Pilpres 2019: Mengulang 2014 atau Jokowi vs Kotak Kosong?
berita
Politika

Ilustrasi Foto: Muid/watyutink.com

06 February 2018 16:00
Jelang Pilpres 2019 Jokowi dinilai unggul, tetapi belum aman karena elektabilitasnya di bawah 50 persen. Tetapi sebagai petahana, angka itu berada di atas capres lain.

Indonesia telah tiga kali menggelar pilpres langsung (2004, 2009, 2014). Pada 2004 dengan status sebagai petahana Megawati  gagal merebut kursi RI-1. Pilpres langsung kedua (2009) SBY berhasil merebut kursi RI 1 untuk kali kedua. Konstitusi membatasi masa jabatan presiden (maksimal 2 periode).

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan pasangan capres dan cawapres sudah harus didaftarkan pada 4-10 Agustus 2018. Artinya kurang dari 7 bulan nama-nama capres dan cawapres sudah harus disetor ke KPU. Hingga kini baru Jokowi dengan status petahana dan Zulkifli Hasan lah yang secara terbuka diusung untuk bertarung di Pilpres 2019.

UU Pemilu menyatakan untuk mengusung capres parpol atau koalisi parpol harus memiliki 20 persen kursi di DPR dan 25 persen perolehan hasil pemilu. Tiga parpol penghuni Senayan (Golkar, Hanura, Nasdem) secara resmi menyatakan mengusung Jokowi pada Pilpres 2019.  Syarat melaju ke Pilpres sudah dikantongi Jokowi.

Lingkar Survei Indonesia (LSI) membagi sosok penantang Jokowi menjadi tiga divisi berdasarkan popularitas. Divisi I dengan popularitas di atas 90 persen dihuni Prabowo (92,5). Divisi II popularitas antara 70-90, muncul dua nama Anies Baswedan (76, 7) dan AHY (71,2). Divisi III popularitas 55-70 persen menyisakan nama Gatot Nurmantyo (56, 5). Popularitas Gatot semakin merosot pasca lengser dari jabatan Panglima TNI.

Popularitas Prabowo menjadi daya tarik bagi parpol yang enggan mengusung Jokowi pada Pilpres 2019. Alternatif lain adalah Anies Baswedan, jawara Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Hubungan Anies-Prabowo mesra pasca mantan rektor Universitas Paramadina itu 'didepak' dari Kabinet Kerja. Karena usia Ketum Gerindra tak lagi muda, apakah dia akan memberikan tiket Pilpres 2019 ke Anies? Patut diingat, langkah ini sama dengan yang dilakukan Megawati tatkala memerintahkan Jokowi maju di Pilpres 2014 lalu.

Sistem pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Untuk pertama kali rakyat Indonesia akan memilih capres (pilpres) dan parpol utama sang capres (pileg) dalam satu TPS dan momentum yang sama. Jika ini terjadi, banyak yang menilai Gerindra sebagai parpol utama pengusung Prabowo akan diuntungkan untuk merebut kursi di Senayan. Apa iya? Lantas bagaimana dengan PDIP masih belum juga mengeluarkan pernyataan resmi mengusung Jokowi sang kader Banteng?

Saat ini, orang memilih figur, bukan hanya melihat parpol. Kader dengan popularitas dan elektabilitas unggul bisa mendongkrak perolehan suara parpolnya. Syarat 20 persen kursi di parlemen dan 25 persen perolehan suara mendorong parpol untuk harus berkoalisi. Sebagai parpol asal kader, keuntungan yang diperoleh adalah terdongkraknya perolehan suara. Namun apa keuntungan yang dapat didapat para parpol pengusung?

Melihat survei dan fakta yang ada hari ini, apakah Pilpres 2019 tak akan berbeda dengan Pilpres 2014 kala Jokowi kembali melawan rival lamanya Prabowo? Apakah Prabowo akan kembali berpasangan dengan kader PAN?

Namun melihat UU Pemilu, baru Jokowi yang mengantongi syarat dukungan parpol. Apakah Jokowi akan melawan kotak kosong? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Forum Jurnalis Jakarta

Diproyeksikan Jokowi akan kembali berhadapan dengan Prabowo pada 2019. Sulit bagi Jokowi untuk menggalang dukungan semua parpol, sehingga nantinya akan berhadapan dengan kotak kosong. Lagipula hari ini ada 4 perilaku parpol, antara lain; 1. pendukung pemerintah (PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura); 2. Ambigu/peragu berat yaitu PAN (menterinya di kabinet Jokowi, tapi kadernya sering kritik berat); 3. penyeimbang, demokrat.; dan  4. Oposisi PKS dan Gerindra.

PKS, Gerindra dan PAN pasti akan berkoalisi di 2019. Ada peluang Prabowo dengan Anies atau Anies dan Zulkifli Hasan. Prabowo sendiri sudah melakukan konsolidasi serius. Ada kemungkinan dia tidak maju, dan menyerahkan kursi calon RI 1 ke yang lain. Tapi sebagai bekas panglima dan kini ketua partai, godaan dan hasrat untuk menang selalu menggoda.

PDI Perjuangan pasti akan mengusung kader PDIP. Saat ini memang belum saatnya PDID mengumumkan dan mendeklarasikan nama capres. Masih lama dan sesuai karakter Ketum Megawati Soekarno Putri yang akan mengumumkannya menjelang pendaftaran.

Peluang Prabowo untuk menggandeng Zulkifli sama kuatnya dengan Prabowo menggandeng Anies. Satu hal yang pasti, keduanya akan saling suppport di 2019.

Bagaimana dengan Jokowi? Cawapres terkuat Jokowi hari ini adalah Muhaimin Iskandar. Jokowi butuh figur tokoh Islam dan nasional.  Muhaimin sendiri sudah mulai bekerja dengan konsolidasi di semua wilayah. Dari merekrut relawan hingga memasang baliho dan atribut dari Sabang sampai Merauke.

Tetapi seandainya Ridwan Kamil (RK) memenangi kontestasi di Pilkada Jawa Barat, peluang Muhaimin bisa terkoreksi. Ridwan Kamil diyakini jika menang akan mampu menggalang dukungan suara rakyat Jabar. Jadi RK akan membuntuti Muhaimin sebagai cawapres Jokowi. Kecuali ada deal politik antara Cak Imin dan RK dan ada kontrak politik yang mengharuskan RK fokus dulu di Jabar. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Tiga isu utama yang dilontarkan LSI Denny JA, yakni isu primordial, ekonomi, dan tenaga buruh asing memang patut untuk diwaspadai oleh Jokowi, karena isu tersebut sangat sensitif. Dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, isu agama terbukti efektif membangun sentimen pemilih.

Seperti diketahui, sebelum isu agama bergolak, elektabilitas Basuki Tjahaja Poernama berada di paling puncak meninggalkan kandidat lain. Tapi pada saat isu agama menjadi komoditas politik, elektabilitas Ahok-- sapaan akrab mantan Bupati Bangka Belitung tersebut, perlahan menurun dan akhirnya pasangan Ahok-Djarot terjungkal dalam pertarungan pilkada DKI, dikalahkan oleh pasangan Anies-Sandi. Tentu saja, ada faktor lain yang menyebabkan kekalahan pasangan Ahok-Djarot. Namun fakta ini menunjukkan isu agama yang dirancang secara sistematis terbukti efektif untuk mendowngrade kompetitor.

Isu agama mampu membuat situasi anomali, dimana tingkat keberhasilan dan kinerja yang memuaskan mayoritas pemilih ternyata tidak linear dengan tingkat elektabilitas, seperti yang terjadi pada pilkada DKI. Fenomena anomali yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta lalu perlu menjadi pelajaran bagi Jokowi jika maju kembali di Pilpres 2019 untuk periode kedua.

Isu sensitif yang kedua adalah isu ekonomi. Isu ini harus menjadi perhatian serius, karena isu ekonomi menyangkut perut rakyat. Isu ekonomi yang perlu menjadi perhatian serius adalah masalah harga dan ketersediaan sembilan kebutuhan pokok. Selain itu, persoalan tarif dasar listrik juga perlu menjadi perhatian karena banyak keluhan masyarakat. Isu tenaga kerja asing dan investasi asing dari Cina juga harus diantisipasi karena isu-isu tersebut akan diolah menjadi komoditas politik untuk mendowngrade kredibilitas dan elektabilitas Jokowi.

Hasil survei LSI Denny JA yang dirilis 2 Februari 2018 lalu menyebutkan, elektabilitas Jokowi berada di paling atas tapi belum aman karena belum mencapai 50 persen. Temuan LSI tersebut tentu saja banyak yang mengamini. Karena sejumlah lembaga survei yang lain juga menyampaikan data yang tidak jauh berbeda. Tapi yang menggelikan adalah framing-nya. Data yang dipublikasikan LSI Denny JA yang membagi dua kategori capres, yaitu Joko Widodo dan pemimpin baru yang difavoritkan. Dari survei tersebut elektabilitas Jokowi 48.50 persen dan pemimpin baru yang difavoritkan 41.20 persen, sementara yang belum menentukan pilihan 10.30 persen.

Yang dimaksud LSI dengan membuat istilah pemimpin baru yang difavoritkan barangkali adalah gabungan dari beberapa nama yang ditokohkan. Anehnya, LSI Denny JA tidak menampilkan data elektabilitas nama-nama tokoh yang difavoritkan secara terperinci. Lucunya lagi, LSI membagi 3 divisi dalam kontestasi pilpres tetapi hanya berdasarkan popularitas, sementara elektabilitasnya tidak ditampilkan. Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan publik. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Pertama, Fadli Zon sudah memberikan sinyal bahwa partainya dengan percaya diri membawa Prabowo menjadi calon presiden (capres). Prabowo juga sudah menunjukkan sinyal-sinyal tersebut, mengarah kesana bahwa beliau akan mencalonkan diri mencadi capres 2019. Prabowo ini seorang jenderal, tidak pernah kalah sebelum bertempur. Prabowo memang sosok atau tokoh petarung (fighter), jadi dia tidak gampang untuk mundur, menyerah, dan lain sebagainya.

Sinyal itu pun telah ditunjukkan bahwa Prabowo akan running di Pilpres 2019. Oleh karena itulah saya melihat bahwa sampai saat ini sosok inilah yang akan bertarung di 2019, dan memang tingkat elektabilitas mereka boleh dikatakan tidak begitu signifikan berbeda. Bahkan di Pilpres 2014 perbedaan mereka berdua di hasil akhir tidak begitu berbeda atau beda tipis. Bahkan perhitungan-perhitungan pooling pun terlihat Prabowo hampir menyalip Jokowi.

Oleh karena itu, saya pikir tidak akan terjadi apa yang disebutkan tadi, Jokowi berhadapan dengan kotak kosong. Kotak kosong ini mempunyai dampak sisi lain, yaitu pertama sangat tidak demokratis karena kita berhadapan dengan orang tak bernyawa dan tidak punya program. Jadi sangat tidak baik. Seolah-olah bangsa ini kehabisan stok pemimpin. Kalau sampai terjadi Jokowi lawan kotak kosong, maka itu adalah kegagalan partai yang tidak mampu melahirkan pemimpin nasional.

Berikutnya adalah kotak kosong ini bisa mempermalukan pasangan yang maju. Andaikan kotak kosong ini menjadi pemenangnya, ini akan jadi apa jadinya jika kotak kosong menjadi “presiden”. Nah oleh karena itulah saya pikir sangat tidak produktif, sehingga pada partai yang ingin memajukan calonnya harus dari sekarang melahirkan pemimpin-pemimpinnya, untuk running di 2018. Tentu PDIP semakin percaya diri untuk mendukung Jokowidodo.

Sedangkan calon dari PAN, Zulkifli Hasan, bisa saja jadi calon alternatif. Tapi saya melihat sampai sekarang bahwa kepemimpinan beliau belum  mendapat respons yang positif dari partai pendukung dan juga dari publik. Karena memang elektabilitasnya belum terlihat sangat signifikan untuk mendapat dukungan tersebut. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Saya pikir Prabowo dengan tiga parpol pendukung sudah bisa memenuhi syarat untuk maju ke Pilpres 2019. Jadi secara umum kita lihat nanti akan ada dua capres yang maju, dalam hal ini Jokowi dan Prabowo. Karena ada potensi Prabowo akan mendapatkan dukungan dari tiga parpol, yaitu Gerindra, PKS, dan PAN. Dukungan dari tiga parpol ini sudah memenuhi syarat minimal untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Sebetulnya yang harus kita lihat bukan cuma capres, tetapi juga siapa yang akan menjadi wakil presiden. Dari kubu Jokowi, maupun dari kubu Prabowo. Dari kubu PDIP mungkin akan minta posisi pendamping Jokowi sebagai wapres diberikan kepada kader mereka. Hal yang sama juga mungkin akan begitu. PKB secara jelas sudah mengatakan Cak Imin menjadi wapres Jokowi. Balihonya sudah dipasang di mana-mana. Di kubu Prabowo pun demikian. Apakah Prabowo akan dipasangkan dengan Zulkifli Hasan, Hidayat Nurwahid, atau calon lainnya. Kalau dipasangkan dengan Zulkifli, terulang kembali Pilpres 2014 Prabowo mengambil Ketum PAN sebagai cawapres.

Pilpres dan pileg digelar berbarengan tentu Gerindra akan mengambil keuntungan dari popularitas Prabowo. Kalau dilihat sekarang pun Gerindra sudah banyak mengambil keuntungan. Sementara untuk parpol lain yang mendukung Prabowo, seperti PKS masih berada dalam posisi berpotensi terdegradasi dari parlemen. Hal ini harus dipikirkan oleh PKS juga PAN, apakah dengan bergandengan tangan terus menerus dengan Gerindra akan menguntungkan mereka secara politik atau justru sebaliknya? Kalau dilihat dari tren PKS dan PAN mengalami kesulitan meraih suara empat persen untuk tetap mempertahankan kursi di parlemen. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Kita belum bisa menyimpulkan bahwa Gerindra akan mendulang suara dari popularitas Prabowo, karena tidak ada indikator untuk mengatakan demikian. Semua parpol punya peluang yang sama untuk mendapatkan suara dan kursi di senayan.

Selain itu sampai saat ini Gerindra belum menunjukkan diri sebagai partai yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Justru mereka berseberangan dengan pemerintah, hal ini juga bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap partai Gerindra. PDIP diyakini akan mengusung jokowi, sebab Jokowi adalah putra mahkota PDIP dan tidak mungkin memcalonkan tokoh lain selain Jokowi.

Peluang-peluang bahwa Pilpres 2019 adalah siaran ulang dari Pilpres 2014 bisa saja terjadi. Kalau kita melihat manuver dan juga hubungan sebab akibat yang kita lihat hari ini, bisa saja terjadi koalisi antara Gerindra, PAN dan PKS.

Soal siapa yang akan dijadikan calon wakil presiden untuk bersanding pada Pilpres 2019, tentu mereka akan pertimbangkan secara matang demi mendapat dukungan publik. Kalau melihat dari manuver PAN kemarin dan hari ini, sangat mungkin PAN mengincar kursi RI-2 mendampingi Prabowo. Namun PKS sebagai koalisi setia Gerindra, pastinya juga menginginkan kadernya dijadikan cawapres Prabowo.

Kalau dikatakan Jokowi akan melawan kotak kosong, saya pikir itu tidak akan terjadi. Pasti Jokowi akan memiliki lawan pada pertarungan merebut kursi RI-1. Untuk saat ini lawan yang berpeluang besar untuk menantang Jokowi adalah Prabowo, meski dirinya belum mendapatkan dukungan resmi dari sejumlah parpol. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior 

Pendaftaran Pilpres 2019 masih sekitar setengah tahun lagi, tapi prosesnya sudah dimulai pada hari-hari ini. Banyak yang percaya Jokowi akan kembali berhadapan melawan Prabowo Subianto, mengulang Pilpres 2014. Jika mengkaji matematika dukungan partai-partai, memang masih sukar membayangkan akan muncul capres ketiga.

Bahkan ada yang memperkirakan Jokowi akan melawan kotak kosong. Hal ini mustahil akan terjadi. Sampai detik ini sikap Prabowo masih belum berubah, tetap akan mencalonkan dirinya kembali sebagai presiden usungan Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Kemunculan capres ketiga masih dimungkinkan jika tiba-tiba terjadi perubahan drastis pada konstelasi dukungan partai/partai-partai. Namun, sekali lagi, perubahan semacam ini jauh dari kenyataan. Sejak 2014 kita sudah terjebak ke dalam jurang keterbelahan antara Jokowi dengan Prabowo, antara “kecebong” dengan “kampret”, dengan segala konsekuensinya.

Saya menduga Jusuf Kalla masih berambisi menjadi RI-1. Dua kali terpilih sebagai RI-2 dan sekali nyapres namun gagal menjadi modal yang cukup meyakinkan. Tapi, bagaimana caranya? Ia bukan lagi Ketua Umum Golkar dan menjadi pertanyaan akankah ada partai yang tertarik mendukung dia.

Dalam bursa capres kerap juga disebut nama eks Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Sejak presiden dipilih langsung tahun 2004, belum pernah ada capres yang berasal dari luar partai alias bukan kader. Capres-capres kader partai adalah Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Amien Rais, Wiranto, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, dan Prabowo.

Dengan kata lain Gatot maupun Anies harus resmi bergabung dengan partai dulu kalau berambisi menjadi capres. Kalau tidak mereka sebatas menjadi cawapres saja seperti Hasyim Muzadi, Agum Gumelar, Siswono Yudohusodo, Salahuddin Wahid, Jusuf Kalla, Wiranto, Budiono, dan Prabowo. Oleh sebab itulah muncul spekulasi duet Prabowo-Anies.

Untuk menjadi cawapres pun sulit bagi Anies karena dua partai pendukung, PKS dan PAN, bisa jadi akan menyodorkan cawapres masing-masing. Prabowo pasti juga akan menghitung faktor kinerja Gubernur DKI sebagai pertimbangan penting. Begitu pula nasib Gatot yang masih belum menentu. Alhasil, peluang mereka berbicara di panggung nasional kurang menggembirakan.

Berbeda halnya dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia sudah punya kendaraan, yakni Partai Demokrat. Tapi dengan perolehan suara 10,19 persen atau 61 kursi di DPR, AHY dan Demokrat masih harus bekerja ekstra keras dalam menggalang dukungan. Dan, sejujurnya, tugas ini tidak seperti membalikkan telapak tangan.

Jokowi pun dalam posisi yang kurang leluasa dalam memilih cawapres dia. Mungkin ia lebih leluasa dibandingkan tahun 2014, namun tetap mesti mendengar aspirasi partai-partai pendukung. Dan, posisi cawapres 2019 akan berpengaruh kuat terhadap Pilpres 2024 sehingga Jokowi mesti ekstra hati-hati menyiapkan orang yang mungkin akan kelak akan menggantikan dia.

Selain itu Jokowi perlu mempertimbangkan pula latar belakang politik cawapres dia. Maka muncullah anggapan cawapres dia sebaiknya yang mempunyai credential mewakili Islam atau TNI-AD untuk menghambat laju kelompok-kelompok pembenci Jokowi. Oleh sebab itulah belakangan ini dimana-mana muncul spanduk Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Jokowi dan eks Panglima TNI Moeldoko mendadak masuk istana.

Satu pertimbangan lain yang layak diperhatikan Jokowi adalah memilih cawapres perempuan yang masuk jajaran Kabinet Kerja seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati. Ada pula Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti yang populer dengan kebijakan “tenggelamkan saja”. Ingat, jumlah pemilih perempuan hampir separuh dari total pemilih sekitar 196 juta orang atau sekitar 97,8 juta orang.

Jadi kalau Pilpres 2019 akhirnya kembali menghadapkan Jokowi dengan Prabowo, itu artinya status-quo saja. Mungkin tidak akan ada perubahan yang signifikan: isu-isunya itu-itu lagi, diwarnai kampanye negatif (bahkan hitam), dan hasil akhirnya barangkali tidak terpaut jauh dari hasil-hasil survei belakangan ini. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik, Dosen Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah

Pertama, akan terjadi head to head ulang antara Jokowi dan Prabowo karena temuan survei mengkonfirmasi hanya kedua sosok itulah yang memiliki elektabilitas memadai meski jarak elektabilitas keduanya berjauhan.

Kedua, akan muncul calon alternatif yang bisa dipelopori kubu Cikeas-SBY dengan memunculkan putra mahkota AHY sebagai capres. Poros alternatif akan terealisasi jika Demokrat mendapat 2 dukungan partai politik tambahan untuk menggenapi ambang batas pencapresan 20 persen. Tentu ini tak mudah di tengah partai-partai sudah menentukan kedekatan hati dengan Jokowi maupun Prabowo.

Ketiga, akan terjadi calon tunggal karena mayoritas partai mendukung Jokowi. Karena Prabowo pun sejauh ini belum dapat sokongan 20 persen ambang batas pencapresan. Paling mungkin Prabowo hanya didukung Gerindra dan PKS dimana gabungan suara kedua parpol itu tak mencukupi PT 20 persen.

Keempat, tapi mungkin juga akan terjadi head to head antara poros Jokowi dengan poros kolaboratif Prabowo dan SBY. Meski tak mudah poros kolaboratif ini karena problem personal keduanya, tapi peluang ini masih terbuka di tengah dinamika politik yang terus berubah. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif