Politik Pemujaan yang Kebablasan
berita
Politika
. 28 August 2018 14:30
Belum surut perbincangan publik terhadap aksi solidaritas yang digalang seluruh elemen masyarakat pada bencana alam Lombok tanpa dibatasi sekat-sekat politik menandakan bangkitnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa kembali harus diuji. Pasalnya, kabar bentrokan antara dua kelompok massa pro dan kontra aksi #2019GantiPresiden di depan masjid Kemayoran, Surabaya (26/8) kembali menjadi preseden buruk bagi kehidupan sosial-politik negeri ini.

Insiden ini bermula saat sejumlah massa dari salah satu ormas yang menolak aksi #2019GantiPresiden memaksa massa dari kelompok yang Pro #2019GantiPresiden berada di dalam masjid untuk keluar. Ironisnya masing-masing kelompok bukan menyampaikan argumentasi alasan maksud dan tujuannya untuk mencapai sebuah konsesus, tapi malah terlibat adu mulut yang berujung terjadinya bentrokan.

Yang menjadi tanya, apa iya saat ini "demokrasi provokasi" menjadi jalan-jalan satu-satunya untuk mencapai kekuasaan? Wajar kalau publik mempertanyakan hal itu, buktinya aksi massa yang terjadi akhir-akhir ini harus dilawan dengan massa. Lalu, apa yang didapat dari pendidikan politik seperti ini bagi rakyat?

Memang tidak keliru menyampaikan pendapat maupun aspirasi di ruang publik, apalagi Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi, apakah demokrasi dapat berjalan dengan baik jika dalam suatu negara tidak terbentuk ruang publik yang egaliter? Walaupun pendapat, ide dan penilaian yang disampaikan kedua kelompok itu telah mengandung kebenaran fakta, dan data.

Berdasarkan hasil cermatan para pengamat dengan semakin dekatnya agenda Pilpres 2019, bukan tidak mungkin rakyat akan terus menerus digiring dalam persaingan politik tingkat elite yang menjurus pada tindakan anarkis demi tokoh yang dipujanya. Kalau memang itu yang terjadi, apakah demi kekuasaan, persatuan dan kesatuan anak bangsa harus dipertaruhkan?

Bertolak dari realitas diatas, tak berlebihan bila ada salah satu tokoh mengatakan bahwa ancaman terbesar terhadap masa depan Indonesia sebagai satu kesatuan entitas  bangsa ialah peningkatan politik pemujaan yang kebablasan. Dan pada akhirnya saling klaim, saling sindir, saling hujat bahkan saling jotos suatu hal yang biasa dalam konstetasi politik.  Apa iya, para elite negeri ini masih asik bermain dikultur seperti gambar diatas? Sementara sejatinya pemilu merupakan pesta rakyat yang penuh suka cita. Lalu, siapkah kita?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen STAIN Bengkalis

Dalam berbagai kesempatan saya sering mengatakan bahwa demokrasi partisipatif lahir dari kedewasaan masyarakat terhadap pentingnya suatu perubahan yang bertamadun. Ciri khasnya terletak pada kesediaan masyarakat menerima calon pemimpin dari manapun asalnya, dan keterbukaan penguasa menerima kritik dari masyarakat. Sehingga pembahasan yang berkembang di publik menyangkut kepentingan bersama, bukan sentimen SARA.

Persyaratan ini ternyata belum berjalan dengan baik. Di kalangan sebagian umat Islam sendiri masih ada yang memandang keberadaan "demokrasi" itu sendiri sebagai suatu hal yang kotor dan tidak Islami. Kelompok puritan seperti HTI secara terang terangan malah menganggap demokrasi sebagai sistem produk barat, kufur dan perlu diganti dengan sistem khilafah. Ironisnya, mereka mengharamkan demokrasi tapi pada saat yang sama juga melakukan demonstrasi.

Fakta ini tentu tantangan berat bagi kemapanan demokrasi di Indonesia. Sepanjang pemikiran politik puritan masih ada dan terus berkembang,maka kedewasaan berpolitik hanya fatamorgana belaka. Dan siapapun pemimpinnya, akan tetap muncul masyarakat yang mengatasnamakan demokrasi yang berperilaku primitif sebagaimana yang kita lihat saat sekarang ini.

Mengapa hal ini terjadi, dan menimbulkan efek yang tidak baik di masyarakat, seperti: suka mencaci maki,dan saling serang. Padahal bangsa ini selalu membanggakan diri dengan kultur timur yang sopan? Karena masyarakat telah disuguhi pendidikan politik yang tidak sehat. Mulai dari bangun sampai bangun lagi, masyarakat di jejali narasi narasi yang menyesatkan, provokatif dan berisi hujatan atau ujaran kebencian laiinya.

Maka hal yang wajar jika demokrasi bangsa ini tidak naik kelas statusnya. Siapapun yang terpilih nanti, harus tegas terhadap siapapun yang mencoba memberangus demokrasi dari bumi NKRI. Jika memang itu menjadi satu-satunya sarana sebagai sistem yang cocok di masyarakat yang plural. Jika tidak, maka sebagian masyarakat yang anti demokrasi akan mengacak-acak demokrasi dengan berdalih atas nama demokrasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Menurut saya memang ada grand design untuk menciptakan konflik horizontal membenturkan kelompok yang ingin Mengganti Presiden 2019 dan yang ingin Presiden Dua Periode. Jelas jika dua kelompok kepentingan politik itu berhadapan face to face, sangat mungkin muncul suasana persaingan yang panas dan muncul bentrok fisik di lapangan. Jika bentrokan meluas tentu eskalasinya makin menjadi-jadi, apalagi jikalau sampai terjadi korban luka-luka dan korban jiwa.

Mengapa saya curiga adanya kemungkinan grand design semacam itu? Karena tindakan dari kelompok yang ingin lakukan agenda Ganti Presiden 2019 dilakukan secara intensif, masif, sistematis dan terstruktur oleh pelaku dan kelompok yang sama di banyak tempat, di wilayah Tanah Air. Polanya sama: tokoh-tokonyanya dikirim dari Jakarta, disambut oleh semacam kelompok di daerah tujuan yang mengumpulkan massa pendukung agenda Ganti Presiden 2019. Lalu terjadi aksi recalcitrant penolakan agenda Ganti Presiden 2019 oleh kelompok tandingan pendukung presiden dua periode. Syukur alhamdulillah sejauh percikan api besar tidak pernah muncul selain dari beberapa skirmishes atau percikan kecil. 

Salah satu pencegah utama mengapa bentrokan bisa dicegah dan dilokalisir ialah berkat kebijakan, kepiawaian serta profesionalisme Polri yang mampu mengendalikan massa, yang berhadapan dengan metode yang tepat. Umumnya melalui metode persuasi dengan penuh kesabaran. Tetapi teguh dalam prinsip-prinsip UU No 9 tahun 1998, Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2017 tentang Tatacara Perizinan dan Pengawasan Keramaian Umum serta Kegiatan Masyarakat lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, yang secara absah memberikan kewenangan kepada Polri untuk membatasi bahkan membatalkan sebuah kegiatan masyarakat jika diperlukan.

Marilah kita dahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas sekat-sekat kepentingan kelompok!!! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Menjelang dibukanya kampanye pilpres akhir September nanti, tensi politik di tanah air sudah mulai menghangat. Kedua kubu pendukung masing-masing kandidat capres-cawapres sudah kehilangan nalar politik. Sudah tidak mengindahkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama, yang diwasiti oleh Bawaslu selaku badan pengawas pemilu. Konsensus awal dari tokoh-tokoh politik untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai sudah tidak di indahkan lagi dan mereka hanya berfikiran bahwa kemenangan adalah harga mati, apapun resikonya untuk bangsa dan negara ini.

Pertanyaanya sudah hilangkah rasa cinta tanah air yang telah dibangun oleh founding fathers kIta yang komandoi oleh Bung Karno? Apakah hanya menjadi presiden saja akan dapat mengabdi untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini? Sudah lupakah bahwa negara ini di bangun dengan susah payah dengan bersama-sama seluruh anak bangsa yang tanpa melihat agama, suku dan ras?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang muncul setelah terjadinya bentrokan yang terjadi di beberapa daerah yang disebabkan oleh keinginan beberapa orang untuk mendeklarasikan hastag ganti presiden. Seyogyanya pihak-pihak penyelenggara pemilu, pihak keamanan harusnya sudah dapat mengambil sikap atas terjadinya kejadian yang tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik seperti ini.

Kalau hal ini tidak segera diambil tindakan niscaya akan menjadi stigma politik yang berkepanjangan.

Mudah-mudahan saja semua pihak baik itu pendukung tagar ganti presiden dan jokowi 2 periode calling down sesaat, sampai dengan gong kampanye di bunyikan pada bulan September nanti. Harapan kita sebagai bangsa yang beradab hendaknya kampanye pun harus dilakukan sesuai dengan rambu-rambu yangg telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu, yang notabene adalah institusi penyelenggara pemilu dan yang mengawasi jalannya pemilu.

Kalau boleh disarankan agar semua tokoh-tokoh di negeri ini dapat menahan diri demi tegaknya NKRI, pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi pedomanan kita semua dalam berbangsa dan bernegara.

Mudah-mudahan saja hal seperti kejadian seperti kemarin tidak terjadi lagi dan pihak berwajib harus tegas mengambil sikap dan Bawaslu konsisten melaksanakan tugasnya. Semoga Pileg dan Pilpres 2019 dapat berjalan dengan aman dan damai. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Sesungguhnya bangsa Indonesia sejak awal sudah mempunyai tatanan untuk menyampaikan pendapat di masa kekuasaan raja-raja besar maupun kecil. Artinya rakyat dapat menyampaikan perasaan dan pendapat secara terbuka, terselubung maupun tertutup kepada penguasa dengan jujur. Begitupun ada pilihan cara atau alternatif saling bunuh secara kesatria ataupun lewat perantara dan curang. Apakah cara-cara demikian berebut kekuasaan demikian itu tidak demokratis?

Sejarah hubungan antar kampung, antar desa, antar suku yang diwarnai peperangan di masa lampau tidak asing lagi. Bahkan dalam pewayangan dan ketoprak isinya peperangan berebut isteri atau calon isteri.

Setiap kelompok kebudayaan selalu membanggakan tari perang lengkap dengan persenjataan. Pertikaian antar kelompok sosial sedemikian itu sudah harus dibasmi di alam kemerdekaan yang telah dilengkapi dengan berbagai kelembagaan atau pranata sosial untuk menata kehidupan bersama sebagai satu bangsa yang besar. Bahkan kita telah sepakat menjunjung perangkat nilai budaya inti atau core values Pancasila sebagai kerangka acuan bersama bagi pengembangan sikap dan pola tingkah laku bersama.

Mengapa karena kita mengadopsi pengertian demokrasi sebagai lambang modernisasi justru membuka kembali pertikaian sosial dengan atau tanpa disertai kekerasan oral dan fisik penuh kebencian?

Perbedaan pendapat, besar maupun kecil, sederhana maupun prinsipil telah memantik pertikaian sosial dan perkusi. Kita mabok demokrasi sebagai lambang pembaharuan atau modernisasi sampai melupakan tatanan sosial yang menjamin ketertiban hidup bersama. Ego dan kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan bersama dalam kehidupan sosial kelompok yang lebih besar. Its my way, atau prinsip "pokoke" menjadi lambang kegagahan dalam menegakkan demokrasi dengan hukum rimba "the survival of the fittest". Tiada lagi kesabaran dan toleransi, seolah olah ketakutan dikejar waktu atau kiamat, its now or never menghadapi its the end of the word.

Haruskah perselisihan pendapat  di kalangan masyarakat itu diselesaikan secara demokrasi ala zaman edan. Kita sudah punya kelembagaan sosial untuk menegakkan demokrasi, dari tingkat nasional sampai kabupaten dan kota. Untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat ada partai politik dan berbagai ormas. Untuk menyampaikan harapan  pendapat secara langsung dari kamar tidur, kamar makan maupun toilet ada sosmed digenggaman. Kurang apa?  Kekurangannya adalah pengembangan pranata sosial dan etika moral untuk mengendalikan watak dan mulut comberan asal mencuap.

Dalam masyarakat pluralis, uang sedang membangunkan modernisasi, diperlukan pengembangan pranata sosial sebagai acuan hidup bersama dan pendidikan budaya, untuk membentuk dan memperkuat kepribadian. Dengan kepribadian yang kuat orang tidak akan mudah ditakuti oleh berbagai ancaman. Jangan seperti orang ketakutan setan lalu tarikselimut turup mata tanpa usaha melainkan teriak-teriak. Dengan Kepribadian yang kuat orang akan hadapi persaingan dengan mengembangkan daya saing dan menangkan persaingan. Banyak di antara generasi millenia Indonesia yang telah mampu dan memenangkan persaingan sehat atau fair competition. Aku bisa, kita bisa, Indonesia bisa jangan rindukan jadi bangsa kintel. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Slogan Kampanye #2019GantiPresiden pada dasarnya tidaklah salah dan mungkin hanya efektif untuk menghimpun suara pemilih oposisi. Tapi untuk menang pilpres masih berat. Di sinilah slogan tersebut sangatlah lemah, yaitu;  melupakan swing voter, Masalahnya gerakan ini tidak akan efektif jika hanya berputar-putar di massa pendukung oposisi. inilah yang mungkin hanya gerakan eksklusif milik PKS dan Gerindra. Tapi, bukan gerakan untuk meraih pemilih baru yang akan menjadi kunci kemenangan Pilpres 2019.

Strategi untuk meraih swing voter dan pemilih baru tidak kelihatan dalam gerakan ini. Apa iya mereka butuh narasi ganti presiden? Atau, jangan-jangan mereka mau memilih kandidat dari oposisi, asal diberi narasi lain yang di anggap mampu menyakinkan pemilih untuk memilih dari kandidat oposisi. lalu menempatkan citra galak lewat slogan tersebut bisa jadi blunder. Apa mungkin secara psikologi politik dengan marah dan takut pemilih baru ataupun swing voter akan menjatuhkan pilihan pada kandidat oposisi ...?.

Sementara di level grass root, ketakutan akan membuat mereka belajar. Kenapa Jokowi mesti diganti? Apa yang salah dengan Jokowi? Memang Jokowi ngapain? Dan sementara itu pula data dan fakta yang di hembuskan selalu terbantahkan, yang bukan saja oleh pemerintah melainkan oleh masyarakat sendiri yang menikmati proses pembangunan yang begitu masif secara data dan fakta pula.

 Di sisi lain, ketika Jokowi tetap jadi fokus diskusi, mendengar nama #2019GantiPresiden, apa yang ada di benak masyarakat ? Jokowi. Karena tujuannya mengganti Jokowi secara konstitusional, namun tanpa disadari bahwa oposisi mempunyai bersyahwat berkuasa ingin mengganti Jokowi. Dalam pertarungan argumen, nama Jokowi selalu muncul terus. Ini masalahnya.

Jokowi tetap menjadi fokus diskusi, sehingga pada satu titik #2019GantiPresiden malah jadi promosi gratis untuk Jokowi. Karena, Jokowi tetap mendapatkan awareness dari gerakan ini. Tinggal masalahnya apakah pihak oposisi mau menahan emosi dan syahwat berkuasa, supaya bisa memperbaiki kelemahan mereka. Karena sesungguhnya semakin kelihatan syahwat berkuasa menggantikan presiden terpilih secara konstitusional, maka semakin jauh kekuasaan tersebut diraih secara konstitusional. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Cendikiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Fenomena itu semakin menegaskan hilangnya nalar dalam pengalaman politik kita. Politik yang seharusnya menyuntikkan kesadaran tentang pentingnya merawat keadaban publik dengan mendahulukan argumentasi justru yang terjadi sebaliknya: saling menghujat, menebar hoax dan menista satu sama lain.

Demokrasi yang kita rayakan hari ini telah membelah manusia Indonesia secara bipolar. Antara pendukung petahana dan oposisi yang tak sabar ingin lekas berkuasa. Seolah tak ada jalan tengah yang  bisa menyelesaikan sengketa itu.

Tagar 2019 ganti presiden juga menurut saya sudah kelewatan. Bukan hanya tidak sopan namun juga semakin memanaskan atmosfer politik. Seharusnya yang dilempar ke publik adalah isu-isu  mencerahkan, bukan pernyataan pernyataan propokatif. Apalagi sampai kita melihat bagaimana pihak oposisi menggotong kaos ganti presiden itu sampai ke tanah suci. Haji yang sejatinya ritus sakral justru dinodai tindakan politik primitif dan kepentingan jangka pendek. Perbuatan memalukan.

Artis-artis semacam Neno Warisman, Sarumpaet, Ahmad Dani, menjadi sebuah fenomena tentang kiprah selebritas yang kehilangan kiprahnya di panggung hiburan akhirnya bermigrasi ke dunia politik dengan pikiran yang pas-pasan. Akal alakadarnya. Pernyataan-pernyataannya bukan hanya tidak cerdas tapi juga melambangkan peradaban politik yang terbelakang. Dianggitnya diksi Badar, Uhud, dan ayat ayat Alquran yang dimaknai serampangan yang disampaikannya dalam pidatonya, menegaskan betapa alam pikiran mereka terhunjam dalam limbo faham politik keagamaan abad pertengahan. 
 
Harus ada upaya dari semua pihak mengembalikan politik kepada  khitahnya: memilih dengan cara cara sehat. Demokrasi semestinya memberikan kegembiraan bukan menebar ketakutan dan ancaman. Mengabarkan visi optimistis bukan murung dan pesimistis. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Gerakan aksi #2019GantiPresiden yang dokomandoi Neno Warisman kembali menuai penolakan. Kali ini terjadi di  Pekanbaru. Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, kedatangan tokoh penggerak deklarasi #2019GantiPresiden (2019 GP) Neno Warisman kembali dihadang oleh ratusan massa di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018).

Peristiwa tersebut kembali menjadi sorotan publik. Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, gerakan ‘2019 GP’ jika dilakukan dengan mobilisasi massa rawan menimbulkan konflik vertikal dan horizontal. Memobilisasi massa secara besar-besaran mengandung resiko bentrokan antar kelompok masyarakat. Apalagi, narasi ‘2019GP’ mengandung kontradiksi, yaitu ada yang pro dan kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan gerakan tersebut.

Peneliti senior IPI ini mengungkapkan, ‘2019 GP’ semula hanya menjadi wacana di media sosial dan menjadi bahan diskusi di program talkshow maupun di ruang-ruang diskusi. Tapi kemudian berkembang menjadi aksi turun ke jalan.

Karyono menilai, jika ‘2019 GP’ masih dalam batas wacana diskusi tidak menjadi persoalan serius. Hal itu masih bisa diterima dalam logika demokrasi. Sehingga pada batas ini bolehlah pihak yang menggerakkan dan yang pro ‘2019 GP’ berdalih atas nama kebebasan berpendapat.

"Tetapi, jika sudah masuk ke ranah aksi terbuka dengan memobilisasi massa dalam jumlah besar, tentu berpotensi menimbulkan konflik. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan pemilu 2019". Tegas Karyono.

Terkait dengan peristiwa benturan antar kelompok masyarakat yang terjadi beberapa kali di sejumlah daerah, menurut mantan peneliti LSI Denny JA ini, dia sudah mengingatkan berkali-kali, bahwa konflik sulit dihindari jika para penggagas aksi ‘2019 GP’ melakukan gerakan turun ke jalan.

"Sekarang kekuatiran saya benar-benar terjadi", Ungkap Karyono yang juga Direktur Strategi di Indo Survey & Stretegy (ISS).

Karyono menegaskan, dengan kejadian bentrokan yang terjadi di Pekanbaru, Riau dan di sejumlah daerah lainnya, maka Neno Warisman sebagai penggerak aksi ‘2019 GP’ harus bertanggung jawab atas sejumlah peristiwa yang menimbulkan bentrokan. Karena berdasarkan informasi, pihak kepolisian sudah meminta agar aksi tersebut dibatalkan. Tapi Neno tetap nekat.

Karyono kembali mengungkapkan, gerakan ‘2019 GP’ dengan memobilisasi massa tersebut jelas ada maksud kampanye terselubung. Tapi para penggerak aksi Ganti Presiden selalu mencari celah untuk menghindar dari jeratan UU Pemilu. Padahal hakekatnya, jelas mengandung pesan kampanye. Pasalnya, diksi yang dibungkus salam ‘2019 GP’ mengandung pengertian tentang pemilu. Tahun 2019 itu jelas tahun dilaksanakannya agenda pemilihan presiden. Sedangkan diksi Ganti Presiden hakekatnya jelas mengandung pengertian jangan pilih Jokowi.

Karyono mengingatkan, pesan kampanye yang dibungkus dengan ‘2019 GP’ tersebut sejatinya tidak berpengaruh signifikan terhadap elektoral. Realitasnya, gerakan tersebut tidak cukup signifikan menaikkan elektabilitas Prabowo. Begitu pula, isu tersebut tidak cukup signifikan menurunkan elektabilitas petahana Jokow. Pasalnya, hasil survei terbaru LSI Denny JA yang dipublikasikan pekan lalu menunjukkan pasangan Jokowi - Ma'ruf masih sekitar 52.2 persen. Unggul 22,3 persen dari pasangan Prabowo -Sandi yang berada di kisaran 29,5 persen. Sisanya 18,3 persen belum memutuskan pilihan. Survei LSI Denny JA tersebut mengafirmasi survei Indo Barometer pada Mei 2018 yang menyebutkan jumlah responden yang setuju ganti presiden sekitar 34 persen, sedangkan yang tidak setuju 61 persen. Sisanya tidak tau tidak jawab.

Karyono menambahkan, hal itu disebabkan karena ada korelasi antara yang setuju dan tidak setuju h ‘2019 GP’ dengan preferensi pilihan capres. Yang memilih selain Jokowi cenderung setuju dengan gerakan ‘2019 GP’. Sementara yang memilih Jokowi cenderung tidak setuju dengan gerakan ‘2019 GP’.

"Jadi buat apa buang-buang tenaga, uang dan waktu tapi tidak ada hasilnya. Malah hanya menghasilkan mudharat. Maka lebih baik memberikan pendidikan politik masyarakat  dengan mengedepankan program untuk membangun Indonesia yang lebih adil, maju dalam segala bidang dan meningkat kesejahteraan rakyat", pungkasnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang