Pragmatisme (Partai) Politik Suburkan Kutu Loncat?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 11 February 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com - Fenomena para politisi pindah partai politik sepertinya belum bisa dikikis. Aksi “kutu loncat” ini malah tumbuh subur sejak era Reformasi. Sudah banyak kalangan yang menyayangkan fenomena itu terjadi. Sayangnya, parpol sepertinya menganggap aksi kutu loncat merupakan hal yang wajar. Pertanyaannya mendasarnya, mengapa fenomena pindah parpol ini terus terjadi di era Reformasi?

Kasus kutu loncat yang ramai diperbincangkan dalam beberapa hari belakangan ini, adalah bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) ke PDIP. Sebelum bergabung dengan partai banteng, BTP tercatat pernah menjadi kader partai di tiga parpol yang berbeda.

Mula-mula, BTP bergabung dengan Partai Indonesia Baru pada 2004. Pada Pileg 2009, ia mencalonkan diri jadi caleg Partai Golkar. Belum juga tuntas masa jabatannya sebagai anggota DPR RI dari Golkar, BTP kemudian berlabuh ke Partai Gerindra. Setelah mengundurkan diri dari partai besutan Prabowo pada 2014, kini BTP menjadi kader PDIP.

BTP adalah satu dari sekian banyak elite yang berpindah partai. Kepindahan mereka kerap kali dipengaruhi berbagai faktor: dari konflik internal hingga garis perjuangan tak lagi sejalan dengan partai lama.

Sejumlah kalangan menganggap bahwa pindah partai tersebut tak lepas dari semakin menguatnya pragmatisme para politisi. Terkait BTP, meski integritasnya dianggap tak perlu diragukan lagi, namun kebiasaan gonta-ganti parpol dinilai tak lantas bisa dibenarkan. Pendeknya, fenomena kutu loncat semestinya tak boleh dianggap sesuatu yang lumrah. Lantas, apakah itu artinya parpol hanya tempat menyalurkan syahwat politik individu?

Meski begitu, sikap parpol juga patut dikritisi. Boleh jadi eksistensi parpol lah yang menjadi faktor dominan melahirkan kutu loncat. Pasalnya, reaksi sejumlah parpol terkesan seperti mendapat “durian runtuh” ketika ada politisi yang loncat pagar ke partainya. Bahkan, jelang pendaftaran caleg pada pertengahan 2018 lalu, konon ada partai yang mempengaruhi kader partai lain agar mau menjadi caleg di partainya.

Kini pertanyaannya, apakah fenomena kutu loncat ini merupakan risiko yang harus diterima dari sistem multi-partai ini? Sebab, semakin banyak parpol, justru warna ideologi dan platform partai dianggap makin tidak jelas. Singkatnya, kondisi parpol saat ini dinilai sudah pragmatis.

Melihat realitas parpol tersebut, tak berlebihan jika rakyat menganggap perbedaan antar parpol yang satu dengan yang lain hanyalah atributnya, sementara isinya sama: pragmatisme politik. Artinya, tak heran jika kutu loncat tumbuh subur. Tetapi, apa iya situasi ini akan kita biarkan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Sebenarnya, yang terjadi di elite-elite kita saat ini adalah penyakit pragmatisme politik. Bahasa yang mereka sering katakan: ini (parpol) sebagai alat perjuang. Tapi apa yang mereka lakukan itu bukan perjuangan ideologis. Kalau mereka bicara perjuangan ideologis, ada suatu partai yang mengemban garis perjuangan ideologi tertentu dan konsisten di garis perjuangan itu.

Problem munculnya kutu loncat, di satu sisi, politisinya memang punya pikiran pragmatis. Di sisi yang lain, partai politiknya punya paradigma pragmatis juga karena tidak menunjukan label ideologisnya.

Banyak yang mengatakan, parpol adalah kendaraan untuk meraih kekuasaan. Secara fitrahnya, parpol memang begitu. Di negara demokrasi manapun, sebuah keniscayaan untuk membentuk partai kalau mau merebut kekuasaan.

Tapi problemnya adalah, apakah partai politik sebagai kendaraan politik di tempatkan sebagai alat perjuangan ideologi tertentu? Atau, hanya sekedar syahwat untuk meraih kekuasaan? Menurut saya, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah parpol sebagai kendaraan untuk memuaskan syahwat.

Jadi, ketika kepentingan yang bersangkutan (kutu loncat) di partai tertentu tidak terakomodir dengan berbagai macam sebab, kemudian dengan mudah dia pindah parpol. Kalau diibaratkan dengan sebuah perkawinan, itu namanya kan gonta-ganti pasangan. Di mana secara etika, gonta-ganti pasangan kurang pas. Apalagi, jika alasan ganti pasangan hanya karena tidak puas terhadap pasangannya.

Kalau kita mencari kepuasan di partai politik, ya, mestinya tanggung jawab dia untuk menjadikan parpol sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Artinya, ketika parpol tidak sesuai dengan cita-citanya, bukan berarti tidak begitu saja pindah parpol.

Terkait pertanyaan, apakah fenomena kutu loncat ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari dari sistem multi-partai ini? Konsekuensi sistem multi-partai yang kita terapkan sekarang memang memunculkan partai-partai dengan warna ideologi yang tidak jelas.

Ada sebuah partai yang mengatakan, kami adalah partai nasionalis. Tapi garis perjuangan dan program-programnya mendukung juga aktifitas-aktifitas kepentingan masyarakat, misalnya, kelompok agama atau etnis tertentu. Ada juga partai yang mengatakan, kami adalah partai agama. Tapi garis perjuangannya juga tidak melulu memperjuangkan kelompok agama tertentu.

Sekali lagi, banyaknya partai ini memunculkan ideologi partai yang tidak jelas. Karena saking banyaknya, kemudian mereka bingung mencari jadi diri sebagai partai apa. Karena bingung mencari jadi diri itulah kemudian menjadi lahan subur bagi “petualang politik” untuk melampiaskan syahwatnya.

Habis dari partai A, bisa ke partai B. Toh, antara partai A dan B tersebut tidak ada bedanya. Ini yang berada dipikiran para petualang politik tersebut.

Tujuan utamanya bergabung dengan parpol adalah tujuan pribadi atau syahwat individu. Sementara baju (parpol) ibarat kendaraan. Kita bisa menggunakan kendaraan apapun untuk berangkat dari satu titik ke titik yang lain. Kalau mau cepat, ya naik pesawat. Tapi kalau rela lambat, ya, naik kendaraan darat.

Saya melihatnya, partai politik juga dianggap seperti itu oleh elite partai. Kalau mau cepat naik, mereka bakal bergabung dengan partai yang sedang berkuasa.

Lalu, apa yang akan di cari oleh kutu loncat? Hanya baju (parpol), tujuannya tetap: syahwat politik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Kutu loncat partai itu tentu tidak sehat bagi kaderisasi partai. Tapi, masalah itu timbul karena partai-partai di Indonesia tidak memiliki ideologi dan tidak memiliki mekanisme demokrasi internal mengenai rekruitmen yang baik.

Akibatnya, partai menjadi pragmatis. Sepanjang kutu loncat dianggap berharga untuk meningkatkan elektabiltas partai dan kader berpotensi menambah kursi atau kandidat pilkada potensial atau memiliki uang yang cukup untuk menghidupkan mesin partai, maka partai dengan mudah menerimanya.

Apalagi, tidak terdapat ketentuan internal partai yang mensyaratkan kader yang berhak maju haruslah yang pernah mengabdi sepanjang waktu tertu di partai untuk dapat maju. Hal itu menunjukan partai kita pragmatis. Hanya ingin menang segera tanpa berharap pembinaan kader terjadi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Polisi Tunduk Pada Hukum             Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?