Protes ‘Suara’ Adzan, Meiliana Dihukum
berita
Politika
Sumber Foto : BBC.com (gie/watyutink.com) 23 August 2018 19:00
Penulis
Kasus dugaan penodaan agama kembali berbuah hukuman. Selasa (21/8/2018), Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, memvonis Meiliana 1 tahun dan 6 bulan penjara--sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim menilai keluhan Meiliana terhadap volume pengeras suara azan dianggap terbukti menghina agama Islam. Tepatkah warga Tanjungbalai itu diganjar 18 bulan penjara?

Pada Juli 2016 lalu, Meiliana mengeluhkan volume pengeras suara adzan yang terlampau bising dan memekakan telinga. Ia pun meminta volume pengeras suara dikecilkan kepada pihak masjid melalui seorang tetangganya. Keluhan itu tersebar luas kepada masyarakat. Kerusuhan pun pecah. Sebagian umat Islam membakar sejumlah vihara dan klenteng di sejumlah tempat di Tanjungbalai.

Majelis hakim menilai terdakwa Meiliana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156a KUHP. Pasal tersebut menyatakan, dalam kasus ini intinya, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156a KUHP tersebut,  apakah ucapan Meiliana dapat dikategorikan menista agama? Sebab, yang dikeluhkan Meiliana bukan suara adzannya, tapi pengeras suara yang dinilai terlampau bising. Terlebih lagi, ada instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musolla. Salah satu instruksinya, pengeras suara di tempat ibadah itu harus memperhatikan ketenangan masyarakat dan tidak boleh merusak keharmonisan masyarakat.

Namun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera Utara justru menilai hukuman terhadap Meiliana terlalu ringan. Mereka beranggapan Meiliana seharusnya mendapat ganjaran yang lebih berat agar sebanding dengan kericuhan yang ditimbulkan. Lantas, apa iya kerusuhan itu murni gara-gara ucapan Meiliana? Bukankah sebagian umat Islam juga terlalu reaktif menanggapi keluhan warga keturunan Tionghoa itu?

Kabarnya, pihak pengadilan sudah mendapat desakan segelintir umat Islam sedari awal proses persidangan terhadap Meiliana. Bahkan beberapa hari sebelum putusan, Aliansi Ormas Islam Peduli Kasus Penodaan Agama sempat mendatangi Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsudin Nainggolan. Mereka mendesak Meiliana divonis bersalah.

Kini yang jadi tanya, sejauh mana putusan itu akibat tekanan dari sebagian umat Islam? Jika benar karena desakan massa, tentu sangat disayangkan. Sebab hakim harus independen dalam memutuskan satu perkara, bebas dari tekanan pihak manapun.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Vonis 1 tahun 6 bulan atas Ibu Meiliana karena berpendapat tentang volume suara adzan, merupakan bentuk peradilan sesat yang digelar di Pengadilan Negeri Medan (21/8/2018) karena memaksakan diri memutus perkara yang tidak bisa dikualifikasi sebagai peristiwa hukum. Pengadilan bukan bekerja di atas mandat menegakkan keadilan sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi bekerja di bawah tekanan massa. Peradilan atas Meiliana adalah bentuk trial by the mob yang merusak integritas lembaga peradilan. 

Proses hukum atas Meiliana merupakan akumulasi penyimpangan kerja aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sekaligus menggambarkan lemahnya institusi peradilan atas tekanan massa kelompok intoleran. Kinerja ini pula menggambarkan bahwa intoleransi, cara pikir dan cara kerja diskriminatif melekat dalam institus-institusi peradilan di Indonesia. Intoleransi bukan hanya tumbuh di tengah masyarakat tetapi juga merasuk ke banyak kepala aparat penegak hukum dan para penyelenggara negara. 

Perkembangbiakan intoleransi di Tanah Air terjadi sejak 2004 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin dan membiarkan aspirasi intoleransi itu hingga 10 tahun masa kepemimpinannya berakhir. Sementara, selama hampir 4 tahun masa kerjanya, Joko Widodo juga nyaris tidak mengambil tindakan nyata mengatasi intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Alih-alih mengambil tindakan nyata menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan, Jokowi sebatas membubarkan organisasi semacam Hizbut Tahrir Indonesia, lebih karena alasan keberadaannya yang mengancam secara politik, tetapi tidak genuine untuk membela kebebasan beragama/berkeyakinan. 

Dalam pengamatan SETARA Institute, sedari hulu, proses hukum atas Meiliana berjalan di luar koridor rule of law dan fair trail. Proses hukum penodaan agama dalam perkara ini sejak awal dipicu oleh sentimen SARA atas dirinya. Pasca perusakan Vihara dan klenteng oleh kerumunan massa (mob), dengan desakan ormas dan kelompok-kelompok intoleran, MUI Sumatera Utara mengeluarkan fatwa bahwa Meiliana melakukan penistaan agama. Serupa dengan pola kasus Ahok dan sebagian besar kasus penodaan agama, kombinasi tekanan massa, kelompok intoleran, dan fatwa MUI menjadi determinan bagi penetapannya sebagai tersangka oleh kepolisian, dan kemudian ditahan sejak Mei 2018. Selama proses peradilan, persidangan selalu diwarnai tekanan psikologis terhadap hakim, jaksa, terdakwa serta penasehat hukumnya, dengan kehadiran anggota ormas seperti Front Umat Islam (FUI) dan kelompok-kelompok intoleran.   

Dalam konteks yang lebih makro, SETARA Institute menilai bahwa berbagai ketidakadilan dan ketidaktepatan penerapan hukum dalam kasus-kasus penodaan agama di Indonesia mengindikasikan bahwa reformasi hukum penodaan (blasphemy law) harus segera dilakukan. Sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi, revisi atas UU No 1/PNPS/1945 harus segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR dengan berorientasi pada pemberantasan ujaran kebencian (hate speech) serta pemidanaan hasutan (incitement) dan pidana kebencian (hate crime). 

Dalam waktu yang segera, Komisi Yudisial bisa melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan dan un professional conduct dari hakim-hakim yang menangani kasusi Meiliana. Sementara institusi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan memastikan hal serupa tidak berulang dan menyusun panduan penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan bidang keagamaan, sehingga aparat di berbagai tingkatan memiliki panduan dalam bekerja. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior, Kolumnis

Dalam dunia hukum dikenal istilah "pengadilan sesat", untuk merujuk vonis hakim yang tidak adil. Namun vonis 1 tahun 6 bulan terhadap Meiliana lebih pantas dinamai "pengadilan linglung", karena dari aspek apapun vonis itu menunjukkan kebingungan aparat hukum di Indonesia.

Sebagai negara demokratis yang menjunjung kebebasan ekspresi dan toleransi, tidak selayaknya perbincangan bernada keluhan, yang wajar, dipidana.

Volume suara adzan yang keras sudah menjadi gunjingan umum, sebagai gangguan yang sudah dianggap lazim. Kita memiliki pasal hukum yang mengatur soal "gangguan ketertiban" atau "perbuatan tidak menyenangkan". Mestinya pasal-pasal itu yang dikenakan ke pengelola masjid yang membuat kebisingan lingkungan terus menerus. Sudah sepatutnya warga negara dilindungi dari gangguan dan ketidaknyamanan yang berulang.

Jika benar hakim PN Medan memvonis Meliana akibat  tekanan massa, maka hal itu lebih menyedihkan lagi. Bukan saja hukum gagal melindungi, malah justru meneror warga. Pengadilan oleh tekanan massa hanya layak terjadi di era Abad Kegelapan, ketika pola pikir manusia masih penuh dengan prasangka takhayul.

Pengadilan linglung atas Meiliana merupakan kesalahan kolektif aparat hukum, dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Mereka adalah bagian dari massa beringas yang buta hukum dan intoleran.

Ironi reformasi di Indonesia adalah hukum masih stagnan, mentalitas dan paradigma aparatnya masih bernuansa otoriter dan banal, ini menjadi akar pengadilan linglung yang kerap terjadi dan bakal terus terjadi di Indonesia. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

Mengenai vonis 1 tahun dan 6 bulan kepada Meiliana gara-gara ia memprotes pengeras suara adzan yang dianggap bising, saya berpendapat; pertama, peristiwa tersebut menjadi bukti lagi tentang makin menipisnya penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap kelompok minoritas, sekaligus menandakan tidak tolerannya kelompok mayoritas terhadap minoritas. Kedua, penegak hukum sebagai alat negara tidak mau (unwilling) dan tidak mampu (unable) menjadi penegak keadilan bagi semua (justice for all), tetapi justru menjadi alat kekuatan mayoritas dalam menekan dan memaksa kelompok minoritas. 

Dengan demikian, tidak bisa dibantah bahwa negara makin tidak hadir dan lemah dalam melindungi hak-hak dan kepentingan minoritas, sekaligus sinyal berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara ini ke depan.

Saya sangat berharap saudara-saudara saya sesama muslim menunjukkan kebesaran agama ini (salah satunya) melalui kekuatan ajaran agama Islam terhadap perbedaan, serta melalui kebesaran jiwa umatnya untuk memaafkan. Kepada Negara, situasi kita sudah di ambang bahaya, karena itu hadirlah dengan kekuatan untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan, segregasi dan diskriminasi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)

Kasus-kasus penodaan agama kerap kali lebih kuat tekanan massa ketimbang aspek subtansi hukum-nya. Kasus keluhan pengeras suara masjid atau mushalla yang terlalu bising sebagaimana yang dikeluhkan Bu Meiliana sebenarnya juga sering menjadi keluhan umat Islam sendiri. Entah itu suara adzan atau pengajian-pengajian yang tidak kenal waktu.

Di sinilah ujian toleransi sebenarnya untuk umat Islam sendiri yang menjadi pemeluk mayoritas di Indonesia. Jika setiap keluhan pengeras suara masjid menjadikan seseorang dihukum, maka bukan hanya Bu Meiliana yang cuma menjadi korban, bisa jadi orang-orang Islam yang merasa terganggu juga akan bernasib sama.

Hakim mestinya mempertimbangkan banyak aspek, terutama pertimbangan nilai toleransi dan kebangsaan. Apalagi, kasus keluhan Bu Meliana juga pernah dimediasi dan kesalahpahaman waktu itu diselesaikan. Wajar jika banyak orang yang melakukan petisi agar Bu Meliana dibebaskan. Jika hukum sering dikalahkan oleh tekanan massa, maka hukum dan keadilan akan terancam. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Meiliana, seorang wanita di Tanjungbalai, Sumatera Utara divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penistaan agama setelah meminta pengurus masjid di dekat rumahnya untuk mengecilkan suara adzannya dua tahun lalu--tentu saja disertai beberapa peristiwa dan pernyataan lainnya. Pernyataan Meiliana itu kemudian menyulut kerusuhan bernuansa SARA.

Sidang pembacaan putusan dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo pada hari Selasa (21/8/2018). Majelis hakim menyatakan Meiliana terbukti bersalah melakukan perbuatan penistaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP.

Diktum putusan hakim itu berbunyi:
"Menyatakan terdakwa Meliana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan".

Saya mencoba memahami kronologi kasus ini. Sepintas memang janggal kalau memprotes volume suara adzan saja kok dianggap sebagai penodaan agama Islam. Hingga banyak tokoh nasional bahkan menteri, mantan menteri, wapres angkat bicara yg intinya tidak sependapat dengan putusan hakim. Benarkah protes mereka?

Saya harus tegaskan di sini bahwa hakim memutus perkara itu tidak harus berdasarkan aturan dan prosedur teknis saja, melainkan wajib menggali nila-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi rasa keadilan yg dialami oleh masyarakat setempat juga boleh dijadikan sebagai pertimbangan hukum (legal reasoning) hakim dalam proses memutus perkara. Menurut saya, hakim dalam kasus ini tidak hanya mempertimbangkan alat bukti apalagi barang bukti, tetapi lebih pada alat bukti lain berupa keterangan saksi.

Pada artikel tentang kronologi perkara, saya menemukan fakta sebagai berikut:

Setelah berdialog dengan jamaah masjid, Harris Tua Marpaung selaku Imam Masjid dan beberapa pengurus Badan Kemakmuran Masjid mendatangi rumah Meiliana. Di sana sempat terjadi perdebatan antara jamaah masjid dengan Meiliana.

“Lu, Lu yaa (sambil menunjuk ke arah jemaah masjid). Itu masjid bikin telinga awak pekak. Kalau ada pula jemaah minta berdoa, minta kakilah bujang, bukannya angkat tangan,” ucap Meiliana seperti diceritakan Harris Tua saat dijumpai Tempo di Masjid Al Maksun pada Kamis, 4 Agustus 2016.

Saya sangat memahami perasaan masyarakat muslim ketika peristiwa ini terjadi sehingga melaporkan Meiliana ke polisi hingga berbuntut Meiliana ditetapkan sebagai tersangka. Saya pun memahami sikap polisi untuk menetapkan Meiliana sebagai tersangka untuk meredam isu dan melokalisir kasus ini agar tidak meluas menjadi isu SARA. Bisa mengarah konflik Islam-Konghucu atau mungkin juga menjadi isu anti- Cina. Keadaan ini tentu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan menetapkan Meiliana sebagai tersangka.

Masih ada upaya hukum lain setelah putusan PN Medan ini bila pihak Meiliana tidak puas atas putusan tersebut. Masih ada upaya Banding hingga Kasasi bahkan Peninjauan Kembali. Bila Anda dan para "pejabat negeri" yang berada dipihak Meiliana, Anda pun boleh membantu menempuh upaya hukum itu tanpa harus mendeskreditkan umat Islam sebagai pihak yang Intoleran dan anti kebhinekaan. Sudah terlalu sering umat ini "merasa" disakiti. Padahal, umat Islam adalah umat yg paling toleran bukan? Dan tahukah Anda bagaimana rasanya disakiti? Ehemm.. sakitnya tuh di sini!

Mari saya mengajak untuk saling menghargai, toleran terhadap perbedaan bahkan terhadap kesalahan orang lain hingga ambang batas tertentu. Jangan saling menyudutkan, mendzolimi dan mempersekusi. Semoga...! (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas