RUU Ormas: Didukung, Lalu Diabaikan
berita
Politika

Sumber Foto: tribunenews.com

21 December 2017 16:00
Perppu Ormas (Perppu Nomor 2 Tahun 2017) menjadi polemik beberapa bulan lalu. Rakyat dan parlemen terbelah dua. Wacana menaikan Perppu jadi UU melahirkan pro kontra di parlemen. Sebagian besar parpol koalisi pendukung pemerintah menyetujui Perppu dijadikan UU dengan beberapa catatan, sementara tiga parpol (satu parpol koalisi pemerintah/ PAN) menolak.

Teorinya, produksi kebijakan mandek kalau dukungan politik di parlemen minim. Sejumlah pengamat berpendapat proses Perppu Ormas menjadi UU tidak akan memakan waktu yang terlalu lama. Ini karena pemerintah mendapat dukungan mayoritas fraksi di DPR. Perppu Ormas juga dianggap sejumlah kalangan termasuk pemerintah memiliki urgensi tinggi menghadapi pihak-pihak anti Pancasila.

Pekan lalu DPR mengelar sidang paripurna. Sebelum sidang dimulai Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima laporan Prolegnas dari Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ada 50 RUU yang masuk dalam Proglenas, 31 RUU merupakan usulan DPR, 16 RUU usulan pemerintah, dan tiga usulan DPD. Menariknya, RUU Ormas tidak masuk ke dalam 50 daftar Prolegnas. Apa mungkin RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tiba-tiba saja bisa dibahas dan dijadikan UU? Jika dianggap penting, kenapa tidak dimasukkan ke Prolegnas?

Pemerintah mengatakan penting merevisi UU Ormas yang lama untuk menghadapi ormas anti Pancasila dan radikalisme. Perppu diterbitkan, sejumlah wacana dan kampanye melawan ormas anti Pancasila diteriakkan. Dukungan parlemen juga telah diperoleh. Namun mengapa pemerintah tidak mendorong RUU Ormas menjadi Prolegnas prioritas dan kemana fraksi-fraksi yang kemarin gigih mendukung Perppu Ormas menjadi RUU?

Apakah masih menumpuknya RUU limpahan Prolegnas 2017 membuat DPR menyampingkan dulu RUU Ormas? Atau apakah ada tawar-menawar politik antara tiga fraksi penentang RUU Ormas dengan fraksi-fraksi yang pro? Bukankah atensi pemerintah soal kelompok radikal anti Pancasila dan radikalisme berhasil menarik simpati dari sejumlah pihak termasuk akademisi? Lalu mengapa RUU Ormas diabaikan?

Minimnya legislasi yang dilakukan DPR bukan berita baru. Produksi UU sering di bawah harapan publik. Dari semua RUU yang disetujui masuk Prolegnas 2018, hanya tiga RUU pendatang baru, sementara  47 lainnya adalah limpahan dari Prolegnas 2017. Tiga RUU yang baru adalah RUU Pengawasan Obat dan Makanan, RUU Penyadapan, dan RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran. Jangan-jangan, tidak masuknya Perppu Ormas sebagai prolegnas memang disengaja agar parlemen tidak terlalu malu jika rakyat tahu bahwa kuantitas produk legislasi mereka memang jauh dari harapan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)
 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga

Secara substansial Perppu Ormas ini sifatnya kompleks. Pada satu sisi memang penting ada regulasi yang bermaksud untuk melindungi demokrasi. Kebebasan sendiri secara konkret harus ditempatkan pada hadirnya negara demokratis. Namun tendensi kelompok-kelompok intoleransi yang melakukan tindakan-tindakan persekusi terhadap kelompok minoritas maupun menggunakan ujaran kebencian sebagai alat politik, secara perlahan menggerus tatanan demokrasi kita.

Kalau kita melihat kepada beberapa negara demokrasi seperti Jerman, Italia, Inggris, dan Yunani, pernah melakukan pelarangan terhadap kelompok ekstrem kanan dan fasis untuk melindungi tatanan demokrasi.

Namun demikian di sisi lain Perppu Ormas memiliki kelemahan. Dari draf yang ada tidak secara tegas menempatkan institusi pengadilan sebagai penentu sanksi, dan tidak disebutkan norma demokrasi sebagai bagian dari Perppu tersebut.

Secara kalkulasi politis, tidak munculnya Perppu tersebut dalam Prolegnas memperlihatkan pembelahan DPR, di mana kubu oposisi plus PAN cenderung menolak Perppu dijadikan RUU. Sisi lainnya, ini sebagai cara dari masing-masing kubu untuk membangun dukungan politik dari bawah, menunjukkan sikap kepada konstituennya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Perppu Ormas sudah disahkan menjadi UU, itu artinya sudah sah dan berlaku di negara ini. Memang ada wacana dari sejumlah fraksi di DPR yang sebelumnya menolak Perppu Ormas untuk merevisi UU Ormas. Namun bila subtansinya sudah dianggap pas dan tidak perlu lagi direvisi, UU itu tidak masuk dalam Prolegnas 2018. Saya kira sudah tepat UU Ormas tidak perlu lagi direvisi karena pasal-pasal di dalamnya sudah sangat tegas melarang adanya ormas-ormas anti Pancasila dan sebagainya.

Inisiatif merevisi UU Ormas itu bukan dari pemerintah, tetapi dari beberapa fraksi yang menolak UU tersebut. Kalau fraksi-fraksi itu tidak mempersoalkan lagi UU tersebut, maka saya kira mereka sudah kembali ke jalan yang benar bahwa UU Ormas itu penting dan tidak perlu direvisi.

Saya kira lobi-lobi dan komunikasi politik pemerintah dan fraksi-fraksi pendukung pemerintah terhadap fraksi-fraksi yang sebelumnya menolak pasti akan terus berjalan sehingga tidak terjadi revisi. Substansi revisi UU kan soal anggapan bahwa UU itu menjadi media untuk menekan lahirnya ormas-ormas anti Pancasila, padahal UU itu sudah jelas bahwa hanya melarang ormas anti Pancasila dan radikalisme.

Kondisi ini memang sangat memprihatikan. Parlemen kita memang kurang gigih membahas UU dan fungsi legislasinya tidak berjalan maksimal. Buktinya banyak sekali UU yang belum dibahas dan belum berhasil disahkan, setiap tahun terjadi demikian. Coba bayangkan, puluhan RUU yang sudah prioritas dalam Prolegnas 2017 justru tidak selesai dibahas. Mandek di tingkat komisi maupun di tingkat Baleg. Saya kira kondisi serupa juga akan terjadi pada 2018 mendatang. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia

Tidak ada insentif dari pemerintah dan akhirnya DPR untuk memprioritaskan revisi UU Ormas sebenarnya tidak menguntungkan pemerintah, tetapi menguntungkan siapapun yang berkuasa. Siapapun yang berkuasa nantinya akan memiliki wewenang untuk membubarkan ormas tanpa proses hukum. Kalau seperti itu, untuk apa memprioritaskan revisi UU tersebut? Mereka yang mendukung dan mengatakan UU Ormas agar segera direvisi, siap-siaplah untuk kecewa. Terutama Partai Demokrat yang juga mendukung dengan opsi revisi.

Sejak awal saya sudah mengatakan tidak boleh mentoleransi produk-produk yang berbahaya dalam proses demokrasi kita. Terutama yang mengancam kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Padahal kalau ada ormas yang melanggar, seperti organisasi-organisasi yang diklaim anti Pancasila UU Ormas lama cukup sebenarnya. Namun selama ini pemerintah lalai, lalai dalam pembinaan, pengawasan, dan sebagainya.

Menurut saya, revisi UU Ormas ini dikhawatirkan bisa menjadi ancaman bagi proses demokratisasi. Kita tidak bisa memberikan ‘cek kosong’ kepada pemerintah yang bisa dipakai kapanpun, karena pemerintahakan kapan saja bisa berganti. Pemerintah saat ini pun bisa berganti.

Kalau tidak masuk Prolegnas tentunya harus ada alasan, alasan terbuka maupun tertutup. Alasan terbuka misalnya preseden atas dinamika sosial politik yang ada, preseden tuntutan masalah konstitusi, dan tindakan-tindakan lain yang membutuhkan pembuatan UU segera. Pembuatan Perppu Ormas yang kemudian menjadi UU sudah jelas arahnya.

Saya berharap bahwa MK benar-benar menjadi the guardian of constitution (penjaga konstitusi). Artinya kalau ada putusan MK yang membatalkan UU Ormas yang baru, mereka tergerak untuk melakukan revisi. Namun kalau MK tidak membatalkan UU tersebut, makin melegitimasi produk yang berbahaya bagi proses demokrasi itu dilegalkan dan dikonstitusionalkan. Ini makin makin membuat pemerintah dan DPR tidak akan mengubah Perppu yang sekarang menjadi UU. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Beberapa bulan lalu kita disibukkan dengan berita adanya polemik tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kehadiran perppu tersebut telah menjadi pergunjingan yang mengarah pada resistensi di sebagian masyarakat dan menganggap perppu ini dapat mengancam demokrasi.

Di tengah polemik itu, pemerintah dengan antusias menaikkan perppu tersebut menjadi UU. Dengan adanya UU Ormas, pemerintah dapat dengan mudah melakukan pembubaran terhadap ormas/lembaga kemasyarakatan yang dianggap tidak Pancasilais. Di DPR proses pengambilan keputusan pengesahan perppu ormas menjadi UU berlangsung secara alot karena sikap fraksi mengenai perppu tersebut terbelah menjadi tiga blok.

Blok pertama yang terdiri dari PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura dengan tegas mendukung Perppu Ormas menjadi UU pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013. Blok kedua yang terdiri dari Demokrat, PKB, dan PPP juga mendukung Perppu Ormas menjadi UU namun dengan catatan-catatan. Mereka meminta dilakukan revisi bila UU Ormas itu menjadi UU. Blok ketiga yang terdiri dari Gerindra, PKS, dan PAN konsisten sejak awal menolak Perppu Ormas.

Berbagai usaha yang dilakukan untuk menolak Perppu Prmas menjadi UU seperti demonstrasi serta melakukan judicial review ke MK. Ironisnya setelah persetujuan Perppu menjadi UU Ormas berjalan di tempat. Banyak yang menduga karena kuatnya lobi dan tekanan yang dilakukan oleh ormas Islam. Ada deal politik yang dilakukan pemerintah untuk meredam kelompok garis keras yang selama ini dianggap anti Pancasila.

Oleh sebab itu kenapa RUU Ormas tidak masuk ke dalam 50 daftar Prolegnas kerena ada pertimbangan strategis pemerintah menjelang pileg dan pilpres 2019. Pemerintah menginginkan situasi politik dalam negeri yang kondusif dan tidak dianggap anti islam. Kedekatan terhadap islam diperlihatkan dengan sikap pemerintah dengan tegas menolak kebijakan Donald Trump yang ingin memindahkan ibu kota Israel ke Palestina. Sikap ini mendapat simpatik yang sangat tinggi dari kelompok Islam yang selama apriori terhadap pemerintah yang dianggap sering melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Inilah salah satu alasan kenapa RUU Ormas tidak dimasukkan ke Prolegnas dalam sidang paripurna pekan lalu. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)