Polemik Perusakan Atribut Demokrat, Apa Untungnya?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 17 December 2018 13:00
Penulis
Watyutink.com - Dua hari belakangan ini, polemik perusakan atribut Partai Demokrat menjejali wacana publik. Alih-alih membiarkan kepolisian menuntaskannya, perusakan itu berujung aksi saling tuding antara kader Demokrat dan PDIP. Bahkan terkesan mengarah kepada kepentingan kontestasi Pilpres 2019, antara kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi. Apa begini cara bangsa kita menyelesaikan masalah?

Sebelumnya, ribuan atribut Partai Demokrat di jalan-jalan protokol di Riau terkena aksi vandalisme, Sabtu (15/12/2018). Bahkan ada yang dibuang ke selokan. Sedianya, atribut itu dalam rangka menyambut kedatangan SBY ke Riau.

Sontak, Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief, menuding bahwa perusakan atribut tersebut atas pesanan kader PDI, yang ia ketahui dari pengakuan pelaku. Namun sejumlah kader PDIP membantah tudingan itu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto berdalih bahwa partainya tak mungkin melakulan cara yang demikian.

Meski begitu, segelintir orang mensinyalir perusakan atribut PD erat kaitannya dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Riau di hari yang sama. Terlebih, aksi vandalisme tidak menyasar atribut sejumlah parpol di kawasan yang sama. Tapi sebagian lagi menilai perusakan itu merupakan playing victim--terjemahan bebasnya, PD sebagai pelaku sekaligus korban--supaya mendapat simpati publik. Apa iya kondisi ini yang memang diinginkan oleh masing-masing kubu?

Lantas, apakah polemik perusakan atribut PD sekadar berebut simpati masyarakat untuk kepentingan elektoral? Jika demikian, tentu sangat disayangkan. Sebab, situasi masyarakat sedang dilanda post-truth--mengesampingkan fakta objektif. Singkatnya, mana yang benar amat tergantung partai mana yang didukung.

Selain itu, sebenarnya persoalan ini merupakan masalah hukum sekalipun menyangkut atribut parpol. Apalagi, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendedahkan motifnya, yang akan disampaikan hari ini, Senin(17/12/2018). Lalu, apakah perang urat syaraf antara PD dan PDIP sama saja tidak menghargai kerja kepolisian?

SBY sendiri menegaskan menyerahkan sepenuhnya tindakan vandalisme itu kepada kepolisian pada Minggu (16/12/2018. Bahkan ia mengaku tak pernah menuduh PDIP berada di balik perusakan itu.

Meski begitu, beberapa pernyataan SBY sebelumnya dalam menanggapi insiden perusakan atribut Demokrat dinilai telah menyentil petahana secara halus. Misalnya, SBY mengatakan dirinya bukan kompetitor Jokowi pada Pilpres 2019. Sebenarnya apa yang hendak dimainkan SBY?

Pada titik ini, peran kepolisian begitu sentral untuk mengakhiri polemik ini. Secara konstitusional, hanya institusi berseragam cokelat ini yang punya kuasa mengusut aksi di balik perusakan atribut Demokrat. Tetapi, di manakah kepolisian akan berpijak?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Watyutink.com - Ketika kita sudah sepakat dengan berdemokrasi, maka mekanisme dan penegakan hukum harus dijalankan. Jadi jika ada persoalan perusakan alat peraga kampanye (APK), maka hukumlah yang harus bertindak. Berdemokrasi tanpa penegakan hukum yang adil dan konsisten, maka demokrasi akan rusak. Oleh karena itu, jangan heran jika perusakan APK Demokrat/SBY berujung saling tuding. Karena mekanisme penegakan hukumnya tidak ditegakkan. Cari pelakunya, tangkap, dan adili sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bisa saja aksi dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan SBY dan Partai Demokrat. Bisa dilakukan oleh lawan politik. Atau bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin membenturkan antara Jokowi dengan SBY. Ingin mengadu domba antara Demokrat dengan partai saingannya. Masing-masing kubu tentu akan saling membantah, tidak akan saling mengaku. Yang jelas dan yang pasti, apapun alasannya, aksi vandalisme tersebut tidak dibenarkan dan mengancam demokrasi.

Persaingan boleh panas, namun siapapun kita, tidak boleh merusak APK orang, partai, atau kelompok lain. Cara-cara premanisme harus dihilangkan dalam kontestasi Pemilu lima tahunan ini. Saling menghormati antar sesama elite, partai politik, dan individu adalah jalan menuju Pemilu damai. Damai itu indah, menyenangkan, dan membahagiakan. Komitmen Pemilu damai yang sudah dideklarasikan oleh para elite politik, harus diimplementasikan dan direalisasikan di lapangan.

Aksi saling tuding antara Demokrat dan PDIP akan berujung pada kepentingan elektoral. Dan itu wajar. Karena saat ini tahun politik. Tahun penuh intrik. Tahun saling menjatuhkan lawan politik.

Yang terpenting, bagaimana persaingan memperebutkan simpati rakyat untuk menaikkan elektabilitas harus dilakukan dengan cara-cara baik dan beradab. Tak perlu merusak. Tak perlu saling serang. Berikan keteladanan yang baik pada rakyat, dengan sendirinya rakyat akan simpati.

Sejatinya kedua kubu harus menghormati proses hukum. Kepolisian tentu akan bekerja dengan profesional dan adil agar tidak ada tuduhan berat sebelah dan mendukung kontestan tertentu. Dan kita yakin, pihak kepolisian akan menyelesaikan kasus pengrusakan tersebut dengan profesional, tidak memihak, dan sesuai bukti-bukti yang ada di lapangan. Jika masih terjadi perdebatan di antara dua kubu, maka sesungguhnya mereka tidak sedang menghormati kerja-kerja kepolisian.

Terkait maksud beberapa pernyataan SBY, bisa saja SBY punya bukti berdasarkan pengakuan pelaku yang sudah ditanya. SBY ingin menjelaskan, bahwa berkontestasi harus gentle. SBY merasa terhina. Dan dugaan SBY mengarah ke lawan politik itu wajar.

Meski begitu, kita tunggu kerja pihak kepolisian. Kita harus percaya ke pihak kepolisian. Profesionalitas harus dijunjung tinggi. Sekali tercederai, maka sulit untuk dipercaya kembali. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Watyutink.com - Peristiwa hukum yang terkait politik menjadi seksi di tahun politik ini, tapi peristiwa hukum tetap domain aparat hukum untuk menyelidiki sampai pada proses hukum lebih lanjut. Peristiwa hukum adalah fakta, hendaknya tidak selalu dilihat dengan asumsi-asumsi.

Secara teori rasanya mustahil pendukung petahana (baca: PDIP) malakukan cara-cara yang tergolong "vandalisme", karena jelas cara-cara itu akan membuat masyarakat tidak simpatik. Jika kepentingannya mencari dukungan, besar kemungkinan itu bukan perbuatan orang "PDI-P".

Sisi lain juga, rasanya mustahil jika hal itu dilakukan orang-orang "Partai Demokrat"  sebagai bagian cara mencari simpati dengan "playing victim". Cara-cara ini sudah kadaluarsa dan tidak populer lagi saat ini.

Patut diduga ada pihak lain yang memainkan peristiwa ini. Apa motivasinya dan apa tujuannya, mari kita sama- sama mendukung pihak berwajib untuk secepatnya bisa mengungkap peristiwa hukum tersebut. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF