Razia Buku 'Kiri', Kenapa Masih Terjadi?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 August 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Razia buku “kiri” seperti tidak ada habisnya. Kali ini, kelompok yang mengatasnamakan Brigade Muslim Indonesia (BMI) itu dikabarkan menyisir buku-buku yang berbau komunisme di Gramedia, Makassar, Sabtu (3/8/2019).

BMI berhasil menyita sejumlah buku, di antaranya berjudul “Dalam Bayang-Bayang Lenin”, “Pemikiran Karl Marx”, hingga “Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme” karya Frans Magnis Suseno. Mereka pun meminta buku-buku tersebut dikembalikan lagi ke pihak penerbit, tidak boleh diedarkan.

Peristiwa yang disebarkan ke media sosial oleh akun Instagram @tanah.merdeka  itu menambah daftar panjang penyitaan buku “kiri”, yang boleh dibilang dilakukan secara sepihak, jika tidak patut menyebut sewenang-wenang.  

Tindakan serupa sempat terjadi di Probolinggo, 27 Juli 2019 lalu. Dua orang pegiat pustaka jalanan terpaksa harus berurusan dengan polisi. Mereka kedapatan membawa empat buku, yaitu Aidit Dua Wajah Dipa Nusantara; Sukarno, Marxisme dan Leninisme: Akar Pemikiran “kiri” dan Revolusi Indonesia; Menempuh Jalan Rakyat; D.N Aidit Sebuah Biografi Ringkas.

Dan, masih banyak lagi. Yang pasti, setiap penyitaan buku “kiri” punya alasan yang hampir sama: berbau komunisme dan PKI. Di saat bersamaan, tindakan tersebut acap kali mendapat kecaman masyarakat. Tapi, nyatanya penyitaan buku secara sepihak belum berhenti.

Mengapa penyitaan buku “kiri” masih terjadi? Jika terjadi di era Orde Baru, mungkin bisa dipahami. Meski dinilai sarat muatan politis, setidaknya ada dasar hukumnya, yaitu UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Tapi aturan tersebut tidak berlaku lagi seiring adanya putusan MK Nomor 20/PUU-VIII/2010.  Dalam pertimbangannya, membolehkan buku-buku “kiri” dipelajari sepanjang tujuannya sebatas pengetahuan akademik.

Kalaupun ada buku “kiri” yang bisa dianggap berbahaya jika dibaca, tidak bisa pula sembarangan disita. Jangankan sekelompok orang, aparat penegak hukum macam kepolisian pun tak diperkenankan. Dalam putusannya, MK mensyaratkan penyitaan buku “kiri” harus melalui proses peradilan. Dengan kata lain, putusan pengadilan lah yang bisa melegalkan penyitaan buku berbau komunis.

Lalu, mengapa aparat terkesan tak menindak sekelompok orang yang bertindak sewenang-wenang? Hingga saat ini, boleh dibilang tak ada seorang pun tukang razia buku “kiri” yang mendapat proses hukum. Pertanyaan itu rada aneh memang, sebab terkadang polisi sendiri yang melakukan penyitaan seperti yang terjadi di Probolinggo.

Yang cukup menggelitik nalar publik, kabarnya buku yang disita kelompok BMI justru buku yang mengkritik Karl Mark, sang Bapak Komunisme. Tepatnya, buku Frans Magnis Suseno berjudul Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Apa itu artinya kita terlalu phobia dengan komunis?

Anti-komunisme memang tidak bisa disalahkan. Sikap anti dengan cara menyita buku “kiri” barangkali lantaran takut komunisme menjadi ideologi Negara. Tapi masalahnya, banyak kalangan menilai komunis tidak akan hidup di Indonesia. Terlebih, di negeri asalnya saja sudah lama mati. Lantas, sejauh mana wacana anti-komunisme--yang gaungnya timbul tenggelam--hanya sebatas komoditas politik?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Penyitaan buku “kiri” akhir-akhir ini, menjadi ironi dan narasi tak nyambung antara elite dan aparat negara. Mengapa demikian, setidaknya dapat didasarkan pada dua alasan. Pertama, preambule atau pembukaan UUD 1945, spiritnya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan itu, maka tersedianya bacaan menjadi niscaya. Karena itu, dengan adanya penyitaan buku sama halnya merampas instrumen pencerdasan sebagaimana yang diharapkan oleh konstitusi.

Kedua, jika melihat laku elite, yaitu Presiden, justru sering membagi-bagikan buku gratis. Artinya, sang Presiden ingin membangun simbol pencerdasan. Namun dengan adanya penyitaan, maka simbol itu tak mampu dibaca secara cerdas oleh aparat. Perampasan buku sama halnya membangun simbol pembodohan, sehingga justru mengkerdilkan simbol yang dibangun oleh Presiden tersebut. Alasan menggangu ketertiban, patut diuji terlebih diuji melalui peradilan. Karena itu, tindakan main hakim sendiri, menjadikan negara seperti autopilot.

Buku sebagai karya ilmu pengetahuan, ibaratnya sebagai nutrisi guna menambah ilmu. Oleh karena itu, perampasan tersebut, jelas melanggar hak setiap orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut demi kesejahteraannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Sekalipun jika dianggap mengganggu kepentingan umum, tentu terlalu dini membuat kesimpulan demikian. Untuk mengkategorikan telah mengoyak kepentingan umum, perlu dibuat paramater ketat sebagai berikut: 1) kericuhan yang massif dari hadirnya buku. Jika hadirnya buku tak menimbulkan kerusuhan publik yang luar biasa, maka tak layak dijadikan alasan telah mengganggu kepentingan umum; 2) tersebarnya ideologi dalam buku secara sistematis. Jika ideologi yang dinarasikan tak mampu mengubah ideologi publik secara masal, maka artinya buku itu tak memiliki dampak. Oleh karena itu, menggolongkannya sebagai pemicu keributan publik tak lagi relevan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)

Soal razia buku-buku yang dikategorikan berisi ajaran atau paham Marxisme/komunisme sudah berulang kali dan nampaknya akan terus berulang.

Pertama, wacana anti-kiri dan anti-komunisme selalu menjadi komoditas politik, mencari perhatian, dan pertunjukan pendek pikiran. Hal ini sering muncul musiman pada bulan antara Agustus-Oktober bertepatan dengan momentum perayaan HUT Kemerdekaan RI dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. 

Kedua, pihak atau kelompok yang melakukan razia sesungguhnya itu-itu saja. Dan yang pasti, mereka tak ada satupun pernah membaca isinya. Maka tak aneh jika buku yang bahkan mengkritik Marxisme pun turut dirazia.

Kenapa saya katakan akan terus ada peristiwa semacam itu? Isu komunisme bangkit terus digembar-gemborkan oleh pihak/kelompok itu-itu juga. Jadi menurut saya, razia yang mereka lakukan tak lebih sekadar cari perhatian dan menampakan kekerdilan pikirnya. Apa salah buku sehingga ditakuti?

Semua tindakan tersebut mulanya memang dimulai dari negara yang melarang dan kemudian membiarkan tindakan jahiliyah semacam itu.

Apalagi, di masa di mana membaca buku pengetahuan merupakan kegiatan istimewa di mana orang lebih suka membaca posting-an media sosial seperti sekarang ini, maka isu razia buku akan mungkin terus terjadi tiap tahun, oleh pelaku dan alasan yang itu-itu juga. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Belum usai kita mendengarkan terjadinya penyerangan dan pembubaran acara kebudayaan di beberapa kota yang dituduh disusupin ajaran komunis, kembali kita dikejutkan berita terjadinya razia buku "kiri" yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Brigade Muslim Indonesia (BMI). 

Dalam razia itu BMI melakukan penyisiran buku-buku yang berbau komunis di Gramedia, Makasar, Sabtu, 3 Agustus 2019. Ikut terjaring razia buku karangan pakar filsafat Indonesia Franz Magnis Soeseno seperti "Pemikiran Karl Marx" dan "Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme" yang menjadi referensi bagi ilmuwan politik dan filsafat. Jelas ini tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan berpikir dan berekspresi bagi tiap Warga Negara Indonesia. 

Razia tersebut merupakan wujud masih banyaknya elite politik yang masih traumatik akibat terjadinya peristiwa G.30 S/PKI tahun 1965 atau jatuhnya rezim Orde Baru dengan melahirkan era reformasi yang sebagian menganggap mengalami kegagalan. Elite-elite inilah yang ikut memanaskan suasana dan mendorong munculnya peringatan akan bahaya bangkitnya komunisme. Traumatik semacam ini kadang-kadang cukup beralasan namun jangan berlebihan. Kambuhnya beberapa isu politik seperti "bahaya komunisme" hanya sebagai peringatan (early warning) bagi rakyat dan bukan komoditas politik elite.

Gerakan anti-komunisme awalnya merupakan grand strategi Amerika Serikat dan sekutu untuk membendung perluasan pengaruh Uni Soviet dalam perang dingin pasca Perang Dunia 2. Dasar politik pembendungan yang kemudian dikenal dengan Containment Policy bahwa komunisme akan tumbuh jika sebuah negara dalam keadaan miskin dan melarat. Inilah yang digunakan oleh Amerika Serikat dan sekutu untuk membantu negara-negara berkembang melalui bantuan luar negeri agar tidak jatuh ke tangan Uni Soviet yang notabene adalah komunis. 

Oleh sebab itu, sikap anti-komunis tidak sepenuhnya disalahkan selama negara belum dapat memenuhi hak rakyat tentang keadilan dan kesejahteraan. 

Walaupun Uni Soviet bubar akibat revolusi Gorbachev 1985 yan menggunakan slogan glasnost, prestroika dan demokratizasiya sudah usai, namun bagi negara berkembang yang ekonominya belum maju dan berkembang maka isu komunis masih tetap langgeng dan selalu tetap digunakan elite untuk melakukan kampanye hitam menjatuhkan pihak lawan. 

Menunggu satu generasi untuk menghilangkan traumatik elite. Inilah salah satu alasan kenapa  TAP MPRS XXV/1966 tentang pembubaran PKI tetap bertahan. Bagi generasi ini momok komunis yang membantai jutaan manusia Indonesia masih tetap membekas dalam jiwa raganya. Faktor psikologis inilah yang paling sulit dihilangkan sehingga isu bahaya komunis tetap menjadi hantu bergentayangan. 

Oleh sebab itu, walaupun bahaya komunis menjadi traumatik elite, namun tindakan razia buku "kiri" tetap sarat muatan politis karena terbitnya buku "kiri" ada dasar hukumnya. Putusan MK nomor 20/PPU-VIII/2010 yang membolehkan buku-buku kiri boleh dipelajari sepanjang tujuannya sebatas wacana akademik. 

Dengan adanya putusan MK tersebut, menjadi proteksi bagi penerbit dari tindakan semena-mena pihak tertentu termasuk aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan. Penyitaan buku kiri bisa dilakukan namun harus melalui proses pengadilan. 

Mudah-mudahan penyitaan ini tidak terus berlangsung dan penerbit dalam mengeluarkan buku "kiri" tetap menjaga reputasinya sebagai penerbit yang andal. Namun di tengah kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi, penerbit yang mengeluarkan buku "kiri" tetap harus menjaga perasaan psikologis elite politik yang masih traumatik terhadap sikap dan perilaku komunis di Indonesia.

Dengan maraknya pembangunan yang digalakkan pemerintah, isu bahaya komunisme semakin berkurang karena sumber komunis yaitu kemiskinan dan kemelaratan juga ikut hilang. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF