Rizieq Shihab Capres, Serius Nih..?
berita
Politika
Sumber Foto : twitter.com (gie/watyutink.com) 01 June 2018 10:00
Pemilu 2019 mendatang ternyata semarak dengan munculnya nama Habib Rizieq Shihab yang direkomendasikan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk berlaga pada ajang pilpres nanti. Usulan Rizieq Shihab menjadi capres versi PA 212 sudah dapat ditebak sejak awal. Dari penelusuran informasi digital di Internet, nama Rizieq Shihab sebagai bakal calon presiden mulai digadang-gadang saat FPI menggelar Musyawarah Nasional III di Asrama Haji, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Agustus 2013 atau setahun jelang pelaksanaan Pilpres 2014. Artinya, munculnya nama Rizieq di saat Rakornas yang digelar Selasa (29/5) bukanlah hal yang baru. 

Belakangan nama Rizieq mulai moncer dalam dunia politik, setelah sukses "menumbangkan" Ahok di Pilgub DKI Jakarta tahun lalu. Tak heran, jika nama Rizieq terus diembuskan dan didorong menuju panggung politik oleh para pendukungannya. Segala ucapannya selalu didengar oleh pengikut setianya. Ditambah lagi, kemampuannya dalam melakukan dakwah dan orasi tidak diragukan lagi. 

Lantas, apakah Habib Rizieq mempunyai niat, mempersiapkan diri, dan berkeinginan menjadi calon presiden? Lalu, bagaimana dengan sejumlah kasus yang menantinya?

Pengamat politik Populi Center, Usep S Ahyar menilai pencalonan Rizieq sebagai capres hanya sebatas wacana belaka yang tak bakal terwujud. Apalagi, saat ini status Rizieq bukan kader partai politik dan belum mendapatkan dukungan dari partai politik manapun. Ditambah beberapa tokoh partai politik lainnya saling 'berebut' menjadi capres maupun cawapres untuk Pilpres 2019. 

Belum lama ini survei yang dilakukan oleh Populi Center pada Februari lalu menunjukkan bahwa nama Rizieq tak muncul sebagai kandidat capres maupun sebagai cawapres. Selain Populi Center, Lembaga Survei Median juga merilis survei pada 22 Februari lalu yang menunjukkan elektabilitas Rizieq Shihab hanya di angka 0.3 persen. Di tengah kondisi yang demikian, masih adakah partai politik yang mau mengusung Rizieq Shihab? Atau, setidak-tidaknya mempertimbangkan pimpinan FPI ini?

Menanggapi hal itu, politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria angkat bicara. Ia menegaskan kalau Partai Gerindra tidak bisa menampung Rizieq untuk maju pada Pilpres 2019, karena sudah mendukung Prabowo Subianto.  Apakah pernyataan Ahmad Riza Patria akan membuat pecahnya kongsi barisan oposisi?

Disatu sisi, setumpuk kasus hukum masih menanti kepulangan Rizieq dari Saudi Arabia. Mulai dari kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang menyinggung suku, ras, dan agama (SARA), penyerobotan dan pemilikan lahan milik Perum Perhutani di Bogor, hingga dugaan chat mesum antara dirinya dengan Firza Husain.

Menariknya, PA 212 justru punya keinginan kuat memperjuangkan  Rizieq untuk berebut tiket menjadi orang nomor satu di negeri ini.Tetapi, melihat rekam jejak, elektabilitas dan kasus yang sedang dihadapi, apakah  pasar pemilih mau memilih sosok yang selama ini cenderung dinilai kontroversial? Atau, jangan-jangan rekomendasi pencalonan ini hanya sebatas manuver untuk menaikkan posisi tawar politik di hadapan pemerintahan Joko Widodo agar jeratan hukum yang menimpa Rizieq bisa dihentikan? 

 Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Habib Rizieq Shihab (HRS), pasca 212 semakin populer. Kini ia terorbit dalam pusaran dunia kekuasaan. Ia menjadi counter elite, kekuatan elite politik tandingan. Selain itu, ia bisa juga menjadi seorang tokoh pemimpin altenatif. Pendek kata, ia bisa menjelma anti tesis, terhadap kondisi politik objektif yang sedang meradang.

Kehadiran elite politik baru setiap kurun waktu, harus dibaca sebagai anti tesis pada masanya.  Munculnya Amien Rais menjelang kejatuhan Orde Baru, Megawati, SBY, Jokowi. Mereka adalah anti tesis terhadap kepemimpinan sebelumnya. Kekuatan atau aspirasi perubahan itu terkadang bersifat laten. Ia bekerja dan hadir dalam momentum politik. Sekurangnya, dalam momentum siklus 5 tahunan pemilu.

Fenomena HRS dalam kancah dinamika politik menjelang 2019 tentu tidak hanya dilihat dari sisi fenomena  formal kekuasaan, pertarungan jabatan formal presiden. Apalagi,  ia tidak bisa masuk dalam kontestasi, jika tidak ada parpol yang mengusung. Jika pun berpeluang,  sepak terjang HRS lebih menggambarkan sebagai tokoh moral, spiritual. Ketimbang ambisi menduduki jabatan formal presiden.

Meskipun HRS muncul dalam nominasi capres dalam rapat persaudaraan 212, lebih kepada strategi konsolidasi dan bargaining position jelang Pilpres 2019.

Tampaknya, peran yang dimainkan sekarang HRS  sebagai tokoh sentral, leader public opinion. Dan jangan lupa, dibalik hancurnya trust partai politik,  maka kekuatan anti tesis kerap mendapat tempat di hati rakyat. Peran ini lebih besar magnit dan pengaruhnya pada struktur kekuasaan formal. Fatwanya diikuti sebagian kalangan rakyat, khususnya, kelompok Islam yang terpinggirkan. Sehingga, peran non formal elite tandingan ini sangat berpengaruh. Misalnya, berefek, salah satu penyebab kekalahan Ahok. Menjadi kekuatan pendorong kampanye ganti Presiden 2019.

Berkaca pada pengalaman pemilu DKI, preseden ini  bisa berkontribusi menghambat peluang bagi para capres,  khususnya Jokowi. Apalagi, opini yang terbangun Jokowi anti atau sekurangnya bersebarangan dengan aspirasi umat islam.

Fenomena HRS menjadi kompleks.  Ia punya efek terhadap penguatan barisan oposisi. Apalagi, sebagaian besar, ormas dan orpol berbasis massa islam beraliansi dengan kekuatan oposisi. Kekuatan ini akan mengusung dan mendukung pencapresan Prabowo.

Konstelasi ini,  sangat merepotkan Jokowi. Sebab, Jusuf Kala, sosok Cawapres 2014 yang mampu mendulang suara pemilih islam dan wilayah luar jawa, sehingga mengantarkan Jokowi menjadi presiden. Posisi JK, pasangan Jokowi, kini belum tergantikan. Guna memperkuat dukungan Jokowi pada pilpres mendatang.

Dalam relasi dan interaksi kekuatan elite politik yang akan bertarung untuk  memenangkan kotestasi, tentu akan memainkan berbagai jurus dan strategi.

Maka pencalonan HRS bisa juga dilihat sebagai  bagian dari strategi konsolidasi dan penguatan bagi kelompok atau kekuatan Islam termarjinalkan. Dalam konteks ini, fenomena HRS punya peran multi ganda. Ia sebagai artikulator,  komunikator,  juga sebagai kekuatan presure dalam mempengaruhi jalannya pilpres. Peran ini terus menguat,  karena diluar sana, krisis legitimasi dan trust politik menggrogoti institusi politik formal.

Jika dilihat aktivitas komunikasi politik, meski dalam pengasingan,  faktanya HRS kini menjadi tokoh sentral dalam dinamika politik Pilpres 2019. Seolah olah untuk sebagian tokoh atau kelompok umat islam, setiap langkah politik mereka menunggu fatwa atau komando HRS.  Jadi realitas politik HRS tidak bisa dianggap remeh.

Sedikit banyaknya suara HRS akan didengar dan mempengaruhi sebagian pemilih pada pemilu dan pilpres 2019. Di sisi lain, peran komunikasi politik partai tidak berjalan efektif mempengaruhi masyarakat. Saluran komunikasi dan berita media massa mainstreem juga kehilangan trust-nya. Karena, fungsi kontrol sosial sudah berubah menjadi alat kekuasaan. Upaya sistematis untuk membunuh karakter HRS tak membuahkan hasil. Yang terjadi justru sebaliknya. HRS semakin berkibar.

Dalam keadaan seperti ini, opinion leader  dan medsos telah menggantikan peran media komunikasi politik  konvensional. Karena itu,  fenomena HRS, tidak lagi sebagai fenomena biasa . Ia sudah menjadi menjadi elite tandingan dalam percaturan politik nasional. Meskipun ia bukan tokoh atau berada dalam struktur politik formal. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Munculnya wacana Rizieq Shihab maju sebagai capres alternatif yang diusung oleh Persaudaraan Alumni 212  untuk menyaingi capres Jokowi dan Prabowo akan menjadj pertanyaan besar di kalangan sebagian besar rakyat indinesia. Terutama dari kalangan masyarakat awam yang telah mengetahui siapa Habib Rizieq yang sering dilihat lewat media TV, yang sering berstatemen menyakitkan. Mereka tentu akan sangat tercengang .

Bagaimana tidak melihat track record tingkah polah Rizieq, yang selama ini berulah menyakiti sebagian besar rakyat indonesia, mulai dari istilah campur racun (yang menyakiti masyarakat jabar), jenderal otak hansip, sampai dugaan chating mesum dengan Firza Husain. 

Pertanyaanya layakkah orang seperti Rizieq dicalonkan sebagai capres? Kecuali bangsa ini sudah kehilangan rasionalitasnya sebagai bangsa yang besar.

Wacana-wacana seperti itu bisa saja muncul karena terjadi kebuntuan komunikasi politik yang terjadi baik di pihak incumbent maupun oposisi yang mana belum jelasnya cawapres dari masing-masing kandidat capres.

Dengan modal elektabilitas Rizieq yang hanya 0.3 persen dan tidak memiliki dukungan politik sepertinya hal ini jauh panggang dari api.

Namun, kembali lagi politik yang terjadi saat ini di negeri ini yang kadang kala kita anggap tidak mungkin tapi menjadi mungkin. Kita bisa lihat dari beberapa contoh soal yaitu pengesahan UU MD 3, di mana partai pemenang pemilu tumbang tidak bisa menempati Ketua DPR RI. Kemudian Pilgub DKI Jakarta di mana Ahok yang begitu tangguhnya dengan tingkat kepercayaan di atas 70 persen juga tumbang. Dan banyak lagi hal-hal lain yang nenurut fikiran kita tidak mungkin dan menjadi mungkin.

Barangkali pertimbangan-pertimbangan seperti ini menjadi acuan dari TA 212 untuk mencoba lagi skenario-skenario yang pernah berhasil dilakukan. Apalagi partai PKS, PAN yang menjadi partnernya saat ini masih gamang, sehingga alternatif tersebut dianggap masih memungkinkan untuk dimunculkan ke publik.

Kemungkinan lain bisa juga hanya sebatas wacana untuk menaikkan nilai tawar Habib Rizieq, agar proses hukum yang dijalani bisa dihentikan dan dimaafkan semua kesalahan-kesalahannya terhadap bangsa ini yangg dilontarkan tanpa merasa bersalah dan kebal hukum.

Kemudian hal terakhir bagaimana mungkin Habib Rizieq bisa menfaftarkan diri sebagai capres sedangkan dia sendiri masih di Arab dan tidak memiliki dukungan sesuai ketentuan KPU.

Kalau hanya untuk pencalonan DPD RI, DPR RI, gubernur dan bupati mungkin saja bisa, tapi untuk memimpin sebuah negara besar seperti Indonesia yang mana masyarakatnya sangat majemuk dan pancasilais, nasionalis sedangkan Rizieq memiliki paham khilafah.

Intinya wacana rizieq Capres 2019 hanyalah dagelan politik belaka, ksrena bisa sebagai pengalihan isu dn bisa hanya ingin membuat pilpres ini gaduh. Mudah-mudahan saja tidak terjadi seperti itu karena penduduk indonesia yang kurang lebih 250 juta sebagian besar rakyatnya masih waras. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Terpilihnya Rizieq di rekomendasi Peraudaraan Alumni 212 kan hasil keputusan elite. Bukan hasil survei terhadap seluruh peserta aksi 212. Jadi ini tidak representatif umat. Terbukti berbagai survei lain juga menunjukkan elektabilitas Rizieq sangat rendah.

Jadi ini cuma manuver untuk bargaining saja dengan pemerintah Jokowi dan parpol-parpol lain yang mungkin bisa diajak bersekutu.

Secara real objektif, Rizieq tak mungkin rasanya jadi capres atau cawapres di Pilpres 2019. Bahkan "sekutu" seperti Prabowo tidak mungkin ajak Rizieq jadi cawapres. Parpol PKS atau PAN yang mungkin berkoalisi pasti lebih suka memajukan kader partainya sendiri. Peluang Rizieq nyaris nol. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Saya secara pribadi menilai hal yang wajar jika Rizieq Shihab termasuk orang yang mendapat rekomendasi dari pendukungnya menjadi capres. Secara konstitusi pun dilindungi. hak dipilih dan memilihnya.

Memang FPI atau gerakan umat Islam yang terkumpul dalam wadah 212,selalu mengatakan gerakannya sebagai:"amar ma'ruf nahi munkar ". Namun alasan ini menurut saya terlalu bias dan bermakna ganda. Karena dalam berbagai gerakan yang mereka lakukan ternyata sudah memyerempet pada hal-hal yang berbau politik. Fakta yang paling nyata yaitu keberhasilan mereka sebagai king maker pada pemilihan gubernur di DKI. Artinya langkah politik yang mereka lakukan juga wujud amar ma'ruf, walaupun tidak menutup mata siapa pun yang melihat, bahwa langkah dari gerakan 212 atau FPI mengarah kepada politik praktis.

Rizieq tentu sudah merasa mempunyai massa yang cukup besar. Pembentukan FPI di berbagai daerah dan juga usaha ekonomi dengan simbol 212 sebenarnya menuju pada satu tujuan: kekuasaan. Sebab segenggam kekuasaan sangat efektif untuk mewujudkan suatu cita cita ideologi tertentu. FPI dan gerakan  212 mempunyai platform yang sama dalam memandang politik,vyaitu menegakkan syariat di negara yang mayoritas Muslim.

Namun apakah rekomendasi nama Rizieq merupakan refleksi dari suara parpol yang berada di wilayah oposisi..? Tentu tidak mudah menerima begitu saja. Karena harga diri dari parpol pada saat bisa mengusung kader terbaiknya untuk menjadi capres. Dari sini Rizieq sudah sulit untuk mendapatkan tiket tersebut. Apalagi partai Gerindra yang sudah final memasang Prabowo sebagai capres. Tentu posisi Rizieq terlalu sempit untuk bisa melenggang jadi Ccapres 2019.

Dilihat dari survey capres, nama Rizieq pun masih belum diterima dengan baik. Peluang keterpilihannya di bawah tokoh politik seperti Tuan Guru Madjid, AHY, dan Anies Baswedan. Survey ini juga menjadi pertimbangan parpol untuk memutuskan capres yang mempunyai peluang menang.

Jadi pencalonan Rizieq hanya sebatas untuk menawarkan bargaining politik kepada siapa pun yang menjadi capres. Paling tidak kekuatan saat ini menggerakkan jutaan orang sudah cukup modal untuk menunjukkan bahwa dirinya mempunyai massa yang militan. Harapannya  menang dan dia bebas dari segala kasus serta merekomendasikan kepentingan-kepentingan politiknya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF