Pilpres 2019: Habis Manis, Desa Dibuang
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 03 October 2018 17:00
Sejumlah pihak mulai mempertanyakan komitmen capres-cawapres pada Pilpres 2019 tentang misi desa. Pasalnya, tidak ada satupun dari kedua pasangan capres-cawapres yang memasukkan desa dalam visi-misinya. Padahal, isu desa dinilai cukup kuat pada Pilpres 2014.

Memang, beberapa waktu terakhir, mainan isu jelang Pilpres 2019 dinilai bergeser, sebab ada goncangan ekonomi yang memporakporandakan rupiah yang melemah hingga menembus Rp15.000 per dolar AS. Maka, isu ekonomi menguat dan dinilai lebih seksi. 

Tetapi, bagaimana dengan desa? Apa program desa sudah tidak seksi lagi untuk dilanjutkan? Para pegiat desa mulai mencemaskan nasib desa pasca Pilpres 2019. Apalagi, bagi mereka, realita pencapaian UU Desa dinilai masih jauh dari sempurna. 

Visi menciptakan desa yang mandiri dan kuat, dinilai kandas di tengah jalan, berganti dengan sejumlah skema anggaran untuk desa.

Padahal, marwah desa dalam UU Desa adalah rekognisi, pengakuan akan kedaulatan. Dana Desa saja dinilai tidak cukup, bahkan mereduksi  pengakuan dan kemandirian itu sendiri. Kritik pun banyak dilontarkan. Sejumlah aktifis dan pegiat desa meneriakkan, “kembali ke mandat!”. 

Berangkat dari pencapaian UU Desa ini, jika para paslon dalam Pilpres 2019 tidak berani berkomitmen soal desa, maka desa disinyalir akan kembali terpinggirkan, hilang dari substansi pengakuan akan kesatuan masyarakat hukum yang bahkan telah ada sebelum negara  dibentuk.

Nah, apabila mandat UU desa  dianggap belum selesai, layakkah misi ini ditinggalkan? Apalagi, perjuangan untuk melahirkan UU desa diakui merupakan perjalanan panjang. Sebelumnya, pengaturan tentang desa hanya masuk dalam skema otonomi daerah. Desa saat itu dianggap tidak mencapai jati dirinya sebagai entitas masyarakat hukum yang diakui negara, ketika statusnya diadministrasikan serupa dengan kelurahan.

Namun pemerintah berdalih, kegagalan realisasi UU Desa dianggap bukan sekadar kesalahan pemerintah pusat, tetapi kesiapan desa serta perilaku korup dari pemangku jabatan di desa juga menjadi sebab. Asumsi pemerintah memang diniliai masuk akal. ICW merilis data 100 kasus korupsi dana desa sampai akhir 2017, dengan melibatkan 102 kepala desa. Tetapi, bukankah itu berarti desa perlu untuk lebih diseriusi? Apalagi, usia perjalanan UU ini dinilai belum panjang.

Memang, Jokowi dalam masa pemerintahannya telah menempatkan desa sebagai bagian dari RPJMN 2014-2019. Desa dinilai menjadi prioritas lantaran telah dimasukkan sebagai bagian dari materi kampanye program  nawacita Jokowi-JK, 2014. 

Tetapi, ketika program ini hilang dari visi-misi Jokowi-Ma’ruf, apa itu berarti dirinya tidak lagi berkomitmen membangun dari pinggir (desa)? Lantas, bagaimana dengan pasangan Prabowo-Sandiaga? Apa desa menjadi isu yang penting bagi pasangan ini? 

Padahal, desa dinilai dapat menjadi magnet tersendiri dalam politik. Bahkan dibentuk kementerian tersendiri yang mengurusi desa dan memegang kendali atas penggelontoran dana desa. 

Para pengamat menganggap bahwa dana desa adalah berkah bagi politisi, karena memungkinkan mereka untuk bertemu langsung dengan konstituen sambil membawa uang, sehingga dinilai ”subur” untuk merawat basis massa partai.

Sejumlah pihak mengaku tidak heran ketika reshuffle Kabinet Kerja Jokowi jilid II, kursi Kemendes diperebutkan sejumlah partai, karena dianggap sebagai kursi paling seksi. Namun, apakah trend politik isu desa sudah berakhir? Ataukah,  perjuangan desa yang dianggap sudah final? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pegiat Desa Perkumpulan Desa Lestari

Selama ini desa tidak pernah diperlakukan sebagai subjek. Negara senantiasa menempatkan desa hanya sebagai objek bahkan bahan dagangan politik. Prinsip rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa 6/2014 tidak dimaknai secara substansial. Implementasinya masih jauh dari harapan. Melalui berbagai aturan turunan yang teknokratis, negara justru mendistorsi hakikat desa.

Rekognisi dan subsidiaritas direduksi menjadi deretan peraturan yang sarat nalar birokratis govermentalistik negara. Atas nama akuntabilitas, misalnya, negara merasa perlu mengeluarkan juklak juknis bagi desa. Padahal, kenyataannya, juklak dan juknis justru membuat desa terkurung dalam proses administratif biroktatis semata.

Dengan tindakan semacam ini, esensi desa sebagai subjek pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam UU Desa tidak dihormati. Semua ini menggambarkan bahwa desa masih dibelenggu oleh determinasi negara.

Terkait Pilpres 2019, jika wacana mengenai desa terus dibelenggu dengan perspekif desa sebagai objek semata, bukan tidak mungkin desa hanya akan menjadi bahan dagangan politik. Hal fundamental yang seharusnya dilihat ketika isu desa dihembuskan terutama pada Pilpres 2019 ialah apakah selama ini desa benar-benar telah dilihat sebagai subjek yang berdaulat?

Apakah selama ini progam pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah telah menjunjung tinggi harkat dan martabat desa sebagai entitas yang memiliki cara-cara lokalnya? Berkenaan dengan itu, apakah prinsip rekognisi dan subsidiaritas desa sudah ditegakkan secara substansial? Dan masih banyak pertanyaan fundamental lainnya.

Yang menjadi persoalan ialah selama ini semua pertanyaan fundamental di atas belum terjawab dengan baik. Apalagi kalau kita berbicara mengenai konteks desa adat yang sarat lokalitasnya. Watak govermentalistik masih terlalu kuat membelenggu desa. Desa masih menjadi objek negara. Apalagi jika watak ini dikawinkan dengan kepentingan-kepentingan politik pragmatis semata oleh mereka yang ingin menjaga status quo.

Karena itu, sekalipun isu desa ini muncul dalam visi dan misi kedua pasangan calon pada Pilpres 2019, selama isu ini tidak ditopang oleh suatu transformasi paradigma dan perilaku politik yang fundamental terutama di level nasional, tetap tidak akan ada perubahan yang berarti bagi desa.

Membangun desa membutuhkan komitmen politik yang transformastif dalam memandang desa sebagai subjek, bukan sekedar konfigurasi huruf-huruf dalam visi misi capres dan cawapres. Jika transformasi ini belum ada secara konkret, maka muncul atau tidaknya isu desa dalam visi dan misi kedua pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019, tetap tidak ada urgensinya apa-apa, kecuali hanya menjadi objek/komoditas politik elektoralistik saat itu saja.  Kita akan terus-menerus menyaksikan suatu pertunjukkan yang menampilkan sandiwara pembangunan atas nama desa. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Ketika kita flash back ke zaman Orde Baru, desa saat itu tidak boleh dimasuki oleh politik secara langsung. Tetapi, himbauan itu menjadi kontradiktif ketika malahan praktik politik istana sendiri yang masuk ke dalam desa. Mereka masuk menggunakan Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaaraannya, dengan menggunakan program-program kelompok tani, dan sebagainya.

Di masa itu, partai politik dilarang masuk ke desa. Padahal, politik sudah seharusnya masuk sampai ke dalam rana desa. Sebab, keputusan-keputusan tentang masa depan dan kesejahteraan desa itu harus melalui keputusan politik. Politik itu harus berideologi. Tetapi realita pembatasan politik itulah yang selama 32 tahun masa Orde Baru dimainkan. Desa hanya menjadi obyek eksploitasi, tanpa diberikan akses politik.

Untuk itu, politik harus masuk sampai ke desa, sehingga masyarakat desa tidak dibodohkan  dan mampu untuk memikirkan masa depannya sendiri. Maka bagi saya, sah-sah saja ketika partai politik masuk sampai pada tataran desa, karena hal itu memang sudah seharusnya dilakukan. Selama ini hanya negara sendiri yang mengambil keputusan, tanpa melibatkan desa. Hal ini yang semestinya didobrak.

Pada Pilpres 2019, desa tetap menjadi trend politik yang kuat. Populasi masyarakat desa memang tidak sebanyak masyarakat perkotaan. Tetapi desa memiliki kekayaan sumber daya alam, sehingga hal ini sangat penting untuk kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

Sampai sekarang tidak ada pikiran di tingkatan elite  untuk meninggalkan desa. Mereka selalu memikirkan cara untuk tetap mendapat simpati dengan meningkatkan pengembangannya. Lagipula, desa sudah menjadi program kerja dari pemerintah sekarang, sehingga ini akan menjadi program lanjutan untuk pemerintahan mendatang. Untuk itu, isu desa tidak perlu diumbar keluar, sebab telah menjadi program kerja yang tetap.

Tinggal bagaimana kita melihat keberpihakan Prabowo untuk melihat isu desa. Sebab program kerjanya sekarang, seperti HKTI pun belum memiliki kerja yang konkrit. Mereka tidak pernah berbicara tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani di desa, tetapi lebih memfokuskan pada harga beras yang rendah.

Memang tidak dapat dipungkiri, pemerintah sekarang belum dapat menjalankan misi desa dengan baik. Menteri dalam kabinet cenderung tidak memahami mandat dari undang-undang tersebut, padahal mandat  itu sebenarnya sejalan dengan keinginnan Jokowi untuk membangun desa agar tidak tertinggal dan tereksploitasi, baik secara politik maupun secara ekonomi.

Ironisnya, kesalahan dalam implementasi undang- undang desa  seringkali dituding pemerintah melalui menteri terkait sebagai kesalahan desa dengan segala kekurangannya, mulai dari perangkat desa sampai kepada kepala desa. Padahal, desa adalah wilayah yang juga menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dibina dan dikembangkan. 

Korupsi yang terjadi di desa merupakan indikasi ketidakmampuan pemerintah dalam mengantisipasi peluang buruk dalam praktik implementasi undang-undang desa. Tinggal bagaimana dapat dibuatkan aturan untuk mengamankan anggaran. Karena problematikanya adalah SDM di tingkatan desa itu sangat rendah dan tidak merata, maka pelaporan keuangannya akan menjadi berbeda, menjadi disclaimer dan sebagainya. Model pelaporan negara yang baku dan sistematis itu perlu disesuaikan dengan kondisi  yang ada di tingkatan desa.

Di sisi lain, masih ada perdebatan di tingkatan akademisi untuk mendesain desa, apakah dikembalikan kepada desa adat atau desa menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri. Ketika desa dikembalikan kepada konsep desa adat maka desa akan mengelolah rumah tangganya sendiri berdasarkan kearifan lokal yang ada. Tetapi yang  ada pada UU Nomor  6 Tahun 2014 itu, desa seakan dimaknai sebagai bagian terkecil dari pemerintah. Padahal hakikat desa sendri adalah induk dari sebuah negara, karena negara sendiri terbentuk karena adanya desa.

Jadi, isu desa tetap ada pada Pilpres 2019. Hanya saja isu itu bergerak, bukan lagi pada tahap teritorial dan administrasi desa, melainkan pengembangan desa dengan potensi-potensinya dengan tetap melihat kekurangannya. Maka bukan isu desa lagi yang diangkat, tetapi lebih diperluas , dengan konten yang  tetap sama yakni desa. Karena desa sebagai wilayah admninistrasi sudah dibuatkan aturan dan sudah dianggarkan. Secara tersirat isu tentang desa masih akan tetap dimainkan pada visi-misi Pilpres.

Selain itu, isu pengembangan desa juga bergerak lebih kepada jalur koordinasinya. Karena  permasalahan desa sekarang adalah terpotongnya jalur-jalur koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selama ini, malah pemerintah daerah yang mengeksploitasi desa. Untuk itu, kita perlu melakukan pembenahan pada tingkatan pemerintah daerah agar tupoksinya  dalam mengkoordinasikan desa- desa tetap berjalan. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir