Pro-Kontra Permenristekdikti 55/2018
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 November 2018 12:00
Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa yang baru saja diluncurkan menuai pro-kontra dikalangan aktivis organisasi ekstra kampus. Di satu sisi, dengan terbitnya Pemenristekdikti ini menurut Menristekdikti Mohammad Natsir suatu kebutuhan mendesak bagi semua kampus ditengah maraknya fenomena-fenomena hoaks, anti NKRI, intoleransi dan radikalisme.

Keputusan pemerintah tersebut berangkat dari hasil penelitian Alvara Research Center yang menyebut bahwa sebanyak 25,3 persen mahasiswa menyetujui adanya negara Islam, 16,9 persen mendukung ideologi Islam, 29,5 persen tidak mendukung pemimpin non Islam, dan sekitar 2,5 persen berpotensi radikal.

Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mencium indikasi bertumbuhnya paham radikal di 7 kampus besar seperti di Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB).

Menanggapi hal ini, Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI) menyambut baik aturan baru ini. Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPP GMNI Arjun Putra Aldino mengatakan pemikiran radikalisme dan intoleransi itu muncul dan berkembang justru karena adanya pelarangan organ ekstra. Bahkan menurutnya, peraturan lama tersebut membuat mahasiswa tidak bisa mengkaji pemikiran lagi, dan pada akhirnya ditarik " kaum radikal dan intoleransi".

Yang menjadi tanya kini, apa iya dengan dilegalkan organ ekstra kampus akan dapat menekan fenomena dan berkembangnya kaum radikal dan intoleransi di lingkungan kampus? Atau jangan-jangan malah sebaliknya, dengan diberikan mimbar kebebasan akademik malah akan membuat kaum radikal dan intoleransi semakin masif dalam menyuburkan berkembangnya ideologi mereka karena tidak ada regulasi yang membatasi?

Di sisi lain, Asosiasi Perguruan Tinggi (Aptisi) menilai kalau keberadaan peraturan tersebut sebagai "Jebakan Betmen"  pasalnya, masuknya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sebagai bagian dari pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Ideologi Bangsa (UKM PIB) rentan menimbulkan benturan baik antar OKP maupun dengan eksekutif kampus.

Selain itu, Ketua Front Mahasiswa Nasional Symphati Dimas Rafi mengungkapkan dengan kembali diperbolehkan organ ekstra beraktivitas di lingkungan kampus justru akan membatasi ruang berpikir para aktivis organ ekstra. Dimas juga curiga kalau peraturan ini dibuat untuk mengontrol mahasiswa sebagai mana yang dilakukan Orde Baru (Orba) lewat kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Kordinasi Mahasiswa (NKK/BKK).

Pertanyaanya, apa iya peraturan ini untuk mengontrol mahasiswa seperti yang dilakukan Orba? Atau memang diperlukan untuk menghalau radikalisme intoleransi di kampus? Lantas, bagaimana bila nantinya timbul polarisasi kelompok-kelompok di lingkungan kampus? Bukan tidak mungkin bila hal ini terjadi akan ada ajang adu kekuatan dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan kaum intelektual negeri ini. Siapkah bila ini yang terjadi?

Lalu yang menjadi tanya selanjutnya, mungkinkah kontrol pemerintah ini akan berdampak terhadap kebebasan sipil secara umum? Mungkinkah demokrasi di Indonesia akan bergerak ke arah mundur?

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Membahas dua hal ini memang bukan mudah karena tidak ada niat yang tegas saja. Kita selalu melihat akibat saja, setelah ada hal yang terjadi seperti radikalisme, anti NKRI dan seterusnya. Padahal penyebabnya kalau mau ditangani harusnya bukan seperti pemadam kebakaran dan obat mujarab, bukan saja harus dengan ideologi walaupun itu penting. Penerapan permenristekdikti 55/2018 itu amat penting dengan bukan saja mempertimbangkan apa yang sudah terjadi naik oleh masukan riset lembaga tentang masuknya faham radikalisme dalam kampus tapi juga langkah langkah bijaksana yang harus diambil berdasarkan investigasi kritis atas dua hal: pertama, kehidupan kampus, yang kedua, tujuan universitas itu sendiri.

 Kehidupan dalam kampus berkembang karena tujuan universitas sendiri yang semula didengungkan untuk membangun intelektual bangsa kedepan dengan kritis tetapi banyak yang berorientasi pada perguruan tinggi sebagai pemasok industri bahkan menjadikan industrial kampus, sehingga kehidupan kampus menjadi hubungan Industrial antara dosen dan mahasiswa nya. Situasi kevakuman nilai nilai intelektual tidak terbangun. Tidak ada usaha dukungan yang kuat dari pengajar maupun perangkat universitas mendukung iklim studiclub studiclub maju dengan sebaik baiknya kalau perlu dijadikan persyaratan utama untuk kenaikan tingkat.

 Sementara sekarang ini karena mahasiswa tidak ada bimbingan intelektual maka mencari tata nilai nya masing masing. Tanpa masuknya oranisasi ekstra pun kehidupan kampus sudah menjadi selebriti dan posmo yang meragukan dan dekonstruksi apa saja tanpa mampu secara intelektual merekonstrusi kebangsaanya, berakhir dengan apatisme dan kekosongan nilai berpikir, disinilah nilai nilai anti kebangsaan subur tumbuh. Dalam konteks iklim seperti inilah permenristekdikti mau diberlakukan memang logis tapi belum pas kalau tidak menemukan metodenya yang seimbang, seperti kritik saya terhadap metode BPIP dan progran Revolusi Mental yang banyak mengalami kesulitan karena kurang mampu meramu obat berpikir, antara dogma dan doktrin dengan pemikiran dan ketebukaan.

Inipun mustinya berlaku buat ormas yang akan masuk kampus bukan berarti mereka tidak harus berbenah diri dengan berpikir konseptual, jangan hanya urusan nafsu kekuasaan tapi mampu mendidik mahasiswa dengan teori bukan politik praktis semata, karena belum ada permenristekdikti pun kehidupan aktivis kampus sudah hingar bingar dengan urusan politik kekuasaan, jadi jangan bertambah lagi menjadikan mereka seperti binatang politik saja dan lupa tujuan universitas dan intelektualnya.

 Kementerian pendidikan tinggi dan ristek pun harus tegas mengontrol capaian berpikir kritis mahasiswa dan mewajibkan beberapa mata kuliah filsafat umum dengan benar bukan saja dididik dengan dogma tapi kreativitas dan kebenaran berpikir ilmiah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, agar mahasiswa memiliki komitmen, dedikasi, semangat nasionalisme dan patriotisme dalam ikut membangun negara dan bangsa. Dengan jumlah  sebanyak 4.498 kampus dengan 25.548 program studi serta jumlah mahasiswa diperkirakan 4,8 juta orang memiliki posisi strategis untuk menentukan masa depan Indonesia.

Kehadiran Pemenristekdikti tersebut merupakan momentum untuk melakukan proteksi terhadap semakin kuatnya ancaman terjadi disintegrasi, yang membuat Indonesia mengalami fragmentasi negara sebagaimana yang terjadi di Uni Soviet dan negara-negara  Balkan. Ironisnya dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar tersebut, pemahaman mahasiswa terhadap Ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan idiil dan konstitusional tidak lebih dari 25 persen. Selebihnya mereka tahu tentang Pancasila, tetapi kehadiran Pancasila mereka anggap biasa-biasa saja.

Bagi mereka ada atau tidak adanya Pancasila sama saja. Pancasila selama ini dianggap  sebagai lips service dan alat bagi elite dan tokoh politik untuk melegalimitasi berbagai kebijakan atas nama negara. Sikap mahasiswa seperti inilah yang mendorong kuatnya ideologi di luar Pancasila akan cepat diterima mahasiswa sebagai ideologi alternatif sebagaimana yang disampai dari hasil penelitian Alvara Research Center.

Dari hasil riset ini disimpulkan bahwa sebanyak 25,3 persen mahasiswa menyetujui adanya negara Islam, 16,9 persen mendukung ideologi Islam, 29,5 persen tidak mendukung pemimpin non Islam, dan sekitar 2,5 persen berpotensi radikal.

Oleh sebab itu kita harus mengapresiasi terbitnya Pemenristekdikti Nomor 55/2018 sebagai salah satu instrumen untuk menangkal berbagai ideologi baik ideologi kiri maupun ideologi kanan yang sekarang semakin menguat merasuki pemikiran civitas akademika khususnya dosen dan mahasiswa untuk menggantikan ideologi Pancasila dari bumi pertiwi yang kita cintai ini. Kalau ideologi Pancasila terjadi maka apa yang dikatakan oleh Kenichi Ohmae (1995) dalam bukunya The End of the Nation State yang meramalkan negara bangsa akan menjadi dinosaurus yang akan punah.

Walaupun terlambat kehadiran Pemenristekdikti Nomor 55/2018 merupakan kebutuhan mendesak bagi semua kampus ditengah maraknya fenomena-fenomena hoax menjelang pileg dan pilpres 2019, anti NKRI, Intoleransi dan radikalisme. Sebagai calon intelektual dan pemimpin masa depan Indonesia maka mahasiswa tidak lagi apriori terhadap politik dan harus terlibat dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu kampus harus membukakan diri dari organisasi ekstra agar mahasiswa dapat dibekalin nilai-nilai dasar sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dengan bekal tersebut kecintaan mahasiswa terhadap tanah airnya Indonesia semakin kuat. Bahkan kekhawatiran terjadinya erosi nasionalisme di kalangan pemuda dan mahasiswa bisa dicegah, apabila Pancasila kembali disemai di civitas akademika. Sebagai institusi pembaru dan agen modernisasi menuju kesejahteraan bangsa maka kampus tidak menjadi menara gading dan harus peduli terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara melalui pengembangan visi dan misi Tridharma Perguruan Tinggi

.Mudah-mudahan Pemenristekdikti Nomor 55/2018 dapat membuat kampus menunjukkan kekuatannya sebagai moral force dalam pembangunan dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa sebagai akibat masivnya perkembangan  kaum radikal dan intoleransi akhir-akhir ini. Save Pancasila, save NKRI. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Dewan Pakar PA GMNI

Dalam iklim demokrasi kebebasan kampus adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh di intervensi, selama  untuk pengembangan kehidupan  science/akademis dan tidak untuk kepentingan politik praktis. Namun pada masa Orba dengan alasan menormalkan kehidupan kampus (NKK/BKK), pemerintahan Orba melakukan intervensi  agar mahasiswa tidak melakukan kritik apapun terhadap diktator Orba dengan pelarangan  ekstra organisasi mahasiswa berkiprah di kampus. Sehingga terjadi  pembunuhan kreativitas, hilangnya kemampuan kepemimpinan, jiwa interpreuner dan luntunya semangat nasionalisme.selama puluhan tahun

Saat ini dengan perkembangan arus informasi dan teknologi  secara bertahap, mampu melakukan perubahan opini  dalam diri mahasiswa maupun masyarakat  untuk melawan pemerintahan yang otoriter dan menindas. Sehingga terbangun era reformasi diawali kejatuhan pemerintahan Orba. Tetapi kiprah ekstra organisasi mahasiswa seperti kelompok Cipayung dan Somal tetap masih dilarang, belum boleh masuk kampus. Hal ini  yang menyebabkan bisa masuknya organisasi tersebut adalah pencerahan beragama, yang awalnya melalui masjid terdekat dan dilakukan oleh dosen-dosen yang punya kemampuan dan inipun memberi ruang untuk masuknya ideologi trans nasional.  Sedangkan  Pancasila sebagai landasan Negara dan konstitusi RI tidak ada yang mensosialisasikan atau  mempelajarkan/ mendiskusikan kecuali di 1-2 fakultas. 

Jadi wajar saja dalam lebih dari sepuluh tahun  berkembang secara intensif, massif dan terbangun di 7 perguruan tinggi negeri  ternama kelompok mahasiswa/ dosen yang anti Pancasila dan ingin merobah konstitusi RI. Syukur hal ini  segera diantisipasi  dengan keluarnya Permenristekdikti untuk membolehkan ekstra organisasi mahasiswa melakukan kegiatan ekstra kulikuler kembali di kampus. Dengan Permen ini diharapkan mahasiswa bisa mengapresiasikan kemampuan berdebat mengenai kehidupan bernegara berpemerintahan, bisa merekrut  kawan-kawan mahasiswa untuk melakukan study club membangun kreativitas membangun jaringan, leadership karena merekalah yang harus dipersiapkan menjadi pemimpin bangsa ke depan.

Juga mereka secara otomatis akan mensosialisasikan dan memberi pencerahan, mengkaji pemikiran dan berdebat dengan argumentatif sebagai  pengejawantahan budaya Intelektual dalam alam demokrasi.  Dasar Negara dan konstitusi yang harus menjadi batasan kebebasan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat, karena hal ini adalah rambu-rambu hasil konsensus para founding father yang tidak boleh dilanggar.    

Bila Pancasila sebagai Dasar Negara dan ideologi bangsa, serta Konstitusi dilanggar, artinya bila ada yang tidak setuju dengan Pancasila dan NKRI maka mereka harus dicabut Hak Kewarganegaraannya dan jadi Stateless, dan itu adalah pilihan. Selain itu, bila pemahaman ini bisa disosialisasikan oleh kelompok ekstra organisasi mahasiswa. Terhadap kawan-kawan mahasiswa lain maka sedikit  gerakan radikalis, intolerans, dan ideologi transnasional yang berbahaya bisa menyebabkan disintegrasi bangsa akan bisa disadari  dan dihindari. 

 Jadi masuknya organisasi extra kulikuler mahasiswa ke dalam kampus sangat diperlukan. Semoga mampu  mengurangi dan menyadarkan kelompok-kelompok radikalis dan intoleran di kampus. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Goenawan Mohamad menulis "Caping" Grafiti di Tempo 11 November 2018, bahwa semangat kemerdekaan Indonesia adalah nasionalisme yang menghormati universalisme dan internasionalisme. Karena itu dalam menghadapi konflik peradaban ekstrem kiri sosialisme eks komunisme dan ekstra kanan kilafahisme Indonesia harus canggih dan tidak mudah ditelan oleh ekstrem kiri maupun kanan. Yang tepat adalah ekstrem tengah, jalan tengah, eklektik, memilih yang terbaik dari dua ekstrem kiri dan kanan yang kedua duanya gagal melalui eksperimen Uni Soviet dan Maoisme pra Deng Xiaoping.

Jadi Uni Soviet dan RRT gagal setelah Uni Soviet mencoba Marxisme dari 1917 sampai 1991. Sedangkanh RRT sudah kapok dan baru 30 tahun sejak 1949-1979 sudah mengubur komunisme dan menerapkan pasar tulen, kembali ke pasar yang memberi peluang pada pemilik dan hak milik inidividu menikmati keuntungan, sehingga sembako dan produksi pangan terjamin. Sedang Marxisme gagal mencoba kolektivisme yang gagal men-deliver kebutuhan pokok ke pasar bebas.

Perang agama di timur Tengah sudah berlangsung ribuan tahun, dan tetap saja membuang waktu tenaga manusia dan kehidupan secara sia-sia dan tidak bermanfaat. Yang diperlukan di Timur Tengah adalah kedamaian agama Samawi, bukan perang saudara, perang salib, perang sablik yang hanya membuat dunia semakin dekat ke kiamat tanpa rasa pertobatan dan penyesalan dari manusia yang terhasut dan teragitasi ideologi kalap, mata gelap, liar, benci dan iri hati, dengki seperti Kabil membenci adiknya dan membunuhnya.

Ideologi inilah yang harus dilenyapkan dari muka bumi agar manusia bisa menghargai dan menghormati sesamanya, meritokrasi secara ksatrian sportif gentleman.  Dalam konteks inilah seruan Hijrah Presiden Jokowi relevan, bahwa Indonesia harus jadi pelopor juru damai Timur Tengah, dan bukan malah mengimpor perang saudara dari Arab ke Nusantara. Karena itu kita semua harus hijrah dari jahiliyah, hijrah dari kabilisme, menuju meritokrasi dan kompetisi yang menghormati individu yang berkinerja optimal.

Itulah semangat yang harus ditanamkan mulai dari generasi muda di kampus sampai politisi di legislatif dan eksekutif dan juga di birokrasi. Semua dalam rangka kompetisi antar negara banga secara fair, sportif, kesatria, gentleman. Dan bukan semangat barjibarbeh, mati bareng, kiamat dan Kabilisem satu sama lain. Itulah tantangan yang dihadapi elite Indonesia. Bukan hanya pada tatanan lokal nasional, tapi pada tingkat global milenial agar kita survive mencapai seabad Indonesia 2045, sebagai nation state no 4 sedunia dalam kualitas, bukan hanya dalam kuantitas demografi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Duta Besar RI untuk Jepang 1979-1983, Gubernur Lemahanas 1974-1978, Wakasad 1973-1974

Di tengah maraknya fenomena-fenomena hoaks, anti NKRI, intoleransi dan radikalisme seharusnya kita sadar bahwa masyarakat kita dan khususnya dunia akademisi telah diinfiltrasi secara massif oleh kalangan Islam Radikal.

Menyingkapi fenomena ini langkah yang diambil pemerintah melalui Mendikti suatu upaya yang efektif untuk mengatasi ancaman tersebut. Bagi mereka yang tidak setuju, berarti mereka mau Indonesia dikuasai Islam Radikal dan juga dikuasai pihak luar yang mau menggunakan Indonesia untuk kepentingan mereka.

Oleh sebab itu, mari kita dukung keputusan Mendikti untuk meneguhkan Ideologi Pancasila dan menyapu bersih segala ideologi asing yang ingin menguasai Indonesia khususnya di dunia akademis. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Secara pribadi pemberlakuan OKP di kampus merupakan sebagai sarana menyalurkan kebebasan berfikir mahasiswa. Karena sebagai calon penerima tongkat estafet kepemimpinan, mahasiswa harus membiasakan diri mengkaji persoalan dengan menawarkan solusi produktif bagi masa depan bangsa. Harapanya, saat mereka tampil sebagai pemimpin, sudah ada kesiapan secara matang secara emosional, intelektual dan spiritual.

Hanya saja, saya melihat ada persoalan pergerakan OKP saat ini, yaitu ketidakmampuan mendalami nilai-nilai dasar organisasi. Lalu, kaderisasi yang seharusnya menghasilkan pemikir yang kritis sudah berubah pada kepentingan pragmatisme kekuasaan. Sehingga yang terjadi, para kader OKP tidak bisa mengaktualisasikan nilai nilai tersebut dalam dunia nyata yang beragam. Di sinilah nilai jual OKP menjadi kurang terlihat sebagai organisasi visioner, dan lebih dominan berperilaku reaksioner.

Perilaku reaksioner ini yang menyebabkan kader OKP mudah terjebak pada pemahaman idiologi yang bertentangan dengannya, tapi justru merasa bagian dari pelaksanaan ideologi. Akibatnya sering terjadi konflik dalam internal OKP atau antar OKP pada persoalan persoalan yang tidak subtansional.  Apalagi, jika organisasi sudah bagian dari kepentingan politik praktis, OKP semakin kehilangan identitasnya.

Jadi, jika OKP diperkenankan hidup lagi di kampus, pertanyaanya adalah: "apakah SOP masing OKP siap dioperasionalkan dengan baik?

Jika tidak, dan ini hanya sebagai uji coba, menurut saya hanya menambah mempersubur gerakan radikalisme di kampus. Sebab maraknya radikalisme disebabkan semaian yang tumbuh subur di masa pemerintahan dulu, saat ini bangsa ini kena getahnya. Dan pemikiran ini sudah masuk pada sebagian kader-kader OKP tadi.

Langkah yang paling bagus adalah memangkas habis paham yang memicu ke arah radikal secara terus menerus, agar OKP tidak berpotensi menyuburkan paham yang merusak keutuhan NKRI. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Terbitnya Permenristekdikti 55/2018 oleh Menteri Ristekdikti tentang pembinaan ideologi bangsa yang sasaranya adalah kampus-kampus, karena sangat berpotensi berkembangnya faham-faham radikalisme dan intoleransi, ini sepertinya sudah melalui kajian yang cukup komprehensif dari kementerian yang dipimpin oleh Mohammad Natsir. Kerena fenomena-fenomena kegiatan di kampus yang mengarah pada kegiatan radikalisme, seperti yang telah diteliti oleh Alvara Research Center yang menyebut hampir sebagian besar mahasiswa menyetujui negara Islam dan mendukung ideologi Islam. Sehingga sudah sangat mendesak untuk melakukan pencegahan preventif agar kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa dapat terdeteksi dengan baik oleh Kementerian Ristekdikti. Karena situasi negara ini khususnya para mahasiswa yang masih sangat labil disusupi faham yang betentangan dengan ideologi Pancasila yang berlaku di negara ini.

Memang sudah sangat dibutuhkan kontrol dari pemerintah untuk mengantisipasi berkembangnya faham-faham radikal yang sangat masif disebarkan oleh HTI, terutama di kalangan kampus terutama di kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia, ITB, IPB, UNDIP, ITS, UNAIR dan lain lain, sehingga Peraturan Menteri Ristek ini sudah sangat dibutuhkan untuk diberlakukan. Apalagi situasi menjelang Pilpres dan Pileg 2019 yang baru pertama kali diberlakukan di Indonesia, yang sangat riskan sekali disusupi oleh faham-faham radikal untuk mengacaukan perhelatan "pesta rakyat" tersebut.

Apapun alasannya, dari yang kontra maupun yang pro terhadap peraturan ini, adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mencegah, mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan bangsa dan negara. Terutama dalam situasi bangsa ini yang marak dipenuhi oleh berita berita yang berbau hoax dan kampanye negatif yang dilakukan oleh calon-calon legislatif dan capres yang akan bertarung di tahun 2019.

Intinya apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah sudah disesuaikan dengan kondisi bangsa dan selayaknya semua pihak berfikir positif dan mempercayakan pemerintahan saat ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Di balik meningkatnya maraknya fenomena-fenomena hoaks, anti NKRI, intoleransi dan radikalisme di lingkungan kampus menegaskan bahwa pemahaman agama yang bias atau tidak utuh menjadi virus utama yang saat ini tengah menyebar dikalangan akademis. Pemahaman agama yang sempit dan agama dijadikan kepentingan politik membuat gerakan radikalisme dapat tumbuh subur dikampus-kampus saat ini.

Selain itu, para civitas akademik cenderung memakan mentah-mentah apa yang diterima, apalagi dengan kehadiran media sosial yang dengan mudahnya menyebar beragam informasi yang cendrung berisi konten-konten keliru. Dan pada akhirnya, para calon pemimpin dan kaum intelektual negeri ini menjadi korban yang mudah tersulut informasi dan cepat bereaksi. 

Oleh karena itu, bagi seluruh civitas akademika Indonesia untuk mulai menganut nilai-nilai keberagaman dan multikultural yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila untuk mencegah timbulnya kebencian-kebencian berdalih agama yang membahayakan. Mungkin sama pentingnya harus memahami butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 soal kerukunan hidup umat beragama. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Akhirnya pemerintah menyadari bahwa keberadaan organisasi politik mahasiswa diperlukan di kampus. Pelarangan keterlibatan organisasi-organisasi ini dalam kehidupan kampus membuat  banyak mahasiswa buta politik. Maka, setelah lulus, mereka gagap menghadapi realitas politik yang sangat esensial dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Akibatnya, mereka mudah termakan hoax, organisasi radikal, dan miskin toleransi.

Kini seolah tak ada lagi tata-krama politik. Semua dibolehkan. Fitnah, caci-maki, memanipulasi pernyataan lawan dan sebagainya dianggap sah. Edannya, hal ini dilakukan oleh mereka yang bahkan lulusan perguruan tinggi, dan pernah menjadi aktifis anti Orba. Mereka terperangkap dalam cara berpikir bahwa niat baik menghalalkan segala cara meski berarti mengorbankan demokrasi dan HAM.

Namun hanya mengizinkan organisasi politik mahasiswa masuk kampus tak cukup kalau tak diiringi dengan penghidupan kembali pemerintahan mahasiswa yang independen, bebas dari intervensi manajemen perguruan. Lembaga eksekutif dan legislatif  harus dihidupkan lagi agar kehidupan politik yang sesugguhnya bisa dirasakan bahkan dijadikan pijakan oleh para mahasiswa untuk menghadapi dunia nyata.

Pemerintahan mahasiswa yang independen membuat mahasiswa paham tentang bagaimana sistem politik bekerja,  sekaligus berlatih menjadi pemimpin dan membangun strategi serta team work untuk menghadapi persaingan. Dengan demikian mereka tak gampang terperangkap dalam permusuhan pribadi akibat perbedaan pilihan politik.

Selama ini, dengan menyetrilkan kampus dari politik praktis, penebar ajaran garis keras seolah tak punya saingan.  Mereka leluasa memanfaatkan tempat-tempat ibadah sebagai pusat indoktrinasi, dan membangun jaringan melalui berbagai kelompok diskusi serta berbagai aktivitas lainnya.

Maka,  meski pemerintahan mahasiswa yang independen belum terwujud, keputusan untuk mengijinkan organisasi politik mahasiswa masuk kampus patut diacungi jempol. Bagaimanapun juga ini adalah sebuah kemajuan.

Hanya saja,  pemerintah juga harus memberi bukti komitmennya pada demokrasi. Percuma kalau kasus seperti pembiaran terhadap aksi kaum garis keras mengobrak-abrik pameran foto, menjadikan seseorang sebagai tersangka hanya karena kata 'idiot', militer bisa membatalkan diskusi akademik, dan penggerudukan kantor redaksi media terus dibiarkan. Ini akan membangun kesan umun bahwa demokratisasi kehidupan kampus hanya pengalih perhatian dari mekarnya otoritarianisme di Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Gerakan mahasiswa perguruan tinggi terakhir ini tercemar dengan adanya gerakan radikalisme secara masif yang ditunjukan dalam medsos. Gerakan gerakan yang bertendensi di luar rel perjuangan dan menjaga keutuhan NKRI begitu sirna dikalangan anak muda intelektual bangsa ini. Sebagai generasi tua sangat sedih dan khawatir jika kalangan cendikiawan luntur akan makna idiologi Pancasila dan NKRI. Sedihnya lagi ada oknum mahasiswa hendak mengubah ideologi menjadi idiologi agama, dan mengajukan berbagai kriteria pimpinan dan lain sebagainya bagian dari mental radikalisme. 

Banyak yang melupakan sejarah kenapa negeri Republik Indonesia ini dapat terbangun. Memang ada yang salah?

Pada zaman Sukarno rakyat bersatu padu melawan kaum penjajah. Para kaum intektual kalangan generasi muda sangat paham untuk mengusir penjajah adalah melalui kekuatan persatuan. Mereka membuat sejumlah kesepakatan hingga lahirnya idiologi Pancasila sebagai perekat NKRI dan saat itu mereka sangat menghargai simbol simbol pemersatu NKRI. 

Ketika kepemimpinan berikutnya, Soeharto, sadar kekuatan ini akan berlanjut dengan membangun kesadaran tentang makna Pancasila dan NKRI. sehingga Pendidikan pengayatan Pengamalan Pancasila (P4) wajib dan doktrin bagi seluruh eleman bangsa yang menyebabkan sedikitnya ruang gerak bagi penganut paham radikalisme. Kritik mahasiswa lebih kepada keadaan ekonomi dan kebijakan kebijakan untuk kepentingan rakyat. Tentu ini gerakan normatif untuk kepentingan rakyat.

Namun memasuki masa reformasi dengan tumbangnya rezim orba, seolah-olah era kebebasan. Paham-paham hidup subur, seolah ini zaman terbuka. Paham liberal, kapitalisme, sosialis, agama bersimbiosis. Kamtibmas  mulai molor dan pemaknaan Pancasila nampak mulai ditinggalkan dalam segala kegiatan termasuk di dunia kampus.

Di awali dengan peledakan Bom Bali sebagai gerakan kelompok radikalisme, disusul di jakarta dan daerah lainnya. Para elite politik sibuk dengan kepentingan kelompoknya dibanding kepentingan negara.

Di sisi lain paham radikal mulai menyusup berbagai lini. Sentimen politik antar lembaga dan saling curiga justru melemahkan tantanan kehidupan bangsa semua cari selamat dan mencari nikmat sendiri. Fenomena ini juga ditangkap para kader bangsa (mahasiswa).

Saya garis bawahi, bahwa bukan semua elite politik memaknai reformasi sebagai sebuah kesempatan. Malah mereka nasionalisme tetap tinggi berjuang untuk keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila harga mati. Namun kekuatan tidak seimbang sehingga kelompok petualang politik justru melahirkan reformasi kebablasan.

Tatanan kehidupan kampus pun tidak luput dari reformasi kebablasan. Bukan jagi sebagai pejuang kepentingan umum tetapi lebih pada gerakan kepentingan kelompok.

Pemahanan pentingnya ideologi Pancasila dan makna NKRI juga nyaris terkapar akibat derasnya arus radikalisme. Baik pengaruh internal maupun global. Hal ini terungkap dengan Alvara Research Centre 25,3 persen siswa menghendaki idiologi di luar Pancasila, dengan berbagai alasan.

Keputusan Dirjen Dikti no .26/DIKTI/KEP/2002 untuk melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus di Perguruan Tinggi ini sebagai langkah perilaku kebablasan. Mahasiswa kampus dalam aksi kritik terhadap tatanan pemerintahan dengan gaya memunculkan instabilitas publik. Normalisasi kehidupan kampus (NKK) di tetapkan karena hasil intelijen adanya paham paham radikal melalui mimbar bebas, namun dalam kalangan terbatas justru lebih berpeluang ciptakan fitnah, hasutan, kebencian sehiga muncul kelompok kelompok siswa paham radikal. 

Jika begini keadaannya siapa yang mampu mengendalikan agar paham radikal tidak masif di kampus? Civitas akademika harus punya idealisme Pancasila dan NKRI. Tidak bisa ditawar tawar lagi dalam kontek persatuan dalam kebhinekaan suku, adat, ras, agama, budaya.

Banyak juga siswa masih utuh tidak terlibat paham radikal bagian penyeimbang gerakan, aksi aksi cinta kenegaraan bagian dari kegiatan positif baik dalam ektra kulikuler maupun perayaan memaknai hari hari nasional bagian dari kepedulian kepada para pahlawan bangsa. 

Sekarang kita dalam situasi dinamika politik tinggi , masyarakat banyak tergerus larut dalam aksi aksi yang mereka tidak pahami, cepat termakan isu, fitnah dan hoak. Jika rakyat bergerak masif tanpa paham tujuan apalagi berjuang untuk kepentingan kelompok ketika menjadi konflik tentu yang korban duluan adalah rakyat. 

Tentu dalam perspektif tulisan saya ini cuman mengingatkan agar komponen yang masih sadar tetap pada garis nasionalisme, Pancasila, keutuhan NKRI , indah dalam kebhinekaan suku adat ras dan agama. Hindari rakyat menjadi boneka mainan oleh sekelompok aus kekuasaan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi