Politik Korup Dinasti, Sandera Pilkada Langsung
berita
Politika

Ilustrasi: Watyutink.com

28 September 2017 16:00
Penulis
Pengembangan penyidikan KPK atas kasus perizinan pembangunan Mall Citra Gading di Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar), menemukan tersangka baru, Rita Widyasari, sang bupati. Konon kekayaan Rita, bupati dua periode ini, dalam bertambah Rp210miliar. Awal menjabat bupati pada 2011, harta Rita Rp25,8 miliar dan menjadi Rp236,7 miliar pada empat tahun berikutnya.

Diduga menerima suap, KPK menggeledah kantor, rumah dinas dan rumah pribadi Rita. Uang 5,000 dolar AS dan mobil mewah diamankan KPK. Ini kali kedua Kutai disatroni KPK. HM Syaukani, almarhum ayah Rita, saat jadi Bupati pun ditangkap KPK karena korupsi.

Ironis. Sebab Rita pada Rabu (27/9) justru akan dianugerahi gelar Kepala Daerah Berprestasi dalam Pemberantasan Korupsi oleh Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Pengawasan Anggaran RI.

Sebelumnya, Wali Kota Cilegon, Banten, Tubagus Iman Ariyadi, ditangkap KPK sebagai tersangka suap izin Amdal pembangunan Transmart di Kawasan Krakatau Industri Estate. Padahal ayahnya Wali Kota Sepuh Tb Aat Syafaat, yang digantikan Imam, pernah ditindak KPK pada 2012.

Rita dan Syaukani terkategori sebagai dinasti yang mengoligarki kehidupan poleksosbud di Kukar.  Tak semua dinasti itu korup. Tapi bermodal jejaring kuasa tradisional dan dana, dinasti di tingkat nasional maupun lokal leluasa mengoligarki era Reformasi. Pilkada silih berganti didominasi dinasti. Dengan berbagi kuasa, dinasti mengkooptasi parpol. Suara pemilih praktis terkendali. Separah itukah?

Benarkah kasus Cilegon dan Kukar mengindikasikan Pilkada Langsung telah disandera oleh politik korup dinasti?

Banyak “tokoh” berlomba mencitra diri seelok mungkin.  Tak sedikit lembaga pemberi award, PR agensi, lembaga survei, siap memoles citra siapapun asal dibayar mahal. Juga menggoreng opini melalui pers dan medsos. Bahwa itu membohongi khalayak, mana peduli. Ini salah siapa?

Aneh. Pembatasan dominasi Dinasti  dalam Pasal 7 huruf 9r0 UU Nomor 8 Tahun 2015, yang melarang kerabat petahana ikut pilkada sebelum jeda satu masa jabatan, malah dianulir Mahkamah Konstitusi. Alhasil politik dinasti yang membuat istri/anak/saudara boleh maju melanjutkan petahana, terus berlangsung. Padahal politik dinasti rawan kolusi, korupsi, dan nepotisme. KKN yang merugikan rakyat banyak.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Salah satu dari tujuan reformasi digulirkan di negeri ini adalah memperkuat, mempertajam, dan menuntaskan penyakit korupsi. KPK adalah salah satu lembaga negara yang didirikan guna memberantas korupsi, di samping lembaga penegak hukum lain yaitu Polri dan Kejaksaan Agung. Pemberian kewenangan dalam pemberantasan korupsi yang begitu besar kepada KPK merupakan salah satu besarnya harapan rakyat Indonesia akan tercapainya salah satu agenda reformasi.

Dalam menunaikan kewajibannya menegakkan hukum, seringkali para penegak hukum "kedodoran" dalam memenuhi syarat delik formil dan delik materiil, suatu prasyarat untuk memidanakan seseorang. Guna memenuhi syarat delik formil dan materiil yang menjadi kendala dalam pengungkapan kasus korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh penyidik lain, dengan kewenangan dan bantuan teknologi canggih, KPK menggunakan taktik operasi tangkap tangan(OTT). Operasi OTT ini dari sisi hukum terbukti efektif dan jitu dalam memidanakan tertuduh kasus korupsi. Perlawanan tertuduh, pengacara, dan kolega tertuduh--baik di pengadilan maupun opini di media massa, mampu dimentahkan oleh KPK. OTT KPK menjadi bukti tangible dari kerja keras dan kerja nyata KPK.

Di sisi lain, nampak pula bahwa korupsi termasuk dari politik dinasti juga terus beranak pinak. Keadaan kita mirip dengan di Filipina di masa dinasti politik Marcos, Ampatuan, dan lain-lain. Saat itu kekuasaan mereka sudah sedemikian kokoh sehingga bukan cuma korupsi yang mereka lakukan, melainkan sampai perbuatan kriminal berupa pembunuhan politik pula.  

Orang Italia-Amerika memiliki semboyan: Those who makka the gold makka the rule, melalui gold aturan bisa dibuat. Dengan itu dinasti politik sengaja menumpuk emas sebanyak mungkin seperti semboyan kaum Mercantilism agar supaya mereka langgeng abadi dalam berkuasa. Di sinilah diperlukan sebuah strong body bernama KPK yang teguh kukuh berlapis baja terus memberantas korupsi termasuk dinasti politik korup seperti di Banten dan Kukar.

Dinasti politik lebih cenderung kepada sistem monarki, karena di dalam sistem monarki telah terjadi adanya kelanggengan kekuasaan secara turun temurun. Sebenarnya definisi dari dinasti politik itu dapat dimaknai sebagai peralihan kekuasaan golongan dari seorang raja kepada anaknya. Namun ternyata di alam demokrasi ini dinasti politik tetap langgeng dan tetap ada. Hal tersebut tentu saja bertolak belakang dengan konsep demokrasi yang kita anut.

Kemunculan fenomena politik dinasti dapat dikatakan menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi dalam alam demokrasi kemunculan dinasti politik menjadi hal yang wajar karena dalam pergelaran pemilhan umum setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate). Namun di sisi lain dinasti politik juga membahayakan demokrasi sendiri karena hasratnya untuk melanggengkan kekuasaan dan melembagakannya dalam perpolitikan.

Dinasti politik juga jangan hanya dibaca sebatas ikatan darah, namun juga ideologi, kepartaian, organisasi, dan lain sebagainya. Ini patut kita waspada karena semua yang gemar menggaruk harta negara serta uang rakyat perlu digebuk. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penasehat Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi

Politik dinasti sah-sah saja di negeri ini. Namun, menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia karena maraknya praktik korupsi dalam politik dinasti. Kasus yang saat ini ramai diperbincangkan adalah kasus Rita Widyasari diduga menerima suap terkait dengan perizinan dan pembangunan Mal Citra Gading dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bukan rahasia lagi tampilnya dinasti politik yang menguasai pemerintahan di daerah lebih didasari keinginan berkuasa dibanding pengabdian bagi rakyat. Ini terlihat jelas dari tampilnya penerus kekuasaan di daerah yang kemampuannya meragukan. Tak ada yang salah dengan pernyataan itu.

Sebuah praktik yang lazim, tampilnya seorang penguasa selalu diiringi dengan tampilnya kelompok finansial yang menguasai berbagai bidang ekonomi strategis di daerah itu. Kalau investasi besar yang sudah dikeluarkan untuk membangun jejaring politik di daerah, tak mungkin diberikan kepada orang lain. Seperti juga seorang dokter pasti ingin anaknya menjadi dokter. Budaya inilah yang terekam di berbagai daerah. Sejauh mana masyarakat dan pemerintah menyikapi kordinasi dinasti politik demokrasi saat ini? Penilaian seorang pemimpin itu bukan ditentukan dari bapak, ibu, atau kerabat, melainkan dinilai oleh masyarakat dan rakyat.

Membayangkan kepemimpinan di daerah yang bersih, tidak terpolusi urusan semacam itu, sah-sah saja. Tetapi, kepemimpinan semacam itu bisa dibilang tak banyak. Mungkin, kalau kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa bayar dan membayar, masyarakat juga sudah sadar perlunya pemimpin yang bersih dan adil, tidak berasal dari kalangan korup, wajah pemimpin idaman semacam itu makin banyak. Tapi karena demokrasi kita ini berdasarkan “demokrasi wani piro”. Jadi Investasi yang besar itu sayang.

Muncul pertanyaan yang menggelitik, apakah negara ini sudah layak berdemokrasi? Kalau ingin berdemokrasi harus diajari duru rakyatnya apa itu demokrasi. Jadi kalau demokrasi masih memakai uang dan investasi yang besar dalam setiap pemilihan, apakah itu namanya demokrasi? Di setiap pemilihan, baik pilkada maupun pemilu, sering terekam terjadinya aksi bagi-bagi uang, walapun jelas-jelas money politic dilarang. Biaya investasi yang besar inilah yang mendorong mereka melakukan korupsi.

Karena itu, tak heran modal besar rela diobral untuk meraih jabatan kepala daerah semacam ini. Kalau sudah menjabat dua periode tentu keluarganya bisa melanjutkan. Dengan kekuasaan politk dan kekuatan finansial, praktis tender proyek–proyek yang mengalir di daerah kabupaten/kota dimungkinkan menjadi lahan empuk bagi mereka untuk korupsi. Inilah realitas kehidupan sebagian kepala daerah. Soal persentasenya mungkin perlu penelitian yang ilmiah.

Persoalan ini tentunya bukan hanya semata sebagai permasalahan pemerintah saja, melainkan menjadi permasalahan dari semua lapisan masyarakat, khususnya para aktivis dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Masyarakat harus membuka mata terhadap apa yang terjadi dengan bangsa kita dan menelaahnya. Masyarakat juga diharuskan melek politik agar tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan politik uang dan semacamnya. Khusus untuk kalangan masyarakat ekonomi bawah dan kurang mendapatkan pendidikan, mereka harus diberi sosisalisasi khusus mengenai politik dan hal-hal yang melingkupinya agar mereka sadar dan tahu apa yang baik untuk mereka lakukan bagi kesejahteraan hidup mereka. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Pengkapan sejumlah politisi pemimpin daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebulan terakhir, dan terbaru penetapan tersangka terhadap Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, sesungguhnya hanyalah puncak dari gunung es korupsi di Indonesia. Indonesia membutuhkan sebuah sistem nasional anti-korupsi terlembaga yang dikuatkan oleh gerakan nasional revolusi mental.

Korupsi, dalam skala dan karakteristik seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, membutuhkan terapi yang sekaligus sistemik dan mentalitas. Keduanya belum dilakukan sungguh-sungguh, dan masih sebatas jargon dan bunga-bunga politik.

Bahkan, kesungguhan dan ketulusan Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan Indonesia bersih dan kompetitif, dan saya yakin presiden masih memegang teguh kehendak ini, dalam implementasi oleh birokrasi dan aparat di bawahnya berubah menjadi sekadar bunga-bunga politik.

Beberapa menteri memang tetap tegas mengemban visi presiden tentang Indonesia bersih dan kompetitif dengan bersikap keras terhadap birokrasi di bawahnya. Namun beberapa menteri tampaknya justru terbawa oleh kultur birokrasinya sendiri yang korup.

Revolusi mental, sekali lagi, dibutuhkan justru untuk mengubah birokrasi – mencakup insitusi-institusi pemerintah di luar kementerian, termasuk yang terpenting kejaksaan, tentara nasional Indonesia dan kepolisian – agar memiliki kualitas yang dibutuhkan bagi Indonesia bersih dan kompetitif. Revolusi mental haruslah untuk menguatkan mental penyelenggara negara dan pegawai pemerintah, bukan kumpulan program untuk rakyat biasa.

Setiap kali mendengar membaca debat atau pemberitaan tentang kasus korupsi, saya teringat pada lima tantangan Indonesia yang pernah dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo, dengan korupsi diposisikan pada ranking teratas. 

Dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Seoul dalam rangkaian kunjungan resmi ke Korea Selatan lebih setahun lalu, tepatnya pada hari Minggu, 15 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menyebut lima tantangan  Indonesia, yakni: korupsi, lapangan kerja, kesenjangan kaya-miskin, kesenjangan wilayah, dan pertumbuhan ekonomi.

Yang menarik, presiden menempatkan korupsi sebagai tantangan nomor satu dari lima tantangan yang diidentifikasinya. Ini memang cocok dengan realitas dan cocok dengan perspektif akademis, di mana pemerintahan bersih adalah kunci kemajuan negara.

Identifikasi lima tantangan ini merupakan jawaban presiden atas pertanyaan seorang warga Indonesia di Korsel, bernama Sinta, yang menaruh harapan agar Indonesia segera menjadi negara maju,  demokratis, adil dan makmur, setidaknya seperti yang telah dicapai Korsel.  

Memang, menjadi tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjawab sebagian terbesar dari tantangan tersebut. Sebagian lain menjadi inisiatif swasta dan masyarakat sipil untuk berkontribusi. Pemerintah tampaknya masih harus bekerja membangun sebuah pemerintahan yang bersih dengan kabinet dan birokrsi yang mendukung.

Singkatnya, apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah penguatan sistem atau pelembagaan anti-korupsi. Sistem ini harus berjalan bersamaan dengan penguatan sistem politik demokrasi di Indonesia. Bersamaan dengan ini, gerakan atau program nasional revolusi mental atau semacamnya dibutuhkan menjadi perekat atau penguat sistem yang nanti harus dikuatkan ini.

Dalam konteks korupsi sebagai tantangan nomor satu ini, KPK masih menjadi isntitusi yang penting mengingat dua institusi lainnya dengan tugas dan fungsi sejalan – kejaksaan dan kepolisian – masih belum mencapai taraf menjalankan tugas dan fungsi yang seharusnya dituntut mendukung Indonesia bersih dan kompetitif. KPK, bersama dua institusi saudaranya, membutuhkan penguatan, baik pada kualitas pemegang kebijakan internal maupun tata kerja internal, bukan justru pelemahan lewat drama politik tak lucu yang menyebalkan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Bulan September ini beberapa kepala daerah terkena OTT KPK. Paling miris adalah penetapan tersangka Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita Widyasari yang diduga menerima suap. Padahal sosok Rita Widyasari sangat populis dan diprediksi sebagai calon kuat pengganti Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk.

Rita yang merupakan putri Syaukani HR, seorang tokoh otonomi daerah dan menjabat bupati Kukar beberapa periode. Syaukani di akhir jabatannya terjerat kasus korupsi di KPK, kemudian meninggal setelah menjalani hukuman. Namun masyarakat Kukar tetap mengenang sosok Syaukani sebagai pahlawan dalam memajukan dan mengembangkan Kukar menjadi daerah yang terkenal sampai ke mancanegara. Oleh sebab itu, penetapan Rita Widyasari menjadi tersangka mengherankan sebagian masyarakat, bahkan diduga ada motif politik.

Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi, juga ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK.  Sama dengan Rita, Imam juga melanjutkan kepemimpinan orang tuanya sebagai Wali Kota Cilegon yang juga tersangkut korupsi melalui pilkada langsung 2012.

Ekses negatif dinasti politik daerah sempat diantisipasi melalui UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang menetapkan kerabat petahana dilarang ikut pilkada sebelum jeda satu masa jabatan. Namun dengan berbagai usaha oleh kelompok tertentu, akhirnya UU tersebut dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar HAM.

Kehadiran UU Nomor 8 Tahun 2015 dilandasi pemikiran bahwa kekuasaan itu harus dibatasi baik waktu maupun ruang lingkupnya. Kekuasaan yang terus menerus cenderung akan menyalahgunaan kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton "Power tends to corrupt, absolutely power tends power absolutely". Oleh sebab itu di negara demokrasi sudah menjadi kewajiban agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh kelompok atau golongan tertentu. Namun realita perpolitikan di Indonesia sekarang ini mengalami paradoks.

Satu sisi kita ingin membangun demokrasi seperti halnya terjadi di Amerika. Di sisi lain proses demokratisasi yang kita jalankan selama ini seperti yang diungkapkan oleh Jeffrey Wintera dalam bukunya "Democracy and Oligarchy" sebetulnya melanggengkan kekuasaan oligarki. Kekuasaan yang dimaksud adalah terpeliharanya hubungan antara pemangku kepentingan dengan para pengusaha atau pemilik modal yang berkepentingan terhadap akses sumber daya di daerah tersebut. Walaupun sudah terjadi proses pergantian kepala daerah melalui proses pilkada, para pengusaha selalu menemukan jalan untuk bisa terhubung dengan kepala daerah berikutnya. Fenomena ini hampir terjadi di semua daerah Indonesia yang tetap melanggeng politik dinasti.

Oleh sebab itu sepanjang pemilik modal tetap berhubungan dengan penguasa, maka sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia sekarang ini bukanlah demokrasi, melainkan oligarki. Untuk memutuskan kekuasaan oligarki, sedapat mungkin biaya pemilu (presiden, legislatif, dan pilkada) serendah mungkin dan bila perlu dibiayai oleh negara. Dengan biaya yang murah kemungkinan terjadinya transaksi politik akan bisa dihindarkan dan muncul pemimpin-pemimpin yang memiliki kredibilitas,moralitas, dan integritas yang tinggi. Mudah-mudahan Indonesia dapat masuk ke dalam negara demokrasi yang substantif sebagaimana yang kita cita-citakan selama ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Universitas Negeri Malang/Deputi II UKP Pancasila

Sistem politik kita saat ini memang berpotensi kuat untuk membentuk politik dinasti korup, sehingga membutuhkan intergritas dan moralitas yang kuat dari elite.  Ini menjadi tantangan sepenuhnya bagi demokrasi Indonesia, sejauh mana praktik ini dapat diurai? Memang sistem demokrasi membutuhkan keberanian, namun tanpa moralitas tidak akan mungkin bisa mencapai tujuan tersebut.

Ke depannya, moralitas seorang calon pemimpin harus menjadi acuan utama kita dalam memilih seorang pemimpin. Akan tetapi moralitas seorang pemimpin sangat sulit terwujud tanpa dukungan dari sebuah sistem proses pemilihan biaya tinggi. Kalau kita amati, sistem atau pola-pola korupsi yang terjadi disebabkan dampak ongkos biaya tinggi disaat pemilihan, sehingga terjadi politik transaksional.  

Adanya politik dinasti terpengaruh oleh persepsi publik bahwa kekuasaan itu lebih mengandalkan pada popularitas. Memang politik dinasti sendiri secara demokrasi itu dimungkinkan karena publik masih melihat atau cenderung melihat bahwa kekuasaan itu adalah sebuah pewarisan, bukan sebagai usaha, atau sistem autokrasi. Oleh karena itu popularitas dan jejaring yang sudah dimiliki akan selalu diberikan kepada keturunannya. Menariknya, mereka yang memiliki latar belakang orang tua mantan pejabat, punya peluang besar untuk dipilih karena sudah memiliki modal popupalitas.

Nah, apakah pemimpin-pemimpin yang berkuasa itu memiliki integritas yang cukup dan kompetensi  yang cukup? Harus kita akui bahwa sistem demokrasi dengan suara terbanyak, kurang dilihat kualitas, yang ada hanya popularitas yang dibentuk dengan jejaring politik dan kekuatan modal

Ini menjadi catatan bagi partai politik. Namun kalau kita hanya menyalahkan partai politik jadi kurang fair, karena partai politik sebenarnya cermin dari kualitas masyarakatnya. Di sinilah partai politik mempunyai tugas untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.

Semoga kita sebagai warga negara yang baik bisa ikut andil dalam kebijaksanaan mengawal pemerintah untuk membangun modal sosial. Politik demokrasi kita seperti yang sudah dicita-citakan oleh pendiri bangsa bukan hanya sekadar demokrasi di bidang politik, tapi juga demokrasi dalam bidang ekonomi atau yang lebih tepatnya sosio demokrasi.

Ini menjadi tugas kita bersama ke depan, bagaimana menerjemahkan agar demokrasi tidak hanya semata-mata mengandalkan suara terbanya, tapi juga mengandalkan musyawarah. Proses musyawarah yang berbasis kualitas ini memang yang menjadi tantangan kita semua.

Pada masa Orde Baru, demokrasi terhambat tidak terwakili, maka semua dijebol dengan suara terbanyak. Konsekuensinya anggaran yang resmi maupun tidak resmi untuk pemilihan kepala daerah itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Jadi demokrasi menjadi sesuatu yang mahal.

Di sisi lain, ekonomi kita belum menguat, sehingga dalam rentang yang semacam itu pemilik modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses demokrasi yang sekarang sedang berlangsung. Memang kita harus akui di beberapa wilayah tertentu peran pemilik modal itu cukup signifikan mempengaruhi terpilihnya seseorang menjadi kepala daerah. Padahal seharusnya modal jangan sampai mendikte jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu dibutuhkan demokrasi ekonomi yang memberikan seluas-luasnya akses ke bidang ekonomi kepada masyarakat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Rumusan UU Pilkada usulan para akademisi, pakar  dan masyarakat mengarah ke memutus mata rantai politik dinasti dengan memasukan pasal dan ayat yang di dalamnya memuat siapapun petahana sudah menjabat dua periode tidak diizinkan mengusung anak, istri, keponakan yang ada hubungan kekerabatan. Namun, setelah jeda satu periode dapat mencalonkan kembali.

Tetapi ternyata, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya melegalkan dinasti poltik. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat, MK secara resmi membatalkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Pasal 7 Huruf (r) yang menyebutkan bahwa syarat calon kepala daerah (gubernur, bupati atau wali kota) adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Padahal sampai dengan 2014 sudah ada 65 daerah yang mempraktikkan politik kekerabatan. Fenomena ini sangat tidak baik, karena demokrasi harus juga memberikan peluang yang sama kepada warga negara yang memang memenuhui kriteria.  

Dampak dari putusan MK dengan melegalkan dinasti politik sudah cukup dahsyat saat ini, dengan berbagai kasus korupsi yang menyeret politik kekerabatan. Mestinya harus ada evaluasi urgensi untuk kembali menghidupkan pasal-pasal yang memutus rantai politik dinasti.

Kuatnya dominasi politik kekerabatan yang telah terbangun di setiap daerah akan terkuasainya posisi strategis yang terdapat di daerah. Contoh di Provinsi Banten itu luar biasa. Ketua DPRD sampai Ketua Bapedal masih keluarga. Mereka telah melakukan penyimpangan terhadap demokrasi, bahkan mereka bertopeng atas nama demokrasi itu.  

Sebagai petahana, mereka memiliki suatu akses atau jejaring yang luar biasa. Mereka coba untuk mengkooptasi secara sempurna. Mereka berusaha menutup kontestasi dengan yang lain, sementara itu lawan tanding tidak hadir. Ini yang selalu terjadi di setiap pemilihan kepala daerah, sehingga memberikan jalan bagi politik dinasti di daerah.

Namun kita perlu mencermati bahwa perjalanan demokrasi kita masih tertatih dan belum berjalan secara ideal. Demokrasi kita seringkali hanya dikaitkan dengan fungsi memberikan kebebasan dan partisipasi penuh kepada rakyat untuk ikut aktif dalam seluruh proses politik. Demokrasi diidentikan dengan kebebasan dan hak-hak politik rakyat mengenai kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan dipilih dan memilih.

Pilkada serentak 2018 telah di depan mata. Segera revisi UU Pilkada yang sudah di-judical review, sehingga masyarakat diharapkan bisa memilih pemimpin yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan kualitas yang jauh dari trah koruptor. Maka, marilah kita mendengarkan suara hati karena kita pun ikut bertanggung jawab secara moral jika pejabat yang kita pilih kelak merampok dan membegal uang rakyat melalui praktik korupsi dan suap. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF