jokowi menjelang Pilpres 2019. Padahal masih banyak ulama aliansi 212 yang masih rasional dan konsisten tidak menginginkan ulama dijadikan alat politik dan kuda tunggangan kelompok tertentu. Mengenai pilihan dalam Pilpres 2019, seharusnya peran ulama adalah memberikan pelajaran politik kepada warga negara bahwa dalam menentukan pilihan diserahkan sepenuhnya kepada pemilih tanpa ada paksaan dari siapa dan golongan manapun.

Dengan demikian, SP3 Rizieq paling tidak salah satu instrumen untuk meredam gejolak politik di tahun politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Mudah-mudahan gonjang ganjing politik di beberapa hari terakhir semakin mereda, sehingga pemerintah bisa fokus kerja dan bisa menyelesaikan beberapa program yang belum sempat selesai. Apalagi menjelang bulan suci ramadan dan mudik 2018 yang memerlukan perhatian pemerintah, agar umat yang menjalankan ibadah puasa lebih tenang dan tidak direpotkan dengan kenaikan harga sebagaima yang terjadi sebelumnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pidana FH UII dan Kabid Etika & Hukum UII

Hukum pidana merupakan hukum yang paling keras karena bisa berujung nestapa. Sehingga penggunaannya selalu diupayakan pada kesempatan terakhir setelah semua upaya lain ditempuh, baik dengan perangkat kebijakan maupun hukum. Namun tidak jarang hukum pidana menjadi alat politik guna mengintimidasi lawan kepentingan, dan seringkali berhasil. Lihat saja kasus Pilkada DKI Jakarta, kasus Abrahan Samad, dan lain-lain. Hukum pidana tampak hanya menjadi alat. Tujuan utama penegakan hukum pidana yaitu menghadirkan keadilan menjadi terabaikan.

Begitu juga tampaknya dalam kasus Habib Rizieq Shihab, penuh dengan balutan “kepentingan”. Langkah lanjut kasus ini pasca keluarnya SP3 akan membuktikan, paling tidak akan mengindikasikan tesis ini. Keputusan SP3 yang dikeluarkan oleh pihak penyidik dengan alasan tidak cukup bukti, hanya bisa dibuka kembali dengan upaya Praperadilan dari pihak yang merasa dirugikan, yaitu pihak pelapor: Sukmawati. Jika tidak ada respon apapun, jangan salahkan jika kemudian ada asumsi yang berkembang bahwa ada "barter".

Jika hukum pidana dilihat secara objektif dalam kacamata hukum, maka dalam kasus SP3 Habib Rizieq tidak ada yang perlu dipertanyatakan. Karena hal tersebut merupakan sebuah dinamika yang lazim dalam proses pengungkapan sebuah peristiwa. Adakalanya alat bukti cukup sehingga cepat P21, adakalanya rumit menemukan alat bukti, dan alat bukti tidak mungkin ditemukan, sehingga terpaksa di-SP3-kan. Atau memang peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana yang perlu penanganan lanjut.

Pada akhirnya, hukum itu mestinya mengusung penegakan nilai keadilan, bukan sekedar penegakan hukum itu sendiri, apalagi hanya pemenuhan kepentingan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi