Politik Identitas: Dibenci Tapi Dirindu
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 September 2018 16:00
Pernyataan Habib Rizieq Shihab tentang politik identitas menjadi perbincangan hangat di media massa. Hal itu sebagaimana disampaikan Imam Besar Front Islam (FPI) Habib Rizieq dalam pengarahannya lewat konferensi video kepada peserta Ijtima Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9).

Dalam pengarahan dari Kota Suci Mekah, Habib Rizieq dengan tegas menyampaikan bahwa perjuangan Wali Songo, Kesultanan Nusantara dan para pahlawan nasional dalam mengusir penjajah adalah berlandaskan politik identitas. Bahkan, hingga pasca kemerdekaan, politik identitas kerap dilakukan oleh para pemimpin bangsa seperti Bung Karno dan Soeharto dalam menyelamatkan NKRI.

Tak ada yang salah yang disampaikan Habib Rizieq dalam konteks perjuangan kemerdekaan, politik identitas ke-Indonesian menjadi alat untuk menyatukan semua masyarakat melawan penjajah. Begitu juga dengan NKRI dan Pancasila merupakan perwujudan politik identitas bangsa Indonesia. Namun, yang menjadi tanya apakah pernyataan Habib Rizieq nantinya akan mempunyai tendensi politik yang besar? Bukan tidak mungkin pernyataan tersebut dapat diklaim untuk “membenarkan” penggunaan politik identitas dalam kontestasi mencari pemimpin pada pilpres nanti. Siapkah?

Sejak Aksi Bela Islam 411 dan 212, ketokohan Habib Rizieq dari tokoh umat biasa, menjadi tokoh politik yang diperhitungkan. Ia diluar dugaan mampu mengorganisir  aksi masa terbesar tersebut dan bahkan menjungkirbalikkan opini publik bahwa akan terjadi chaos. Pertanyaannya, apa iya pernyataan Habib Rizieq suatu bentuk “isyarat” kalau kubunya akan kembali menggunakan politik identitas? Kalau nantinya terbukti benar, seberapa besar kesuksesan yang sama bisa terjadi seperti yang berhasil diraih pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu? Pasalnya saat ini di kubu seberang sudah ada Kiai Ma’ruf yang bisa meredam bila isu politik identitas bila kembali dimunculkan. 

Bila kita menelisik pendapat profesor Ilmu Politik dari Columbia University, Sheri Barman dalam tulisannya di The Guardian menyebutkan bahwa politik identitas masih akan menjadi isu politik yang sentral. Di Amerika Serikat misalnya,isu rasisme masih menjadi komoditas yang dijual Partai Republik, bahkan berpotensi menentukan hasil Pilpres 2020. Barman juga menyebutkan bahwa faktanya isu politik identitas lebih kuat dan manjur digunakan oleh kelompok kanan karena basisnya yang cndrung homogen. 

Lantas, bagaimana dengan konteks Indonesia, masih relevankah isu politik identitas mewarnai konstetasi politik dalam gelaran pilpres nanti?

Menariknya, Partai Demokrat  sebagai sesama pendukung Prabowo-Sandi ternyata malah menolak penggunaan politik identitas tersebut dalam kampanye pileg dan pilpres mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  dalam pidato politik peringatan HUT Partai Demokrat di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (17/9).

Dalam pidato tersebut SBY menekankan kepada kader partainya dalam permainan mengejar kemenangan dengan mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan di antara sesama elemen bangsa Indonesia. Ia tak ingin kader-kader Demokrat turut menyemaikan benih-benih perpecahan dan disintegrasi yang sangat membahayakan masa depan bangsa Indonesia.

Pada titik ini pertanyaan kritisnya, bagaimana bila nantinya politik identitas kembali dimunculkan dalam gelaran pilpres, akankah Demokrat bersikap? Bukan tidak mungkin wacana politik identitas akan menjadi duri dalam daging bagi kepentingan partai politik dalam Pemilu 2019.

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen STAIN Bengkalis

Politik di era demokrasi semakin baik ditandai semakin hilang politik identitas. Hal ini berangkat dari demokrasi sendiri yang mengayomi keberagaman tanpa pengecualian. Identitas menjadi lebur bersama dalam mewujudkan cita cita politik. Sehingga demokrasi menjadi penyambung lidah minoritas untuk mendapatkan hak hak politik secara wajar. Begitu juga, demokrasi tidak boleh melahirkan tirani mayoritas tanpa mempertimbangkan kepentingan minoritas.

Jika politik identitas kembali muncul, berarti menumbuh subur sentimen SARA, yang seharusnya sudah tidak diperlukan lagi. Simbol Bhineka Tunggal Ika akan semakin tergerus oleh fanatisme suku, agama dan etnis.  Dan ini sangat membayakan NKRI di masa depan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Antropolog Agama Spesialisasi Tema Islam/ Muslim di Mexico dan Amerika Latin

Politik identitas adalah penting dan menjadi salah satu dasar kita dalam berbangsa dan bernegara, kita harus tahu siapa kita, bagaimana sejarah kita. Namun jangan lupa kesepakatan pendiri bangsa kita tentang apakah dan siapakah bangsa Indonesia yang telah didefinisikan sedemikiann baik dalam konstitusi.

Politik identitas menjadi penting dalam doktrinisasi kepada anak bangsa untuk memupuk kebanggaan akan nasionalisme dan berbangsa sebagai bangsa Indonesia yang besar. Isu tentang risiko perpecahan yang sekarang terjadi lebih dikarenakan kegagalan negara dalam mendoktrinasi tentang siapa kita, siapa Indonesia.

Sistem liberal yang diterapkan di tanah air pada dekade terakhir ini dimana informasi sedemikian cepat menyebar, mewajibkan negara untuk memiliki kontrol yang baik akan opini yang berkembang, negara wajib memiliki infrastruktur untuk menjaga  opini publik tetap dalam rel Pancasila dan UUD (1945). Namun, hal itu tidak terjadi, opini tentang identitas masing masing kelompok berkembang sedemikian rupa, menciptakan identitas identitas baru, seperti kelompok yg menyebut dirinya sebagai penganut islam nusantara, atau kelompok yang mengklaim sebagai yang paling ber-Pancasila namun kelakuannya bertentangan dengan Pancasila itu sendiri.

Saat ini negara seperti gagal dalam mengontrol opini publik dan seakan membiarkan perpecahan berlangsung sesuai dengan kepentingan deretan oknum untuk mengeruk kekayaan Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Politik identitas sebagaimana dinyatakan oleh Habib Riziek jelas memicu kegundahan di kalangan non-Muslim. Apalagi kecurigaan bahwa Rizieq memiliki agenda terselubung, sudah sangat meluas, termasuk di kalangan nasionalis. 

Agenda terselubung tersebut, sebagaimana kecurigaan banyak orang, adalah menjadikan non-Muslim sebagai warga negara kelas dua. Caranya dengan menggantikan sistem perundangan yang berlaku sekarang dengan syariah. Agar tidak menimbulkan gejolak perubahan dilakukan secara bertahap tapi pasti.

Di mata yang berseberangan dengan Rizieq, pengakuannya sebagai pendukung Pancasila sesungguhnya cuma taktik untuk menghindari konrontasi dengan kaum nasionalis. Alasannya,  secara politik kaum nasionalis masih sangat kuat dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat. 

Rizieq tentu juga paham betul bahwa Prabowo sangat membutuhkan dukungannya karena hampir semua Parpol yang ada mendukung Jokowi dalam Pilpres mendatang. Prabowo hanya didukung partainya sendiri, PKS, dan PAN. Sedangkan PD terbelah antara Jokowi dan Prabowo. 

Prabowo tampaknya juga sulit menggalang dukungan dari pendukung Orba. Sebab,  meski pernah menjadi bagian sentral dari rezim otoriter ini, semua kekuatan poltik formal pendukung Soeharto berkoalisi dengan Jokowi. Kini mereka bahkan memiliki kursi terbanyak di kabinet, mengalahkan PDIP. 

Tapi, bila menang, tampaknya belum tentu gampang mendikte seorang Prabowo yang juga didukung oleh sejumlah Jenderal nasionalis. Prabowo sendiri juga mencitrakan dirinya sebagai nasionalis tulen. Bila sekarang dia tampak akrab dengan Habib Rizieq,  bisa jadi itu sekadar taktik untuk mengalahkan Jokowi. Setelah menang, bisa saja dia mengedepankan agenda politiknya yang serba nasionalistik. 

Hal ini bisa saja terjadi kalau dilihat dari latar belakang keluarga Prabowo. Ayahnya sekuler, ibunya penganut Kristen yang taat, demikian pula dengan saudara-saudara sekandungnya yang selama ini menjadi pendamping setianya.

Bagaimanapun juga politik adalah politik. Banyak hal bisa terjadi diuar dugaan siapapun. Ingat PDIP dilahirkan oleh gerakan anti Orba, sekarang malah menjadi sahabat terdekatnya. DemikIan pula dengan banyak aktifis pendukung demokrasi dan HAM, yang sekarang justeru mendukung pembungkaman kebebasan berpendapat. Semua itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Niccolo Maciavelli bahwa "politik tidak ada hubungan dengan moral" ada juga benarnya. 

Maka tak ada salahnya bila menyimak apa yang dikatakan oleh Barrack Obama,  "kita perlu menolak segala bentuk politik yang menjadikan orang sasaran tembak karena ras dan agamanya." maklumlah, di negara seperti Indonesia telah kerap terbukti bahwa agama dan ras bisa dipolitisir dan dijadikan sumber kebencian sehingga berulang kali memicu banjir darah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Apa yang diamanahkan Habib Rizieq Shihab itu adalah politik golongan. Jika politik Identitas Nusantara tentu politik yang mengakomodir kebinekaan, suku, ras, adat dan agama. Itu versi pejuang dan pahlawan untuk NKRI.

Apa yang diversikan Habib Rizieq arahnya adalah perjuangan sekuler identitas yang hanya mewakili golongan tertentu saja, yang jelas tidak sesuai amanat sila ke tiga Pancasila, yakni persatuan kesatuan Indonesia.

Ada dua kekuatan besar, satu tetap NKRI  karena memahami asal usul negara RI merupakan kumpulan berbagai suku adat, ras, agama, dan komitmen untuk tetap bersatu dari intervensi negara maju ( kalau dulu negara penjajah ). Kelompok lain ingin mengubah arah, mengingat kekuatan mayoritas secara politis ingin berkuasa untuk kepentingan mereka.

Harus disadari bahwa pemain-pemain yang membuat kita berseteru berasal keturunan bangsa lain bukan penduduk atau warga asli Nusantara yang selalu menekankan saling menghargai dan hormati.

Belanda sangat tau kelemahan bangsa kita, untuk menguasi dengan politik Devide et impera (pecah belah). Orang pro akan dikasih upah dan diadu domba untuk pecah, padahal ahkirnya semua ditindas. (Semua pada akhirnya menderita ).
 
Kita yakin masih banyak insan bangsa ini nasionalis. Kita pun harus cermat memilah berita hoak yang menyesatkan oleh kelompok pengadu domba.

Tapi apapun jurus politik yang dipertontonkan kita harus mencermati siapa yang terbaik untuk memimpin negara ini. Dan sudah banyak pemimpin yang dibangun dengan cara-cara tidak beretika, banyak kegagalan dalam mengelola manajemen pemerintahan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Kita tentu mengenal Ir. Soekarno sebagai Proklamator dan Presiden RI pertama. Dari namanya kita bisa menarik kesimpulan beliau adalah orang Jawa. Kita juga mengenal Moh. Hatta sebagai Proklamator dan sekaligus sebagai Wapres pertama, yang diketahui sebagai orang Minangkabau.

Selain kedua Proklamator tersebut, kita pernah mempunyai Perdana Menteri Burhanuddin Harahap (asal Batak) di era demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer berdasarkan UUDS 1950. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 kemudian negeri ini memasuki era Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno mempunyai 3 orang Wakil Perdana Menteri (Waperdam): Waperdam 1. Dr. Soebandrio (asal Jawa), Waperdam 2 dr. J. Leimena (asal Maluku) dan Waperdam 3 Chaerul Saleh (asal Minangkabau).

Mereka semua memahami bahwa sejak sebelum Indonesia merdeka, bumi Nusantara ini didiami oleh beraneka suku bangsa dan agama sehingga disebutlah dengan "Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa" berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu dan tiada kebenaran yang mendua".

Seharusnya tidak ada masalah dalam politik identias. Nama yang disandang oleh seseorang saja kadang kala sudah langsung menunjukkan identitas agama atau sukunya. Misalnya nama depan dengan "Muhammad" akan diidentifikasi sebagai beragama Islam. Contoh lain, nama depan "Olisias" akan diidentifikasi sebagai seorang Kristiani. Marga/fam "Sumual" di belakang nama menjadi identitas fam bagi orang Menado. 

Pasal 28E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan memeluk agama dan beribadat bagi para pemeluknya. Selain itu pasal 28I ayat (3) menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

Jadi seharusnya tidak ada yang salah dalam politik identitas. Kecuali bagi oknum-oknum tertentu yang sejak era Orde Baru "rajin" mempolitisir identitas sebagai pemicu konflik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Politik identitas dalam batas-batas tertentu boleh dikatakan sebagai gejala alamiah. Namun politik identitas bisa juga sebagai bentuk rekayasa politik untuk memanipulasi orientasi kelompok masyarakat dalam memobilisasi sumberdaya politik. Sebelum terbentuk nation state sebagai ciri modern, identitas primordial menjadi identias bangsa melawan kolonialisme. Tak terkecuali Indonesia. Politik identitas sangat mewarnai perpolitikan baik sebelum dan sesudah kemerdekaan. 

Puncak modernisasi politik berhasil dicapai ketika masa orde baru. Dimana politik identitas bisa dilenyapkan dengan memberlakukan Pancasila sebagai azas tunggal bagi orsospol. Namun kebijakan pembangunan politik ini, standar ganda. Dalam mobolisasi sumberdaya politik kerap menggunakan sentimen identitas politik pada setiap pemilu. Praktek ini pun masih digunakan hingga sekarang, baik secara fulgar maupun secara diam-diam. 

Dalam birokrasi pemerintah, ekonomi-bisnis, media massa, sentimen identitas baik dalam bentuk soft dan hard berjalan massif dan aktual. Misalnya gejala dominiasi etnik Tionghoa dalam ekonomi bisnis. Realitas ini bukan semata-mata murni relasi ekonomi, identitas komunal-sosial sebagai basis jaringan binis. Demikian pula relasi dan jaringan etnik agama dalam birokrasi, media massa, perbankan.

Politik identitas mempunyai dua wajah. Wajah pertama, politik identitas sebagai mekanisme untuk menggalang kekuatan melawan hegemoni politik atau dominasi kelas sosial. Wajah kedua, politik identitas bisa digunakan untuk mempertahankan kepentingan status quo dengan cara memanipulasi identitas politik untuk memperoleh dukungan, legitimasi kekuasaan. 

Pada Pemilukada DKI, fenomena politik identitas sangat mengemuka, dimana afiliasi sentimen agama, etnik kepada semua calgub. Demikian juga apa yang terjadi pada pilgub Sumut. Sekarang pun demikian, permainan politik identitas mengemuka pada kedua pasangan Capres Prabowo-Anis dan Jokowi-Ma'ruf.   

Menengok kebelakang, munculnya stigma politik identitas ketika terjadi ledakkan sumberdaya politik, gerakan 212. Yang menarik, peristiwa ini diluar kontrol parpol dan elit politik. Persoalan menjadi serius, karena peritiwa 212 tidak bisa dipisahkan dengan HRS. Secara sederhana, kemunculan kekuatan HRS ini diluar meanstrem politik prosedural demokrasi. Gejala ini bukan gejala biasa, dia menjadi kekuatan politik sehingga mengalahkan Ahok-Jarot. Menjadi ancaman bagi kelompok status quo. Karenanya, penghancuran HBR lebih dominan logika kekuasaan ketimbang hukum. Sehingga kasus HRS menjadi bola liar, menjadi dinamika politik yang kurang sehat.

Permainan politik identas sepatutnya diakhiri. Politik identitas tidak mungkin dilenyapkan sepenuhnya. Jalan tengah, politik identitas bisa ditransformasikan secara elegan dalam konsosiasi demokrasi. Dimana dimensi rasionalitas dan kepentingan nasional harus menjadi pijakan utama dalam membangun dukungan dan pengambilan keputusan. Sehingga politik identitas bisa menjadi sarana demokrasi efektif, Concosiational Democracy. Tidak selalu dipandang negatif, di-stigmaisasi, dan tendensius pada kelompok tertentu.

Pidato SBY tentang bahaya politik identitas tidak cukup. Harus dibuktikan adanya politicall will, kejujuran semua pihak. Pekerjaan rumah tersebut berpulang kepada semua elit politik, apakah meraka mampu mereduksi politik identias, tidak bersikap ganda, meningkatkan reperesentasi politik yang lebih proporsional. Sembari menyelesaikan ketimpangan sosial ekonomi dan politik. Jika tidak, ia akan menjadi lahan subur bagi pengentalan politik identitas. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF