Rizieq Dijamin, Buni Ditendang
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 28 September 2018 10:10
Kecurigaan publik terhadap Buni Yani tentang maksud dirinya bergabung bersama kubu Prabowo-Sandi perlahan terungkap. Kepada publik, Buni Yani mengaku tengah berjuang bersama Prabowo untuk mendapatkan keadilan pada kasus yang menimpa dirinya, yang disebutnya sebagai kriminalisasi.

Buni Yani bahkan telah bertemu Fadli Zon untuk membahas rencana pembentukan Paguyuban Korban Kriminalisasi dan Persekusi Rezim Jokowi (PKKPRJ). Sebelumnya, Buni Yani dihukum 1,5 tahun penjara karena terbukti mengunggah potongan video pidato mantan gubernur DKI Jakarta, Ahok. Buni mengaku apabila Prabowo menang, maka dirinya akan terhindar dari vonis kurungan 1,5 tahun penjara itu.

Pengakuan Buni mendapat tanggapan kubu Jokowi. Jubir TNK Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menilai pernyataan Buni Yani seolah-olah Prabowo dapat mengintervensi hukum. Apabila benar demikian, bagi Ace, negara ini akan bergeser menjadi negara kekuasaan, bukan lagi negara hukum. Sebab, eksekutif dinilainya begitu mudah akan mengintervensi kuasa yudikatif.

Namun, apakah itu berarti kubu Prabowo tengah menjadikan hukum sebagai alat kompromi politiknya? Sebab, sebelumnya publik juga sempat menyoroti poin ke-16 Ijtima Ulama II yang diteken Prabowo, dimana memuat janji Prabowo untuk memulangkan Habib Rizieq dari Arab Saudi, beserta pemulihan hak-haknya sebagai warga negara yang dianggap terlucuti oleh rezim pemerintahan.

Habib Rizieq sebelumnya dituding melakukan penghinaan terhadap Pancasila, melakukan penistaan agama, serta dugaan konten ponografi dalam chating-annya bersama Firza Husein.

Akan tetapi, lain Buni, lain Rizieq. Kordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Prabowo-Sandi tidak akan melakukan intervensi hukum pada kasus Buni Yani.

Baginya, Prabowo-Sandi berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas hukum, dan tidak bakal tebang pilih dalam memproses hukum. Buni Yani dimasukkan ke dalam tim BPN Prabowo-Sandiaga karena dianggap paham IT, bukan karena jaminan bebas akan hukum.

Politisi Gerindra, Fadli Zon juga mengaku pihaknya tidak menjamin kasus Buni Yani akan dihentikan jika Prabowo-Sandi memenangkan Pilpres. Sekalipun demikian, dia juga  menilai kasus Buni Yani tidak layak untuk diproses hukum karena hanya sekedar mengunggah sebuah video resmi.

Jika keinginan Buni tidak diakomodir, lantas apa alasannya masih tetap bersama kubu Prabowo? Apakah Buni Yani memang menjadi pion untuk memainkan isu hukum dalam visi-misi pasangan Prabowo-Sandi? Dan juga, apabila tuntutan Rizieq diakomodir, dan permintaan Buni Yani ditolak, bukankah itu merupakan bentuk hukum tebang pilih?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Lembaga Strategi Nasional

Pada prinsipnya, bergabungnya Buni Yani ke dalam kubu Prabowo dapat dianalisa ke dalam 3 hal penting. Pertama, isu politik SARA dikanalisasi ke dalam kelompok zalim dan terzalimi. Artinya, Buni Yani memainkan kartu itu dalam konteks memobilisasi opini publik dimana dia dipenjara karena dizalimi oleh rezim, dalam hal ini rezim Jokowi.

Kedua, bergabungnya Buni Yani ke dalam kubu Prabowo, selain memobilisasi opini publik, juga paling penting dibaca sebagai cara untuk memberikan garansi kepada Prabowo dimana dia dapat melakukan hal yang serupa ke depannya dalam melakukan manipulasi ataupun black campaign untuk memenangkan kontestasi.

Ketiga, murni isu hukum. Hal ini dapat dilakukan oleh kubu Prabowo melalui corong Buni Yani yang mengatakan ada proses hukum yang dilakukan secara  imparsial. Nah, penegakan hukum inilah yang ingin dijadikan isu nasional secara politik oleh Buni Yani melalui kubu Prabowo ini. Salah satu poin penting yang kita tahu, perjanjian antara kubu Prabowo dan para ulama melalui forum Ijtima Ulama II adalah memulangkan Habib Rizieq.

Melalui Buni Yani, narasi tentang keadilan, tentang imparsial, dan narasi tentang hukum itu dinyanyikan dengan catatan bahwa perginya Habib Rizieq meninggalkan Indonesia adalah bagian dari proses hukum yang menurut opini mereka dimainkan oleh rezim Jokowi.

Secara politik, keberadaan Buni Yani bisa menjadi umpan yang paling menarik, karena bagaimanapun juga, Buni Yani merupakan hasil dari pancingan isu SARA pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Jadi, Buni Yani bukan hanya target man, tetapi juga menjadi umpan yang sangat baik untuk mempolitisasi agama.

Kehadiran Buni Yani dalam kubu Prabowo dapat juga menjadi blunder. Pertama, kita mengetahui bahwa ketika Buni Yani divonis, publik menjadi tahu bahwa dia bersalah. Kedua, bergabungnya Buni Yani ke kubu Prabowo juga mengembangkan opini kepada publik bahwa kubu Prabowo menjadi sarang bagi kelompok-kelompok intoleran, kelompok yang suka memprovokasi isu-isu SARA.

Hal yang menarik adalah bagaimana ketika Buni Yani keluar dari penjara, begitu leluasanya dia bergerak bergerilia dan mendapatkan dukungan dari partai politik, bahkan dari kelompok-kelompok tim pemenangan. Menurut saya, hal ini bukan perkara yang biasa. Artinya, Buni Yani bukan orang biasa. Ketika dia diakomodir dalam tim sukses, itu merupakan hal yang luar biasa.

Sekarang kita lagi heboh dengan website yang memuat skandal Sandiaga Uno. Menurut saya, publik sudah bisa membaca ketika mereka seolah-olah dizalimi, tetapi sesungguhnya mereka sendiri yang membuat fitnah itu. Sehingga, publik membaca bahwa pemerintah ini sangat zalim, pemerintah yang memojokkan kelompok-kelompok Islam. Padahal, sebenarnya tidak.

Ini bukan sekadar politik SARA, tetapi juga politik saru. SARA itu dimainkan dalam rangka meraih kekuasaan, dan Buni Yani adalah salah satu contoh bagaimana gerakan sosial bertransformasi ke dalam politik praktis dengan memainkan isu SARA, sehingga kemudian mendapatkan dukungan dari kelompok kelompok intoleran. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Fenomena darurat korupsi, darurat narkoba dan radikalisme menyaratkan bahwa Indonesia memerlukan penegakan hukum secara serius. Para elite tidak boleh main-main dengan hukum. Semua warga masyarakat dan elite serta aktor harus merasa terikat secara hukum tidak boleh memandang penegakan hukum secara sepele.

Aparat penegak hukum seharusnya dapat memberikan teladan positif kepada publik tentang apa yang dilarang dan dibolehkan, dan mana yang dibolehkan, agar publik menjadi paham sehingga pelanggaran tidak lagi bermunculan. 

Pemilu adalah proses suksesi secara konstitusional dan demokratis. Pemilu tidak hanya diwarnai oleh kontestasi dan kompetisi saja, tetapi lebih dari itu, Pemilu juga merupakan proses aplikasi dari penegakan hukum secara konkrit.

Berkualitas tidaknya suatu Pemilu, sebagian besarnya ditentukan oleh tegak tidaknya dan dipatuhi tidaknya hukum sebagai landasan. Karena itu, hukum tak boleh dipolitisasi. Sebab upaya politisasi hukum hanya akan merugikan kita semua sebagai bangsa. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang taat kepada hukum. Hukum tidak boleh dikalahkan oleh politik dan kepentingan sesaat.

Hukum juga tidak boleh dijadikan sebagai alat kompromi politik. Hukum menjadi rujukan untuk menetapkan hal yang benar dan salah. Bukan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Artinya, siapapun yang bersalah memang patut mendapatkan hukuman. Namun sebaliknya, bagi yang dihukum karena alasan politik, dan bukan karena pelanggaran hukum, maka perlu direhabilitasi dan tidak sepatutnya dihukum.

Pasangan capres-cawapres seyogyanya selektif dalam memilih tim sukses agar tidak terbebani di kemudian hari karena bisa jadi menuntut hal-hal yang tak semestinya.

Perlakuan hukum harus didasarkan pada fakta-fakta hukum. Apabila tidak ada fakta-fakta hukum yang menguatkan seseorang dinilai bersalah, maka tidak  semestinya orang tersebut dihukum. Apabila hal itu dipaksakan, maka yang terjadi adalah politisasi hukum. 

Dalam kasus Habib Rizieq Syihab, ia dipercaya tidak melakukan kesalahan hukum. Akan tetapi, alasannya lebih cenderung karena perbedaan politik yang membuatnya seperti sekarang ini. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF