Rp200 Juta untuk Para Pemburu Koruptor, Efektifkah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 12 October 2018 13:00
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2018 tentang Tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru saja diterbitkan menuai reaksi publik. Pasalnya salah satu isinya, bila si pelapor terbukti membongkar pratik korupsi apalagi bisa berujung hingga tangkap tangan, maka bisa diganjar penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp200 juta.

Terkait hal ini, Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Rahardjo tak sependapat dengan aturan itu. Menurutnya, pemerintah tidak usah repot mengeluarkan PP aturan pemberian hadiah itu, karena KPK telah memiliki aturan pemberian hadiah sendiri. Selain itu, Agus juga menjelaskan dalam aturan KPK masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi sudah diberikan hadiah sebesar satu persen dari dana yang dikembalikan oleh terdakwa kasus korupsi yang dilaporkan.

Atas kometar Ketua KPK tersebut tak salah bila publik bertanya-tanya, mengapa pemerintah mesti susah payah mendorong disahkan PP tersebut? Bukankah KPK telah memiliki aturan terkait hal ini? Atau jangan-jangan kebijakan ini hanya “upaya pencitraan” jelang Pilpres 2019?

Dengan disahkan PP nomor 43 tahun 2018, maka aturan itu menggantikan PP nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun yang menjadi tanya selanjutnya, seberapa efektif PP ini dalam menggaet masyarakat untuk melapor kasus korupsi? Lantas, bagaimana dengan keuang negara?

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah angkat bicara. Ia menilai sejatinya hadiah tak hanya diberikan bagi pelapor korupsi saja. Menurut Fahri, kasus-kasus pidana lainnya juga harus mendapatkan hadiah serupa. Dia juga menjelaskan, saat ini ada kesalahan cara berpikir yang dilakukan pemerintah. Bahkan menurut Fahri, metode yang dibuat pemerintah agar masyarakat bisa saling lapor dinilai tak akan menyelesaikan masalah. Nah loh, apa iya memberikan hadiah bagi pelapor adalah pola pikir yang sesat?

Di satu sisi bila kita menelisik rilis yang disampaikan Transparency Internasional tentang indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia tahun 2017, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Dari keterangan tersebut, sebagai warga bangsa Indonesia kita wajib prihatin karena persepsi publik tentang tindak pidana korupsi masih negative.

Oleh karenanya, setidaknya usaha pemerintah memberikan hadiah bagi pelapor adanya dugaan tindak pidana korupsi melalui penerbitan PP nomor 43 tahun 2018 patut diapresiasi. Tetapi bila menyimak syarat dan ketentuannya memuncul pertanyaan menggelitik, mengapa pihak yang diberi tugas menyeleksi “calon penerima” penghargaan itu adalah penegak hukum (Polri dan Kejaksaan)? Sementara, persepsi publik kepada dua lembaga penegak hukum di Indonesia itu relative rendah untuk kasus korupsi. Apalagi dalam masa kampanye Pemilu 2019, sangat mungkin publik akan mempertanyakan motiviasinya. Siapkah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Apa pun motifnya, diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi patut diapresiasi. Pertama, komitmen pemberantasan korupsi harus selalu menjadi komitmen bersama pemerintah dan masyarakat. Setidaknya dengan diterbitkannya PP tersebut akan menjadi "wake-up call" yang membangunkan kesadaran anti korupsi yang seringkali terlelap.

Kedua, meskipun bukan ide yang sama sekali baru, tetapi PP tersebut menawarkan cara yang berbeda dengan cara yang ditempuh KPK. Dengan menawarkan imbalan dengan menyebutkan angka Rp200 juta sangat "eye catching" meskipun merupakan angka maksimum. Hal ini lebih menarik jika dibandingkan dengan yang ditawarkan KPK dengan menggunakan formula persentase.

Ketiga, gema sosialisasinya lebih terasa jika dibandingkan dengan Peraturan KPK yang terkesan eksklusif. Peraturan KPK yang seakan-akan bekerja di ruang sunyi, maka PP lebih populis. Atau setidaknya PP ini akan melengkapi Peraturan KPK dalam sosialisasinya, sehingga lebih dirasakan keberadaannya oleh masyarakat luas.

Selanjutnya, para ahli sering menunjukkan apatisme dengan menyatakan bahwa segala macam cara dan teori sudah dikeluarkan dari gudang untuk memberantas korupsi di tanah air. Anggap saja PP ini sebuah cara atau teori lain dari gudang lain yang menerbitkan harapan baru untuk dapat efektif memberantas korupsi. Jalankan saja, harapan itu hanya menghasilkan dua kemungkinan: berhasil atau gagal! Tetapi kalau tidak, hanya satu kemungkinan: gagal!

Akhirnya, kalaupun ada yang harus dikritik atau patut disesalkan bukan motif politis pencitraannya atau efektivitasnya, tetapi "Panitya Seleksi"-nya, sangat tidak layak saat ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Sering kali yang arif belum tentu bijaksana. Mengeluarkan PP nomor 43 tahun.2018 contohnya akan menambah pekerjaan dilapangkan semakin rumit diantara penegakan hukum dan rasa keadilan. Khawatirnya akan berlaku seperti dalam pepatah "gajah di pelupuk mata tidak terlihat sedangkan semut di seberang lautan tampak jelas".

Melihat perkembangan korupsi yang seolah-olah tidak ada habisnya, mati satu tumbuh seribu tentunya akan membuat bertambahnya pengeluaran negara untuk membayar imbalan yang tentunya akan membengkak, walaupun niat baik semula agar cepat membasmi korupsi. Tapi kesimpulan sementara yang sederhana dapat dilihat sebenarnya ada tiga hal.

Pertama, dengan segala-galanya nanti harus ada imbalan, berarti quo vadis gerakan revolusi mental kita? Teringat dua contoh besar di dunia. Pertama di Amerika Serikat, zaman masih awal abad 19-an, dimana Sherif sebuah daerah yang kewalahan menghadapi bandit-bandit terpaksa harus menyewa jago tembak alias gunfighter mengamankan kotanya. Dan contoh lain di Jepang pada abad yang sama dalam film Akira Kurosawa "the seven samurai" yang disewa untuk mengamankan perampok di desa.

Dari dua contoh ini ternyata bisa dilihat kita berarti mudur ke abad 19, sementara dua bangsa itu sudah menggantinya dengan kepastian hukum dan keamanan dari sekedar menyewa atau membayar seseorang menangkap penjahat.

Kedua, berkaitan dengan yang pertama adalah dengan keluarnya PP tersebut seolah-olah kita lemah dengan ideologi atau kurang ideologis keputusan untuk membayar seseorang untuk sebuah kebenaran. Apalagi kalau yang ditangkap koruptor kelas teri bukan gajah, padahal gajah di depan mata sebesar itu mustinya tampak lebih terang. Ini akan membuat konflik horizontal di daerahnya, dan rasa tidak adil kenapa yang besar tidak mendapat hukuman terlebih dahulu. Toh, karena koruptor kecil bisa ditangkap tangan lebih cepat karena memang kurang modal untuk menghilangkan jejak.

Dan yang ketiga, tentunya jadi lebih terlihat memalukan dari sudut keamanan. Kita semakin tidak mampu pada poin pertama dan kedua, yaitu penegakan hukum dan ideologis. Lalu akan terlihat tidak dapat menjamin  keamanan nasional dikemudian hari, padahal kita menganggarkan untuk keamanan sedemikian tinggi tetapi security approach kita tidak tepat sasaran. Kita baru saja meramaikan setiap 30 September 65 mampu menumpas PKI dan komunis sampai ke lubang semut, tetapi menangkap koruptor dan gembong narkoba tidak sanggup sampai tuntas dengan ideologi dan hukum.

Semustinya kan militia anti korupsi menjadi relawan anti korupsi, yang non bayaran yang menjadi Pelopor buatan sekedar Pelapor. Sebagai bangsa yang besar sudah bukan ditentukan dengan bayaran semata-mata seperti sang samurai dan gun fighter abad lampau, ataupun preman bayaran. Kita harus lebih beradab dengan Pancasila sebagai pelopor hukum dan keadilan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Saya justru berfikir apakah masih perlu insentif untuk menjaring koruptor di negeri ini? Nyatanya dengan ataupun tanpa insentif KPK telah kebanjiran laporan sehingga membuat KPK kewalahan dan harus pilih kasus mana yang harus didahulukan.

Oleh sebab itu, menurut saya yang terpenting justru meningkatkan kemampuan KPK untuk mengusut kasus korupsi dengan membangun manpower yang andal dan bisa dipercaya kejujuran maupun profesionalismenya, sehingga dapat meyakinkan masyarakat akan hari depan negara yang bersih dari korupsi.

Penerbitan peraturan ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, bukan semata-mata karena tiadanya atau kebutuhan akan peraturan baru. Mengingat  kepastian hukum itu diperlukan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian atau kejelasan tindak lanjut pengusutan, pemeriksaan kasus yang dilaporkan.

Selama ini ada kesan banyak laporan kasus korupsi yang hilang di tengah jalan dan tidak jelas pengusutannya. Sementara itu keamanan si pelapor bisa terancam sewaktu-waktu. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Persepsi itu lazimnya dua hal, yakni pesimis dan optimis. Tidak ada yang salah, tergantung pendekatan atau perspektif yang digunakan. Saya sendiri melihatnya secara realistis. Bila dikatakan pencitraan bisa juga. Disebut serius boleh juga. Untuk itu marilah kita telaah secara seksama.

Korupsi sebagaimana fakta empiriknya sudah menjadi penyakit kronis yang menggrogoti negara ini. Meminjam Hatta, sudah membudaya. Apakah koruptor akan menjadi budayawan? Tentu kita tolak. Hanya seperti apa penolakannya? Sudah terbukti banyak kebijakan yang ditempuh, termasuk gencar gemerlapnya KPK menângkapi para koruptor. Apa hasilnya? Kita akui banyak kemajuan.

Namun setelah ditelaah lebih seksama ternyata masih banyak juga kekurangannya. Belum ada kelihatannya titik-titik cerah akan berkurang penyakit itu. Masih dibutuhkan terapi-terapi baru yang kreatif dan inovatif dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah pemberian uang bagi pelapor.

Hipotesis saya akan banyak nanti yang melapor. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Peraturan Pemerintah (PP) ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena sejak lama pasal 41 UU No.33/ 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mengenai peranserta masyarakat dimana masyarakat juga mempunyai tanggung jawab yang sama dengan penegak hukum.

Penghargaan berupa uang max Rp200 juta harus diapresiasi sebagai upaya meminimalisir terjadinya korupsi terutama di pemerintahan. Namun, yang harus diwaspadai adalah kolaborasi oknum penegak hakim dengan masyarakat yang memanfaatkan peluang ini untuk keuntungan pribadi.

Partisipasi masyarakat bukan keharusan tapi hak yang bisa digunakan bisa juga tidak, tergantung orangnya. Kalau keharusan nanti ada sanksinya. Kewajiban dalam arti kewajiban sosial warga negara yang mengetahui ada korupsi merangsang tumbuhnya wissel blower dan kegairahan partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi

Seperti kita ketahui, dimana ada kekuasaan disitu ada korupsi. Jadi korupsi tidak pernah akan habis, yang bisa hanya diminimalisir, kecuali negaranya sudah makmur menjamin kesekahteraan hidup masyarakatnya. Karena itu, sesuatu yang tidak bijaksana walapun niatnya baik bisa juga menimbulkan prasangka. Semoga saja penerbitan PP ini bukan sebagai alat untuk momentum pilpres. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Semangat dari PP 43/2018 tersebut sekurangnya dapat dibaca pada tiga hal. Pertama, PP tersebut adalah perubahan untuk memperkuat apa yang sudah diatur pada PP sebelumnya, jadi ini adalah PP penyempurnaan dari PP sebelumnya.

Kedua, Korupsi sebagai extraordinary crime sudah menyisir hampir seluruh sektor kehidupan. Korupsi bisa melumpuhkan sistem birokrasi pemerintahan, bisa juga melemahkan pertumbuhan ekonomi dan merusak sendi-sendi kehidupan lainnya. Karena itu Pemerintah ingin memperkuat kinerja lembaga hukum yang ada dalam hal pemberantasan korupsi.

Ketiga, adanya stimulus penghargaan yang jumlahnya eksplisit sangat mungkin akan lebih merangsang peran serta aktif masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun demikian azas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam law enforcement harus tetap dijunjung tinggi, kita harus menghindari kemungkinan terjadinya trial by the press. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Antropolog Agama Spesialisasi Tema Islam/ Muslim di Mexico dan Amerika Latin

Apresiasi terhadap withle blower dan pelapor kasus korupsi menurut saya baik dan lumrah adanya. Namun, yang berat menurut saya adalah jaminan keamanan si pelapor kasus korupsi tersebut. Hal ini berdasarkan pengalaman saya pribadi pernah menjadi pelapor kasus korupsi di KBRI Mexico pada tahun 2012, dan kasus kejadian tahun 2011.

Kasus yang saya laporkan sempat menjadi headline di beberapa media cetak dan elektronik tahun 2014. Saya merasakan sendiri teror, gangguan dan yang paling membuat saya down adalah pem-blacklist-an diri saya. KBRI kemudian mengirim nota diplomatik ke negara sahabat, agar kedutaan negara sahabat berhati-hati dengan diri saya. Seperti tahun 2016, oknum diplomat KBRI menelpon klien saya di Jakarta, agar klien saya di Jakarta tidak menggunakan jasa saya, ataupun Emissary KBRI menyuruh salah satu tokoh masyakarat di Meksiko (dengan janji mendapat sesuatu) untuk pergi ke kantor dimana saya bekerja dan berbicara dengan atasan/CEO kantor saya menjelek-jelekkan diri saya. Ini kasus-kasus yang saya tahu secara pasti, karena klien klien saya yang melaporkan ke saya, atau saya mendapat bocoran kopi nota diplomatik dari pegawai di dalam KBRI.

Apresiasi renumerasi  bagus dan awal yang bagus, tapi ini bukan jaminan. Kasus korupsi yang saya laporkan hanya di kisaran 300-400 juta rupiah dan saya  mendapat perlakuan seperti ini (tidak dapat diproses oleh KPK karena kerugian negara kurang dari Rp1 milyar ). Saya membayangkan kasus korupsi yang bermiliar bahkan bertriliun, seperti apakah resiko yang dialami pelapor/ pengusut/penyidik (ingat kasus Novel Baswedan) .

Menurut saya jaminan keamanan adalah yang terpenting, dan jaminan ini harus diberikan sejak kasusnya dilaporkan, tanpa harus menunggu terbukti atau tidak. Kasus yang saya laporkan sejak 2012 sampai saat ini belum jelas keberadaannya, walau bukti-bukti yang saya sertakan sangat jelas, Dan menurut saya memang dianggap hangus/hilang. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Hal yang paling harus diwaspadai dalam pemberantasan korupsi adalah serangan balik para koruptor. Serangan ini bisa dilakukan pada tingkat legislatif dengan mengubah undang-undang atau langsung ke pengadilan.

Di tingkat lecislatif, salah satu yang sekarang sedang digodok DPR adalah RUU Penyadapan. Bila RUU ini menjadi UU,  semua penyadapan oleh KPK harus seizin Pengadilan Tinggi. Maka, kemungkinan terbuka lebih lebar bagi  koruptor buruan KPK untuk tahu persis apakah sedang disadap atau tidak.

Cara lain adalah menggugat balik dan mengirim pelapor ke penjara. Sejumlah kasus sudah membuktikan hal ini,  sehingga  imbalan Rp200 juta dari pemerintah bisa menjadi tak berarti bagi pelapor karena bisa masuk penjara bertahun-tahun plus kehilangan pekerjaan.

Kini dua akademisi dari IPB,  Prof DR Bambang Hero Saharjo dan DR Basuki Wasis sedang menghadapi gugatan dari koruptor. Kalau kalah, kedua ilmuwan bisa masuk penjara dan membayar denda ratusan miliar rupiah karena membuat laporan sesuai kaidah ilmiah.

Penggugat Basuki Wasis adalah Nur Alam, mantan gubernur Sultra yang telah divonis penjara 15 tahun oleh pengadilan banding. Wasis adalah saksi ahli yang membuat laporan bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp2,7 triliun karena penambangan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.

Penggugat  Bambang Hero Saharjo adalah  PT Jatim Jaya Perkasa, yang telah terbukti melamukan pembakaran hutan di Rokan Hilir, Riau, ke Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Perusahaan ini menuntut agar Bambang Hero membayar gati rugi sebesar Rp510 miliar .

Ada pula kasus Agus Condro, anggota DPR yang pada 2011 divonis satu tahun tiga bulan setelah membongkar suap 24 miliar rupiah dalam dalam pemilihan  Deputi Senior Gubernur Bank yang dumenangkan oleh Miranda Swaray Goeltom.

Lain lagi dengan kasus Vicentius Amin Sutanto,  yang membongkar penggelapan pajak grup Asian Agri bernilai Rp1,26 triliun.  Dia bahkan sempat divonis 11 tahun sebelum diringankan menjadi dua tahun oleh MA.

Nah, kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa para pelapor lebih membutuhkan membutuhkan perlindungan hukum ketimbang uang Rp200 juta. Sekarang tinggal pemerintah dan DPR, mau serius atau tidak melindungi para pelapor korupsi dan kejahatan lainnya. Kalau tidak, imbalan Rp200 juta bagi pelapor bisa dilihat sebagai sekadar janji politis. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Ketua Badan Bantuan Hukum PA GMNI

Pemberian hadiah/insentif untuk pelapor TP korupsi baik-baik saja, mengingat tapi korupsi merupakan perbuatan tertutup, disamping tidak semua orang bisa mengetahui adanya TP korupsi, juga dibutuhkan  keberanian bagi pelapor mengingat risiko yang tidak kecil.

Bila melihat pola TP korupsi yang selama ini terjadi setidaknya ada 2 pola yang banyak diproses hukum yaitu penyimpangan penggunaan uang negara dan gratifikasi terhadap pejabat negara.

Untuk pembuktian adanya penyimpangan penggunaan keuangan negara tentu tidak mudah, harus dibutuhkan audit investigatif yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga pengawas internal, atau berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atau BPKP. Hasil pemeriksaan inilah yang menjadi dasar bagi penyidik untuk mencari dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut. Untuk kasus seperti ini tentu peran publik hanya sebatas melaporkan jika melihat adanya gejala-gejala penyimpangannya saja, sulit untuk mendapat bukti lengkap karena  tidak semua orang bisa dan mampu mengakses informasi dan memeriksa  penggunaan atau transaksi keuangan negara suatu instansi secara lengkap, kecuali penyidik.

Sedangkan untuk TP korupsi  pemberian gratifikasi kepejabat negara juga tidak mudah. Kalaupun seseorang mengetahuinya adanya rencana pemberian gratifikasi tidak mudah juga membuktikannya secara hukum. Mungkin yang dapat dilakukan hanya menginformasikan kepada penegak hukum (KPK ) tentang rencana gratifikasi tersebut, apakah informasi itu ditindaklanjuti atau tidak,  hanya pelapor yang tahu.

Sebagaimana diketahui, hampir dalam semua kasus TP  gratifikasi,  bukti utama KPK dapat mengungkapnya adalah berdasarkan rangkaian  percakapan pelaku dari hasil sadapan telepon yang dilakukan  sebelum tindakan gratifikasi terjadi, yang kemudian dikenal dengsn OTT.

Dari 2 pola TP korupsi  di atas rasanya agak sulit bagi masyarakat umum untuk  mendapatkan hadiah/ insentif jika laporan yang disampaikan  harus dilengkapi dengsn alat bukti yang memenuhi syarat pembuktian dalam persidangan.

Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai memberikan insentif/hadiah atas partisipasi  publik tentu perlu juga dikaji motif dan tujuan para pelapor TP korupsi yang saat ini diterima oleh penegak hukum (polisi, jaksa dan KPK), apakah murni bertujuan ingin berpartisipasi dlm upaya pemberantasan korupsi atau  untuk mendapatkan hadiah dari pemerintah. Meskipun KPK sudah menyediakan hadiah/insentif namun belum pernah terdengar ada pelapor yang bertujuan seperti itu.

Di samping tujuan normatif diatas, ternyata disinyalir banyak laporan TP korupsi yang masuk ke KPK justru sarat dengan tujuan politis atau persaingan kelompok ekonomi yang menjadikan laporan korupsi sebagai alat kepentingan, jika hal ini benar tentu kebijakan pemberian hadiah menjadi makin tidak relevan. Wallahualam. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi