Rangkul Ngabalin, Langkah Pinter atau Blunder?
berita
Politika
Sumber Foto : tribunnews.com (gie/watyutink.com) 25 May 2018 18:00
Penunjukan Ali Mochtar Ngabalin sebagai staf khusus sekaligus juru bicara pemerintahan Jokowi menarik perhatian publik. Pasalnya, rekam jejak terjang politisi Golkar kelahiran Fakfak pernah berseberangan politik dengan Jokowi. Bahkan Pada perhelatan Pilpres 2014, Ali Mochtar Ngabalin sendiri notabene sempat tercatat sebagai salah satu ‘oposan’ Jokowi garis keras. 

Tak ayal, ditariknya AM Ngabalin ke lingkaran satu Istana berpotensi mengundang reaksi dan protes dari kalangan para pendukung Jokowi, terutama para relawan ‘hardliner’ yang sebelumnya berjuang ‘all out ’ membela dan memenangkan Jokowi. Pertanyaannya, apakah langkah menjadikan AM Ngabalin menjadi bagian dari istana ini merupakan upaya Jokowi untuk mendekati para pemilih di kalangan umat Islam? Karena selama ini kita ketahui bahwa salah satu titik kelemahan Jokowi adalah dianggap tidak dekat dengan umat Islam.

Lantas, kenapa yang kemudian dipilih adalah AM Ngabalin? Bukankah, cukup tersedia tokoh dari lingkar koalisi, terutama dari partai Islam seperti PKB dan PPP yang memilki kemampuan dan kapasitas untuk melakukan tugas tersebut? Selain itu, masih ada kader dari Baitul Muslimin yang merupakan organisasi keislaman miliki PDIP. Bahkan, Jokowi juga masih memiliki KH Ma’ruf Amin, sebaga Ketua MUI sekaligus Rais NU, yang merupakan tokoh panutan dari para kyai dan ulama di Indonesia. Apakah ini ada hubungannya dengan representasi AM Ngabalin sebagai kader Golkar yang menjadi mitra koalisi istana?  

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko menyampaikan pengangkatan AM Ngabalin untuk memperkuat mengenai fungsi komunikasi politik kepada publik. Ia juga menambahkan, kalau AM Ngabalin merupakan politikus senior yang memiliki banyak pengalaman dan jaringan.

Jika menilik sepak terjang AM Ngabalin, bisa dikatakan sebagai politisi “kutu loncat”, sudah pasti membuat jaringan yang dimilikinya luas. Terutama jaringan dari kelompok yang selama ini dianggap oleh pengamat politik, sebagai batu sandungan Jokowi, kelompok Islam radikal dan tradisional. Nah, apakah langkah Jokowi untuk membawa AM Ngabalin ke istana sebagai sebuah strategi untuk mengamankan jalan menuju Pilpres 2019? Atau menggunakan Golkar sebagai ‘pintu lain’ Jokowi jika mendapat tekanan dari induk partainya, PDIP, dalam penentuan Cawapres dirinya nanti?

Bila menengok keluar, tak hanya Jokowi saja yang menjalankan strategi merangkul musuh. Beberapa pemimpin dunia pun melakukan hal yang sama. Mahathir Mohamad yang baru terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Malaysia memilih jalan berdamai dengan  Anwar Ibrahim dan menggandengnya menjadi penerus tahta. 

Selain Mahathir, Shinzo Abe juga melakukan hal serupa. Demi menarik simpati karena popularitas yang terjun bebas, ia merombak kabinet dan menaruh orang yang diketahui menjadi musuh politiknya selama ini. Taro Kono, sosok kontroversial yang selalu berseberangan dengan Shinzo Abe soal nuklir. Terbukti strategi ini dapat meningkatkan elektabilitas Shinzo Abe. 

Menariknya, batas waktu Cawapres Jokowi harus segera ditentukan menjelang semakin dekatnya waktu pendaftaran capres-cawapres di bulan Agustus nanti. Hal-hal yang tak terduga, bisa saja terjadi. Apakah dengan masuknya salah satu ‘hater ’ Jokowi 2014 lalu ke istana menjadi langkah pinter Jokowi dan mampu menaikkan elektabilitasnya nanti? Atau malah menjadi langkah blunder dan menimbulkan perseteruan di antara tim internal Jokowi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Pengangkatan Ali Mochtar Ngabalin sebagai tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) akan menimbulkan perdebatan panjang bahkan menunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Sebab sebelumnya AM Ngabalin salah satu tokoh yang kerap mengeritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia juga merupakan tim sukses pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 lalu.

Selain itu, kepercayaan yang diberikan kepada AM Ngabalin sebagai tenaga ahli utama Kepala Staf Presiden (KSP), justru menimbulkan perseteruan di antara tim internal Jokowi yang sebelumnya berjuang mati-matian membela dan memenangkan Jokowi. Namun tokoh-tokoh itu justru tidak diberikan tempat, padahal mereka memiliki kemampuan dan kapasitas menjadi tenaga ahli lingkaran istana. Jokowinya seharusnya memilih kelompok akademisi agar lebih taktis dan lebih sistematis dalam menyampaikan pandangan dan gagasan dalam bidang politik istana. 

Terlebih lagi, pengangkatan AM Ngabalin ini tidak cukup memberi keuntungan secara politik bagi Jokowi. Seharusnya Jokowi mencari orang-orang kompeten sebagai Jubir pemerintah, dan diharapkan dari kalangan akademisi. Saya tidak cukup yakin AM Ngabalin ke depan bisa menyelaraskan apa yang ingin disampaikan pemerintah Jokowi ke publik, iya bisa jadi blunder dan malah menuai persoalan baru di lingkaran istana. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, barangkali istilah tersebut yang paling tepat dalam perpolitikan saat ini yang bisa kita sampaikan.

Dengan semakin dekatnya pendaftaran capres dan cawapres yaitu di bulan Agustus ini, konstelasi perpolitikan sudah semakin "seru". Dimana strategi-strategi dari masing-masing parpol dan capres, yang dipersiapkan oleh masing-masing parpol, sudah melakukan ancang-ancang untuk menerapkan strategi dan manuver-manuver. Ini dilakukan agar dapat dilirik oleh capres incumben, dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi, yang notabene elektabilitas beliau semakin hari semakin naik.

Tentunya Jokowi pun sudah membaca situasi dan perkembangan yang ada di semua parpol baik yang ada dalam koalisi maupun oposisi, sehingga hitung-hitungan Jokowi untuk dapat memenangkan Pilpres 2019 sudah sangat diperhitungkan dengan kalkulasi politik yang sangat matang.

Jadi upaya Jokowi untuk tidak terlalu tergantung dengan PDIP sudah ditunjukkan dengan menggandeng AM Ngabalin yang sebenarnya hal ini hanya politis semata. Artinya Jokowi ingin memberikan warning agar partai-partai pengusung tidak melakukan manuver-manuver dalam koalisi ini, karena Jokowi ingin menunjukan suatu kebersamaan melangkah untuk melanjutkan program-program beliau untuk 5 tahun ke depan untuk membangun negara ini.

Intinya tidak ada yang salah yang dilakukan Jokowi dengan merapat ke Golkar. Perhitungan Jokowi apabila nanti dalam menentukan cawapres tidak ada intervensi yang berlebihan dari parpol-parpol koalisi yang ada. Apabila ada ketidakpuasan dari salah satu parpol yang calonnya tidak di akomodir oleh Jokowi, kemudian parpol tersebut menarik diri, Jokowi akan tetap eksis nelangkah sebagai capres walaupun dengan siapapun cawapres pilihannya.

Ada kemungkinan Jokowi akan menggandeng cawapresnya dari sipil atau dari purnawirawan TNI agar tidak terjadi kecemburuan di antara parpol pendukung.

Mungkin sebagian masyarakat menganggap Jokowi bermain di dua kaki atau abu-abu, tapi hal itu wajar-wajar saja, karena Jokowi juga sudah punya hitung-hitungan yang komprehensif untuk menjadi pemenang di Pilpres 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Politik itu sangat dinamis. Perubahan politik tergantung pada konstelasi kepentingan para politikus. Ketika ada kesepakatan bersama, perseteruan yang begitu tajam bisa hilang secara tiba-tiba. Jadi tidak ada musuh sejati dalam politik. Karena musuh sejati sebenarnya kepentingan itu sendiri.

Jokowi nampaknya memahami dengan cukup baik politik dalam segala sisi. Sebab jika dilihat fakta sejarah, tidak ada seorang politikus yang karir politiknya sehebat jokowi. Dia bukan seorang pimpinan partai politik. Namun karir politiknya melebihi dari pimpinan partai politik. Jabatan presiden sebagai bukti kehebatan sang Jokowi.

Jokowi dulu tentu berbeda dengan Jokowi sekarang. Jika sewaktu masih jadi capres, nilai-nilai kebaikan bisa diterapkan di lingkup kekuasaan lokal seperti walikota atau gubernur. Saat menjadi presiden ternyata sangat berbeda. Ada nuansa politik dari berbagai intrik, baik secara internal dilingkungan pendukungnya berkaitan dengan pembagian kekuasaan, juga dilakukan oleh rivalnya secara masif. 

Dari sisi gestur tubuh, jokowi memang tidak menunjukkan adanya ekspresi kekhawatiran terhadap kedudukannya. Namun jika dilihat dari berbagai kegiatan saat ini seperti silaturahim ke para ulama moderat, dan berkeliling ke berbagai pesantren dan perguruan tinggi, sebenarnya upaya membangun kekuatan politiknya. Dan ini bagi saya sah-sah saja, dan siapa saja yang menjadi presiden pun akan melakukan hal demikian.

Hubungan dengan partai politikpun terus dibangun dengan baik. Beberapa partai politik secara tegas mendukung seperti PDIP, Nasdem, PPP, PSI,Hanura, Perindo, PKB dan Golkar. Bekal politik tersebut sudah cukup bagi Jokowi untuk mendapat tiket capres di tahun 2019.

Yang unik saat ini sebenarnya dukungan dari Golkar. Partai yang menjadi rival di Capres 2014 karena mengusung Prabowo-Hatta, kini duduk bareng dengan sangat manis. Walaupun dulu masuk ke pemerintah agak malu-malu kucing, kini nampaknya Golkar sedang menunjukkan loyalitasnya kepada Jokowi. Berbagai baleho partai Golkar di hampir seluruh pelosok Nusantara ada gambar Jokowi. Maka AM Ngabalin masuk istana bagian dari keseriusan Jokowi bergandeng tangan dengan Golkar.

Bagi sebagian yang tidak paham politik tentu menyakitkan sebagian pendukungnya. Tentu perhitungan jokowi sudah matang. Sebab dengan mengunci Golkar menjadi pendukung setia, secara otomatis para capres lain sudah tidak bisa meminangnya.

Apakah Jokowi tidak takut dengan pembelotan dari partai pendukung yang ada sekarang ini?

Hitung-hitungannya sederhana saja. Partai-partai pendukung yang ada sekarang ini besar massa nya tapi tidak mempunyai figur yang kuat untuk menjadi pesaing Jokowi. Artinya, toh seandainya membelot, efek politik bagi mereka tidak ada perubahan juga.

Saya kira ini yang menjadi pertimbangan parpol pendukung Jokowi saat ini. Karena kenyataanya berbagai survei para pemimpin parpol rata-rata rendah. Hanya Prabowo yang mempunyai prosentase cukup bagus.

Jadi baju kuning Jokowi ada pesan tersirat,"saya itu capres  milik PDIP dan Golkar juga. Jadi tidak perlu ribut lagi." Kira-kira itu yang dipikirkan. Istilah halusnya Jokowi sedang menyamakan persepsinya. Jika sudah sama, maka siapa pun cawapresnya terserah Jokowi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Dalam politik praktis yang jauh dari nilai-nilai ideal, "kepentingan" menjadi tolok ukur para politisi untuk berkoalisi. Hal ini yang juga dilakukan oleh Jokowi. Kepentingan untuk merangkul lebih erat Partai Golkar (PG) membuat Jokowi menyetujui masuknya Ali Mochtar Ngabalin di lingkaran istana sebagai Tenaga Ahli KSP. Soal kemudian seakan-akan Ngabalin punya kompetensi untuk berkomunikasi dengan kelompok Islam yang beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi itu adalah sekedar alasan pembenaran karena ternyata muncul resistensi terhadap Ngabalin oleh organ-organ relawan pendukung Jokowi.

Ketika "kepentingan" ini secara pragmatis menjadi dasar untuk memperkuat koalisi dengan PG, tanpa memperhitungkan faktor dari relawan Jokowi yang selama ini secara militan bekerja membela Jokowi, maka yang akan terjadi adalah melemahnya soliditas barisan pendukung Jokowi. Konsekuensinya bisa terjadi perpindahan aliran suara konstituen secara signifikan.

Konstituen akan membaca Jokowi sama saja dengan politisi lain yang sering melupakan pendukungnya. Image Jokowi sebagai pemimpin rakyat yang merepresentasikan rakyat akan hancur. Jokowi akan dipandang "just politician".

Dari sisi keuntungan politis, yang sangat beruntung adalah Ngabalin. Citra dirinya sebagai "pemain" politik makin menguat. Nilai tawar dirinya makin tinggi, sehingga makin banyak klien yang akan menggunakan sebagai lobbiest ke dalam kekuasaan. Disinilah terjadinya pertemuan kepentingan antara Ngabalin dan Jokowi.

Persoalan sekarang terjadi penolakan dari relawan Jokowi terhadap Ngabalin adalah hal yang tidak diperhitungkan Jokowi. Selama ini relawan dianggap pasti menurut. Konflik yang ada biasanya terjadi di internal organ relawan. Tapi dengan Ngabalin masuk dalam lingkaran istana, ternyata relawan tidak segan untuk mengkritik bahkan melawan kebijakan yang hanya berdasarkan pada "kepentingan" atau pragmatisme politik semata. Sehingga bila pola koalisi dan rekruitmen tim ahli atau penunjukan politik seperti ini terus berlanjut, maka bisa dipastikan tingkat elektabilitas Jokowi akan cenderung menurun karena relawan Jokowi akan enggan menangkal isu-isu negatif dan serangan black champaign terhadap Jokowi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Ada hadis Nabi yang cukup populer yang lebih kurang artinya begini  "Cintailah kekasihmu secara wajar,  siapa tahu suatu hari nanti dia akan menjadi musuhmu; dan janganlah berlebih dalam membenci lawanmu, siapa tahu pada suatu nanti dia akan menjadi cintamu” (al-hadis).

Hadis itu tidak ada kaitan dengan tema politik secara langsung, namun sangat cocok sebagai warning kepada para politisi agar para politisi bisa lebih bijak dalam berkawan maupun dalam menempatkan lawan. 

Politik itu seni yang memiliki sejuta kemungkinan. Jika anda berseberangan atau bersekutu, itu baru satu kemungkinan yang terjadi dan masih ada beribu-ribu kemungkinan yang sangat mungkin terjadi. Apa yang kita lihat dengan merapatnya sahabat AM Ngabalin kepada Pemerintahan Jokowi sebagai satu kenyataan dari teori politik yang harus dilihat sesuatu yang wajar.  Ketika ada kepentingan yang lebih besar dan lebih dibutuhkan oleh rakyat, maka perbedaan (permusuhan) sudah selayaknya diakhiri. Tidak ada yang salah dari sikap sahabat AM Ngabalin, tidak ada juga yang keliru atas reaksi orang-orang Jokowi yang merasa kecewa, selama reaksi itu ditempatkan dalam konteks kewaspadaan untuk menjaga soliditas perjuangan menuju kemenangan.

Perubahan sikap politik AM Ngabalin tentu tidak lepas dari politik kepentingan dan sangat mungkin bagian dari sikap politik partai Golkar. Politik tidak pernah alpa dari hitung-hitungan kepentingan, dan itu sah-sah saja selama dilakukan dengan cara yang bijak. Sebaliknya justru tidak baik memelihara permusuhan dalam rentang waktu yang lama tanpa disertai alasan yang rasional.

Bagi Pak Jokowi sudah seharusnya menempatkan semua pihak sebagai sekutu atau kawan, karena pembangunan dalam segala bidang yang menjadi janji dan tanggung jawabnya memerlukan situasi yang tanang dan jauh dari kegaduhan. Maka siapa pun tak terkecuali AM Ngabalin akan dijadikan sekutu yang bisa mendorong suksesnya pembangunan.

Namun demikian, menempatkan diri sebagai lawan dalam kerangka "check and balance " juga sebuah kemuliaan yang beretika. Inti dari semua itu adalah "niat yang baik dan bijak dalam bersikap". (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Ruang politik tidaklah hitam putih. Sesungguhnya pemerintah sangat sadar akan kekurangannya bahwa pencapaian program kerja tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga pemerintah harus menyampaikan dengan komunikasi yang baik oleh perangkat birokrasi pemerintahan atau melalui elite/pelaku politik yang berada di lingkungan birokrasi dan komunikasi politik oleh elite partai politik pendukung pemerintah.

Kepekaan dan kebutuhan politik yang dilakukan istana merupakan jalan taktis dalam memecah ombak terhadap situasi politik yang cukup panas menjelang Pemilu 2019. Hal ini juga sebagai kebutuhan dalam menjembatani kebuntuan komunikasi yang mungkin selama ini terjadi antara kekuasaan dan masyarakat.

Pada sisi yang berbeda memang kehadiran Ngabalin menambah gerbong Golkar di Kabinet Jokowi yang mungkin bisa saja menyulut ketidaksukaan partai pendukung pemerintah dari awal. Namun sekali lagi dalam politik ruang tersebut tidaklah hitam putih, di sinilah diuji  konkrit politik pendukung awal pemerintah dengan tetap berkomitmen memastikan pemerintah terus produktif dalam mengantarkan program-program harapan masyarakat yang telah dijanjikan Jokowi-JK, saat berkampanye dan sekaligus menjadi warning awal komitmen partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Dewan Pakar PA GMNI

Politik itu ditingkat elite tidak pernah frontal bsa diselesaikan dengan kompromi; equal share equal opportunity. Dalam sistim presidensial sesungguhnya tidak ada istilah partai/kelompok oposisi atau partai pemerintah, karena setelah presiden dan wakil rakyat terpilih maka semuanya adalah presiden rakyat dan legislatif rakyat.

Kritik dibolehkan asal argumentatif dan diteruskan oleh wakil rakyat untuk disampaikan ke pemerintah. Nasionalisme bangsa saat ini hanya bisa berkembangkan bila negara mampu memberi manfaat dan keadilan, serta kenyamanan bagi setiap individu bangsa. Bukan karena represif atau doktrin.

Dari hal tersebut di atas, wajar kalau  Presiden Jokowi yang sudah didukung oleh partai-partai yang tidak berbasis agama--yang lebih kearah Nasionalis--ingin membangun kekuatan pemerintahan  bersama partai pendukung, agar bisa mewujudkan program yang sudah kontrak sosial dengan rakyat saat kampanye.

Kesadaran  berbangsa dan bernegara saat ini masih kurang dipahami oleh beberapa elite partai, terbukti dari cara mereka menghujat atau mem-bully, bukan mengkritik yang argumentatif.

Jadi diangkatnya Ngabalin dari Golkar dalam rengrengan Kastaf Presiden adalah pengejawantahan dari penguatan pemerintahan sistem presidensial, untuk bisa diharapkan mengurangi hujatan/mengurangi  serangan-serangan dari kelompok/partai berbasis agama agar pembangunan tidak terganggu.

Lagipula, partai berbasis agama yang mendukung pemerintahan kan sudah pula dapat kavling beberapa menteri. Sehingga sudah seharusnyalah dalam sistem pemerintahan presidensial perdebatan/kritik tidak lagi berbasis politik aliran, tetapi sudah harus politik program!

Namun kayaknya hal itu masih jauh, sebab mindset partai-partai di kita  lebih condong ke arah parlementer. Semoga ke depan partai-partai ini mempunyai managemen harian yang mampu merekrut tokoh-tokoh untuk dimunculkan sebagai pemimpin karena kesamaan program. Itulah makna dari sistem pemerintahan presidensial!  (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol