Reklamasi Teluk Jakarta: Menguji Nyali Anies?
berita
Politika
Sumber Foto : detik.com (gie/watyutink.com) 19 June 2018 16:30
Langkah berani Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menyegel Pulau D di kawasan reklamasi Teluk Jakarta patut diapresiasi. Musababnya seperti diketahui lantaran pihak pengembang Pulau D, PT Kapuk Naga Indah-anak perusahaan PT Agung Sedayu Grup - terbukti tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Berdasarkan data yang diperoleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, jumlah bangunan yang disegel sebanyak 932 bangunan. Jumlah tersebut terdiri dari 409 rumah, 212 rumah kantor (rukan), dan 313 unit rukan yang dijadikan rumah tinggal. Kok bisa ya, belum ada IMB sudah "ditumbuhi" ribuan unit bangunan permanen?

Kisruh seputar proyek reklamasi bukan hal baru. Sebelumnya, Rizal Ramli saat menjadi Menko Kemaritiman telah merekomendasikan agar pembangunan di pulau-pulau itu dihentikan sementara. Namun tak lama setelah RR mengeluarkan rekomendasi kemudian dicopot Presiden Jokowi dan diganti Luhut Binsar Panjaitan. Banyak kalangan menduga keputusan presiden Jokowi  mencopot RR dari jabatan Menteri erat kaitannya dengan kisruh soal proyek reklamasi Teluk Jakarta. Lalu oleh LBP penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta dicabut. Artinya pembangunan pulau-pulau itu diperbolehkan untuk diteruskan.

Sontak saja, reaksi pun disampaikan Sekjen Majelis Sinergi Kalam-Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Masika-ICMI) Ismail Rumadan. Ia mengaku heran atas tindakan LBP yang terkesan memaksakan untuk mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta. Jelas-jelas proyek itu sudah terbukti merusak lingkungan, sebagaimana yang pernah disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Bahkan hingga saat ini, LBP belum memberikan penjelasan rasional kepada masyarakat mengenai pencabutan moratorium pulau reklamasi yang dikeluarkannya. Padahal, moratorium itu dulunya dibuat dengan kesepakatan empat kementerian, Kemenko Maritim, KKP, Kementerian LHK, dan Kementerian ATR.

Seperti diketahui sebelum moratorium itu dicabut, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penyegelan bangunan di beberapa pulau reklamasi Teluk Jakarta karena belum mengantongi Izin mendirikan bangunan (IMB). Terlebih lagi sudah masuk tahap surat perintah bongkar (SPB) bangunan. Pertanyaannya, akankah Pemprov DKI Jakarta melakukan pembongkaran ribuan unit bangunan permanen di pulau reklamasi itu? Yang jelas, gubernur punya hak halangi pembangunan tanpa ijin. Gubernur juga punya wewenang merobohkan rumah dan ruko tanpa IMB sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung.

Menariknya saat reklamasi teluk Jakarta disegel oleh Anies beberapa waktu lalu, mengapa LBP tidak bereaksi ya? Mungkin saja, karena LBP seorang tokoh yang taat hukum, ketika mengetahui reklamasi tersebut melanggar hukum LBP tarik diri?

Bila kita menelisik kebijakan Anies dengan menyegel Pulau D di kawasan reklamasi Teluk Jakarta ada pesan kuat yang disampaikan bagi pelanggar aturan di negeri ini. Tak boleh ada orang di negeri ini bebas langgar aturan. Sekuat apapun back up-nya, sebanyak apapun duitnya, aturan mesti ditegakkan. Baik untuk rakyat kecil, maupun untuk mereka yang punya kekuatan uang dan kekuasaan. Pertanyaan mendasarnya, apakah tindakan "heroik" Anies berkaitan dengan tahun politik?

Bukan tidak mungkin apa yang dilakukan Anies akan muncul perumpamaan "ketika kepala naga ditusuk, maka akan datang pihak yang membela sang naga". Apalagi selama ini pulau reklamasi kerap dihubung-hubungkan dengan kepentingan konglomerat. Lantas, sejauhmana nyali Anies menghadapinya? 

Apa pendapat anda? Watyutink

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua DPR RI

Ada hal menarik dari kasus ini.

Pembangunan yang mengabaikan aturan, membangun tanpa IMB. Pertanyaannya kenapa demikian berani? Sebagai rakyat umumnya kita takut, melanggar hukum. Tentu jawabannya: "Jikalau tidak berada-ada, masakan tempua bersarang rendah" artinya sudah demikian yakinnya pengusaha tersebut bahwa apa yang dia lakukan akan diikuti oleh penguasa. Tentu ini contoh yang tidak baik, apalagi sangat terbuka di mata publik. Publik menilai, negeri ini sudah tidak ada harga dirinya lagi karena penguasanya diatur oleh pengusaha, rakyat merasakan ketidakadilan itu.

Yang dilakukan LBP juga tidak salah dalam konteks reklamasi, bahwa reklamasi tidak berdampak buruk terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat nelayan, walaupun ini debatable, karena banyak juga sanggahan bahwa reklamasi itu berdampak buruk dan mematikan kehidupan nelayan. Masalahnya kedua golongan ini tidak pernah ketemu karena memang tidak ada wasitnya. DPR yang harusnya sebagai wakil rakyat turun tangan, hampir tidak berbunyi dan bersikap sama sekali, sehingga reklamasi tetap menjadi polemik, apakah benar atau salah. Persoalan reklamasi ini masih belum final, karena Pemda sebagai pemilik otoritas sedang menjalankan tanggung jawabnya dengan menyiapkan Perda Zonasi. Saya kuatir pada akhirnya masalah reklamasi ini akan diputuskan secara politik bukan berdasarkan pertimbangan baik dan buruknya bagi negara dan juga untek rakyat. Apabila diputuskan secara politik, sangat tergantung individu siapa yang memimpin DKI dan siapa yang di pusat. 

Apa yang dilakukan Anies, bukan hal yang luar biasa, karena yang disegel adalah pembangunan yang dilaksanakan tanpa IMB, tentu pada akhirnya tergantung keputusan rentang reklamasi. Apabila reklamasi itu halal, maka IMB bisa disusulkan untek dilengkapi sepanjang tidak melanggar zonasi yang akan diatur dalam Perda, artinya pertarungan berikutnya ada di DPRD, proses pengesahan Perda Zonasi. Di sini uang yang akan bermain, karena ini proyek ratusan triliun. Sangat mungkin uang akan mengalir ke Kebun Sirih dan juga pemerintah sebagai partner DPRD.

Sebagai rakyat kita hanya berdoa, agar mereka yang mewakili rakyat, mampu mempertahankan kualitas moralnya, untuk amanah memperjuangkan kepentingan umum.

Tidak ada relevansinya LBP mempersoalkan IMB, karena bukan domain Kementerian, jadi LBP bukan bicara tanpa alasan dan pertimbangan sama sekali. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Penyelesaian kasus rekalamasi teluk jakarta bukan kasus biasa. Di balik proyek ini menyimpan banyak kepentingan para pihak. Sejak awal proyek reklamasi syarat kepentingan ekonomi politik. perselingkuhan penguasa dan pengusaha sangat kental.

Ketika Menko Maritim Rizal Ramli mencabut izin rekalamasi, moratorium, reaksinya luar biasa. Rizal Ramli yang dikenal sebagai  ekonom senior, disegani di negeri ini, terlempar dari kursi jabatannya.

Yang menjadi pertanyaan mengapa Presiden Jokowi mengamini kebijakan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) pengganti Rizal Ramli, mencabut moratorium. Padahal kebijakan itu, dibuat atas kesepakatan Kemenko Maritim, KKP, Kementerian LHK, Kementerian ATR. Dan mengapa LBP dengan gagahnya, pasang badan mendukung  proyek Reklamasi? Meskipun ditenggarai banyak kejanggalan.

Kejanggalan tersebut sangat telanjang dilihat dari kaedah perumusan kebijakan publik. Mengabaikan pertimbangan dasar kelayakan, analisis dampak lingkungan dan etika. Oleh karenanya, sukar dibantah,  kebijakan rekalamasi dibuat atas persengkongkolan penguasa dan pemodal. Pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan kekuasaan dan pengaruh kekuatan modal (para taipan). 

Perselingkuhan pengusaha dan kekuatan modal dalam proyek ekonomi, bisnis, praktek ekonomi haram  dinegeri bukan hal baru. Punya sejarah panjang dan sudah terstruktur sedemikian rupa. Lihat saja, hampir sebagian besar kasus mega korupsi melibatkan penguasa dan pengusaha.

Beranjak dari kasus reklamasi dan sejenisnya, menyiratkan selama dua dasarwarsa lebih, mengapa reformasi belum mampu merubah pola relasi penguasa dan pebisnis. Hegemoni kuasa dan modal dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan ikut memberi jawaban mengapa prinsip good govarnance sukar diwujudkan. 

Langkah kebijakan Anies terkait moratorium reklamasi, mendapat berbagai tanggapan. Akah langkah Anies menutup proyek rekalamasi bermuatan politis. Karena memasuki tahun tahun politik. Pendapat itu, sah-sah saja. Sebagai aktor politik, Ia tak kan bisa menghindar penilaian itu, apalagi kepentingan yang berseberangan. 

Bagi seorang politisi cerdas dan berintregritas, pertanyaan publik itu, justru akan memicu menguji kepemimpinannya. Anies harus menunjukkan konsistensinya menepati “kontrak politik” atau janji  kampanye. Sebagian rintangan dan tantangan itu sudah dilalui. Selanjutnya Ia akan menghadapi tantangan serangan balik jilid ke II pasca pilgub. 

Dalam kontek lebih luas, isu reklamasi semakin menarik. Dimaknai dan dikaitkan sebuah realitas. Di mana bangunan struktur ekonomi politik semakin menggurita. Melemahkan tatanan hukum, politik dan ekonomi negeri ini.  

Karenanya, silih berganti pemimpin di negeri ini selalu dan akan terus  dipertanyakan oleh publik. Sebab, akar persoalan penghambat reformasi belum  terlesaikan. Kehadiran para pemimpin yang berintegritas dan visioner selalu dinantikan untuk percepatan reformasi. 

Dalam kaitan itu, tak salah, jika sebahagian masyarakat harapan itu dititipkan kepada Anis. Dan kini, Anis pun sudah masuk ke jantung masalah. Membongkar cangkram hegemonik yang selama ini tak terjamah hukum.

Tentu,  langkah Anies akan menuai resistensi beberapa waktu kedepan. Baik secara langsung, terbuka, tidak terbuka, dengan ragam bentuknya. Misalnya kasus Novel Baswedan, kebetulan sepupu gubernur DKI. Petugas KPK ini, dalam tugasnya telah menyentuh stuktur inti kejahatan kerah putih. Apalagi, kebijakan moratorium reklamasi, sebuah pertaruhan besar bagi investasi haram itu dan kepentingan politik penguasa. 

Pertanyaannya, Apakah Anies tetap konsisten atas kebijakan yang sudah diambil. Meskipun beresiko terhadap jabatan, dan keselamatan dirinya ? Atau sebaliknya, jika  langkah penyegelan itu bersifat taktis, langkah kompropmis, maka ia akan menuai political distrust pada integritas kepemimpinannya. 

Segala kemungkinan bisa terjadi. Biarlah waktul yang akan menjawab. Apakah Anies berhasil mematahkan sebuah pameo. Sebagaimana ia sering katakan, "hukum di negeri ini lebih tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas". Wallahualam bisawab. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Selama yang dilakukan gubernur sesuai dengan hukum dan masih menjadi kewenangannya, tentu kita layak mengapresiasi tindakan tersebut. Melaksanakan hukum untuk memberi rasa keadilan kepada warganya itu tidak gampang, banyak godaan uang yang menggiurkan, tidak mustahil juga adanya pressure dari pihak yang berkepentingan, apalagi pihak yang ditertibkan para pemilik modal.

Kita punya tanggung jawab bersama untuk memberikan dukungan dan memantau tindak lanjut dari penyegelan dan tindakan hukum lanjutan atas pulau reklamasi yang disegel. Jika harus menghancurkan investasi ilegal yang bernilai besar, sebesar apapun, demi hukum Pemerintah DKI Jakarta tidak boleh kompromi dan kalah. Mengembalikan fungsi area/lahan kepada fungsi yang seharusnya itu pekerjaan mulia yang penuh tantangan.

Terkait tahun politik, boleh-boleh saja tindakan tegas Anies ditumpangi kepentingan politiknya, namanya juga manusia yang hidup diranah politik, yang penting tidak mengabaikan prioritas untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak, bukan sebaliknya. Jika Gubernur Anies bekerja dengan baik dan mengarus utamakan kepentingan orang banyak, dapat dipastikan secara otomatis akan mendapat berkah politik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Saya melihat gebrakan kebijakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan tidak terlepas ada kepentingan politik, yaitu Pilpres 2019.

Memang dalam berbagai kesempatan, Anies berkilah tidak akan mencalonkan diri sebagai capres.Tentu saja ini sikap sopan santun terhadap kebaikan Prabowo Subianto. Karena memang, calon hasil rekomendasi dari Gerindra punya komitmen untuk mengusung Prabowo menjadi capres. Jadi tidak ada istilah" makan gratis" dalam dunia politik. Anies harus menunjukkan sikap loyalitas dan kesatria dengan janjinya. Walaupun tidak ada istilah "petugas partai", namun pengorbanan Gerindra harus juga dibalas dengan kebaikan Anies. 

Jika ini benar, maka keberanian Anies merupakan bagian dari cara Gerindra menaikan elektabilitas Prabowo yang selalu terpaut jauh di bawah jokowi. Jika kinerja Anies baik, maka otomatis citra negatif Prabowo akan terkikis dengan keberhasilan Anies menata Ibu Kota Jakarta.

Namun benarkah demikian? Kita juga harus melihat Anies Baswedan bukan hanya sebagai petugas partai, tapi juga seorang pribadi yang punya insting politik cukup tajam. Merunut ke belakang, Anies merupakan sosok yang cukup dikagumi karena kecerdasan dan keluwesan serta kehebatan dalam mengolah argumentasi yang berbobot.  

Keberhasilan radar capres dengan nilai yang baik pada konvensi demokrat pada era SBY, menunjukkan bahwa Anies bagian dari tokoh yang diharapkan bisa melakukan perubahan politik lebih baik. Selain itu nama anies pada lembaga survei tidak pernah ketinggalan namanya muncul. Maka kedudukan sebagai gubernur saat ini bagian dari kampanye gratis Anies. 

Tentu saja Anies tidak terlalu pusing, apakah jadi capres atau tidak. Yang terpenting bagi dia saat ini adalah mengemas dirinya sebagai suatu brand yang diperhitungkan. Dia tidak perlu ngoyo, jika masyarakat sudah tahu kualitasnya, maka rezeki capres pun akan menghampirinya. 

Tahun 2019 memang masih cukup lama, tapi juga sudah cukup untuk mempromosikan diri dengan gebrakan kebijakannya. Apalagi masyarakat lebih senang terhadap calon yang bersih catatan kelam masa lalu. Jika benar, maka sikap Prabowo pun akan sama di DKI, dengan melepaskan hasratnya, dan melimpahkan capres ke Anies Baswedan.

Tentu langkah ini juga cukup cerdas, selain memberi kesan kedewasaan dalam berpolitik, Prabowo juga mempunya andil besar untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyegel Pulau D kawasan Reklamasi Teluk Jakarta karena tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menuai apresiasi berbagai kalangan. Penyegelan tersebut menunjukkan Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno memiliki keberanian menegakkan aturan, meskipun harus berhadap-hadapan dengan pengusaha kakap atau bermodal besar, yaitu para pengembang reklamasi. Langkah ini merupakan bukan sekedar hanya menunjukkan sikap secara politis saja melainkan merupakan sikap pemerintah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap kekuasaan yang dimilikinya.

Sejatinya negara memang harus berwibawa dan tidak tunduk pada kepentingan pengembang besar. Mereka para pelanggar hukum itu sebenarnya tidak ada apa-apanya bagi negara, hanya saja mungkin banyak oknum tertentu yang memang sudah bekerja dengan harga demi kekuasaan maupun jabatan ataupun meraih kekayaan.

Pro dan kontra atas langkah tersebut yang di lakukan Gubernur Jakarta sebagai kepala pemerintah daerah merupakan hal yang biasa dalam demokratis di situlah diuji dinamika dan dialektika berfikir mulai bekerja dengan logika dan rasa yang berdasarkan asas hukum yang berlaku. Walaupun langkah tersebut masuk pada situasi tahun politik yang suka tidak suka bisa saja dikaitkan dalam konteks popularitas politik.

Reklamasi merupakan proses pembangunan yang bermasalah yang harus di selesaikan, bukan dari satu dimensi saja melainkan berbagai dimensi mulai dimensi politik, administrasi publik, hukum, ekonomi, sosial maupun pertanahan dan keamanan bagi jakarta khususnya dan Indonesia yang lebih luas karena jakarta juga sebagai ibukota negara. Dari hal tersebutlah bahwa Gubernur DKI Jakarta sebagai kepala pemerintah daerah tidak berhenti pada penyegelan semata demi popularitas, melainkan bergerak terus dalam penyelesaian komprehensif sehingga reklamasi tidak tersandra demi kepentingan politik dalam pencapaian politik sesaat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Langkah Anies Baswedan menyegel 932 bangunan di Pulau D kawasan reklamasi teluk Jakarta bukan hanya berani dan heroik, tetapi sekaligus menunjukkan kembalinya Supremasi Hukum. 

Publik telah lama menahan kegeraman terhadap pengembangan kawasan reklamasi yang melabrak apa saja yang menjadi penghambat baik kepentingan para nelayan, kepentingan lingkungan, melanggar kesepakatan empat menteri dan melanggar berbagai aturan hukum. Indonesia bagian Daerah Khusus Ibukota Jakarta seolah bukan lagi Negara Hukum, tapi Negara Kekuasaan Politik dan Kekuasaan Uang. Siapa saja boleh bertindak apapun sekehendak hati asal ada beking kekuasaan dan uang. Hukum bisa diatur untuk mengikuti kekuasaan dan uang.

Anies Baswedan telah menjungkir-balikkan logika tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa hukum juga bisa tajam ke atas, bukan hanya ke bawah. Oleh karena itu, publik juga berharap bahwa tindakan penyegelan saja tidak cukup, tapi harus diikuti dengan pembongkaran. Tunjukkan bukan hanya bangunan-bangunan rakyat biasa yang di-buldozer, tapi juga bangunan-bangunan investor besar jika terbukti melanggar hukum.

Tentu akan ada perlawanan yang hebat baik dari pihak yang dirugikan yang tentu juga melibatkan bekingnya yang lebih kuat. Tetapi Anies harus percaya diri bahwa ia pun juga punya beking kuat yaitu rakyat dan hukum. 

Apakah keberanian Anies ada kaitannya dengan tahun politik? Tidak perlu mengalihkan perhatian bahwa masalah pokoknya adalah pelanggaran hukum. Bukan yang lain-lain. Kalaupun ada kaitannya dengan politik, tentu tindakan Anies tersebut merupakan perwujudan dari sikap konsistennya atas janji kampanye untuk pemilihan gubernur DKI. Demikian juga kalau mau dikaitkan dengan politik, apa yang dilakukan Anies adalah "high politic" yaitu politik penegakan supremasi hukum. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Uji nyali Anies Baswedan telah berujung pada penyegelan Pulau D hasil reklamasi. Kita tunggu uji nyali apa lagi yang akan dihadapi Anies. Yang pasti, para korban gusuran Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok banyak yang senang karena salah satu simbol kejayaan penguasa yang membuat mereka menderita telah dilumpuhkan.

Entah pembalasan macam apa yang akan dilakukan oleh para investor pulau buatan itu. Apakah menggunakan jalur hukum, yang telah berulang kali terbukti korup, atau cara lain. Kita tunggu saja. Yang pasti mereka akan kehilangan trilyunan rupiah bila penyegelan tersebut bersifat permanen.

Mereka tentu tak senang bila nanti Anies melanjutkan pembangunan Pulau D tapi bukan untuk kaum berduit yang sanggup membeli apartemen berharga puluhan sampai ratusan juta rupiah per meter persegi, melainkan untuk mengurai kepadatan penduduk kota Jakarta. Artinya, pulau tersebut dipakai untuk pemukiman kaum kelas menengah ke bawah yang hidup berhimpitan di kawasan padat penduduk.

Anies sendiri tentu harus siap menghadapi orang-orang kuat di balik para investor tersebut. Banyak hal bisa mereka lakukan untuk menjatuhkan Anies, baik secara politis maupun hukum. Mereka akan makin berang tentunya bila Anies nanti ternyata ikut bertanding dalam Pilpres 2019 mewakili kubu oposisi.

Bisa jadi, sekarang ini ada kecurigaan bahwa nama Anies sengaja disembunyikan di balik Prabowo,  Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra dan lain-lain untuk mengecoh lawan. Setidaknya untuk membangun kesan bahwa Anies bekerja tanpa pamrih menjadi presiden atau wakil presiden. Maklum, bila mengajukan tokoh-tokoh tua, apalagi tak punya rekam jejak meyakinkan di bidang eksekutif, akan terlalu sulit untuk keluar sebagai pemenang Pilpres 2019.

Dari sisi keuangan, Anies jelas kalah jauh. Para taipan, yang kini juga menguasai media cetak dan elektronik, tak akan memberi dukungan kepadanya. Orang-orang kaya ini tentu juga tak segan menghamburkan banyak duit untuk membiayai cyber army yang beberapa tahun belakangan merajalela di media sosial.

Berharap kasus Pilgub DKI, dimana Anies menang hampir satu juta suara, mungkin mustahil terulang di tingkat nasional. Di tingkat ini kebutuhan dana jauh lebih besar dan masyarakat pemilihnya lebih beragam dari sisi sosial, politik, dan ekonomi

Namun ada kesamaan di antara mereka, yaitu lebih berpijak ke realitas. Inilah mengapa tokoh yang populer seperti Megawati bisa dikalahkan oleh pendatang baru bernama Susilo Bambang Yudhoyono. Meski mayoritas beragama Islam, mereka lebih suka memilih parpol dan politisi sekuler. Kenyataan ini juga dibuktikan bahwa kini sebagian besar posisi kepala daerah dikuasai oleh parpol sekuler, terutama  Golkar dan PDIP.

Apakah Anies akan benar-benar ikut bertanding dalam Pilpres 2019,  dan sanggup memenangkan hati para pemilih, masih terlalu pagi untuk meramalkannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Reklamasi sudah berlalu dan memang perlu perawatan lingkungan secara aktif sesuai amanat Tuhan untuk menguasai bumi dengan segala isinya bagi kesejahteraan manusia secara aktif. Kalau lingkungan menjadi kumuh, laut dangkal penuh sampah dan binatang tangkapan nelayan menjadi langka, bisa pulau itu direklamasi untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar. 

Lain halnya Kalau memang ada pembangunan tanpa izin itu menjadi wewenang pemerintahan setempat untu melakukan koreksi. Laksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dengan kearifan. Tidak perlu over expose dan berlebihan. Dengan harapan semoga semua pihak menyadari arti pentingnya peraturan dan perundangan, untuk mengendalikan keputusan yang hanya dilandasi kebijakan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Persoalan Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta, merupakan ujian bagi proses pembangunan di negeri Indonesia. (Alm) Dawam Raharjdo pernah membahas dengan serius latar belakang dan tujuan dari asas develomentalism yang terjadi di tanah air. Dalam bukunya dia menuliskan bahwa: motif utama dari developmentalism adalah membangun ekonomi di negara dunia ketiga untuk kepentingan Pasar Modal yang dikuasai negara-negara maju (pemenang perang dunia ke-2). Tujuan utamanya adalah: membendung pengaruh komunis di negara dunia ke-3. Sponsor utama teori ini adalah negara super power Amerika Serikat.

Pada pokok masalahnya adalah: pasca reformasi, elite politik nasional sukar disetir oleh kepentingan asing karena sistem multi partai yang kompleks. Bangkitnya isu negeri federalism yang mencetuskan banyak pemimpin lokal ikut serta memperumit keadaan. Sehingga, sukar melakukan persekongkolan politik antara pemilik modal (asing) dengan para elite.

Reklamasi di Teluk Jakarta adalah salah satu contoh praktik dari Developmentalism. Pulau-pulau buatan dibuat untuk menjadi basis ekonomi baru selain tanah daratan. Pada pulau tersebut akan berdiri ratusan gedung pencakar langit yang akan menjadi bukti sukses pertumbuhan ekonomi. 

Rumitnya keadaan persekongkolan antar pemilik modal dan elite politik tanah air; mewujud dalam tidak tuntasnya status tanah reklamasi. Atau istilahnya: Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Dan SIPPT ini merujuk kepada Raperda yang keputusannya berada pada anggota legislatif DPRD DKI Jakarta. Satu-satunya modal peraturan para pemilik modal adalah UU dan Keppres No 52 tahun 1995 yang dikeluarkan pada masa otoriter Orde Baru.

Reformasi memang membikin sakit kepala; setelah kasus BLBI yang tak kunjung usai, ditambah lagi berbagai problema izin pembangunan yang hantam sembarang. Orde baru menyisakan banyak PR bagi negeri ini.

Lalu, bagaimanakah cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini?

Pertama sekali adalah dengan cara menempatkan sila ke-5 dari Pancasila; yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penting ini, supaya terlihat persoalan Reklamasi Teluk Jakarta bukan semata-mata dari sudut pandang ekonomi (untung rugi). State (negara) bukan perusahaan, melainkan adalah cermin dari kehidupan sosial warganya. Karena state (negara) berdiri bukan hasil jual-beli; melainkan dengan perjuangan tumpah darah. Ini yang membuat state (negara) menjadi organisasi yang berbeda; dari semua jenis kelompok organisasi yang pernah dibikin oleh manusia. State (negara) memiliki kuasa utuh untuk mengubah regulasi demi kelangsungan kesejahteraan penduduknya.

Oleh sebab itu: ketika tidak ada lagi peraturan yang dapat dipakai sebagai acuan karena tumpang tinding bertabrakan alias banyak deviasinya; maka state (negara) dapat membuat peraturan baru yang menggugurkan semua peraturan yang pernah dibuat.

Mengenai; nasib gedung-gedung di Pulau Reklamasi apakah dibongkar atau dipakai lagi; tentu menjadi wilayah diskusi para legislator, bukan pembicaraan warung kopi. Dan ketika keputusan dicapai, apapun keputusannya menjadi acuan baru untuk kelanjutan pembangunan di Pulau Reklamasi.

Masalah akan membuka, keran baru kongkalikong antara elite politik dan pemilik modal, itu menjadi wilayah pembahasan yang lain. Apakah akan menjadi media korupsi baru? Biarkanlah proses normal berjalan dahulu. Akan sangat melelahkan jika; keputusan status Pulau Reklamasi diberikan kepada: parlemen jalanan. Saya pikir hukum tetap menjadi panglima.

Adakah sedikit ide liar dari saya? Mungkin menjadi pilot project pulau wisata mangrove itu menarik untuk pulau yang terlanjur berdiri sebagai kompensasi kerusakan lingkungan di tanah darat Jakarta.  Dan gedung-gedung yang berdiri dapat menjadi hunian wisata sewa. 

Untuk pulau yang belum berdiri? Mohon maaf, dilarang saja. Kasus ditutup. Stop reklamasi forever. Ini mungkin dapat mencegah negeri kita dari sifat mubazir dan prustasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran

Peraturan Gubernur Nomor 58/2018 tentang pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta disahkan oleh Anies Baswedan selaku Gubernur Jakarta setelah menyegel beberapa pulau hasil reklamasi.

Penyegelan pulau reklamasi tersebut dinilai oleh banyak kalangan sebagai langkah tegas Anies Baswedan untuk menepati janji kampanye pada saat kontestasi Pilgub yang lalu.

Hanya saja, ketegasan Anies dalam penyegelan tersebut menjadi bias tatkala Anies Baswedan ketuk palu terkait Peraturan Gubernur yang menetapkan organisasi ad hoc khusus dibebankan tugas untuk mengelola pulau hasil reklamasi di pantai Utara Jakarta tersebut.

Namun, setelah menganalisis peraturan gubernur tersebut, kami dari ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik) bersama Lembaga CBA (Center for Budget Analysis) menilai bahwa terdapat kesempatan dimana Anies Baswedan selaku Gubernur Jakarta berpotensi untuk melanjutkan proses reklamasi di pantai Utara Jakarta tersebut dengan menggunakan kepanjangan tangan BKP Pantai Utara Jakarta.

Ketegasan Pergub Reklamasi ini terlihat pada Bab I, yang tidak ditemukannya definisi mengenai Pengelolaan atau tata kelola Pulau Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dikhususkan untuk pulau-pulau yang sudah ada. Artinya, ketidaktegasan pemaknaan pengelolaan pulau reklamasi dalam peraturan gubernur ini berpotensi untuk dilanjutkannya reklamasi, bahkan ditambahkannya pulau baru.

Selain itu Menurut kami, Pada Bab III tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi dalam peraturan gubernur itu tidak menyatakan secara tegas tentang kedudukan proses reklamasi, yang seharusnya secara tertulis kegiatan reklamasi itu benar-benar dihentikan. Anies harusnya menegaskan tentang tugas pokok BKP Reklamasi Pantai Utara Jakarta hanya mengelola pulau yang sudah 'terlanjur' ada. Tidak tertulisnya poin tersebut akan menjadikan BKP tidak memiliki tugas pokok yang pasti.

Kami juga menilai bahwa dalam peraturan gubernur yang tertera dalam Pasal 4 dari poin A sampai dengan poin H, BKP memiliki wewenang untuk mengembangkan pulau-pulau hasil reklamasi. Artinya, kami menduga bahwa selain mengelola pulau reklamasi itu, Anies juga menjadi berhak untuk melanjutkan proses reklamasi, dari menfasilitasi para mitra, mengadakan sarana dan juga prasarana yang akan dibangun di pulau reklamasi tersebut, dari fasilitasi jalan yang menghubungkan ke pulau reklamasi tersebut, serta merelokasi gudang di pulau reklamasi itu, sehingga Anies dapat menggandeng para investor untuk turut bersama-sama mengembangkan pulau reklamasi tersebut.

Menurut kami, harusnya Anies bersikap tegas untuk  memberhentikan proses reklamasi, dan memperjelas batasan-batasan pengelolaan dan pengembangan 'pulau haram' tersebut agar kemudian tidak.menjadi salah kelola.

Selain itu, Anies juga harus tegas bahwa BKP dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan pulau yang sudah ada, bukan menyelenggarakan dan merencanakan serta melaksanakan reklamasi. Selain itu, untuk kegiatan sosial yang diperuntukan bagi sektor nelayan, pendidikan, wisata, maupun pengembangan kearifan lokal juga harus di pertegas, jangan sampai kemudian diperbolehkan gedung-gedung mewah dapat dikembangkan dan dibangun di pulau reklamasi.

Maka dari itu, sebelum anggaran untuk BKP ini dikucurkan tetapi kinerjanya tidak optimal karena ketidak jelasan aturan, kami dari ALASKA meminta kepada Anies untuk membatalkan peraturan gubernur nomor 58/2018, untuk memperjelas dan mempertegas pemberhentian reklamasi pantai Utara jakarta, dan memperjelas serta mempertegas batasan-batasan tata kelola pulau reklamasi pantai Utara Jakarta tersebut oleh pemerintah DKI Jakarta sehingga BKP ini tidak menjadi proyek pencitraan Gubernur Anies Baswedan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota

Reklamasi pantai seharusnya menjadi pilihan terakhir bagi suatu kota untuk mengembangkan dirinya. Namun keterbatasan ruang kota dan semakin melambungnya harga lahan di pinggiran kota, menyebabkan banyaknya kota mengambil pilihan tersebut. 

Singapura menjadi contoh negara yang paling banyak menggantungkan perkembangan kotanya melalui reklamasi. Selain itu, Malaysia dengan Penang dan Johor dan Filipina dengan Manila Bay, bahkan China pun sebagai salah satu negara kontinental terbesar juga membangun kota baru Nan Hui melalui reklamasi. 

Mengapa pilihan terakhir? Karena memang pilihan itu akan membawa konsekuensi perubahan struktural kepada lansekap kota maupun tatanan sosial ekonomi masyarakat kota. 

Pertama, perubahan ekosistem laut baik abiotik dan biotik yang dapat mengganggu sistem rantai makanan dan habitat di dalamnya. Gangguan tersebut akan berdampak pada kehidupan kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada jasa ekosistem tersebut. 

Kedua, biaya reklamasi yang besar serta siklus pembiayaan yang panjang memerlukan konsistensi dan kapasitas fiskal yang kuat. Sehingga seringkali pasar konsumen reklamasi bukan warga kota itu sendiri, tetapi pasar global yang memiliki kepentingan terhadap kota tersebut. 

Ketiga, tatanan aturan untuk menjaga harmoni antara kegiatan di lahan reklamasi dan di kawasan perkotaan sangat diperlukan karena keduanya saling mempengaruhi, saling berkompetisi, namun juga bisa saling melengkapi. 

Oleh karena itu, kesepakatan kolektif untuk perlu tidaknya melakukan reklamasi menjadi sangat penting. Pilihan tanpa reklamasi, seperti pemulihan lingkungan pesisir, penataan kawasan pantai, maupun pelestarian ekosistem juga harus disertakan dalam penyepakatan tersebut.

Ketika sudah disepakati perlu reklamasi, hal berikutnya yang perlu diputuskan adalah bentuk dan luasan reklamasi yang paling layak secara ekologis dan ekonomis. Di sini, kajian menyeluruh sangat penting. 

Wilayah kajian tidak hanya dilingkupi oleh batas adminstratif, tetapi batas ekologis kesatuan sistem air, dari hulu ke hilir. Karena laut adalah muara dari berbagai sungai. Kajian ekonomis tidak hanya memfokuskan pada besarnya biaya dan manfaat reklamasi, tetapi juga manfaat ekonomi yang berpotensi hilang (tersubsitusi) akibat reklamasi tersebut. Dan siapa pihak yang menanggung biaya tersebut. 

Studi kelayakan kedua faktor utama tersebut kemudian akan menjawab bentuk dan luasan seperti apa yang paling layak, termasuk teknik reklamasi yang akan digunakan.

Hal berikutnya yang harus disepakati adalah perencanaan tata ruang dan perancangan bangunan pada lahan reklamasi tersebut. Di sini peran pemerintah sebagai mediator kepentingan publik dan investor reklamasi menjadi penting agar keseimbangan dan keadilan ruang dapat diwujudkan tanpa merugikan kedua pihak tersebut. 

Proses perencanaan yang terbuka akan membantu meminimalkan potensi konflik kepentingan. Kesepakatan rencana tersebut diharapkan dapat mengikat semua pihak dan kemudian memberikan kepastian pada pihak yang ingin berinvestasi dan warga kota yang terkena dampak seperti apa rencana ke depan bagi mereka.

Terakhir, karena butuh waktu yang lama, maka pada tahap pelaksanaan konstruksi reklamasi, termasuk infrastruktur dan bangunan diatasnya, maka diperlukan sistem tata kelola yang efektif dan transparan. Tidak bisa diserahkan pada rutinitas birokrasi pemerintahan karena akan banyak penyesuaian terhadap rencana awal mengingat dinamika pesisir. Sehingga sangat disarankan bagi kota untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ketika hendak mengambil pilihan reklamasi, dan menghindari pendekatan keterlanjuran pembangunan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang