Presidential Threshold: Batasi Pilihan Rakyat (?)
berita
Politika
Sumber Foto : konfrontasi.com (gie/watyutink.com) 19 July 2018 16:30
Kedaulatan di tangan rakyat. Termasuk berdaulat dalam memilih pemimpin mereka. Tapi apa jadinya jika kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin dibatasi oleh Presidential Threshold (PT) 20 persen? PT 20 persen dianggap membatasi rakyat dalam menentukan capres-cawapres yang hendak memimpin mereka mereka. Dengan pemberlakuan PT, kemungkinan rakyat memiliki banyak alternatif capres-cawapres semakin sempit.

Polemik PT pun tak kunjung usai. Sebagian pihak merasa PT sudah sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Lainnya merasa hak-hak berdemokrasi dikebiri karena pemberlakuan PT. Sejumlah pihak yang kontra PT, mengajukan uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 (mengatur mengenai PT 20 persen) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apakah pengajuan uji materi tersebut untuk menegakkan demokrasi yang sesuai ideologi dan konstitusi kita, atau hanya sekadar kepentingan politik semata?

Januari 2018 MK menolak uji materi UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang Presidential Treshold yang diajukan Partai Idaman. MK menilai PT memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia. Dengan PT, presiden yang terpilih bisa memiliki kekuatan di parlemen. Apakah diberlakukan atau tidaknya PT 20 persen berpengaruh terhadap kekuatan sistem presidensial di Indonesia? Mengapa bukan parliamentary threshold- nya saja yang dinaikkan? Sehingga partai yang lolos ke parlemen benar-benar partai pilihan, serta kader-kadernya yang masuk Senayan cukup legitimate mewakili rakyat?

Namun setelah uji materi Partai Idaman ditolak, pihak-pihak lain seperti eks Plt. Ketua KPU, Hadar Nafis Gumay, dan 11 orang lainnya ikut mengajukan uji materi Pasal 222 tersebut itu lagi. Mereka berharap MK bisa memutuskan uji materi sebelum proses Pilpres 2019 dimulai pada 4 Agustus 2018. Mengapa pengajuan uji materi PT 20 persen yang tercantum pada Pasal 222 UU Pemilu 2017 baru dilakukan jelang pendaftaran dan penetapan capres-cawapres?

Pro-kontra PT 20 persen terus digunjingkan, elite terbelah jadi dua. Selain upaya uji materi di MK, dari sejumlah elite baik yang pro atau kontra juga terus berdiskusi mengenai PT ke kalangan akar rumput. Apakah nantinya pro-kontra PT 20 persen ini juga akan membentuk kubu di kalangan akar rumput?

Mereka yang kontra terhadap PT 20 persen berharap MK bersikap netral dalam memutuskan uji materi Pasal 222 Undang-undang Pemilu. Sejumlah pihak yang menaruh curiga kalau sampai PT 20 persen tetap menjadi harga mati. Apalagi kalau uji materi PT diputuskan ketika proses Pilpres 2019 telah berjalan. Jika itu terjadi, apakah tak akan memunculkan masalah baru? Apakah ada tujuan untuk memenangkan capres tertentu dengan diberlakukannya PT 20?

Apa dampak positif dan negatif jika PT dilepas/ tidak diberlakukan? Apakah ada oknum-oknum tertentu yang membuat PT tetap diberlakukan sehingga mereka mudah untuk mengontrol siapa-siapa saja capres-cawapres yang hendak maju pada perhelatan Pilpres 2019?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pakar Komunikasi Politik, Guru Besar Komunkasi Universitas Pelita Harapan

Saya seribu persen setuju dengan Presidential Threshold (PT). Memang tiap masalah apapun itu, ada dua sisi. Ada plus dan minus. Kalau dikatakan PT membatasi rakyat dalam memilih pemimpin, itu mungkin sisi minus atau negatifnya. Tapi coba bayangkan kalau tidak ada PT, tukang becak, artis, foto model, siapa pun bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Kalau tidak ada PT, minimal kita punya 100 calon presiden.

Selanjutnya, kalau tidak diberlakukan PT, banyaknya calon presiden otomatis membuat negara akan menghamburkan banyak uang. Karena dalam undang-undang tertulis, negara wajib memberikan bantuan keuangan kepada calon presiden yang sudah mendaftar dan disahkan oleh KPU. Kalau ada seratus calon presiden, berapa uang yang harus dikeluarkan negara untuk memberikan bantuan tersebut? Kalau terlalu banyak calon presiden, bisa kacau. Di seluruh dunia, tidak ada yang memiliki calon presiden banyak-banyak. Paling jelek, siapa pun bisa mencalonkan.

Tapi kalau PT diberlakukan, nanti dituduh melanggar HAM, melanggar hak pemilih dan kebebasan berpolitik. Tidak bisa kalau seperti itu. Masyarakat lupa, demokrasi bukan berarti kebebasan. Negara akan kacau kalau demokrasi diidentikan dengan freedom. Di Perancis, Amerika dan seluruh dunia, demokrasi tetap mempunyai batasan-batasan. Kita berbicara pun ada batasannya, nah demikian pula dengan pemilu. Negara tetap dibenarkan dalam membuat batasan-batasan.

Namun PT itu jangan terlalu tinggi, sekarang kalau gak salah 20 persen atau kursi di parlemen 25 persen kalau gak salah (sesuai UU Pemilu 2017 Pasal 222). Kalau soal angka ini relatif bisa diperdebatkan. Mungkin 10 persen atau 12 persen cukup, 20 persen itu terlalu tinggi saya kira.

Kalau di parlemen juga lagi-lagi proses. Semua orang tetap punya hak untuk  berserikat dan berkumpul, punya hak mendirikan partai. Kemudian dicegat sama KPU, silahkan tukang becak, atau pelacur bikin partai. Tapi waktu mau bertarung dicegat, dengan menerapkan parliamentary threshold itu. Jadi semua ada batasan-batasannya.

Saya nilai kebebasan di Indonesia ini sudah kebablasan. Banyak pihak terutama LSM yang tidak mau ikut batasan-batasan ini, termasuk kebebasan pers. Banyak pihak yang berpendapat, jangan batasi kebebasan pers, silahkan pers bebas bicara. Negara ini ambruk bisa kacau kalau gak ada batasan-batasan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Konstitusi kita Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa yang dapat mencalonkan presiden dan wapres itu parpol atau gabungan parpol peserta pemilihan umum. Tanpa menentukan batas berapa persentase suara parpol yang harus dipenuhi. Artinya jika memang norma ini tidak menentukan batas persentase suara partai (threshold) seperti halnya anggaran untuk pendidikan yang ditentukan 20 persen pada Pasal 31 ayat (4) UUD45.

Presidential Threshold (PT) sebenarnya sudah dilakukan melalui pembatasan partai yang dapat mengajukan presiden dan wapres, yaitu partai peserta pemilu. Karena itu menetapkan PT bagi parpol pengaju presiden-wapres menjadi berlebihan, karena justru menutup akses demokrasi bagi masyarakat yang direpresentasikan oleh partai, untuk dapat kemungkinan banyak pilihan calon presiden.

Penentuan PT bagi pencalonan presiden-wapres tidak logic, apalagi diterapkan pada pemilihan umum yang akan dilaksanakan serentak legislatif dan presiden. Ini karena belum diketahui perolehan persentase suara pemilihan partai peserta pemilu di mana senyatanya semua partai peserta belum ada kepastian perolehan suaranya, baik partai lama maupun partai baru. Akan menjadi problem jika partai baru yang memperoleh suara terbanyak, tetapi tidak punya hak mencalonkan presiden.

Meskipun PT dilepas tidak akan terjadi pencalonan presiden sejumlah partai, karena pada akhirnya akan ada dua orang calon yang akan dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu tidak ada alasan logis untuk membatasi jumlah calon presiden. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Betul, Presidential Threshold (PT) akan berpotensi mengurangi jumlah alternatif paslon yang akan ada dalam pilpres. Mengikuti perkembangan saat amandemen konstitusi berlangsung dan melihat hasil yang ada dalam konstitusi, saya memahami pasal-pasal pengaturan sistim pemilihan sudah tuntas dan jelas dalam UUD 1945 kita.

Sistem pemilihan untuk pilpres adalah dua Putaran (Run-Off atau Two Round System). Gagasan sistem pemilihan yang waktu itu kami dari Cetro ajukan kepada PAH I MPR dengan mengambil gagasannya dari sistem pemilihan di Nigeria. Sudah jelas bagaimana paslon terpilih dihitung dan ditetapkan sebagai paslon terpilih. 

Siapa yang berhak mencalonkan, kapan mencalonkan, apa syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden. Khusus untuk pencalonan sudah sangat jelas (Pasal 6A ayat 2) sehingga mandatanya pengaturan lebih lanjut dalam UU hanya terkait dengan tatacara pemilihan. Bukan tentang syarat pencalonan.

Bagi saya upaya JR ini adalah upaya untuk melaksanakan pemilihan yang sesuai dengan konstitusi tidak ada kaitan dengan peta dan kekuatan politik yang lalu maupun sekarang. Bagi saya paslon mana yang terpilih, menjadi presiden dan wakil presiden ada ditangan warga pemilih. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Banyak orang mengklaim sanggup menjadi presiden RI,  dan sanggup menyelesaikan semua masalah yang telah membuat Indonesia selalau hidup dalam kemiskinan massal dan dihantui oleh berbagai penyalit menular. Mereka mengaku lunya resep ampuh untuk menjadikan Indonesia negara sejahtera. Resep yang takkan membuat orang kaya makin mewah, dan yang miskin tambah susah.

Mereka semua siap disumpah untuk mengabdi sepenuhnya kepada negara. Setelah itu mereka akan berjuang seperti para pahlawan yang tewas di tangan penjajah atau rezim otoriter yang pernah lama berkuasa di Indonesia. Sebagaimana kerap mereka suarakan dengan lantang, segala bentuk neo kolonialisme dan ketidakadilan ekonomi akan mereka perangi sampai tuntas. 

Hingar bingar seperti di atas selalu terjadi menjelang Pilpres. Bahkan di zaman Orba yang otoriter hal tersebut terjadi. Hanya saja dalam skala sangat kecil berkat dahsyatnya repressi terhadap siapa saja yang dianggap lawan politik.

Terlepas dari soal suka atau tidak,  hingar bingar semacam ini memang penting untuk mengingatkan bahwa bukan milik sekelompok elit politik yang itu itu saja. Yaitu mereka yang menguasai Parpol papan atas, dan suka menggunakan kekuasaan politiknya untuk kepentingan pribadi. Bagi mereka rakyat sekadar obyek yang cukup dikasih 'uang receh' untuk menggaet suara mereka. 

Masalahnya kalau pembuat hingar bingar itu sesungguhnya cuma ingin berkuasa. Sama dengan pendukung Orba yang ikut menggulingkan Soekarno demi tegaknya demokrasi. Setelah Soekarno tumbang mereka malah menjadi pendukung otoritarianisme. 

Sialnya,  kenyataan tersebut berlanjut di era demokrasi ini. Mereka yang suka berakai sebagai pejuan HAM,  demokrasi,  penyelamat wong cilik dan sebagainya,  setelah masuk dalam lingkar kekuasaan mendadak bungkam. Mereka bahkan terlibat dalam politik pemujaan. Mereka memuja idola politiknya bagai wakil Tuhan di bumi,  dan menyerang lawan politiknya sebagai wakil setan.

Bayangkan kalau presidential threshold dihapus. Bakal banyak orang maju sebagai Capres sehingga pertarungan makin seru dan rumit. Saling tuding sebagai penjahat bakal membuat suhu politik melesat cepat, bahkan bisa bermutasi menjadi kekerasan sosial. Apalagi sudah sering terbukti bahwa SARA diajadikan isu utama untuk menjatuhkan saingan. 

Bila presdential threshold tetap diberlakukan,  Indonesia akan tetap berada dilingkaran setan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil elit politik yang sudah lama bergandeng tangan dengan pebisnis besar. Kini bahkan sebagian Parpol didirikan dan dikendalikan oleh konglimerat papan atas. 

Maka,  bila ada yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia sekadar obyek politik,  tidaklah mengada ada. Artinya mereka masih akan terus hidup dengan kemiskinan massal.  Angka kemiskinan pun dimainkan lewat statistik. Yang teranyar, menurut BPS, mereka yang berpenghasilan lebih dari 14 rupiah per hadi tidak tergolong miskin. Maka tak ada salahnya kalau menyimak dengan lirik Redemption Song karya Eksama apa yang dilantunkan oleh almarhum Bob Marley. "Emancipate yourselves from mental slaveryNone but ourselves can free our minds." (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Lagi lagi tema Pilpres kembali menyeruak ke ruang publik seperti penyakit kambuhan yang terus saja kumat tak kunjung sembuh. Kali ini yang diangkat soal rumus matematika Pilpres dengan sebutan keren yang bernama Presidential Threshold

Meskipun keren, saya tetap berpegang pada komentar terdahulu bahwa sistem demokrasi yang tengah berlangsung saat ini lebih pas disebut sebagai demonkrasi. Terlepas apapun rumus untuk menghitung threshold, tetap saja membawa ingatan kolektif atas apa yang pernah dikatakan Padraid Deignan dalam bukunya “The Protestant Community in Sligo, 1914-49 (2010)”, “Democracy is the counting of heads, not what’s in them!

Matematika Pilpres dengan sebutan Presidential Threshold hanya sekedar menghitung berapa banyak jumlah kepala yang menggunakan hak suaranya untuk memilih, dan bukan aspirasi yang ada di dalamnya. Itu pun tidak berarti aspirasi yang yang ada di dalamnya bebas nilai seperti apa yang diungkap di paragraf terakhir dalam esai yang ditulis pada tahun 1807 tentang demokrasi oleh John Adams mantan Presiden kedua Amerika Serikat.

John Adams telah memperingatkan akan bahaya dari apa yang disebut sebagai aspirasi. Menurutnya, demokrasi meniscayakan manusia untuk memuaskan hasrat ketidak adilan dengan mengorbankan massa. Dia tidak yakin pemerintah punya kuasa untuk mengendalikan perilaku manusia yang sudah rusak, "Democracy, will soon degenerate into an anarchy, such an anarchy that every man will do what is right in his own eyes, and no man's life or property or reputation or liberty will be secure and every one of these will soon mold itself into a system of subordination of all the moral virtues, and intellectual abilities, all the powers of wealth, beauty, wit, and science, to the wanton pleasures, the capricious will, and the execrable cruelty of one or a very few."

Di tahun 1814, dalam sebuah suratnya kepada John Taylor (presiden ketiga dari Latter-day Saints [LDS Church] 1880 - 1887), John Adams bahkan mengecam keras apa yang dia yakini sebagai cacat struktural atas demokrasi, "Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There is never a democracy that did not commit suicide." Apa yang diungkap oleh John Adams seperti mendapat anggukan kepala dengan merujuk pada praktek penyelenggaraan demokrasi saat ini di Indonesia. 

Walhasil, dalam konteks itu pembahasan tentang Presidential Threshold senyatanya hanya membuat kita terpukau dengan kumpulan angka-angka yang tak lebih cuma sekedar penyebutan ‘nama-bilangan’ tanpa mampu menjelaskan apa relevansi bilangan bilangan tersebut dengan daulat rakyat. Hakekat demokrasi melenyap dalam bilangan (number) tanpa makna yang semakin sulit dipahami akal sehat. Presidential threshold membuat kita mengalami numerical illiteracy alias innumeracy, kalaupun tidak bisa dikatakan sebagai “buta angka”. Kita dikecoh kumpulan angka tanpa tahu apa pemaknaan atas maksud dari setiap kumpulan angka yang tertera. 

Jelasnya, Presidential Threshold tak lebih hanyalah perwujudan demonkrasi dalam rumus matematik yang mengubah angka angka statistik menjadi legitimasi politik dengan mengatas namakan daulat rakyat. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Isu Presidential Treshold (PT) dalam Pemilu Presiden belum juga tuntas dibahas. Masih ada saja kalangan yang mengajukan permohonan uji materi baru setelah sebelumnya MK sudah memutuskan bahwa PT merupakan sesuatu yang tak bertentang dengan UUD dengan dalil-dalil yang disertakan dalam keputusan tersebut.

Walaupun sifat keputusan MK adalah final dan mengikat, bukan tidak mungkin ada kekeliruan atau kekuranglengkapan dalil yang dibuat oleh MK. MK memang punya kekuasaan tertinggi untuk menguji UU yang berlaku, tetapi kekuasaan itu tak sekaligus berarti bahwa keputusannya mahabenar.

Oleh karena itu upaya berbagai pihak harus dibaca sebagai bentuk ketidakpuasan publik atas keputusan MK soal PT. Karena masih nada argumentasi yang belum disentuh MK dalam keputusan sebelumnya, maka peluang munculnya keputusan baru dan berbeda dari MK terkait  PT sangat mungkin terjadi.

Yang tentu paling mendasar sebagai alasan adalah soal hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Hak itu walaupun sudah dibatasi dengan ketentuan terkait peserta pemilu presiden yang hanya diberikan kepada parpol, namun pembatasan itu tak selayaknya kembali dipersempit melalui aturan PT. Karena semua parpol punya hak dan kesempatan yang sama begitu sudah sah menjadi peserta pemilu, maka sesungguhnya aturan yang membatasi partai dengan ketentuan PT sudah tak relevan.

Tak ada argumentasi mendasar memberlakukan PT, apalagi acuannya dengan  penuh rekayasa ketidakadilan karena basis penghitungan PT yang didasarkan pada Pemilu sebelumnya. Aturan itu tentu tak adil bagi partai baru yang pada 2014 belum menjadi peserta pemilu atau bahkan belum menjadi partai politik.

Disinilah intensi kurang baik dari pemberlakuan PT tersebut. Alih-alih menjamin prinsi keadilan dan kesetaraan dalam berdemokrasi, PT justru memperlihatkan kesewenang-wenangan DPR membuat regulasi yang hanya menguntungkan diri mereka saja. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi