Rizieq Pulang, Politik Tenang?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 11 July 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Berita kepulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berhasil menyita perhatian. Selain banyak tersangkut kasus hukum sebelum keberangkatannya ke Arab Saudi, kepulangan Rizieq kini bahkan dijadikan syarat rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo. Wacana ini digaungkan oleh Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani.

Permintaan kubu Prabowo untuk menjadikan kepulangan Rizieq lantas mendapat protes dan sindiran dari kubu Jokowi. Mereka mengatakan keberangkatan Rizieq ke Arab Saudi secara mandiri, maka bila ingin kembali, sebaiknya juga secara mandiri dan tidak melibatkan negara. Selain itu ada pula yang mengatakan masalah hukum yang menjerat Rizieq harus dipisahkan dengan masalah politik. Lantas, menjadikan kepulangan Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019, apakah merupakan cara yang etis dalam politik?

Kepulangan Rizieq memang tidak sesederhana kelihatannya. Sebelum ia berangkat ke Arab Saudi dulu, ia sudah terlibat banyak kasus hukum di Indonesia. Ia merupakan tersangka dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang ditangani Polda Metro Jaya.

Rizieq juga merupakan terlapor atas aduan Sukmawati Soekarnoputri di Polda Jabar. Ia dianggap melecehkan Pancasila. Kedua kasus tersebut kini telah dihentikan penyidikannya oleh polisi. Rizieq juga merupakan terlapor atas beberapa kasus aduan masyarakat.

Berita yang ramai beredar, kepulangan Rizieq memang memang mengalami kendala. Pihak kedutaan besar Indonesia untuk Arab Saudi mengatakan Rizieq harus membayar denda karena overstay di Arab Saudi. Nominalnya sebesar Rp110 juta per orang atau sekitar Rp550 juta karena ditambah  4 anggota keluarga Rizieq. Rasa-rasanya ini bukan angka yang besar untuk seorang Habib Rizieq.

Namun, kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro mengatakan, kepulangan atau kepergian Rizieq dari Arab Saudi sengaja dihambat. Ia mengatakan ada permintaan dari institusi negara kepada pemerintah Arab Saudi untuk mencegah Rizieq keluar dari Arab Saudi. Ada pula pernyataan Andre Rosiade yang mengatakan ada 'faktor x' yang menghambat Rizieq pulang ke Indonesia. Dan faktor tersebut hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah. Apakah kedua pernyataan ini saling terkait?

Lantas jika rekonsiliasi harus dengan mengajukan syarat tertentu, bukankan ini malah menjadi sebuah barter politik? Kasus hukum yang menjerat Rizieq seharusnya tidak dikaitkan dengan masalah politik (rekonsiliasi). Proses hukum harusnya tetap dijalankan dan upaya rekonsiliasi demi kedamaian harus terus diupayakan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat politik dari Universitas Telkom, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik

Rekonsiliasi politik seharusnya sudah usang, karena proses Pemilu dan Pilpres telah usai melalui sidang MK. Proses persidangan itulah momentum rekonsiliasi politik dan putusan MK merupakan hasil rekonsiliasi.

Barangkali, yang justru diperlukan saat ini adalah rekonsiliasi publik, di mana ada upaya dua tokoh utama, Jokowi dan Prabowo bertemu --bukan soal apa yang mereka bicarakan-- dan pertemuan ini akan menghasilkan dua tafsir.

Pertama, publik akan melihat jika proses sengketa usai, Prabowo mengakui semua jalan konstitusi telah ditempuh. Dua kubu saling berpegang erat. Ini penting agar gejolak sosial di ruang publik ikut teredam.

Kedua, bagi elit di koalisi pemenang, pertemuan ini penanda bahwa mereka bukan satu-satunya yang bisa mengatur distribusi kuasa. Karena jika pembagian kekuasaan tidak sesuai harapan, presiden punya peluang menarik kubu oposisi menjadi bagian dari posisi. Sehingga elit akan hati-hati bermanuver. Inipun sanggup meredam gejolak di kalangan elit.

Lalu, jika dipaksakan ada rekonsiliasi politik, dengan materi barter kepulangan Rizieq Shihab, tentu ini tidak rasional. Rizieq bukan tahanan politik, sehingga tidak perlu ada relasi politik untuk penyelesaiannya.

Jika dipenuhi, pemerintah memulangkan dengan segala upayanya, justru semakin membenarkan jika Rizieq adalah korban seteru politik. Dan, ini bisa saja memicu keraguan publik terhadap pemerintah. Dalam bahasa lain, ini bisa saja jebakan batman oposisi.

Sebaliknya, pemerintah harus terbuka soal kasus Rizieq, karena sudah menjadi komoditas politik, jika benar tersangkut kriminal murni sebagaimana sangkaan kepolisian, harus segera diselesaikan, agar tidak terus menerus memicu perdebatan publik, karena bisa mempengaruhi kepercayaan publik terutama kubu oposisi.

Refleksinya, semua pihak kembali pada koridor masing-masing. Pilpres usai seharusnya politisasi isu juga usai. Bagaimanapun Presiden terpilih punya tanggung jawab besar, salah satunya meyakinkan publik jika Pemilu terlaksana sesuai dengan prosedur yang benar, dan tidak ada upaya rekayasa apapun. Dengan demikian, rekonsiliasi politik berjalan, bukan ajang barter kepentingan. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional