Rekonsiliasi 01 - 02, Kemana Arahmu Kini?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 02 July 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com – Wacana rekonsiliasi antara kubu Jokowi–Ma’ruf dan kubu Prabowo–Sandi masih terus mengemuka. Banyak pengamat menilai rekonsiliasi ini akan dapat menurunkan tensi dan ketegangan yang tercipta akibat sengketa Pilpres 2019. Tipe rekonsiliasi yang santer terdengar adalah kohabitasi dimana kubu Prabowo akan diajak masuk ke dalam pemerintahan.

Jika memang tujuan dari rekonsiliasi ini lebih untuk menurunkan ketegangan yang pada akhirnya akan membuat pemerintahan Jokowo stabil, bisa saja terjadi. Tekanan maupun suara sumbang dari oposisi akan semakin tipis. Namun jika bicara efektif, apakah ada jaminan dengan rekonsiliasi macam ini, pemerintahan Jokowi juga akan lebih efektif?

Sampai saat ini belum ada keputusan yang final mengenai bentuk rekonsiliasi apa yang akan diterapkan Jokowi. Jika bentuk kohabitasi yang dipilih, artinya akan makin ada partai politik yang minta jatah karena mereka merapat ke Jokowi. Bukankah ini justru menambah pikiran dan beban Jokowi?

Rekonsiliasi dalam bentuk kohabitasi sendiri, banyak di tentang terutama dari kalangan politik. Alasannya tentu mencederai sistem demokrasi dimana ada konsep check and balance di dalamnya. Belum lagi dengan partai politik di koalisi Jokowi yang belum tentu mau jika ada partai koalisi Prabowo masuk ke dalam pemerintahan. Lantas rekonsiliasi macam apa yang seharusnya diambil agar tidak mengesankan hanya bagi-bagi kursi.

Wacana rekonsiliasi sendiri muncul setelah hari pemungutan suara dan banyak hasil quick count menunjukkan perolehan suara Jokowi yang lebih unggul. Wacanapun makin santer setelah KPU mengumumkan hasil perolehan suara secara resmi. Hingga kubu Prabowo memperkarakan kekalahannya ke Mahkamah Konstitusi.

Kini MK telah mengumumkan hasil sidang sengketa Pilpres 2019 sekaligus menegaskan Jokowi–Ma’ruf lah yang menjadi pemenang. Prabowo menerima hasil sidang, meskipun sampai saat ini kubu 02 belum ada ucapan selamat kepada kubu 01. Pun tidak ada kerusuhan atau pengerahan massa dari pihak 02 sebagai bentuk protes atas kekalahan. Bisa dibilang, situasi saat ini relative stabil. Lalu akankah Jokowi tetap melanjutkan upaya rekonsiliasi atau justru menghentikannya?

Sampai saat ini, Jokowi sendiri belum bertemu dengan Prabowo untuk membahas rekonsiliasi. Padahal banyak pihak yang juga mendorong adanya pertemuan Prabowo dan Jokowi demi kepentingan bangsa dan negara. Apa sebenarnya yang menjadi kendala pertemuan antara Jokowi dan Prabowo? Bagaimana nasib rekonsiliasi ini ke depan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Andalas Padang Sumatra Barat

Menurut saya apapun upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketegangan antara pasangan terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno pasca penetapan hasil oleh MK, tetap harus dalam rangka membangun sistem ketatanegaraan yang kuat dan demokrasi yang sehat. Salah satunya tetap mempertahankan mekanisme checks and balances.

Mengajak kubu Prabowo ke dalam pemerintahan Jokowi yang akan dibentuk jelas merusak demokrasi. Justru yang akan terjadi pembusukan demokrasi. Ini karena tidak ada lagi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang dikhawatirkan akibat tidak adanya pengawasan ini adalah terbentuknya rezim yang otoriter. Karena tidak ada lagi pengawasan dan penyeimbang dari legislatif.

Saya berharap Gerindra memperkuat fungsi DPR bersama partai “oposisi” lain sehingga demokrasi tetap berjalan baik. Selain itu, mengajak kubu Prabowo ke dalam koalisi besar Jokowi justru menyebabkan ketidakharmonisan dalam pemerintahan. Karena “posisi” sebagian partai koalisi awal di kabinet akan berkurang.

Belum lagi persaingan sesama partai politik dalam pemerintahan untuk menghadapi Pemilu 2024. Saya berharap Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat konsisten saja sebagai kekuatan penyeimbang di DPR. Dengan demikian, demokrasi kita akan berkembang dengan baik. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ahli Sejarah Indonesia, Peneliti Utama LIPI

Menurut hemat saya kubu Prabowo itu tidak satu. Ada koalisi partai yang kelihatan tapi juga ada massa Islam yang bisa bertambah dan berkurang tergantung dari isu yang mempersatukan misalnya penodaan agama. PKS jelas tidak masuk dalam koalisi pendukung Jokowi.

Koalisi 01 di parlemen tidak usah terlalu gemuk sampai 90 persen. Yang penting mayoritas yang solid di DPR terpenuhi.

Yang tidak kalah mendesak adalah dukungan dari daerah (Gubernur dan rakyatnya). Relawan Jokowi jangan dibubarkan tetapi terus kerja untuk berkampanye agar seluruh daerah tetap setia kepada NKRI yang pluralis. Jadi perjuangan pendukung Jokowi pada level kabinet dan parlemen di pusat tapi juga yang tidak  kalah penting di daerah. Daerah-daerah yang kalah harus direbut kembali. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF