Prabowo di Persimpangan
berita
Politika
Sumber Foto : nasionalisme.co (gie/watyutink.com) 20 April 2018 15:00
Teka-teki Probowo Subianto jadi maju sendiri sebagai capres atau lebih memilih sebagai king maker masih menjadi misteri. Walaupun, keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Jawa Barat, Rabu, 11 April 2018 telah menetapkan Prabowo sebagai bakal calon presiden (capres) untuk Pilpres 2019, namun belum bisa memenuhui persyaratan yang telah ditentukan. 

Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019. Artinya, apa pun yang di rencanakan partai Gerindra tidak lepas tanpa adanya koalis dengan partai lain. Perolehan suara 11,81 persen dan perolehan kursi di DPR yang hanya 73 kursi belum bisa menghantarkan Prabowo untuk mengikuti konstetasi pilpres 2019 nanti.  Oleh sebab itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini setia berada dalam satu barisan dengan Partai Gerindra mempunyai posisi tawar yang sangat besar. 

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menyambut baik sikap Ketua Umum Prabowo Subianto yang sudah menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2019. Sohibul memastikan, partainya siap berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo. Namun, dengan syarat, Prabowo harus menggandeng salah satu dari sembilan kader PKS yang sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden/wakil presiden.

Yang menjadi persoalan adalah, apakah Partai Gerindra mau menerima tawaran cawapres dari PKS? lalu, seberapa besar pengaruhnya cawapres yang ditawarkan PKS terhadap elektabilitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden?

Di satu sisi, Partai Gerindra dihadapkan pada pilihan yang sulit dengan mempertimbangkan untung ruginya tawaran cawapres dari PKS. Berdasarkan Survei yang dilakukan internal PKS, Ahmad Heryawan (Aher) memiliki elektabilitas tertinggi di antara sembilan nama bakal calon wakil presiden (cawapres) yang disodorkan elit PKS. Menariknya, nama Aher sendiri belum disampaikan secara resmi kepada Partai Gerindra. 

Muncul pertanyaan menggelitik, bagaimana jika dari sekian kandidat cawapres yang diajukan PKS tidak satupun yang memenuhi kualifikasi sosok cawapres di mata Partai Gerindra. Akankah PKS menarik dukungan? Atau Gerindra memilih jalan tengah, dengan menjadikan Prabowo sebagai king maker? agar tidak menimbulkan perpecahan koalisi dengan PKS. 

Apapun bisa terjadi dalam politik, mungkin saja apa yang disampaikan Amien Rais dalam tausiahnya yang mengidam-idamkan partai Allah akan dapat terwujud? Dan mungkin juga malah sebaliknya?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Dosa PKS dan Demokrat selama 10 tahun belum terhapuskan. Kasus korupsi yang menimpa para petinggi kedua partai, telah membuat hancur nama baik partai. Sebaiknya, PKS berkoalisi dengan Demokrat. Bukan dengan Gerindra.

Prabowo semestinya berkoalisi dengan Partai-partai pendukung PDIP. Semisal: Nasdem/Golkar/PKB/Hanura. Tawarkan jabatan Wapres untuk mereka. Insya Allah, Menang.

Skenario akan berantakan jika, Demokrat merapat ke PDIP atau PKS merapat ke PDIP. Namun, nyonya tua sepertinya masih menyimpan dendam kepada SBY dan PKS. Jadi selow saja.

Jokowi bisa dikalahkan, santai saja. Yang dibutuhkan adalah strategi. Pilpres selalu tentang strategi. Dahulu Jokowi menang karena perjuangan relawan tak kenal pamrih. Kini, semua faham tak lebih dari sekedar strategi. Jokowi yang digadang sebagai: Dewa Sakti dari langit, tak lebih manusia biasa. Hanya 50 persen dari janji kampanye yang terwujud. Sisanya menguap entah kemana. Sampai kini 5 tahun berlalu, negeri kita masih menjadi pengimpor. 

Anyway, Jokowi tetap lebih baik dari SBY (10 tahun), bahkan dibanding Soeharto. Namun, aku membutuhkan Presiden Yang Lebih Progresif. Merdeka atau Mati. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Kondisi dan situasi persekutuan antar partai politik “oposisi” dewasa ini kurang menguntungkan untuk mengusung calon presiden. Di damping kegamangan calon utama dari Gerindra yang masih trauma dengan 2 kali kekalahan, para sponsor pun ragu-ragu akan menderita kerugian ganda, finansial dan politik. Kalaupun PS jadi "king maker" juga tidak mudah cari calon yang dapat diandalkan dan bisa diterima oleh “sekutu” yang masing masing merasa pantas mendukung anggotanya jadi capres maupun wapres. Tawar menawar model pencalonan Gubernur DKI akan terulang kembali dan akhirnya gagal.

Sementara itu tidak kalah sulitnya bagi kubu Jokowi untuk menentukan calon wapres yang idealnya non-Jawa dan didukung kaum muslim. Seandainya Zulkifli Hasan dapat membebaskan diri dari dampak pernyataan-pernyataan yang sulit diterima oleh pemilih yang didominasi kebudayaan Jawa merupakan tokoh yang ideal. Mari kita nantikan perkembangan selanjutnya mengingat pergolakan sosial, politik dan ekonomi di era millenial dewasa ini sangat tinggi temponya, luas jangkauannya dan sulit diprediksi.

Kegamangan sementara politisi itulah yang mendorong mereka bersikap pragmatis dan seringkali hanya merawat isu untuk membuktikan keberadaan diri atau partainya dengan mengabaikan etika apalagi ideologi partainya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Inilah kecelakaan politik. Negeri ini berketetapan hati menjadikan partai politik sebagai instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat, namun prasyarat-prasyarat untuk itu belum kalau tidak memadai. Di mana pun partai itu kalau mau berkoalisi selalu didasarkan kepada ideologinya. Kongkritnya kepada visi, misi, atau program kerjanya. Di sini aneh, tanpa kesepakatan tersebut diwujudkan koalisi. Koalisi apa itu? Hanya didasarkan kepada sosok? Jika itu landasannya semua bisa terjadi.

Sudah pasti bahwa semua yang mau berkoalisi ingin sosok partainya masuk. Aneh PKS mendukung kalau tidak masuk orang/ elite/ pimpinannya. Memang mengharapkan apa kalau bukan jabatan? Tidakkah jabatan itu mendatangkan uang dan kuasa? Meski tidak pernah disebutkan tuuan utamanya adalah ke situ.

Itu empirik partai politik di Indonesia, yang meminjam disertasinya Kuskrdho Ambardi adalah partai kartel. Ciri-cirinya adalah ideologi bukan sebagai rujukan, koalisi serba permisif, opposisi mati suri, kecenderungan mengelompok. Realita, fakta, atau empiriknya masih di situ. Inilah kecelakaan politik Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM

Pada 11 April 2018 lalu, Partai Gerindra melaksanakan konfernas di Sentul Bogor dan memutuskan memberikan mandat kepada Prabowo untuk maju sebagai calon presiden dan selanjutnya melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain untuk membentuk koalisi.

Namun, perlu diingat bahwa sebelum konfernas tersebut digelar, Prabowo sudah lebih dulu menetapkan Sandiaga Uno sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilu dan Pilpres 2019. Ini artinya, kesepakatan antara Gerindra dan PKS terkait pilpres telah tercapai. Termasuk di dalamnya siapa capres dan cawapresnya. Maka tidak mungkin keputusan ini dianulir dikemudian hari lalu memunculkan nama lain sebagai penantang Jokowi. Di sini isu mengenai Prabowo sebagai king maker gugur.

Persyaratan parpol mengusung capres-cawapres adalah minimal memiliki 112 kursi. Dengan komposisi 
Gerindra yang memiliki 73 kursi dan PKS yang memiliki 40 kursi telah melewati syarat tersebut. Bagaimana dengan PAN? Besar kemungkinan PAN akan bergabung juga, mengingat hubungan yang begitu kental antara Amien Rais dan Prabowo. Sulit bagi Zulkifli Hasan berseberangan dengan keputusan Amien Rais yang masih sangat berpengaruh di PAN.

Bagaimana dengan pernyataan Presiden PKS yang mengajukan syarat bahwa cawapres Prabowo kelak harus dari kadernya. Soal 9 nama yang diajukan tersebut, bisa saja itu adalah bagian dari strategi Gerindra dan PKS agar konsolidasi mareka tidak diganggu. Selain juga menciptakan rasa penasaran publik. Dan akan terus menerus menjadi pembicaraan publik.

Pencapresan Prabowo ini juga akan sangat menguntungkan bagi konsolidasi Gerindra. Dan dapat menjadi suplemen bagi para kader-kadernya terutama dalam menghadapi pilkada serentak 2018. Sebaliknya pikiran-pikiran yang mendorong Prabowo untuk menjadi king maker adalah pikiran yang menyesatkan dan upaya untuk melemahkan konsolidasi Gerindra. Untuk apa Prabowo harus meng-endorse Gatot Nurmantyo sementara elektabilitasnya jauh di bawah Prabowo. Pada Pilpres 2014 saja, disaat ekspektasi publik terhadap Jokowi begitu besar, Jokowi hanya mampu menang tipis atas Prabowo. Saat ini ekspektasi publik terhadap Jokowi rendah, maka secara logika tentu kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Prabowo. 

Langkah Prabowo ini justru membuat isu calon alternatif "poros tengah" yang digagas oleh partai Demokrat menjadi sulit untuk diwujudkan. Kesulitan itu terutama terkait dengan nama calon yang harus diusung. Untuk mengusung capres-cawapres, Demokrat butuh 2 partai tambahan. Jika mereka memilih Gatot sebagai capres, bagaimana dengan AHY dan Cak Imin. Belum lagi adanya isu kasus Century dan BLBI yang menghangat akhir-akhir ini seakan-akan berdampak 'penyanderaan' bagi Demokrat dan PDIP. Semoga saja ranah hukum tidak ditarik-tarik ke ranah politik, sebab ini tahun politik maka wajar jika kemudian ada kekuatiran upaya-upaya istana mendapatkan dukungan dengan pola-pola pemaksaan melalui kasus hukum. Untuk itu semoga saja Gatot Nurmantyo mampu melobi partai-partai lain yang belum bersikap mendukung Jokowi ataupun Prabowo.

Perlu di ingat juga, bahwa dukungan PDIP, Hanura, Nasdem, PKB dan Golkar kepada Jokowi untuk pencapresan kedua di 2019 masih dinamis dan dapat berubah. Jokowi pun belum mendeklarasikan dirinya. Syarat Cak Imin yang harus cawapres berbanding terbalik dengan sikap Airlangga Hartarto. Bukan tidak mungkin Golkar kemudian membentuk koalisi baru dan mengusung Gatot Nurmantyo sebagai capres.

Saat ini Prabowo justru dalam posisi yang paling berpeluang mengalahkan Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2019 nanti. Prabowo paling memiliki potensi menjadi Presiden baru 2019. Keraguan para pengamat-pengamat politik, survei-survei elektabilitas, penggiringan opini di media mainstream dan media sosial, pada akhirnya pilihan itu ditentukan oleh rakyat sendiri pada bilik-bilik suara. Rakyatlah yang menentukan siapa Presiden Baru 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Mencermati survei dari beberapa lembaga survei tentang elektabilitas tokoh tokoh yang digadang menjadi calon presiden, posisi elektabilitas Prabowo selalu kalah dari Jokowi. Demikian pula simulasi berpasangan cawapres. Siapapun person cawapres, elektabilitasnya selalu kalah. Memang masih ada undecided vote disekitaran angka 20%, tapi bukan berarti dari angka tersebut pada pilpres nanti seluruhnya akan memilih Prabowo. Paling jika dihitung moderat maksimal suara pemilih Prabowo hanya akan tambah 10%. Artinya adalah tetap kalah.

Sebagai analis politik, secara obyektif saya menyarankan bahwa lebih baik dan lebih terhormat bila Prabowo tidak maju sebagai kandidat presiden, apalagi dengan posisi Partai Gerindra yang tergantung---kalau tidak dikatakan tersandera--- oleh PKS.

Lebih baik dan lebih terhormat Prabowo menjadi king maker sehingga bisa leluasa memainkan peran dan menegosiasikan ide dan kepentingan Gerindra ke semua partai politik dan para elite politik. Bila itu dilakukan Prabowo,

Imajinasi bahwa hanya ada dua poros politik pada pilpres 2019 akan runtuh. Lapangan politik akan berubah drastis dimana nanti hanya ada satu capres yang  dikelilingi oleh sekian banyak kelompok kepentingan yang tidak mungkin terakomodir  sehingga akan memunculkan gelombang eksodus dukungan partai-partai politik. Pada titik momentum tersebut Prabowo selaku king maker akan dapat memoderasi berbagai kepentingan politik yang keluar dari orbit Jokowi.

 

Moment untuk mendeklarasikan ketidakinginan Prabowo sebaiknya dilakukan pada bulan Mei 2018 sehingga masih ada waktu bagi Prabowo mencari tokoh tokoh yang mumpuni untuk menjadi capres/cawapres yang akan dikonstetasikan pada Pilpres 2019.

Dengan Prabowo declare tidak mau menjadi calon Presiden 2019-2024. Maka memberi ruang bagi kader Gerindra terbaik dan tokoh-tokoh partai  lain untuk capres/ cawapres.

Selain itu pula Partai Gerindra bisa melepaskan diri dari "sandera" PKS, dan membuat nilai negosiasi yang lebih seimbang. Gerindra akan bisa lebih leluasa berkomunikasi dengan semua partai dalam membangun koalisi.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden awal bulan Agustus 2018 dinamika politik Indonesia semakin panas. Beberapa partai politik seperti Nasdem, Hanura, Golkar, PPP dan PDIP sudah membentuk poros untuk mendukung Incumbent Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019. Partai Demokrat dan PKB walaupun belum menyatakan secara tegas diprediksikan akan bergabung ke poros Jokowi.Jika ini terwujud maka 7 parpol tersebut sudah mengantongi kursi sebanyak 398 (76.53 persen) dari total 520 kursi di DPR . Sisanya tinggal partai Gerindra, PKS dan PAN yang bisa mencalonkan kandidat selain Jokowi.

Kondisi ini tentu saja menjadi pertimbangan bagi siapa pun untuk melakukan kontestasi dengan Jokowi termasuk  Prabowo Subianto. Kuatnya poros Jokowi ini menjadi kegamangan atau kegalauan bagi Prabowo untuk menentukan sikap maju atau tidaknya dia ikut serta dalam Pilpres 2019. Kalau maju dia pasti mengalami kesulitan untuk menandingi kekuatan poros Jokowo, kalau tidak maju ini merupakan peluang dan kesempatan terakhir Prabowo untuk ikut kontestasi dalam pilpres.

Namun, dalam politik sekecil apapun peluang itu harus dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai orang yang sudah beberapa kali  ikut bertanding dalam pilpres, Prabowo Subianto tentu saja sudah mempertimbangkan dengan seksama untung ruginya (rasional choice) kalau ikut Pilpres 2019. Partai Gerindra sebagai pengusung Prabowo sudah mengerti betul dan telah mempertimbangkan secara matang bahwa  popularitas dan elektabilitas yang dimiliki Prabowo tidak cukup untuk mengimbangi Jokowi.

Selain itu, satu hal yang menjadi pertimbangan untuk mendorong  seseorang maju sebagai kandidat apalagi kandidat presiden adalah kapasitas yang dimiliki oleh seseorang, kelompok atau parpol  menggusungnya sebagai capres.  Apakah kapasitas Prabowo atau partai Gerindra cukup mampu menandingi poros pengusung Jokowi.

Kembali kebelakang, ketika Pilpres 2014 Prabowo Subianto yang didukung oleh mayoritas parpol mengalami kekalahan dari Jokowi yang berpasangan dengan Yusuf Kalla. Sekarang posisi Jokowi sebagai incumbent dan didukung mayoritas parpol di parlemen, dalam kalkulasi politik dapat dengan mudah mengalahkan Prabowo,  apalagi mendapat dukungan dana dari koalisi parpol. sehingga tidak mengalami kesulitan untuk mendanai berbagai kebutuhan dalam pilpres nanti.

Oleh sebab itu walaupun sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden pada tanggal 11 April 2018 melalui Rakornas di Padepokan Garudayaksa Hambalang, Prabowo masih mempertimbangkan siapa calon pendampingnya yang betul-betul memiliki popularitas, elektabilitas dan kapasitas  bisa mengimbangi Jokowi. Salah satu faktor inilah yang menyebabkan alotnya koalisi Gerindra-PKS sekarang ini.

Menariknya dari beberapa calon yang diusung oleh PKS untuk mendampingi Prabowo belum memenuhi syarat dari kacamata Prabowo dan Gerindra. Padahal tanpa adanya PKS maka koalisi Gerindra dan PAN belum bisa memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menetapkan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Agar kondisi nasional stabil, kondusif dan tidak gaduh,  sosok Prabowo Subianto perlu dipertimbangkan oleh parpol untuk mendampingi Jokowi sebagai Wapres 2019.  Hal ini diperlukan agar hoax yang bertebaran dimana-mana bisa dapat diminimalisir agar konsentrasi pemerintah dapat fokus dalam menyelesaikan berbagai masalah pembangunan yang belum selesai. Energi bangsa sudah habis menghadapi berbagai persoalan selama ini, alangkah baiknya kita gunakan untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!