Relawan di Garis Depan Kontestasi Politik
berita
Politika
Sumber Foto : beritaplatmerah.com (gie/watyutink.com) 02 September 2018 09:00
Pemilu serentak pilpres dan pileg dinilai sejumlah kalangan bakal memecah konsentrasi kader partai dalam menghadapi kontestasi politik 2019 tersebut. Kader-kader partai diperkirakan akan lebih fokus berupaya untuk lolos dari parlementarian thershold (ambang batas parlemen) 4 persen ketimbang kepentingan-kepentingan kolektif yang ada di partai masing-masing. Capres-cawapres yang akan bertarung pada 2019 dinilai perlu membuat tim pemenangan di luar tim yang dibentuk  partai pengusung.

Relawan dinilai pengamat tepat menjadi tim alternatif untuk mengupayakan kemenangan bagi paslon. Satu dekade terakhir, relawan pemenangan capres-cawapres atau calon kepala daerah (cakada) menjadi familiar di telinga masyarakat Indonesia. Sepak terjang mereka dinilai cukup mengimbangi mesin partai yang telah ada sejak Republik ini berdiri. Bahkan terkadang selangkah lebih maju dari partai dalam hal menentukan sikap dan konsolidasi pemenangan paslon-paslon tertentu. Apakah bisa relawan diberikan legalitas untuk mengusung paslon dalam kontestasi politik, setara dengan partai?

Pada 2012 lalu Relawan Pendukung Joko Widodo terbentuk ketika sang Wali Kota Solo hendak bertarung berebut DKI-1 yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai cawagub. Mereka didominasi oleh kawula muda yang dikenal mempunyai kreativitas dan inovasi dalam tindakan. Mereka dianggap memiliki peran besar dalam memenangkan Jokowi-Ahok 2012 lalu. Pola kerja relawan Jokowi-Ahok dianggap menjadi inspirasi pola pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Apakah pola yang sama akan kembali digunakan para relawan pada Pilpres 2019?

Jelang Pilpres 2019, Gabungan Relawan Jokowi telah melakukan konsolidasi melalui Rapat Umum Relawan Jokowi di Sentul pada awal Agustus 2018 untuk memenangkan petahana dan melanjutkan kepemimpinan di periode kedua. Di kubu seberang Jokowi, belakangan sejumlah relawan seperti PADI (Prabowo-Sandi) dan PAS bermunculan dan menyatakan siap untuk memenangkan Prabowo-Sandi. Apakah Pilpres 2019 bukan hanya pertarungan politik bagi partai atau koalisi partai saja, tapi juga pertarungan para relawan?

Sudah menjadi rahasia umum, partai melakukan koalisi bukan hanya karena ada kesamaan visi dan misi dengan paslon yang diusung, melainkan ada kepentingan politik yang hendak dicapai. Bagi-bagi kue kekuasaan atau jabatan sudah menjadi rahasia umum, jika paslon tertentu yang diusung berhasil merebut kekuasaan. Lantas, apakah hal serupa juga diinginkan relawan, atau relawan benar-benar bekerja secara sukarela untuk memenangkan paslon yang didukungnya? Apakah relawan siap menggantikan mesin partai yang konsentrasinya terpecah pada pemilu dan pilpres yang diselengarakan secara serentak 2019 nanti?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJo)

Kami relawan menyadari kondisi yang akan di hadapi jelang Pilpres 2019. Konsentrasi koalisi partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin, mungkin akan terpecah dua. Pertama mereka akan berupaya menyusun strategi bagaimana memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kedua, mereka juga harus memikirkan bagaimana calon-calon legislatif mereka bisa lolos ke parlemen (lolos parlementarian threshold 4 persen). 

Oleh karena kondisi tersebut maka kehadiran kami Relawan Pendukung pak Jokowi yang tergabung dalam Relawan Jokowi (RèJo) menjadi lebihh siap untuk bekerja di seluruh lini yang ada di lapangan. Kami harus benar-benar mempersiapkan diri untuk mengusung Jokowi untuk kembali memimpin Indonesia pada periode kedua. 

Selain itu, menurut saya, kondisi Pilpres dan Pileg 2019 yang serentak membuat posisi relawan menjadi lebih penting untuk tampil lebih all out atau total dalam memperjuangkan kemenangan calon yang diusungnya. Kami menyebutkan, Pemilu 2019 adalah adu strategi para relawan baik dari kubu Jokowi-Ma'aruf Amin maupun Prabowo-Sandi untuk memenangkan kandidat presiden dan wakil presiden masing-masing.

Kami dari RèJO mepunyai target tersendiri dengan perolehan suara yang maksimal bagi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Oleh karena itu saat ini kami sedang berupaya keras untuk melakukan konsolidasi menyeluruh diseluruh tanah air. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menjadi benchmark kami. Dengan Sandiaga Uno kita punya prinsip don’t change the wining team. Nah, di DKI Jakarta formulanya partai dan relawan bersama-sama bekerja, tidak dipisahkan, mulai dari rapat sampai pembagian tugas dilakukan bersama-sama. Karena biar bagaimana pun relawan punya kelebihan, mereka bekerja secara sukarela, founding-nya mereka mandiri, bergabung karena ada kesamaan visi dan misi, serta beberapa di antaranya selama ini telah mendukung figur Prabowo maupun Sandi.

Nah, kita nantinya akan membagi tugas antara relawan dan partai politik, sesuai dengan bidang kerja peta awal. Pertama kita sedang merapihkan peta awal, target kami 60 persen menangnya, di 20 provinsi utama saja. Sekarang lagi di breakdown dengan DPT 185 dan tingkat partisipasi 70 persen. Angka sekitar 76 sampai 80 juta suara yang harus kami dapat. Itu sudah dibagi ke provinis, dari situ kita buat kalkulasi berpa jumlah personal yang harus diaktivasi di tempat-tempat tersebut sampai ke tingkat kelurahan. Nah jumlah personal ini merupakan gabungan partai politik dan relawan.

Partai politik atau relawan tidak bekerja sendiri, karena waktunya pendek. Koordinasi itu hal yang mahal. Pelajaran kami di DKI, waktu 3 bulan pertama itu jalan sendiri-sendiri, tapi di satu RW, partai dan relawan jalan sendiri-sendiri juga tidak bersinergi. Ujung akhirnya penepatan personil jadi mubazir, karena ada daerah kosong ada daerah yang double-double. Sekarang petanya kami satukan, one single map policy.

Kami tidak mengenal politik tranksasional. Seperti di DKI Jakarta, kita punya filosopi “pemenangan basisnya adalah kita bekerja dengan niat yang lurus, untuk mencintai negeri ini”. Jadi fokus, setelah menang kita bubar. Karena paradigma kita paradigma tim kerja atau tim tempur. Tetapi bagi mereka yang ingin membantu, nanti kalau Allah izinkan Prabowo-Sandi naik menjadi presiden dan wapres, mereka harus melalui jalur formal. Mengikuti test and proper test, baju zirahnya ditinggalkan dulu, diganti baju kerja.

Usai pilpres, kita deklarasi dulu, menyatakan bahwa sudah selesai. DI DKI Jakarta begitu, Anies Baswedan sangat mengapresiasi hal itu. Beliau mengatakan, bisa fokus bekerja tanpa gangguan dari relawan. Seluruh stakeholder juga diberitahu bahwa tidak berlaku lahi jika ada yang datang dan menamakan dirinya sebagai Relawan Anies-Sandi, karena sudah deklarasi selesai. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi