Presidential Threshold Membegal Konstitusi?
berita
Politika
Sumber Foto : akuratnews.com (gie/watyutink.com) 24 June 2018 14:00
Penulis
Aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) kembali diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon yang berasal dari praktisi dan akademisi--Busyro Muqoddas dkk--menggugat Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal ini mengharuskan pasangan calon pada Pilpres 2019 memenuhi persyaratan dukungan parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pileg 2014 lalu.

Sebelumnya, Pasal 222 UU Pemilu juga pernah diuji materi. MK tak mengabulkannya melalui putusan MK Nomor 53/PUU-XI/2017 pada Januari 2018. Meski begitu, dua hakim MK, Saldi Isra dan Suhartoyo, memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Keduanya mufakat Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, mereka menilai masyarakat memiliki pilihan capres-cawapres yang beragam jika presidential threshold tidak diberlakukan. Namun pertanyaannya, bolehkan ketentuan yang sama diuji materi ke MK lebih dari sekali? Selanjutnya, apakah gugatan Busyro Muqoddas dkk ini bisa dimaknai bahwa MK masih belum bisa dipercaya dalam menafsir undang-undang atas UUD 1945?

Busyro Muqoddas dkk mengaku memiliki alasan baru dalam uji materi kali ini dari gugatan sebelumnya. Mereka berpendapat frasa “memenuhi persyaratan” dalam norma Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi. Sebab Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan tata cara pelaksanaan pilpres yang diatur dalam undang-undang, bukan syarat pencalonan. Selain inkonstitusional, presidential threshold juga dianggap telah melanggar hak konstitusional warga negara karena menutup kesempatan capres alternatif lain.

Dengan melihat putusan MK Nomor 53/PUU-XI/2017, mengapa ketentuan pencapresan dalam UUD 1945 masih ditafsirkan berbeda-beda? Bukankah tafsir MK bersifat final dan mengikat sebagaimana sifat putusannya?

Presidential threshold sudah menjadi perbebatan sejak RUU Pemilu masih digodok di DPR. Bahkan saat Rapat Paripurna DPR pada 2017, pengesahan RUU Pemilu pun diwarnai aksi walk out sejumlah partai seperti Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS lantaran tak setuju ambang batas pencalonan presiden diberlakukan pada Pilpres 2019. Sementara partai lainnya menilai aturan presidential threshold sudah sesuai konstitusi. Pro-kontra di DPR tersebut disinyalir hanya menyangkut kepentingan parpol saja, lantas mengapa elite Senayan tak bisa duduk bersama untuk memastikan norma-norma dalam UU Pemilu tak dianggap bertentangan dengan UUD 1945?

Terlepas ambang batas pencalonan presiden sudah konstitusional atau sebaliknya, salah satu yang dikhawatirkan publik adalah presidential threshold potensial melahirkan dua capres saja, Jokowi versus Prabowo. Jika ini terjadi bukan tak mungkin kisah Pilpres 2014 kembali terulang, di mana kebanyakan masyarakat terpecah menjadi dua kubu: anti Jokowi dan anti Prabowo. Tetapi, sejauhmana banyaknya capres bisa menjadi jaminan Pilpres 2019 tidak membuat masyarakat terbelah?

Bukankah sejatinya masyarakat tidak akan terpecah bila para capres semata-mata demi membangun masa depan bangsa Indonesia? Jika niatnya demikian, sekalipun head to head Jokowi versus Prabowo tersaji pada Pilpres 2019 bisa jadi bukan persoalan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Sebenarnya alasan perjuangan menghapuskan ambang batas pencalonan presiden sangat sederhana. Tidak ada relasinya dengan pandangan lain, apalagi soal anti-Jokowi atau anti-Prabowo.

Alasan satu-satunya adalah Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menghendaki seluruh partai peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Pasal tersebut menyatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Itu sebabnya ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah bertentangan dengan konstitusi. Hanya orang yang buta mata hatinya atau tidak dapat membaca yang mengatakan Pasal 222 UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bagi saya, membiarkan Pasal 222 UU Pemilu merupakan pengkhianatan terbesar terhadap konstitusi, demokrasi, dan pemilu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sebagai negara demokrasi yang sudah melewati masa transisi, presidential threshold (PT) tentu sudah tidak selayaknya diterapkan. Adanya PT justru hanya menjadi cermin monopoli politik partai lama yang selama ini belum begitu meyakinkan publik atas kinerja dan prestasinya.

Di negara lain, seperti Korea Selatan, PT sudah tidak lagi diimplementasikan. Keberadaannya telah ditiadakan sebagai upaya untuk memupuk demokrasi yang kompetitif dan menyehatkan. Karena itu, Indonesia pun selayaknya dapat mengambil pelajaran dari negara-negara yang telah mengubur dalam-dalam PT tersebut.

Di lain hal, UUD 1945 secara ekplisit memang tidak melarang ada tidaknya PT. Konstitusi justru memberikan pilihan-pilihan. Namun seiring dengan dinamika berdemokrasi saat ini, Indonesia dituntut untuk berani menyelenggarakan pilpres tanpa PT sebagai jawaban atas semboyan living constitution. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir