Politik Biaya Tinggi, Prabowo Galang Donasi
berita
Politika
Sumber Foto: JARRAK.ID 23 June 2018 16:30
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan publik lantaran dirinya meluncurkan aplikasi gerakan donasi @GALANGPERJUANGAN untuk perjuangan politik. Penggalangan dana ini ia umumkan lewat akun Facebook, Kamis (21/6/2018). Dalam video yang berdurasi 19 menit 46 detik, Prabowo mengatakan, proses demokrasi berbiaya tinggi di Indonesia menyebabkan banyak calon potensial justru kalah dukungan dari calon lain yang memiliki dana besar. Oleh karena itu, Partai Gerindra membutuhkan dukungan dan donasi dari masyarakat pendukungnya. Pernyataan Prabowo ini seperti menegaskan kabar yang sempat beredar bahwa lambatnya deklarasi dirinya sebagai capres, apakah lantaran kekurangan modal?

Prabowo juga memberikan gambaran jika setengah dari 10 juta pengikutnya di Facebook saja masing-masing mengirimkan Rp20 ribu, maka jumlah tersebut sudah cukup untuk memperkuat Gerindra dan kader-kadernya yang akan bertarung untuk menghadapi agenda politik 2019. 

Saat ini donasi yang mengalir melalui gerakan donasi @GALANGPERJUANGAN untuk perjuangan politik sejak diumumkan Prabowo melalui Facebook sudah terkumpul Rp88 juta.

Yang menjadi tanya, apa bisa dijamin kalau dana yang terkumpul nanti memang digunakan untuk membiayai calon-calon pemimpin kita yang bersih, cerdas dan berintegritas? Terus apa ukuran kalau “mereka” benar-benar bersih, cerdas dan berintegritas?

 Memang biaya politik di negeri ini mahal banget. Untuk anggaran Pilkada 2018 saja, negara harus menyediakan dana setidaknya Rp11,4 triliun. Kalau untuk Pilpres 2019 mendatang, belum ketahuan sih berapa biayanya. Tapi, sebagai gambaran saja, bahwa pada Pilpres 2014 lalu, negara harus mengeluarkan dana sekitar Rp79 triliun.

Nah, jumlah uang di atas itu adalah biaya yang dibebankan pada negara untuk menggelar pemilu. Lalu, bagaimana dengan Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi) dan partai politik pendukung mereka? Berapa biaya yang harus mereka keluarkan? 

Pada Pilpres 2014 lalu, Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan dana kampanye Prabowo dan Hatta Radjasa kala itu mencapai Rp166,6 miliar. Sedangkan Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla menghabiskan Rp312 miliar sebagai ongkos politik.

Terkait hai ini, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Raja Juli Antoni  menilai kebijakan Prabowo menggalang dana untuk kampanye politik melalui laman resmi Facebook-nya merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, dia mengingatkan gerakan donasi publik jangan dijadikan tameng dan kamuflase dana hitam yang mengalir ke partai.

Anton juga mendengar banyak pengusaha yang biasa bermain proyek APBN gelisah dan marah kepada pemerintahan Jokowi karena ruang gerak korupsi mereka ditutup dengan pengawasan yang ketat. Bahkan kabarnya mereka bersepakat untuk mendanai lawan Jokowi di 2019 nanti. Nah loh, apa iya penggalangan dana ini untuk menjaring modal dari para pengusaha?

Menariknya sebelum mengumumkan untuk menggalang donasi, sejak beberapa bulan lalu sudah muncul selentingan bahwa Prabowo sedang menimbang-nimbang untuk tetap nyalon jadi capres atau tidak. Penyebabnya karena Prabowo tidak punya modal uang. Apakah ini memang skenario 'merangkak', artinya sejak awal dibangun kesan Prabowo bimbang karena tidak punya uang, dan kini dia secara terbuka menggalang donasi. Padahal tujuannya bukan semata uang, tapi ini semua adalah upaya untuk menjaring simpati publik bahwa dia sangat ingin memimpin dan mengubah Indonesia tapi terkendala masalah biaya politik. Bagaimana dengan argumen ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Tingginya popularitas dan elektabilitas Jokowi berdasarkan hasil survei beberapa bulan terakhir ini memaksa pesaing Jokowi dalam Pilpres 2019 untuk ikut kontestasi termasuk Prabowo Subianto. Menjelang Pilpres 2019 yang pendaftaran mulai pada akhir Agustus 2018 ini posisi Prabowo Subianto berada dalam posisi delematis. Jika maju maka sudah barang tentu harus mengerahkan berbagai sumber daya termasuk.sumber daya keuangan pribadi dan perusahaannya yang berdasarkan informasi dari berbagai pihak mengalami kerugian. Jadi ada masalah besar bagi Prabowo Subianto yang selama ini menjadi andalan dan mesin uang bagi Partai Gerindra sebagai pengusung.

Di sisi lain Pilpres 2019 merupakan kesempatan terakhir bagi Prabowo setelah beberapa kali ikut dalam kontestasi pilpres. Peluang ini dilatarbelakangi semakin kuatnya dukungan dari pihak oposisi seperti dari Partai Gerindra, PKS dan PAN serta dari para ulama yang tergabung dalam gerakan 212 yang terus menggalang kekuatan massa untuk penggantian presiden dalam Pilpres 2019.

Dalam survei terakhir sosok Prabowo Subianto tetap sebagai pesaing terkuat Jokowi mengalahkan kandidat lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan atau pun Amien Rais yang telah menyatakan siap bersaing dengan Jokowi secara kesatria. Momentum inilah yang menjadi alasan utama yang membuat Prabowo Subianto meluncurkan aplikasi gerakan donasi @GALANGPERJUANGAN untuk perjuangan politik dalam Pilpres 2019.

Dalam gerakan donasi tersebut Prabowo Subianto mengumumkan melalui akun Facebook pada hari kamis yang lalu, tanggal 21 Juni 2018. Pada video Facebook yang berdurasi 19 menit 46 detik, Prabowo mengatakan  proses demokrasi berbiaya tinggi di Indonesia menyebabkan banyak calon potensial justru kalah dukungan dari calon lain yang memiliki dana besar. Oleh karena itu, Partai Gerindra membutuhkan dukungan dan donasi dari masyarakat pendukungnya.

Tentu saja pernyataan ini membuat publik kaget dan menjadi isu hangat pada hari-hari terakhir ini mengingat sosok Prabowo dikenal sebagai sosok konglomerat dan sebagai penggerak utama partai Gerindra yang selama ini tidak pernah mengalami masalah dana. Ini menjadi bukti spekulasi yang berkembang di masyarakat bahwa Prabowo sedang mengalami masalah di bidang keuangan. Wajar saja publik berasumsi bahwa lambatnya deklarasi dirinya sebagai capres disebabkan masalah keuangan. Kondisi keuangan inilah yang menjadi pertimbangan Prabowo untuk ikut tidaknya dalam kontestasi Pilpres 2019, apalagi pihak pertahana yang telah didukung oleh koalisi Partai Nasdem, Golkar, PPP, Hanura dan PDIP yang memiliki sumber dana yang cukup besar.

Oleh sebab itu dengan biaya politik yang besar itu maka partai politik atau gabungan partai politik harus mencari sumber-sumber dana di luar biaya yang sudah dibebankan pada negara untuk memenangkan kandidatnya. Sebagaimana hasil rilis dari ICW bahwa pada Pilpres 2014 total dana kampanye yang dikeluarkan Prabowo dan Hatta Radjasa sebesar Rp166,6 miliar, sedangkan Jokowi dan Yusuf Kalla sebesar Rp312 miliar. Jumlah dana kampanye ini tentu saja akan jauh lebih besar pada Pilpres 2019.

Pengumpulan dana melalui Facebook oleh Prabowo ini tidak menjadi tameng dan kamuflase dana hitam sebagai yang dikhawatirkan selama ini dengan semakin kuatnya kartel politik dalam sistem politik Indonesia dan dalam bidang ekonomi terjadinya konspirasi antara penguasa dan pengusaha yang menyebabkan Indonesia masih miskin dan terbelakang. Mudah-mudahan dalam Pilpres 2019 menghasilkan pemimpin yang amanah, berani dan tegas serta membawa Indonesia disegani oleh negara lain baik di kawasan regional maupun internasional. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Fraksi Hanura DPR-RI

Pragmatisme pemilih harus diperhitungkan oleh para kandidat pilkada maupun pilpres, karena pemilih di desa-desa di Indonesia cenderung pragmatis.

Gejala pragmatisme pemilih ini mulai booming setelah reformasi  dan dimulai dalam perhelatan pilkada, pileg dan pilpres langsung diiming-iming materi dan program (janji kampanye).

Memanfaatkan pragmatisme pemilih dengan cara yang tepat adalah “door to door” artinya memberi pemberian materi atau program dari pintu ke pintu rumah pemilih.

Apabila calon kepala daerah atau calon presiden adalah pendatang baru, maka akan menguras kocek sangat dalam sedangkan petahana yang cerdas tentunya akan memanfaatkan berbagai instrumen yang dia miliki untuk kemudian dijadikan program dengan memanfaatkan APBD atau APBN sesuai aturan yang berlaku.

SBY pun melakukan hal yang sama pada periode kedua meluncurkan program BLT dan BLSM langsung door to door ke grass root melalui instrumen Inpres No.12 Tahun 2005, kemudian Inpres No. 3 Tahun 2008 dengan menyunat subsidi BBM untuk kemudian dialihkan menjadi BLT.

Lain SBY dan lain juga Jokowi yang tidak mau ketinggalan, yakni mengoptimalkan program yang sudah ada serta meluncurkan berbagai program door to door langsung ke grass root diantaranya adalah program sertifikat tanah, permodalan nasional madani, program 1 juta rumah per tahun dan lain-lain.

Sedangkan bagi pendatang baru, akan sangat sulit memenuhi pragmatisme pemilih ini karena akan membutuhkan biaya paling tidak Rp5 triliun, jika itu untuk disebarkan kepada 100 juta pemilih dengan nilai Rp50 ribu per pemilih, dan biasanya juga belum tentu seluruhnya sampai kepada grass root karena banyak juga dana tersebut nyasar ke tim sukses.

Jangan heran jika Prabowo pun tidak mau ketinggalan untuk memenuhi kebutuhan pragmatisme pemilih ini, lalu dia menggalang DANA PERJUANGAN, karena menjual kudanya yang 98 ekor dengan harga masing-masing Rp3 milyar belum cukup untuk memenuhi hasrat pemilih tersebut. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Sistem demokrasi harusnya memberi peran publik dalam hal mendukung pendanaan partai atau kandidat. Langkah Gerindra untuk memberi peran tsb patutnya diapresiasi. Yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partai. Partai bukan lagi milik perorangan, keluarga atau golongan, partai sdh menjadi milik publik sehingga sewajarnya publik diberi ruang utk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas keberlangsungan partai politik. Dengan demikian publik bisa melakukan gugatan apabila sebuah parpol lebih mengutamakan kepentingan kelompok, golongan atau kekuarganya.

Apabila sistem ini berjalan dengan baik, maka fenomena sponsor, pemodal dalam kontestasi politik akan semakin berkurang, sehingga siapapun yang diberi amanah berdasarkan hasil kontestasi tidak akan tersandera oleh kepentingan pemodal, sehingga kepentingan rakyat yang dipastikan akan menjadi prioritas siapapun yang diberi amanah untuk memimpin bangsa ini.

Mari kita dorong semua partai melakukan pola pendanaan sebagaimana yang dilakukan Gerindra, secara tidak langsung semua  parpol sudah go public, bukan seperti perusahaan tertutup. Berapapun dana yang masuk, setiap bulan harusnya dipublikasikan sbg bentuk good governance. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Langkah capres Partai Gerindra Prabowo Subianto membuat gerakan donasi @GALANGPERJUANGAN akan menimbulkan pertanyaan, apakah benar Bapak Prabowo maju sebagai capres tanpa dana? Ataukah ini hanya strategi politik belaka, mengingat Bapak Prabowo Subianto identik dengan kelompok orang kaya dan pengusaha di Iindonesia, yang juga adalah pemilik Partai Gerindra, partai pemenang ke-2 di Pileg 2014. Masak iya Partai Gerindra kekurangan dana untuk membiayai Prabowo sebagai capres yang memiliki anggota legiatif terbanyak ke-2 setelah PDIP?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian mungkin akan ada juga yang akan bertanya apakah Partai Gerindra sudah bangkrut sehingga minta donatur kepada kader-kadernya? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akan muncul dengan adanya penggalangan dana untuk pencapresan Bapak Prabowo.

Bagaimana mungkin Bapak Prabowo yang memiliki kolega-kolega konglomerat di Indonesia  dimana memerlukan dana cuman Rp200 milyaran saja. Menurut pandangan saya permasalahannya bukan pada sisi dana untuk biaya pencapresan beliau, namun lebih kepada keinginan beliau untuk mengetahui sejauh mana kekompakan kader Partai Gerindra untuk mendukung pencapresan beliau di 2019 dengan kebersamaan dan militansi dari kader-kadernya.

Donasi @GALANGPERJUANGAN bentukan Bapak Prabowo yang diumumkan lewat Facebooknya dalam video berdurasi 19 menit 46 detik tersebut, yang mengatakan proses demokrasi berbiaya tinggi di Indonesia, dengan mengabaikan calon potensial dan calon potensial akan kalah.

Sepertinya di sini Bapak Prabowo mengklaim diri beliau seorang capres yang potensial dan hanya karena kalah biaya saja yang akan menyebabkan kekalahan beliau melawan petahana Bapak Jokowi. Mungkin pesan ini yang ingin Prabowo sampaikan ke tengah-tengah masyarakat bahwa beliau bias menang di pilpres nanti cuman kalah uang saja. Mungkin seperti itu arahnya.

Karena kalau hanya masalah biaya untuk beliau sepertinya tidak ada masalah. Barangkali bisa kita berikan ilustrasi sedikit. Biaya untuk kuda-kuda beliau saja mungkin 1 bulan menghabiskan ratusan juta dan belum lagi saleri untuk anak-anak buah beliau. Jadi intinya bukan biaya yang menjadi kendala seandainya Bapak Prabowo kalah di Pilpres 2019 nanti, tapi lebih dari pada itu karena kuatnya Jokowi dan tingginya tingkat kepercayaan rakyat Indonesia atas hasil kerja Jokowi selama memimpin negri ini.

Mudah-mudahan saja Bapak Prabowo dalam pilpres nanti bisa legowo seandainya beliau kalah, dan hanya berfikir tentang persatuan dan kesatuan NKRI. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Peran serta masyarakat dalam menegakan demokrasi menjadi persyaratan mutlak dari bentuk demokrasi partisipatif. Semakin tinggi partisipasi masyarakat semakin matang dlm berdemokrasi.

Sistem iuran atau donasi merupakan bentuk tanggungjawab masyarakat membangun civil society. Partisipasi ini bentuk kedaulatan rakyat, bahwa negara ini milik rakyat. Sehingga tanggung jawab mereka sangat besar terhadap eksistensi  negara menjadi semakin baik.

Persoalannya sekarang, sejauh mana kedewasaan para politikus dan masyarakat memahami hakikat dari demokrasi partisipatif. Pola perilaku politik di indonesia sebagian besar masih tradisional. Sistem politik one man one vote, bergeser menjadi one man one gold. Politik telah menjadi alat bagi bagi kekuasaan di antara para pendukungnya. 

Maka, donasi masyarakat  sebenarnya bagian dari ikhtiar menghidupkan kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Namun, jika ini hanya sebagai alat kontrak kepentingan sesaat, donasi masyarakat justru memperburuk citra partai politik tersebut, dan preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Aksi politik galang donasi dengan memanfaatkan social capital sebenarnya barang lama yang sudah dilakukan setiap kali menjelang suksesi atau hajat politik yang lain. Bedanya sekarang Pak Prabowo memperluas ajakan keterlibatan para pihak untuk berpartisipasi dengan memanfaatkan jejaring media sosial, tidak lagi terbatas pada beberapa donatur saja sebagaimana yang sudah-sudah. Saya kira ini langkah positip yang bisa diikuti kandidat atau partai politik yang lain. Jadi substansi memperluas keterlibatan donatur dan memanfaatkan jejaring media sosial, secara ide sangat baik. 

Tapi alasan penggalangan dana ini karena "tingginya biaya politik" terasa aneh ditelinga saya, rasanya kurang elok kalau alasan itu baru diungkap sekarang. Partai Gerindra dan Pak Prabowo bukan pendatang baru dalam percaturan politik di Indonesia, bahkan Fraksi Gerindra di DPR RI juga terlibat memproduksi sistem politik yang katanya berbiaya sangat tinggi ini. Secara tidak langsung alasan yang dijadikan pijakan galang donasi yang digelindingkan pak Prabowo sesungguhnya "tamparan" kepada para legislator Partai Getindra. Fraksi Gerindra tidak bisa dilepaskan dari bagian pihak yang terlibat memproduksi sistem politik hari ini.

Untuk mengawal ide Pak Prabowo dan meminimalisir biaya politik yang katanya sangat tinggi, maka diperlukan keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal suksesnya hajat politik yang ada secara lebih intens dan masif. Dengan demikian diharapkan proses politik yang ada dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas dan memiliki integritas yang kuat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Secara ideal, biaya politik untuk meraih jabatan publik atau jabatan politik di legislatif maupun eksekutif harusnya memang ditanggung publik. Untuk itulah para politisi harusnya mempunyai kemampuan  paripurna untuk memperoleh kepercayaan rakyat. Dengan tingkat kemampuan paripurna itulah,  seorang politisi bisa menggalang dana publik untuk membiayai konstetasi politik di era demokrasi liberal ini. Karena bagaimanapun juga rakyat/publik punya kepentingan atas hasil konstetasi demokrasi, sehingga partisipasi rakyat diperlukan bukan hanya saat mencoblos surat suara tapi yang lebih penting adalah saat tahapan prosesi demokrasi itu digelar termasuk salah satunya adalah tahapan membiayai calon yang diinginkan oleh rakyat.

Statemen Prabowo bahwa demokrasi berbiaya tinggi menyebabkan banyak calon potensial kalah dukungan dari calon lain yang  memiliki dana besar, seharusnya menimbulkan pertanyaan soal kemampuan politisi tersebut. Karena seorang politisi potensial seharusnya mempunyai kemampuan untuk penggalangan, agregator, mendidik dan menyalurkan aspirasi politik rakyat. Khusus untuk kemampuan penggalangan, bukan hanya mampu menggalang massa rakyat tapi juga mampu menggalang dana  dari rakyat yang mendukungnya. 

Kita apresiasi upaya Prabowo meluncurkan aplikasi gerakan donasi @GALANGPERJUANGAN walaupun dari sisi argumentasi yang dibangun kurang pas. Alangkah baiknya bila argumentasi @GALANGPERJUANGAN adalah mendidik rakyat untuk berpartisipasi membiayai kepentingan/aspirasi politiknya sendiri sehingga atmosfir politik tidak dikuasai oleh para pemodal yang membajak demokrasi.

Masalah lainnya adalah soal integritas partai  yang melakukan penggalangan dana publik. Apakah partai tersebut akan membiayai calon calon pemimpin yang bersih dan benar benar memperjuangkan rakyat?. 
Pertanyaan tersebut wajar muncul mengingat secara faktual partai partai di Indonesia punya  kecenderungan oligarkis dan tidak transparan dalam pengelolaan partai. Sehingga terkadang aspirasi rakyat dalam soal figur calon pemimpinnya diabaikan oleh elite partai. 

Tanpa adanya transparansi pengelolaan dan proses pengambilan keputusan partai maka akan sulit diharapkan rakyat mau berpartisipasi dalam soal pendanaan. Apalagi dengan fenomena banyaknya kepala daerah dan anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi maka rakyat akan curiga bahwa penggalangan dana akan jadi kamuflase "money laundry".  

Bila program @GALANGPERJUANGAN yang diinisiasi oleh Prabowo ingin berhasil maka secara paralel Prabowo harus mendorong transparansi pengambilan keputusan dan pengelolaan Partai Gerindra sehingga rakyat akan percaya bahwa dana publik yang dihimpun akan digunakan untuk benar benar melahirkan calon calon pemimpin dan calon calon anggota legislatif yang sesuai dengan harapan rakyat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Utang atau minta sumbangan, inilah pilihan banyak politisi untuk memenangi pertarungan di arena politik. Apa boleh buat, pertarungan ini tak cuma makin ketat tapi juga mahal. Sebuah kenyataan yang membuat politik tampak bagaikan 'mainan' orang kaya, dan koruptor. Mereka yang tak berduit cuma aksesori menunjukkan bahwa politik adalah milik rakyat.

Bagi politisi kaya, yang kerap ditandai dengan pameran mobil mewah di jalan raya atau media,   popularitas bahkan kerap dianggap tidak penting. Maklum, mereka tak hanya mampu membeli suara pemilih tapi juga politisi saingannya. Lihat saja, mereka visa memenangi pileg di sebuah daerah meski tak dikenal oleh masyarakat setempat.

Bagaimana dengan politisi yang mengandalkan utang? Kalau kalah bertarung dalam perebutan kursi legislatif atau eksekutif, sebagaimana telah berulang kali terjadi, dampak terburuknya adalah menjadi gila atau bahkan bunuh diri. Kalau menang mereka harus giat mengumpulkan duit haram meski berisiko kena OTT KPK. Selain itu, mereka harus menepati janji untuk memberi konsesi bisnis kepada para pemodal meski menggerogoti anggaran.

Maka, meski belum lazim di Indonesia, minta sumbangan kepada para pendukung bisa menjadi pilihan lebih baik. Hanya saja, masyarakat yang lebih terbiasa menganggap arena politik sebagai sumber duit akan menganggapnya sebagai tindakan konyol. Maklum, biasanya politisi hadir di tengah masyarakat sambil menebar 'angpao'.

Konsekuensi lain dari mengandalkan sumbangan publik adalah harus serius meralisasikan janji politik. Harus memenuhi janji politik atau menghadapi kekecewaan berkepanjangan. Hal ini tentu tak berlaku bila politisi yang bersangkutan sangat piawai dalam pencitraan sehingga semua kesalahannya akan dianggap oleh para pendukungnya sebagai dosa orang lain. Dia sendiri diperlakukan bagai 'king can do no wrong'.

Politik memang nyaris identik dengan pencitraan. Segala sesuatunya bisa dibuat jungkir balik. Bahkan kebodohan bisa dibalik menjadi kecerdasan, dan kejahatan menjadi kebaikan. Dengan kata lain, kalau tak becus melakukan pencitraan, sebaiknya jangan ikut berlaga di arena politik.

Semua itu tampak klop dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Bob Dylan bahwa "Morality has nothing in common with politics." (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas