Pilpres 2019 di Bawah Bayang-bayang Kotak Kosong
berita
Politika
Sumber Foto : politiktoday.com (gie/watyutink.com) 25 July 2018 15:00
Belum jelasnya nama penantang Jokowi menimbulkan kecemasan di kalangan sejumlah penggiat demokrasi. Tingginya persentase Presidential Threshold (PT) dijadikan kambing hitam sulitnya kubu kontra Jokowi membentuk kekuatan menantang  Sang Petahana. Apakah sekadar PT yang membuat kubu kontra Jokowi sulit membentuk koalisi?

Ada pengamat yang mengatakan PT perlu diberlakukan, kalau tidak siapa saja bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Mereka beranggapan PT 20  persen itu terlalu tinggi. Pendapat lain mengatakan PT membatasi rakyat untuk memilih pemimpin alternatif, juga mempersulit terbentuknya penantang petahana. Konstitusi UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik mengenai PT, inilah yang membuat terbukanya peluang PT diperdebatkan.

Sementara itu, MK diminta untuk segera mengumumkan hasil uji materi Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Uji materi UU Pemilu terancam molor, lantaran MK tengah membuka pendaftaran gugatan sengketa Pilkada Serentak 2018. Meski MK mengatakan sidang sengketa pilkada tak akan menganggu proses uji materi yang diajukan ke MK, sejumlah pihak meragukan putusan uji materi UU Pemilu bisa segera diumumkan sebelum proses pencapresan dimulai.

Kalau sampai telat, dapat dipastikan hasil uji materi MK terkait PT tak berlaku pada Pilpres 2019. Ada yang memandang sulit terciptanya poros ketiga atau lebih. Bahkan ancaman Jokowi vs kotak kosong pun semakin mungkin menjadi kenyataan. Sejauh ini secara administrasi dan koalisi partai, baru Jokowi lah yang dianggap bisa melaju ke Pilpres 2019. Meski peta politik di Indonesia sulit untuk ditebak, deklarasi sejumlah partai yang memiliki kursi di parlemen mendukung Jokowi cukup memperkuat langkah Sang Petahana untuk maju ke Pilpres 2019. 

Acara makan malam Jokowi dengan enam ketua umum partai politik menunjukkan keakraban partai koalisi pengusung Jokowi dengan Sang Petahana. Persaingan merebut posisi kursi cawapres yang sebelumnya sempat terdengar, seolah redup. Apakah keakraban tersebut akan tetap terjaga ketika nanti Jokowi mengambil cawapres dari kalangan non-partai atau memilih salah satu ketua umum sebagai cawapres? 
  
Sementara sejumlah pengamat mengatakan koalisi kontra Jokowi sulit terbentuk. Kondisi internal dan keinginan di partai-partai kontra Jokowi menjadi penyebab sulitnya koalisi. Gerindra, PKS dan PAN belum satu suara mendukung capres yang sama. Pengamat menilai PAN dan Demokrat justru masih berpeluang merapat ke koalisi Jokowi. Sementara PKS masih memiliki bargaining politik posisi cawapres dengan Gerindra. Lantas jika koalisi kontra Jokowi tak juga terbentuk, apakah Jokowi akan melawan kotak kosong?

Apakah masih dimungkinkan Demokrat atau partai lain mengambil posisi sebagai partai penyeimbang, mengulang posisi Partai Demokrat pada Pilpres 2014 lalu?

Masyarakat awam bingung dengan sistem pemilu saat ini. Apakah pemerintah dalam hal ini KPU dan Kemendagri sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat atau membiarkan masyarakat dalam kebingungan jelang Pesta Demokrasi Nasional 2019?  Kalau sampai Jokowi vs kotak kosong, apa yang akan terjadi jika Jokowi menang atau kalah? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior 

Sekarang ini kita memasuki tahap yang dalam bahasa Inggris disebut uncharted territory, dengan kemungkinan terjadinya calon tunggal  (Jokowi vs kotak kosong). Penting untuk menyadari ini, dan tidak mustahil ini bisa terjadi. Tiba-tiba Jokowi tidak ada lawanya. Kita semua masih menunggu-nunggu dan coba melihat fenomena dari gejala ini, untuk kemudian secara bersama-sama menjawab kenapa ini bisa terjadi.

Lebih penting lagi untuk diperhatikan, kelihatannya tidak ada upaya dari pemerintah dalam hal ini KPU dan Kemendagri untuk memberikan penjelasan yang terang benderang, lengkap dan komprehensif tentang apa yang terjadi jika calon tunggal benar-benar terjadi. Ini mengakibatkan munculnya beragam tafsir, jangankan masyarakat awam, para pakar pun juga bingung.

Kebingungan terjadi kalau sampai calon tunggal terjadi, bagaimana aturannya, kalau Jokowi menang bagimana dan kalau kalah dari kotak kosong bagaimana? Ada penafsiran yang menyamakan pilpres dengan pilkada. Jadi kalau kalah harus tanding ulang. Seperti yang terjadi dalam Pilwalkot Makasar, diulang lagi pada 2020 mendatang. Tapi kalau melihat undang-undang pemilu, sepertinya hal itu tidak ada. Masyarakat dibiarkan dalam kebingungannya, dan pemerintah masih belum memberikan penjelasan.

Tapi yang jelas antara pilpres dan pilkada berbeda. Kalau memang Jokowi vs kotak kosong, ya sudah Jokowi jalan terus. Tidak ada hambatan secara konstitusional maupun secara undang-undang. Masalahnya adalah kalau sampai Jokowi menang atau kalah, akan terjadi krisis konstitusional, krisis politik dan krisis demokrasi serta legitimasi Jokowi akan berkurang. Karena dianggap tidak memenangkan pertarungan, kalau dalam pertandingan istilahnya menang WO. Nilainya jauh menurun dibandingkan dengan menang melalui pertandingan.

Contohnya di  Singapura, walau pun sistem politiknya berbeda. Beberapa waktu lalu ada pemilihan presiden. Di sana ada aturan yang mengatakan presiden harus dari kalangan Melayu, maka majulah beberapa calon. Termasuk Halimah Yakub, tokoh perempuan Melayu di sana. Dari sekitar 3 atau 4 calon, akhirnya yang memenuhi syarat hanya Halimah.

Karena hanya Halimah yang maju sebagai calon tunggal, komisi pemilu setempat menyatakan, pemilu tidak digelar. Karena hanya calon tunggal, jadi gak ada pencoblosan kertas suara pada hari h, seperti yang dikenal sebelum-sebelumnya. Dia langsung dinyatakan oleh parlemen sebagai presiden yang terpilih.

Dan lihat apa yang terjadi, tidak ada legitimasi dan diolok-olok. Sampai sekarang tagar yang masih populer di Singapura adalah “she is not my president” (dia bukan presiden saya). Jadi sekali lagi ada contoh yang menunjukkan bahwa kalau sampai calon tunggal terjadi, saya kira kita bisa memasuki era di mana kita belum kenal sebelumnya. Dalam hal kepemimpinan nasional dianggap kurang legitimate.

Jangan-jangan nanti Jokowi diolok-olok. Sekarang saja sudah presiden dihina kanan-kiri, apalagi nanti kalau sampai melawan kotak kosong/menjadi calon tunggal benar terjadi. Harapan kita tentunya ada, calon dari koalisi atau partai lain, tapi sejauh ini saya melihat kenyataannya belum ada yang mencalonkan diri secara resmi.

Saya kira ada dua kemungkinan calon tunggal bisa terjadi. Pertama Jokowi memang terlalu kuat, sebagai political strongman. Survei-survei yang dilakukan menyatakan Jokowi susah dikalahkan. itu tentu memang mengurangi animo dari partai-partai lain untuk mencapreskan calon mereka sendiri, saya kira itu realistis. Selanjutnya, kedua kegagalan partai  melakukan rekrutmen menyaring capres yang berkualitas, dan bisa dihadapkan melawan Jokowi. Kedua hal ini membuka peluang terjadinya calon tunggal.

Sekali lagi saya kira ini bukan masalah sederhana. Publik menunggu-nunggu, apa gerangan yang akan dijelaskan pemerintah tentang phenomena ini. Juga apakah ada jalan keluar secara konstitusional tentang fenomena ini? Saya kira masih menjadi tanda tanya besar. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC),

Secara normatif calon tunggal itu mungkin. Kita bisa lihat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di pasal 235, calon tunggal dimungkinkan apabila hanya ada satu paslon yang memenuhi syarat, satu paslon yang mendaftar, atau ada beberapa yang daftar, tapi yang lain dinyatakan gugur. Namun ada masa perpanjangan pendaftaran 14 hari. Maksudnya, jadwal pendaftaran diperpanjang 2x7 hari (14 hari) setelah pendaftaran sesuai jadwal ditutup. Kalau tidak ada, pemilu tetap digelar, calon tunggal vs kotak kosong.

Selanjutnya secara politik bagaimana? Pasal 235 ayat 6 mengatakan partai politik (parpol) dilarang untuk tidak mencalonkan atau tidak boleh netral atau tak menggunakan haknya seperti Demokrat 2014 lalu. Nah dengan ketentuan seperti itu, maka definisni calon tunggal adalah apabila semua (berjumlah 10) parpol yang memiliki kursi di parlemen mendukung satu paslon.

Mungkin ada yang terpaksa atau ada yang dengan sukarela. Parpol yang dengan sukarela dengan kepentingan masing-masing, sudah ada 6 parpol yang mencalonkan Jokowi. Kalau Jokowi taka da lawan, itu berarti 4 parpol lain (Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS) dukung Jokowi. Bagi partai yang bersikeras tak mau mendukung, mereka harus bersiap dengan hukuman 2024 tidak bisa ikut pemilu.

Menrutu saya situasi politik sekarang, memperkecil kemungkinan terjadi calon tunggal. Minimal akan ada dua calon. Alasan saya, pertama begini untuk terjadinya calon tunggal untuk situasi sekarang harus ada minimal 4 syarat yang terpenuhi. Antara lain:

Apabila ambang batar presiden (PT) 20 persen itu tidak dibatalkan MK. Secara normatif, PT masih mungkin dibatalkan. Kalau dibatalkan, kita tidak akan bicara calon tunggal. Siapa saja bisa mencalonkan diri sebagai presiden, asalkan punya partai. Kalau masih ada PT, jumlah calon dibatasi, secara normatif ada 5, perhitungannya ada 10 partai dibagi 20 persen jadi 5 calon. Tapi secara realistis tidak mungkin. Paling 3 atau 4 paslon, tergantung konfigurasinya. Melihat waktu yang tinggal beberapa minggu lagi, PT nampaknya tidak akan dibatalkan.

Selanjutnya, calon tunggal bisa terjadi jika kubu Jokowi solid (Jokowi kita asumsikan sebagai calon tunggal), 6 parpol koalisi pendukung Jokowi solid. Dengan berbagai alasan, saya kira syarat kedua ini ada di kubu Jokowi. Ketiga, apabila Gerindra ditinggalkan sendiri. Demokrat, PKS dan PAN, pindah ke Jokowi.

Kemungkinan calon tunggal terjadi dengan asumsi calon tunggall jokowi. kalau kubu jokowi ini solid. Kalau solid yang 6 itu hampir pasti jokowi nyalon. Tampaknya syarat ini ada . dengan berbagai alasan. Keempat, ada dua partai di luar Gerindra yang tertinggal. Dua partai itu bisa Demokrat-PKS, PAN-PKS atau Demokrat-PAN. Katakanlah Gerindra ditinggal sendiri, Demokrat, PAN dan PKS pindah ke Jokowi.

Namun nampaknya sulit bagi PKS meniggalkan Gerindra dan bergabung dengan Jokowi. PKS akan sulit menjelaskan ke konstituennya, mending PKS tetap bersama Prabowo. Demokrat mungkin bergabung ke Jokowi , tapi tampaknya hambatan-hambatan lama tidak mudah, seperti hubungan antara Ketua Umum Demokrat dan PDIP. Juga Kalau Demokrat bergabung dengan Jokowi, harus rela AHY ditawari menteri bukan wapres.

Menurut saya syarat ketiga dan keempat sulit terjadi, melihat bagaimana perkembangan dan pola hubungna parpol dan elite parpol. Tidak mudah juga bagi kubu oposisi jika hanya tersisa dua partai di luar Jokowi, dan Gerindra mendukung Jokowi dengan Prabowo sebagai cawapres. Dengan skenario-skenario itu dapat disimpulkan bahwa secara normatif calon tunggal itu dimungkinkan. Namun secara politik untuk saat ini, kecil kemungkinannya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF