Pilpres 2019: Dukung Mendukung Ala Alumni Perguruan Tinggi
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 28 January 2019 17:30
Watyutink.com - Pilpres 2019 semakin memanas, berbagai cara dilakukan oleh tim masing-masing paslon untuk memenangkan  pesta demokrasi ini. Salah satu cara yang saat ini dilakukan untuk mendongkrak nama capres dan cawapres serta mempengaruhi preferensi politik masyarakat adalah dengan membawa background kampus. 

Tentu masih lekat dalam ingatan kita saat belasan ribu alumni UI dan sejumlah kampus berkumpul di GBK pada 12 Januari 2019 lalu untuk mendeklarasikan diri mendukung pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.
 
Baru-baru ini giliran pasangan Prabowo-Sandi yang mendapatkan dukungan dari alumni perguruan tinggi. Sabtu (26/1) lalu kelompok yang mengatasnamakan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTISI) memberi dukungan kepada paslon nomor urut 02, Prabowo -Sandi, untuk pilpres nanti. Dukungan itu disampaikan di Gedung Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Menjelang hari H peta politik sudah dibentangkan. Target pemilih pun sudah masuk dalam kantong bidikan kedua belah pihak. Salah satu kelompok suara terbesar pada pilpres kali ini adalah pemilih dari para alumni perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah. Maka tidak berlebihan jika kelompok ini menjadi incaran baik oleh Jokowi maupun Prabowo. Persoalannya tinggal bagaimana cara suara itu didapatkan? Apalagi jika dukungan tersebut datang dari  golongan terpelajar seperti alumni perguruan tinggi. 

Lantas, seperti apa fenomena dukungan para Alumni perguruan tinggi bagi masing-masing paslon dalam konteks partisan politik praktis?

Di lain pihak, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam satu kesempatan mengimbau para alumni perguruan tinggi untuk tidak menggunakan almamater saat mendukung salah satu capres. Penggunaan almameter bisa merusak kredibilitas Universitas. Dia mengatakan kampus sebagai lembaga pendidikan tidak boleh terpecah belah karena politik. 

Terlebih lagi menurutnya, peran alumni sangat penting saat ini dalam memberikan pandangan-pandangannya ke almamater untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama teknologi dibandingkan politik. 

Nah, apakah yang dilakukan para alumni perguruan tinggi tersebut telah terlalu jauh dalam menyikapi kontestasi pilpres? 

Sejumlah pengamat membenarkan kalau Pilpres 2019 menjadi ajang bagi alumni dari berbagai perguruan tinggi, untuk unjuk gigi berpartisipasi aktif untuk ikut dalam gelanggang kontestasi politik. Namun, apakah pilihan tersebut sudah dilandasi pilihan yang matang? Pasalnya, bagi alumni perguruan tinggi dikenal memiliki pandangan yang kritis.

Faktanya, bila kita amati Ikatan alumni kampus memiliki jejaring (networking) yang luas dan rasa kecintaan pada almamater yang mendalam. Apalagi keluaran kampus ternama seperti UGM, UI, ITB, dan ITS serta lainnya mampu menjangkau ke pelbagai pelosok di negeri ini. Alumninya tersebar luas dan bahkan memiliki posisi strategis baik di sektor pemerintahan, swasta ataupun berperan di kegiatan sosial-kemasyarakatan.

Jejaring yang luas menjadi alasan mengapa menggaet ikatan alumni kampus –atau setidaknya yang mengatasnamakan alumni kampus tertentu— untuk politik dukung-mendukung dalam kontestasi elektoral dinilai efektif mendongkrak jumlah pemilih (gaining voters) tanpa terlalu banyak mengeluarkan logistik kampanye. Karena ada rasa cinta almamater dan rasa bangga ketika terdapat alumni yang se-almamater menjadi orang terkenal. Identitas almamater tersebutlah yang dimobilisasi untuk kemudian dikonversi menjadi suara dalam politik elektoral.

Bertolak dari realitas tersebut yang menjadi tanya selanjutnya, mengapa ikatan alumni kampus tidak menjadi mitra kritis bagi kerja-kerja kampanye yang selama ini diwarnai dengan hoax serta polarisasi yang mengacam persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga berbagai persoalan dapat teruraikan dengan jelas? Tak salah bila publik mempertanyakan hal ini, pasalnya bukan tidak mungkin dukungan yang begitu masif dari para alumni perguruan tinggi yang dipertontonkan akhir-akhir ini malah akan "memperkeruh" suasana dengan menjadi sangat fanatik terhadap paslon yang didukung. Siapkan bila ini yang terjadi nanti?

 Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Belakangan, ruang publik sangat sarat dukungan para alumni perguruan tinggi kepada masing-masing paslon. Maklum, kaum intelektual ini tidak bisa dilepaskan dari konteks kemasyarakat.

Sebagai kontes politik, kaum intelektual yang dikenal cerdas dan berpikir kritis ketika masuk ke dalam politik praktis ada harapan besar masyarakat dengan pemikiran cemerlang kaum intelektual, menjadi salahsatu alternatif.

Tapi di sisi lain mereka pula yang perlu diwaspadai karena sangat potensial melakukan manipulatif dan memproduksi informasi hoax. Daya kritis dan kecerdasan intelektual ini dapat menjadi penggerak untuk kepentingan tertentu utamanya kekuasaan.
 
Memang, sejarah politik sejak berdirinya NKRI tercinta ini, kaum intelektual mendapatkan posisi yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan hal ini, kaum intelektual sangat gampang melancarkan pengaruhnya terhadap masyarakat luas dalam segala hal, termasuk politik. Menghadapi tahun politik 2018-2019 ini, politikus mulai mengatur jarak dengan kaum intelektual. Kaum intelektual tidak gampang menghindar, sebab selain ia memang dibutuhkan dalam dunia politik, juga harus berpikir realistis bahwa dunia politik adalah wadah terbesar untuk menyuarakan gagasan-gagasan tentang masyarakat.

Untuk menyebut intelektual, Antonio Gramsci, seorang filsuf asal Italia, menggunakan dua istilah; intelektual tradisonal dan inteletual organik. Intelektual tradisioanal merupakan seorang yang keintelektualnya telah terkontaminasi atau tidak lagi bersifat murni demi rakyat banyak, karena tidak mampu menyampaikan suatu kebenaran yang menjadi tugasnya, ia telah terjebak dalam kubang kekuasaan. Sedangkan intelektual organik merupakan pemikir yang dihasilkan oleh setiap kelas secara alamiah walaupun tidak melalui jenjang-jenjang pendidikan formal.

Mari sedikit menengok Pemilu 1955 di mana partai-partai bisa dikatakan cukup punya ideologi dan berpihak pada masyarakat.

Ada yang memperjuangkan nasib petani, buruh, sosialis, dan orang kecil. Partai waktu itu dalam konteks untuk merebut hati rakyat dengan memperjuangkan ideologi rakyatnya.

Menurut Goode (2005), memang semestinya ruang publik linier dengan norma, ekspektasi, serta tujuan demokrasi masyarakat.

Demokrasi diisi dengan keadaban dan ruang publik dipergunakan sebagai sarana membangun panggung diskursus konstruktif partai dan rakyat tentang berpolitik serta bernegara. Ini dilakukan tanpa harus menyentuh dan menyalahgunakan isu SARA.

Pada situasi pemilu pertama 1955, tidak ada isu SARA untuk menyerang lawan. Partai bicara tentang program kerja. Politik masih beradab dan beretika. Malahan ketika itu partai agama pun tidak berbicara agama. Partai Katolik, partai Masyumi, semua berbicara tentang program.

Pemilu 1955 dinilai paling demokratis karena dalam berdebat, adu program dan perencanaan tetap menggunakan etika berpolitik. Meskipun mereka menggunakan partai agama, tetap mengedepankan politik akal sehat. Maka dari itu, masyarakat harus pandai-pandai menilai dan mengukur kapabilitas kandidat dari agenda perubahan yang ditawarkan serta solusi berbagai persoalan. Hindari kompetisi politik hasut-menghasut dan menyakiti. Selanjutnya dibutuhkan kecerdasan dan kedewasan dalam menghargai perbedaan pilihan politik karena perbedaan bagian dinamika politik tidak perlu di jadikan alasan untuk membenci mereka dukung dan mendukung,  tidak membuat konflik dan menghasut dengan politik SARA.

Kandidat harus menjunjung tinggi keadaban dalam berdemokrasi. Jangan menyulut kebencian di masyarakat agar tak terjadi permusuhan dan konflik horizontal. Masyarakat sudah cerdas. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Perguruan Tinggi memang diharapkan mampu menjaga independensi dalam setiap konstestan politik baik di pilkada, pilpres ataupun legislatif. Konsep ini sebenarnya mempunyai tujuan agar Mahasiswa bisa berfikir jernih menilai suatu persoalan bangsa dan mampu memberi solusi secara jernih, rasional dan konstruktif. Saya kira ini sangat bagus. 

Apa yang dilakukan oleh Orde Baru tentang politik praktis dipisahkan dari mahasiswa cukup berhasil waktu itu. Bukti nya, gerakan demonstrasi lalu menduduki gedung MPR adalah bukti netralitas Mahasiswa. Mereka hanya tunduk terhadap kebenaran bukan pada kekuasaan. Hal ini terbukti, Orba tumbang. Lalu masuk babak baru, yaitu Orde Reformasi. 
Sayangnya yang tidak diantisipasi di era Reformasi adalah keterlibatan mahasiswa di dunia politik praktis.

Ada dua yang menjadi persoalan yang terjadi di tubuh Perguruan Tinggi: pertama, gerakan politik Islam bawah tanah telah berlangsung cukup lama dan sangat sistematis. Kelompok HTI, Salafi walaupun berbeda dalam cara pandang politik, tapi pada saat tertentu mereka bersatu, karena isu yang diangkat sama yaitu Syariat.

Pemahaman tentang syariat yang bermuara pada dien wa daulah telah membangkitkan militansi mereka, bersatu dalam cita-cita bersama. Mereka sementara mengabaikan perbedaan untulk mencapai tujuan yang diimpikan yaitu menguasai kekuasaan. 

Kedua, keterlibatan mahasiswa menjadi kader partai politik ini sudah lama berlangsung. Rekruitmen kader partai di era reformasi yang multi Partai telah mengalami kesulitan, terutama partai politik yang terbatas biaya operasionalnya. Mereka mencoba masuk ke wilayah yang menjadi basis massa yang dianggap melek politik, progresif dan militan. Maka sasaran yang paling memungkinkan yaitu perguruan tinggi dan ormas kepemudaan. Maka jangan heran jika banyak caleg dari partai politik yang statusnya sebagai mahasiswa dan dosen, terutama di perguruan tinggi swasta.

Dua persoalan ini berdampak pada fungsi mahasiswa sebagai pelopor perubahan. Gerakan yang dilakukan sering kontroversi dan syarat dengan kepentingan politik praktis. Contoh beberapa bulan lalu demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa UIR terhadap pemerintah Jokowi, adalah berawal dari kedatangan Sandiaga Uno sebelumnya. Dan ini terus berlanjut percikan-percikan politik di berbagai perguruan tinggi dan terbelah menjadi dua kepentingan baik yang pro maupun kontra.

Jadi saya tidak begitu kaget jika ada perbedaan pandangan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi. Semua terjadi sebenarnya lahir dari dua kepentingan yang berbeda dan digerakan oleh tangan tangan politik yang masuk di dalam nya.

Memang satu sisi menjadi dilematis. Para mahasiswa sudah terkontaminasi kepentingan politik. Diskusi dan seminar terkadang hanya sebatas penggiringan opini semata. Kebenaran sudah menjadi tidak berarti lagi. Mahasiswa dan Alumni telah masuk pada lorong politik yang sangat spekulatif yang berorientasi pada kekuasaan. Politik yang punya prinsip teman sejati adalah kepentingan akan menjadi ancaman generasi masa depan. Mereka harus mengikuti ritme kepentingan agar bisa tercapai, termasuk dengan cara yang kotor sekalipun seperti memproduksi hoax. Dan ini terbukti saat ini, para pengedar hoax adalah kelompok potensial dari kalangan milenial sedikit ke atas yang sangat progresif bukan?

Saya kira, ini PR Pemerintah terpilih nanti untuk memperbaiki regulasi terkait dengan mahasiswa yang terlibat dengan partai politik praktis. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Perguruan tinggi kini sudah menjadi komoditas politik. Pelakunya adalah para alumni yang bersyahwat besar di bidang politik. Perilaku mereka pun tak beda dengan bukan orang sekolahan.  Apalagi mereka juga melibatkan orang bayaran yang didandani seperti alumni universitas papan atas. 

Paling mencolok adalah pergelaran deklarasi dukungan kepada capres yang dilakukan oleh alumni berbagai perguruan tinggi papan atas Indonesia. Sebagaimana kaum fanatik pada umumnya,  para alumni tersebut memuji setinggi langit politisi junjungan masing-masing. Mereka membangun opini bahwa sang junjungan bagaikan raja Midas dalam mitologi Yunani. Demikian hebatnya raja ini sehingga apapun yang dia sentuh akan berubah menjadi menjadi emas. 

Mereka tentu saja menyimpan rapat-rapat semua keburukan  junjungan politik masing-masing agar tampak bagai juru selamat Indonesia. Sebagaimana kaum tak terdidik pada umumnya,  mereka juga gemar melecehkan pihak lawan dengan kata-kata kasar. Tampaknya mereka berpikir bahwa kekasaran seperti itu bisa lebih meyakinkan masyarakat bahwa diri mereka adalah intelektual sejati. 

Maka cukup satu kata saja untuk menggambarkan situasi perguruan tinggi Indonesia saat ini: Memilukan! Kehormatannya dikoyak oleh para alumninya sendiri yang keranjingan politik. Konyolnya lagi,  tak sedikit pula akademisi yang ikut menjadi aktor politik.
 Meski tak pernah mengaku sebagai politisi dan bergabung dengan Parpol, perilaku mereka tak kalah garang dari politisi sungguhan. Mereka tampak sangat bernafsu berburu harta dan tahta lewat jalur politik.

Bisa jadi,  semua itu terjadi karena demikian rendahnya kualitas perguruan tinggi, yang ditandai dengan ketidakmampuan meningkatkan produktifitas dan kualitas keilmuan. Lihat saja,  dalam jajaran universitas  terbaik di Asean pun perguruan tinggi kita berada di nomor buntut. Bahkan tak ada satu survei pun memasukkan perguruan tinggi dalam Top 50 universitas terbaik di Asia. 

Dalam Top 100 universitas terbaik di Asia berdasarkan survei Quacquarelli Symonds (QS) Asia University Rankings yang dirilis 24 Oktober lalu,  hanya  terdapat tiga perguruan tinggi dari Indonesia,  inipun di papan bawah. Ketiganya adalah ITB (57), universitas Gajah Mada (73), dan Universitas Indonesia (74).

Maka, bila dilihat dari ulah para alumni dalam deklarasi dukungan Capres, masyarakat tentu makin menyadari bahwa para sarjana produk perguruan tinggi nasional juga bisa menjadi tokoh seperti dalam legenda Rattenfänger von Hameln (Peniup Seruling Dari Hamelin). Legenda ini tentang peniup seruling ajaib yang musiknya bisa membawa semua tikus meninggalkan kota Hamelin di Jerman,  dan tak pernah kembali.
Lalu,  ketika dewan kota Hamelin tak mau membayar jasanya,  dia meninggalkan kota sambil meniup seruling ajaibnya.  Semua anak di kota Hamelin mengikutinya, dan tak satupun kembali. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Sudah lama kecemasan politik menyebar di masyarakat. Pada mulanya takut karena bom bunuh diri yang datang silih berganti, di lain waktu, di lain tempat. Tetapi untuk sebagian besar warga masyarakat, ancaman itu masih dirasa jauh, terutama secara geografis.

Bom-bom bunuh diri itu ternyata tidak berdiri sendiri. Di belakangnya ada kekuatan kelompok radikal SARA tertentu yang menggerakkan. Mereka mengusung simbol-simbol Islam.

Persepsi masyarakat pun bergeser, Islam dianggap tidak semuanya ramah. Kelompok radikal SARA yang menyelimuti diri dengan simbol-simbol Islam ternyata tidak hanya meledakkan bom, tetapi mereka menggeser strategi gerakannya dengan strategi yang lebih “soft”. Mereka melakukan infiltrasi budaya dengan menggunakan berbagai media, off line maupun on line.

Pengurus Masjid dan Mushola mereka kuasai. Mimbar-mimbar pengkhotbah mereka dominasi. Suara mereka begitu lantang mengkhafirkan sana-sini. Ayat-ayat suci dikumandangkan sebagai ayat-ayat perang, dipakai untuk mengidentifikasi siapa musuh, siapa kawan. Aksi-aksi diskriminsi dan pengkafiran kemudian merambah ke dunia maya. Orang tua, guru, kiai, ulama, aparat pemerintah semakin terkejut ketika menyaksikan, medengarkan atau membaca hasil survei: banyak anak-anak yang mengkafirkan orang tua atau keluarganya, atau temannya, atau tetangganya sendiri, hanya karena mereka beda agama, beda keyakinan atau beda cara menjalankan syariatnya. Bahkan perkara makam pun harus ada pemisahan dan diskriminasi.

Dari bom yang nun jauh di sana, ancaman itu kian hari semakin terasa dekat. Ancaman itu bagaikan virus politik yang mensubversi kehidupan publik yang selama ratusan tahun dianggap normal. Toleransi, solidaritas, kebersamaan, gotong royong diantara orang-orang yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan makin lama makin seperti barang mewah, merambat mahal harganya. Anggota grup-grup WhatsApp mulai ragu, apakah mengucapkan selamat Natal atau tidak kepada teman satu grupnya, bahkan ada yang secara tegas menolak mengucapkannya. Mereka saudara, teman, atau kerabat dekat, tetapi semakin berjauhan. Gejala ini pada mulanya mengancam integrasi keluarga, kerabat, komunitas, lama-lama makin besar, mengancam integrasi bangsa. Keutuhan NKRI menjadi taruhannya. 

Situasi demikian itu coba diredam oleh pemerintah melalui pembubaran HTI, salah satu ormas yang disinyalir tidak menggunakan cara-cara ekstrim, tapi radikal: secara halus hendak mengganti sendi-sendi dasar hidup berbangsa dan bernegara. Mereka hendak mengganti Indonesia menjadi sistem khilafah. Pancasila, UUD’45, Bhinneka Tuggal Ika dianggap produk “thogut”. Karena pemerintah, aparat pemerintah, termasuk Polri dalam persepsi kelompok radikal SARA ini adalah thogut, karenanya semua produknya haram dan harus diganti. Gerakan ini tetap beroperasi, sekali pun HTI yang dianggap sebagai pusat gerakannya sudah dibubarkan. Wabah virus intoleransi menyebar ke mana-mana. Ada masjid-masjid BUMN yang teridentifikasi terkena virus radikal-intoleran; guru-guru, siswa, ASN, anggota Polri dan TNI juga disinyalir banyak yang terkena virus ini.

Indikasinya bisa dilihat atau dibaca : menolak menghormat bendera merah putih, menolak manyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, menolak Pancasila, menolak perayaan keagamaan penganut agama yang berbeda; mengkhafirkan mereka yang berbeda. Mereka mendaku kebenarannya sendiri, menurut keyakinannya sendiri, yang lainnya salah dan harus diperangi.

Suasana psiko-kultural ini sungguh menimbulkan kekhawatiran di mana-mana. Persis di tengah suasana psiko-kultural seperti itu berlangsung hajatan Pilkada, Pilgub, dan sebentar lagi akan datang Pilpres. Ancaman itu menjadi semakin masuk mendekat, semakin mempribadi, manakala para kontestan dan tim pendukungnya meramu dan mengkapitalisasi isu-isu SARA menjadi sarana memenangkan perebutan kursi kekuasaan. Itulah yang terjadi di Pilgub DKI. 

Memang, sesudah pesta politik usai, para elite politik yang bersaing bisa saling berpelukan, minum kopi bersama-sama, tetapi keluarga-keluarga dan masyarakat di bawah terlanjur terpecah belah. Fondasi kehidupan bersama terancam, desintegrasi mengguncang, seperti erupsi gunung merapi. Kecurigaan merajalela, semua seperti saling pasang kuda-kuda, menunggu momen untuk menyerang.

Pilpres kali ini pun jadi bukan Pilpres biasa. Dia menjadi situasi krisis-eksistensial. Pilpres kali ini bukan perkara Jokowi atau Prabowo yang menang. Lebih jauh dari itu, Pilpres ini menyisakan tiga pilihan eksistensial : Indonesia akan tetap dalam trek demokrasi seperti sekarang, dan akan menjadi semakin maju sebagai negara besar, atau akan digantikan oleh kekuasaan yang otoriter dan intoleran berdalih agama atau nasionalisme chaufinistik, atau Indonesia masuk kancah kerusuhan berkepanjangan. 

Tiga skenario inilah yang disadari oleh kaum intelektual perguruan tinggi. Mereka sungguh melihat ancaman itu sudah sangat dekat. Karena itu sudah waktunya turun gunung, menyatakan sikap dihadapan publik : mendukung Jokowi. Itulah yang dilakukan para guru besar dan alumni perguruan tinggi besar, seperti UI dan lain-lain, yang baru-baru ini dilakukan di Senayan. Mereka bukan sekedar menentang Prabowo yang terindikasi melakukan pelanggaran berat HAM di masa lalu. Itu pula yang terjadi dengan alumni UNS-Solo, juga yang akan dilakukan para alumni Unair-ITS di Surabaya tanggal 2 Februari mendatang. 

Mengapa mereka harus mengusung nama almamaternya? Mereka memang bukan lagi menjadi bagian dari Universitas tempatnya kuliah dulu. Tetapi simbol kampus diharapkan bisa menjadi menara api yang dapat memancarkan cahaya kesadaran kepada publik akan ancaman SARA yang ada di balik salah satu pasangan Pilpres. Nama almamater dipakai bukan sekedar untuk menarik massa, tetapi semata-mata, dari sana hendak dipancarkan aura kebenaran dan kemanusiaan. 

Di situlah kekritisan para alumni-- guru besar yang cancut taliwondo, bergandengan tangan, melepas baju kebesaran, melepas perasaan malu sebagai pesohor, dan menyatakan dengan lantang : kami memihak pada nasionalisme yang inklusif dan toleran, bukan yang lain. Pilpres kali ini memang bukan sekadar perkara Jokowi atau Prabowo. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Tedensi politik panas diduga akan terjadi menjelang Pilpres 2019, fenomena ini sangat menarik dibanding pilpres periode sebelumnya. Perang urat saraf pendukung pasangan dimulai dari kalangan elit partai, tokoh agama, kelompok kelompok massa, kalangan pemuda antar alumni kampus (kelompok akademis).

Secara aturan Kampus dilarang berpolitik praktis  sedangkan alumni adalah eks tamatan kampus yang mengimpun kedalam organisasi. Peran Alumni masih sangat dihargai dalam konteks Tri Darma Perguruan Tinggi. Dengan kemunculan alumni dalam dukung mendukung ini bagian dinamika politik dimasyarakat. Tetapi kalangan alumni secara legalitas membawa organisasinya ke dukungan paslon  masih diragukan. Bisa itu keputusan pengurus atau segelintir alumni kemudian mengatas namakan alumni perguruan tinggi tertentu.

Dengan pendeklarasian Alumni PT ( Perguruan Tinggi) tertentu potensi menimbulkan komflik internal maupun eksternal. Konflik internal alumni karena tidak semua alumni mendukung pasangan calon yang diusung jadi organisasi tidak serta mewakili massanya (abu abu) atau tidak ada kepastian. Komflik eksternal adalah bisa menjurus komplik lembaga antar perguruan tinggi, misalnya menjustisi PT ( perguruan tinggi)  pendukung si A atau si B.

Jika Alumni PT ikut berpolitik praktis bisa jadi akhirnya civitas akademika ikut terlibat dukung mendukung.
Perilaku alumni bisa jadi dikatakan atau diduga telah terlibat  konstelasi politik pilpres.

Baru kali ini gaung pilpres cukup meyita perhatian kita dan melelahkan karena pikiran para pemilih dicekoki suasana perang terbuka melaui jaringan media sosial. Politik hitam, black campain, fitnah, hinaan yang dilakukan para pendukung sudah katagori melanggar. Justru lucu yang perang mulut pada tingkatan pendukung dilakukan secara masif apalagi jika yang terlibat para intelektual (alumni).

Jika kalangan akademis sudah membuat blok dukungan maka sudah jelas politik semakin panas. Individu atau kelompok sudah secara terbuka menyatakan sikap politik tentu ini bertedensi ada maksud kepentingan di balik itu. 

Menurut saya kalangan akademis maupun alumni mestinya tidak terlibat dalam politik praktis tetapi lebih pada posisi pencerahan sehingga kualitas demokrasi di Indonesia lebih baik. Jika organisasi PT terlibat secara vulgar justru akan keluar dari kontek tujuan sebagai figur akademis. Akademis itu simbol positif, simbol kejujuran, simbol pembangunan dan bersifat balance. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Komposisi penduduk yang memperoleh pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) jumlahnya hanya 6,9 persen, data BPS 2017. Secara elektoral kelompok ini tidak besar, apalagi deklarasi tersebut sifatnya seremonial. 

Bagi kandidat, dukungan ini diperlukan hanya untuk membangun persepsi, bahwa mereka didukung oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Artinya kualitas kandidat diakui oleh mereka yang terdidik, walaupun pengakuan tesebut sifatnya sangat subjektif.

Untuk memenangkan kontestasi, hampir dapat dipastikan, orientasi kandidat adalah menggarap kelompok yang jauh lebih besar yaitu mereka yang berada di pedesaan dengan tingkat pendidikan rata-rata masih belum cukup untuk menghasilkan kontestasi demokrasi yang berkualitas.

Apa yang dilakukan oleh para kandidat, melalui timsesnya melobi alumni PT adalah bagian dari strategi hanya untuk membangun persepsi. Kelompok alumni PT yang ikut dalam deklarasi juga sangat bisa untuk diprediksi, yaitu mereka yang diuntungkan karena jabatan, bisnis atau profesi lainnya akan mendukung petahana, sedangkan mereka yang merasa tidak diuntungkan, merasa dirugikan dan berharap ada perubahan, dipastikan akan mendukung penantang. Tapi jangan salah masih jauh lebih besar yang sifatnya pasif, tidak ikut-ikutan dalam urusan kontestasi ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir