Polemik Soal #2019PRABOWOPRE SIDEN
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 13 September 2018 11:30
Suhu politik kembali memanas dengan polemik kehadiran organisasi gerakan #2019PRABOWOPRE SIDEN. Walaupun gerakan tersebut telah disahkan pendiriannya dan memiliki badan hukum berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-0010834.AH.01.07 tahun 2018. Namun komentar miring terkait hal ini menjadi pembincangan hangat di media massa khususnya mengenai penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Menurut Yasona kabar #2019PRABOWOPRE SIDEN yang telah terdaftar di Ditjen AHU Kemenkumham tidaklah benar. Bahkan Yasonna pun menuding ada salah seorang notaris yang telah mendaftarkan gerakan tersebut dengan mengubah cara penulisan dengan tujuan untuk mengakali sistem yang ada di Kemenkumham. 

Yasonna juga menjelaskan, menurut Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017, melarang nama instansi pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan. Maka bila ada yang memohon nama perkumpulan memakai kata “presiden”, maka sistem AHU online di Kemenkumham akan menolaknya.

Kini yang menjadi tanya, kalau memang apa yang disampaikan Pak Menteri adanya penyiasatan dan melanggar undang-undang, kok bisa lolos pak? Terlebih lagi Surat Keputusan Menkumhan yang ditetapkan di Jakarta pada 3 September 2018 itu ditandatangani oleh Plt Dirjen Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar atas nama Menkumham Yasonna Laoly. Apa iya, pihak Menkumham tidak mengecek kembali dan langsung saja memberikan persetujuan? lalu, siapa yang harus bertanggungjawab akan hal ini?

Atas tudingan miring tersebut, salah seorang inisiator gerakan #2019PRABOWOPRE SIDEN, Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas membantah tuduhan dari Menkum HAM itu. Menurutnya, penggunaan spasi antara”pre” dan “siden” merupakan permintaannya sendiri pada notaris dan juga hal tersebut tidak melanggar hukum. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini juga menyatakan, sejak sebelum didaftarkan, kop surat gerakan ini memang sudah tertulis #2019PRABOWOPRE SIDEN. Begitu juga yang tertulis dalam akta notarisnya. 

Senada dengan Dasco, Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habibburokhman menyatakan ada kesan pihak Kemenkumham mencari-cari kesalahan. Hal ini didasari pihaknya mendapat informasi, bahwa sebelum #2019PRABOWOPRE SIDEN didaftarkan, ada barisan organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden, yang juga mendapatkan status badan hukum. Habibburokhman juga menolak nama perkumpulan #2019PRABOWOPRE SIDEN disebut bertentangan dengan Pasal 59 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang mengatur ormas dilarang menggunakan nama yang sama dengan nama lembaga pemerintahan.

Bila kita menelisik lebih jauh lagi pada pelaksanaan Pilpres 2014 lalu, terdapat salah satu ormas yang menggunakan nama “presiden” menjadi nama perkumpulannya dan mendapatkan SK dari Ditjen AHU pada 2 September 2014. Ormas tersebut adalah Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) yang dibentuk sebagai tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014. Terlebih lagi, itu tanpa spasi.

Terkait hal ini, pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Hendri Satrio menilai seharusnya Kemenkum HAM memperlakukan sama perkumpulan #2019PRABOWOPRE SIDEN dan Bara JP. Hendri juga menegaskan jika kesamaan perlakuan tidak diberikan maka ada potensi goyangnya demokrasi.

Pada titik ini muncul pertanyaan kritisnya, apa iya Menkum HAM sedang berpolitik terkait polemik ini?. Wajar kalau pertanyaan ini muncul, bukan tidak mungkin dengan munculnya polemik ini akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menggerus elektabilitas petahana karena dinilai telah “memonopoli” suara anti Jokowi. Siapkah?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Kehadiran organisasi, wadah atau perkumpulan  semakin meningkat jumlahnya, mereka menyebut perkumpulan/ komunitas relawan.

JOKOWI banyak punya relawan namun mereka kebanyakan diseting dari bawah (dibentuk oleh sekelompok masyarakat atas dasar sukarela ), dan umumnya relawan ini tidak secara vulgar menggadeng nama jokowi presiden tetapi arahnya adalah memberikan dukungan maksimal untukJokowi.

Contoh. KOMBATAN  ( Komunitas Banteng Asli Nusantara ) kumpulan kaum nasionalis yang mengendaki keutuhan empat pilar kebangsaan Pancasila, UUD, Bhineka tunggal Eka dan NKRI. Dan Relawan Kombatan mengarah pada dukungan Jokowi 2 periode. Kombatan ini bukan underbow mengkultuskan Jokowi  tetapi mengarahkan dukungan kepada Jokowi karena sudah dinilai komitmen terhadap 4 pilar kebangsaan tersebut.

Toh kalau Bpk Jokowi hadir dalam deklarasi sah-sah saja sebagai orang RI-1, apalagi nyata relawan ini sebagai corong di bawah untuk memenangkan dirinya.Rata rata relawan yang berafiliasi dukungan Jokowi udah berizin resmi di Kementerian  Hukum dan HAM.

Nama nama komunitas relawan 

Namanya tidak menyertakan presiden dibelakangnya. Karena komunitas ini tidak pernah membubarkan diri pasca pemilu presiden. Tetapi jika membentuk relawan dengan penyebut nama orang, apalagi berisi dibelakangnya "presiden" , tentu komunitas pragmatis bersifat sementara dan biasanya bubar selesai pemilu, apalagi yang diusungnya kalah. Pertanyaan, apakah nama tersebut layak eksis ?

Biasanya relawan yang menyebut nama calon yang diusung dalam organisasinya adalah kumpulan labil yang diduga pragmatis untuk jangka pendek dan bubar setelah usai ajatan.

Tetapi ditingkat grassrott  lebih banyak memilih komunitas yang tidak menyebut langsung nama calon yang diusung (independen dan akan berubah tiap periode tergantung penilaian komunitas tersebut).

Banyak lagi.bentuk komunitas lainnya. HIPAKAD, Himpunan putra putri angkatan darat. GARUDA, BANSER, FKPPI. AMPG, Pemuda ANSOR, tidak menyebut nama presiden dibelakangnya tetapi aktivitasnya mendukung salah satu pasangan.

Terkait dengan hal tersebut #2019PRABOWOPRE  SIDEN ini menggunakan simbol negara meskipun cara penulisannya diakali. Ini menjadi temuan baru. Tetapi namanya politik apapun akan dikritisi padahal substansi dukungan bukan pada nama komunitas. Sebagai negara menjujung Tinggi Hukum hal-hal  seperti ini perlu dikoreksi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Pendaftaran #2019PRABOWOPRE SIDEN sebagai nama badan hukum ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dapat dikatakan sebagai strategi kreatif sekaligus licin. Disebut kreatif karena pesannya sampai, tanpa mendiskreditkan pihak lainnya, berbeda dengan tagar #2019GANTI PRESIDEN. Disebut licin karena memang sulit untuk bisa dijerat dengan Pasal 59 Undang-undang Keormasan, karena Prabowopre siden tidak punya makna apa-apa.

Strategi seperti ini biasanya dipakai oleh para pengusaha atau lawyer-nya dalam pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pengusaha yang ingin mendaftarkan merek harus memperhatikan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek. Pasal 20 berisi ketentuan tentang merek-merek yang tidak dapat didaftar, sedangkan Pasal 21 mengatur tentang merek yang ditolak pendaftarannya.

Adapun yang mirip Pasal 59 UU Keormasan adalah Pasal 21 UU Merek, terutama ayat 2.a yang menyatakan bahwa pendaftaran merek ditolak jika: merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Demikian juga Ayat 2.b. mengatur penolakan pendaftaran merek, jika merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam berbagai kasus, ada kalanya pengusaha sengaja  menciptakan dan mendaftarkan merek yang karakteristiknya sebenarnya akan ditolak pendaftarannya. Tujuannya adalah untuk menumpang popularitas dari kata-kata tertentu. Untuk terhindar dari penolakan, pengusaha membuat kata-kata yang dimaksud dengan menuliskannya secara khusus seperti tagar yang kontroversial tersebut. Namun pemeriksa merek yang cermat dapat mendeteksi niat mendompleng tersebut dengan tetap menolak pendaftaran merek dengan menerapkan Ayat 3 yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Sangat disayangkan petugas pendaftaran di Ditjen AHU, termasuk Dirjennya bahkan Menterinya tidak secermat di DJKI, sehingga tagar tersebut bisa lolos. Kalaupun ditolak saat itu, sebenarnya murni pertimbangannya adalah hukum. Jika sekarang setelah lolos dipermasalahkan oleh menteri, maka tidak bisa ditafsirkan lain selain politis. Apalagi penggunaan nama "Presiden"  bahkan secara jelas telah dipakai oleh Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) untuk pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden 2014. Jika tagar rersebut terus dipermasalahkan, apalagi sampai dibatalkan, jelas ini fenomena "kreativitas" versus "otoritas" yang memprihatinkan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Pepatah Minangkabau untuk menyebutkan pemimpin adalah orang "yang ditinggikan satu ranting dan dimajukan satu langkah". Bahwa pemimpin adalah orang yang harus dihormati, tapi tidak belebih-lebihan dalam memberi penghormatan. 

Pendaftaran organisasi #2019PRABOWOPRE SIDEN pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM seharusnya dapat dianggap sebagai persoalan administrasi negara semata. Walaupun dari nama organisasi tersebut mempunyai motif politik terhadap Pilpres 2019 yang akan datang. Penyiasatan terhadap larangan penggunaan nama instansi pemerintah dalam UU Keormasan seharusnya dinilai sebagai kecerdikan. Posisi Dirjen AHU sebagai pemberi layanan publik dalam hal pendaftaran badan hukum sudah sepatutnya melakukan evaluasi terhadap kelemahan yang ada pada sistem yang dimilikinya (jika dianggap sebagai kelemahan).

Hal yang sebaliknya jika dilakukan oleh pendukung presiden Jokowi untuk 2 periode membuat badan hukum dan mendaftarkannya kepada Dirjen AHU juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Bukankah sudah ada organisasi berbadan hukum yang menggunakan kata-kata "Jokowi Presiden". Apakah kedua badan hukum tersebut di atas harus berganti nama atau dicabut status badan hukumnya? 

Substansi dari #2019PRABOWOPRE SIDEN yang telah didaftarkan pada Dirjen AHU adalah digunakannya kata PRE SIDEN. Jika demikian apakah publik tidak dibenarkan untuk membuat organisasi yang bersifat perkumpulan dengan tujuan memantau kinerja pemerintah?! 

Di titik inilah semua pihak perlu menyadari bahwa presiden tidaklah sakral seperti raja-raja di Eropa pada abad pertengahan "the King can do no wrong", yang pada abad ke 20 telah mendapat pembenarannya karena dalam sistem monarki konstitusional raja tidak lagi terlibat dalam pembuatan undang-undang, karena hal tersebut adalah tugas parlemen.

Di negeri ini presiden juga bukan merupakan simbol atau lambang negara, karena lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jadi berhentilah menilai presiden sebagai lambang negara.

(cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Strategi pilpres mulai terasa mengagetkan akhir-akhir ini, saat Mardani membuat #ganti presiden 2019. Sejalan perjalannya waktu, tagar kreasi Mardani menjadi diskursus yang cukup membuat emosional kedua belah pihak semakin panas. Para pakar hukum dan politik memberi komentar dengan jawaban beragam. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, karena bagian dari gerakan makar.

Alhasil, status hukumnya pun menguap begitu saja. Keduanya berusaha sama-sama memahami persoalan tersebut. Politik harus diselesaikan dengan politik.

Nah, kenapa #2019PRABOWOPRE SIDEN menjadi persoalan?

Karena ini bagian dari strategi kedua belah pihak untuk bisa menjadi perbincangan politik publik. Efek yang diharapkan, ada respon positif dari masyarakat. Dan kedua belah pihak berusaha mengemas dengan sebaik-baiknya.

Maka, keduanya pun berusaha membangun isu-isu sensitif sebagai bagian dari kampanye terselubung. Karenanya, benar tidaknya sikap Menkumham dan Tim Pabowo, menjadi tIdak penting. Karena yang penting adalah bisa mengalahkan rivalitas dalam pertarungan tersebut. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Di daerah Kenari Jakarta Pusat ada hotel yang bernama "Istana Ratu" bukan istana beneran yang menjadi singgasana  seorang raja/ratu.  Pada era 70-80an di Jakarta ada moda transportasi yang bernama "Presiden Taxi", ini hanya nama sebuah Taxi dan tidak berarti sama dengan Presiden Republik Indonesia. Tagar #2019PrabowoPre siden dalam pandangan saya tidak beda jauh dengan contoh-contoh istilah di atas. Tagar #2019PrabowoPre siden itu masih koma, lanjutan kalimat pada tagar tersebut bisa diisi kalimat apa saja, termasuk kalimat-kalimat jenaka juga bisa, tidak selamanya harus serius dan formal.

Presiden Republik Indonesia tidak bisa ditentukan apalagi didikte oleh tagar seperti itu, tapi ditentukan oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki dan menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 yang akan datang. Tagar #2019PrabowoPre siden hanya bisa terealisir dalam dunia maya, dengan kata lain sebatas presiden virtual belaka. Dalam perspektif dunia maya tentu tagar tersebut masuk katagori biasa-biasa saja. Yang pasti realitas dalam dunia maya tidak selalu sama dengan dunia nyata. Anggap saja tagar #2019PrabowoPre siden sebagai hiburan politik, toh faktanya konstitusi kita menganut sistem masa jabatan presiden lima tahunan, dan secara hukum Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia yang sah akan menjabat sampai bulan Oktober 2019 untuk periode pertama.

Saya ingin mengajak semua pihak termasuk para pemangku kepentingan di rebuplik ini, marilah kita hadapi tahun politik ini dengan santai dan riang gembira, mungkin kita berbeda pilihan, tetapi bisa jadi kita memiliki masa lalu dan masa depan yang sama. Bersatulah untuk Indonesia Jaya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Saya merasakan sensitivitas luar biasa jika kalau sampai tagar Presiden 2019 sampai dilarang. Selain sudah pernah dipakai oleh relawan pendukung paslon tahun 2014, juga dahulu kala malah dipakai sebagai brand dari sebuah perusahaan taxi di Jakarta. Malah juga ada taxi perjalanan dengan merk President.

Seolah belum cukup banyak, di Cikarang juga berdiri dengan megahnya sebuah kampus President University. Di tiap perusahaan berbentuk Perusahaan Terbatas baik Tbk atau tidak, ada jabatan presiden direktur maupun presiden komisaris. Bahkan dulu pernah beredar mie instan ABC PRESIDENT hasil kolaborasi perusahaan lokal ABC dengan food company President dari Taiwan. Banyak lagi contoh bahwa kata presiden itu bebas nilai dan tidak sakral. Kecuali disatukan  dengan nama seseorang sebagai pemangku jabatan kenegaraan tertinggi sebagai kepala negara RI.Itupun tidak apa-apa sepanjang disebutkan secara patut dan terhormat tanpa bullying atau nada peyoratif.

Saya tidak tahu menteri Yasona ini apa yang menjadi pertimbangannya sekiranya benar beliau memang mengeluarkan larangan seperti itu. Saya tidak mengikuti permasalahan tersebut.

Saya juga tidak ikut tim sukses manapun, namun tolong agar dijaga suasana yang kondusif tanpa membuat gonjang ganjing politik. Siapapun dia, mari kita rajut tenunan kebangsaan dan kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF