Rebutan BUMN, Siapa Yang Menang?
berita
Politika

Ilustrasi Foto: Muid/Watyutink.com

15 October 2017 12:00
Penulis
Dengan total aset mencapai Rp7.035 triliun di tahun 2017, Badan usaha milik negara (BUMN) memang pantas menjadi rebutan. Tidak hanya pemerintah yang meminta jatah ‘kue’ BUMN, partai politik, DPR, bahkan LSM ikut berebut ‘kue’nya. Akibatnya, setiap pergantian pemerintahan, manajemen BUMN pun ikut berubah. Sehingga kita lihat, beberapa BUMN diisi oleh para relawan yang tidak semua punya kompetensi. Bahkan, diisi oleh orang kampus yang berpolitik dan mantan direksi yang ikut partai.

Pun tak luput bank-bank ‘plat merah’ yang seharusnya diisi oleh orang yang memiliki kecakapan bankir profesional, justru diisi oleh orang-orang partai. Apakah hal ini menunjukkan bahwa BUMN adalah tempat yang paling tepat untuk mencari uang, dan ‘kantong uang’ paling pas untuk mencari maupun mengembalikan modal kampanye? Dan, jabatan petinggi BUMN adalah ‘hadiah’ terima kasih paling layak bagi para relawan dan pendukung hard-liner pemerintah?

Kondisi seperti ini yang kemudian ‘menginspirasi’ DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Argumennya untuk memperbaiki tata kelola dan pengaturan BUMN sebagai perusahaan Negara –meski banyak kalangan yang tidak percaya.

Salah satu pasal dalam revisi UU tersebut ialah setiap Komisaris Utama (Komut) BUMN dan Direktur Utama (Dirut) BUMN harus diseleksi atau fit and proper test oleh DPR. Menurut DPR, hal ini dilakukan untuk memastikan Direksi dan Komisaris BUMN adalah orang yang tepat, punya kapabilitas dan kemampuan. Benarkah demikian? Ataukah hanya ingin merebut jatah ‘kue’ yang lebih besar lagi, dengan terlibat lebih dalam di BUMN, dan lebih punya kuasa dari pemerintah? Apa revisi UU ini sengaja  dibuat untuk memangkas kewenangan Menteri Negara (Menneg) BUMN, Rini Soemarno, yang selama ini seolah menjadi ‘common enemy’ DPR?

Cerita tidak harmonisnya hubungan DPR –khususnya Komisi VI—dengan Rini Sumarno sudah menjadi rahasia umum. Termasuk oleh partai pengusung utama pemerintah (PDI-P). Bak kucing dan anjing yang tak pernah akur, undangan rapat di DPR selalu diwakili oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Sudah lebih dari tiga tahun hal ini terjadi, kenapa Presiden tampak membiarkan? Telah dua kali DPR meminta Presiden untuk memberhentikan Rini dari kursi Meneg BUMN, namun Presiden tetap bergeming. Di dua kali reshuffle, Rini tetap ‘sakti’ duduk di singgasana Meneg BUMN. Apakah 'kesaktian' Rini pula yang menyebabkan Jokowi beringsut ketika banyak suara meminta ia mengganti Rini? Apa sebabnya Jokowi rela menyuruh Sri Mulyani hadir mewakili Rini rapat dengan DPR? Lantas, sampai kapan hal ini dibiarkan terus terjadi?

Dengan kondisi perekonomian negara yang lemah, utang negara semakin numpuk, defisit anggaran yang mendekati batas 3 persen, nilai tukar rupiah yang semakin ‘teler’, sudah seharusnya Pemerintah bersama tim ekonominya, dan DPR, bersama-sama kompak bekerja membenahi ekonomi bangsa. Jangan malah rebutan BUMN. Jangan sampai menunggu Indonesia menjadi Yunani, baru tersadar ketika sudah menjadi negara bangkrut.

Bagaimana menurut Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

aMelakukan revisi atau membuat Undang-undang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari DPR dalam fungsi legislasinya. Termasuk merevisi atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam hal ini, kewajiban membuat ataupun merevisi UU bersama pemerintah adalah sebagai payung hukum atas BUMN dan pengelolaannya. Payung hukum tersebut diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa. Bukan diarahkan kepada conflict of interest bagi DPR maupun partai dan golongannya. Jika kemudian UU tersebut digunakan untuk kepentingan DPR, partai, dan golongannya, maka itu harus digugat oleh rakyat. Karena biar bagaimanapun juga, sektor BUMN dan perdagangan adalah sektor-sektor yang "seksi" dan "basah".

Mengenai tupoksi DPR tersebut, tentu tidak boleh berseberangan ataupun bahkan melanggar amanah konstitusi. Jangan sampai ketika membuat undang-undang, DPR memasukkan pasal atau ayat untuk kepentingan pribadi. Jadi, dalam hal membuat regulasi yang sifatnya strategis dan ‘basah’, harus terbuka dan dalam sorotan publik. Untuk itulah, regulasi yang dihasilkan tentang pengaturan dan tata kelola BUMN tersebut haruslah semata-mata untuk kepentingan negara, serta menguntungkan negara dan rakyat yang ada di dalamnya

Sebagai pengelola dan pemberi regulasi, sudah seharusnya pemerintah maupun DPR melihat, memperhatikan, dan memahami kembali kembali tujuan awal dibentuk dan didirikannya BUMN. Untuk apa dan siapakah BUMN didirikan? Untuk pemerintah kah, DPR kah, partai politik kah? Kan bukan. BUMN itu badan usaha milik negara, yang diupayakan dan dikelola sebesar-besarnya untuk negara dan bangsa. Bukan badan usaha milik pemerintah, meskipun ada andil dan kontribusi pemerintah disana berupa penyertaan modal Negara (PMN) dan komando pengelolaannya dipegang oleh pemerintah. Bukan pula milik DPR, meskipun mereka adalah representasi rakyat. Jadi jangan diubah tujuan awalnya, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3, yakni sebagai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, BUMN ini dibentuk dan didirikan untuk mengelola sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh negara, untuk kemudian diproduksi, dan hasil produksinya digunakan sebagai penggerak ekonomi negara.

Jika kemudian BUMN hanya digunakan sebagai ‘sapi perah’, atau ‘kantong uang’ seperti yang watyutink.com sebutkan, baik untuk dana kampanye atau untuk yang lainnya, termasuk pemberian ‘slot’ jatah direksi dan komisaris di BUMN bagi para pendukung dan loyalisnya, itu jelas sudang melanggar. Dan bisa disebut serampangan dalam mengelolanya. Jadi, jangan heran jika negara ini bisa bangkrut akibat pengelolaan seperti ini, sehingga BUMN tidak lagai memiliki dana untuk berproduksi, karena telah diambil oleh pihak-pihak yang memanfatkan BUMN untuk kepentingan, baik dirinya maupun kelompok/partainya.

Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Pemilu kita mahal. pemilu kita sekarang ini telah menjadi ajang politik transaksional. Sehingga saat ini bisa dibilang, bahwa Demokrasi kita itu mahal.

Padahal dalam sistem demokrasi, pemilu haruslah transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, para calon yang ikut pemilu tersebut harus mengkontestasikan kemampuan dan kecakapan serta program-programnya, bukan mengkontestasikan dana yang mereka miliki dan keluarkan. Inilah pentingnya memutus mata rantai politik mahal tersebut. Salah satunya dengan menghentikan praktik yang menjadikan BUMN sebagai ‘sapi perah’.

Kembali lagi, BUMN itu harus dikuatkan. Tidak diboleh dilemahkan. Caranya, selain profesionalitas dalam pengelolaannya, harus ada sinergitas dari para pemegang kebijakan di BUMN, baik Kementerian BUMN maupun DPR sebagai pembuat regulasinya.

Jadi permasalahan yang terjadi antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan DPR, harus segera diselesaikan jika tidak ingin menjadi negara gagal. Ini adalah tugas Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk menyelesaikannya. Jangan sampai BUMN ini tersandera oleh kepentingan sesaat, jangka pendek, dan individual. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

BUMN sebagai salah satu tulang punggung perekonomian negara, sudah seharusnya dikelola sebagaimana mestinya. Karena, dalam pengelolaan BUMN, kita harus berfikir, bertindak, dan berbicara tentang kepentingan strategis jangka menengah dan panjang. Bukan kepentingan jangka pendek.

Jika hanya berfikir jangka pendek, yang ada malah pengelolaan BUMN tersebut menjadi tidak baik, kinerjanya tak maksimal karena tak terprogram secara benar, dan kemungkinan besar terjadi default, serta membuka peluang untuk  fraud.

Untuk itu, BUMN tidak bisa dikelola secara serampangan, dengan strategi jangka pendek. Apalagi, jika kemudian BUMN hanya dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik penguasa. Tentu hal itu sangat berbahaya untuk kesehatan kinerja BUMN itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi pada Pertamina maupun PLN, yang saat ini harus ‘menderita’ akibat kebijakan pemerintah yang mendorongnya untuk melakukan proyek yang bukan untuk strategi jangka panjang, tapi untuk kepentingan jangka pendek.

Pertamina diberi kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM), tidak boleh naik di tengah naiknya harga minyak mentah dunia, dengan penerapan satu harga di seluruh negeri. Sementara, Untuk mengirim BBM ke Papua, cost yang harus dikeluarkan bisa sampai Rp29.000 per liter. Cost distribusi tersebut kemudian dibebankan kepada Pertamina.

Padahal, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menjelaskan bahwa harga BBM akan mengikuti fluktuasi harga minyak dunia, dan harganya akan ditetapkan setiap tiga bulan. Faktanya, sudah sembilan bulan ini, atau sudah tiga kali penetapan, pemerintah masih belum juga melakukan realisasi perubahan harga tersebut. Artinya, Presiden sebagai pemimpin pemerintahan sudah melanggar sendiri Perpres yang terbitkannya.  

Gara-gara kebijakan ini, keuntungan Pertamina hilang hingga Rp20 triliun, bahkan hingga Rp30 triliun. Sementara, Pertamina masih dituntut membayar bunga obligasi dan biaya operasionalnya. Jika hal ini terus dibiarkan, Pertamina bisa bangkrut.

PLN juga mengalami nasib yang sama, harus ‘menderita’ akibat kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan tarif listrik. Akibat kebijakan tersebut, PLN terpaksa kehilangan keuntungan mencapai Rp5 triliun. Kalau terus-terusan kehilangan keuntungan, PLN bisa rugi nantinya. Selain kebutuhan untuk membeli bahan bakar batu bara sebagai bahan bakar primer untuk sebagian besar pembangkit listriknya, yang harganya naik, biaya operasional, dan bunga obligasi. PLN juga dituntut berinvestasi membangun proyek listrik 35.000 MW –meskipun hanya kebagian investasi sekitar 10 MW.

Apalagi, diketahui PLN juga memiliki utang yang mencapai Rp300 triliun. Bagaimana bisa melunasi utang jika keuntungan yang seharusnya didapatkan PLN harus hilang akibat kebijakan politik jangka pendek tersebut?

Saya bukan bermaksud mendorong tarif listrik naik atau harga BBM naik. Tapi ini tuntutan yang realistis, agar Pertamina dan PLN tidak rugi. Ini akibat pemerintah mengikuti saran kreditur asing untuk meliberalisasi sektor energi dengan mencabut subsidinya.

Kenapa saya bilang bahwa kebijakan penetapan tarif dan harga di sektor energi tersebut merupakan kebijakan politik? Karena, menaikkan harga BBM dan tarif listrik adalah keputusan yang paling tidak populis bagi seorang pemimpin. Jika hal itu dilakukan, tentu akan berpengaruh pada tingkat elektabilitasnya. Jadi, tidak menaikkan tarif listik dan harga BBM tersebut merupakan kebijakan politik presiden Jokowi. Tujuannya tentu agar tingkat elektabilitas Jokowi tidak turun di 2019. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!