Romy Terjaring KPK, Politisi Korupsi Menjamur di Tahun Politik?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 16 March 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Muhammad Romahurmuziy terjerat kasus korupsi. Operasi tangkap tangan KPK berhasil menjaring Romy, begitu ia biasa disapa, beserta lima orang lainnya di Surabaya, Jum’at (15/3/2019). Mereka ditangkap basah karena diduga tengah melakukan transaksi suap di sekitaran Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur.

Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Romy kini menyandang status tersangka. Ia diduga menerima suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Kemenag. KPK mensinyalir transaksi tersebut bukan yang pertama kali. Dengan kata lain, Romy sudah beberapa kali menerima suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Kemenag. Sejauh mana duit suap ini demi kepentingan modal politik Pemilu 2019?

Lalu, apakah kasus ini bukti korupsi politik menggurita di Pemilu 2019? Semua kalangan menyadari biaya politik amat mahal. Para peserta pemilu tentu harus mencari cara agar biaya politik bisa terpenuhi. Tak ayal, konon jalan korupsi pun acap kali ditempuh demi logistik pemilu.

Yang membuat miris sebenarnya, praktik korupsi yang melibatkan pucuk pimpinan partai. Sejak 2013, Romy adalah ketum partai ke-5 yang harus berusuan dengan KPK. Tertangkapnya Romy ini boleh jadi memunculkan asumsi publik bahwa, jika pemimpin partai saja masih berkompromi dengan korupsi, apalagi para pengurus di bawahnya.

Bahkan Romy bukanlah satu-satunya Ketum PPP yang harus berurusan dengan KPK. Suryadharma Ali (SDA), Ketum PPP sebelum Romy, juga harus menjadi pesakitan lantaran terbukti melakukan korupsi dana haji tahun 2010-2013. Selain itu, SDA terbukti menyelewengkan dana operasional menteri sebesar Rp1,8 miliar.

Seperti diketahui, SDA ditetapkan sebagai tersangka, Mei 2014. Di pengadilan tingkat pertama pada Januari 2016, ia divonis 6 tahun penjara, yang kemudian diperberat menjadi 10 tahun penjara pada pengadilan tingkat banding. Apa iya kasus yang menimpa SDA tidak menjadi pembelajaran bagi Romy?

Tertangkapnya Romy tentu jadi pukulan telak bagi PPP. Masalah partai berlambang kabah ini datang silih berganti. Usai SDA terjeras kasus korupsi, PPP harus dirundung dualisme kepengurusan yang tidak berkesudahan. Kini, ketua umumnya lagi-lagi harus berurusan dengan lembaga anti rasuah, persis  di saat PPP harus berjibaku agar lolos parlemen.

Mengingat pelaksanaan Pemilu 2019 hanya sekitar sebulan lagi, sejauh mana kasus Romy ini bisa memupus harapan PPP lolos ke Parlemen? Sebab, menurut hasil “ramalan” sejumlah lembaga survey, elektabilitas PPP cukup mengkhawatirkan, yakni berada dikisaran 4 persen--batas minimal parliamentary threshold.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Sebagai ketua umum partai (PPP), Romahurmuziy (Romy) tentu membutuhkan logistik yang besar dan banyak. Untuk menggerakkan partai dibutuhkan pundi-pundi finansial yang tidak sedikit. Tak ada logistik, maka tak ada kekuatan untuk bisa bersaing dalam Pemilu.

Logistik terkadang menjadi salah satu cara untuk menggenjot suara partai. Kebanyakan politisi atau elite-elite partai pat gulipat atau kongkalingkong dengan pihak-pihak tertentu demi mendapatkat dan dalam usaha mengumpulkan logistik. Logistik bisa digunakan untuk Pemilu, operasional partai, maupun yang lainnya.

Namun jika logistik yang didapatkan dilakukan dengan cara-cara haram, maka ujungnya akan berurusan dengan hukum.

Kasus korupsi yang dilakukan Romy ini hanya salah satu kasus. Bagaikan gunung es. Jadi jika ditelusuri dan dilacak, maka korupsi politik terjadi di mana-mana. Skalanya masif.Apalagi mendekati dan menjelang Pemilu 2019. Korupsi politik makin menjadi-jadi.

Namun penegak hukum kan hanya bisa menangkap yang terkena OTT. Yang tidak terkena OTT bisa saja jumlahnya lebih banyak lagi. Di musim Pemilu. Para politisi membutuhkan banyak pundi-pundi uang. Jadi jika tidak tahan godaan. Maka bisa saja melakukan cara-cara haram untuk mendapatkannya. Kita dorong KPK agar terus melacak kasus-kasus lain yang belum terungkap yang melibatkan para petinggi partai.

Pastinya kasus korupsi yang dilakukan Suryadharma Ali (SDA) menjadi pembelajaran bagi Romy. Namun karena sistem politik yang sudah rusak dan budaya setor menyetor (suap) sangat menggurita, makanya Romy terjebak dalam budaya korup yang sudah merusak bangsa ini.

Ketua umum partai politik. Termasuk Romy hanya manusia biasa. Kemungkinan untuk berbuat salah dan bertindak yang bertentangan dengan hukum sangat terbuka. Manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Manusia biasa terkadang terpeleset atau jatuh karena hal-hal sepele dan hal-hal kecil.

Perjuangan berat bagi elite, kader, dan para Caleg PPP. Hanya soliditas dan kerja keras yang bisa menyelamatkan partai agar lolos parliamentary threshold (PT) 4 persen. Sebagai partai lama dan memiliki sejarah panjang dalam percaturan politik nasional. Kita berharap PPP lolos ke Senayan lagi.

Kasus yang menimpa Romi harus menjadi cambuk bagi para kader PPP untuk mengangkat harkat dan martabat partai agar bisa lolos PT. Langkah dan perjuangan berat memang. Tapi tak ada yang tak mungkin dalam politik. Peluang PPP lolos ke Senayan masih besar. Masih ada waktu satu bulan untuk recovery. Jadi, masih sangat terbuka bagi PPP untuk menatap Pemilu 2019 dengan kepala tegak. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Apakah duit suap yang diduga dilakukan Romahurmuziy (Romy) demi modal politik Pemilu 2019? Saya pikir belum ketahuan kemana saja uang hasil suap itu mengalir. Tapi kasus suap yang melibatkan Romy yang notabene adalah Ketua Umum PPP dan juga anggota DPR, ini sudah bisa dikategorikan korupsi politik yang memanfaatkan sistem rekruitmen pejabat publik tingkat tinggi sebagai sumber uang korupsinya.

Dengan adanya kasus ini, saya pikir PPP harus bekerja ekstra keras untuk memperbaiki citra dan kredibilitasnya sebagai partai yang berasaskan agama Islam dan berlogo Kabah.

Di awal masa reformasi, PPP memiliki rekam jejak yang bagus di bidang pemberantasan korupsi. Anggota DPR di PPP dikenal gigih mendukung pembentukan UU KPK. Ini pasti menjadi tantangan yang sangat berat bagi para pengurus PPP. Dan biarlah pemilih yang akan menentukan nasib partai ini pada Pemilu 2019. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan