Pilpres 2019 Ala Amien Rais: Ibarat Armageddon dan Baratayuda
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 December 2018 18:00
Lagi-lagi, Amien Rais membuat pernyataan kontroversial. Ketua Dewan Pembina PAN itu mengibaratkan hari pencoblosan Pilpres 2019 sebagai Armageddon dan Baratayuda, yang disampaikan di depan peserta Mukhtamar XVII Pemuda Muhammadiyah pada Rabu (28/11/2018). Lantaran 17 April 2019 dinilai sebagai pertarungan Baratayuda dan Armageddon, Amien Rais pun mengajak semua pihak harus betul-betul konsolidasi dalam menyambut hari pencoblosan itu. 

Dalam cerita pewayangan Mahabarata, Baratayuda adalah perang antara Pandawa dan Kurawa, sama-sama keturunan Barata. Perang yang berlangsung di Kurusetra ini melambangkan pertarungan antara kekuataan baik (Pandawa) melawan kekuatan jahat (Kurawa), yang dimenangkan oleh Pandawa. Pertanyaanya, siapakah sebenarnya yang sedang diumpamakan Amien Rais sebagai Kurawa? Dan siapa sebagai Pandawa?  

Sementara, Armageddon umumnya dipersepsikan sebagai perang dunia di akhir zaman. Di kalangan kaum muslimin, Armageddon dikenal sebagai Al-Majidun atau perang kemulian. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebut perang akhir zaman ini sebagai Al-Malhamah Al-Kubro. Singkatnya, Al-Majidun merupakan huru-hara besar tiada tanding atas kuasa Allah untuk membungkam kesombongan kaum kafir. 

Lantas, apa iya 17 April 2019 nanti sebagai pertaruhan terakhir bangsa ini? Bukannya sejatinya pilpres merupakan pesta rakyat yang penuh suka cita dan kedamaian untuk memilih pemimpin dalam setiap lima tahu sekali? Lalu, mengapa harus keluar analogi Armageddon dan Baratayuda? Sejauhmana analogi Amargeddon dan Baratayuda mengedap di memori rakyat, terlepas benar atau salah apa yang disampaikan tersebut?

Bila kita menengok jauh kebelakang, Socrates telah mengajarkan bahwa politik perbedaan adalah hal yang lumrah. Tetapi memaknai perbedaan tanpa memahami makna kandungan aplikatinya justru akan minumbulkan konflik. Socrates juga menekankan segala bentuk perbedaan akan menciptakan sebuah kebersamaan manakala kesantunan menjadi landasan pijak atau pondasi dalam bersikap, bertutur kata dan bertingkah laku. 

Namun, bagaimana bila "demokrasi provokatif" menjadi jalan satu-satunya untuk mencapai kekuasaan seperti yang selama ini dipertontonkan? Sebab banyak para pengamat menilai, dengan semakin dekatnya gelaran hari pencoblosan Pilpres 2019, bukan tidak mungkin rakyat akan terus menerus digiring dalam persaingan politik tingkat elite yang menjurus pada tindakan anarkis atas nama dan demi tokoh yang dipujanya.

Jika penilaian itu memang terjadi nantinya, apakah untuk memenangkan konstestasi, persatuan, dan kesatuan anak bangsa harus dipertaruhkan? Lantas, apa yang didapat dari pendidikan politik seperti ini bagi rakyat? 
Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen STAIN Bengkalis

Sebagai seorang politikus Amien Rais mencapai puncak karir di era Reformasi.walupun tidak pernah menjadi presiden, kedudukan sebagai Ketua MPR membuktikan prestasi sebagai politikus bisa dibilang cukup berhasil.

Saya melihat keberhasilan Amien terus menurun bersamaan era Reformasi berlalu. Jika meminjam istilah Gus Dur, "saya jadi presiden walaupun hanya sebentar untuk menyelamatkan bangsa ini dari disintegrasi."  Relevansinya, Amien juga hanya dipersiapkan sebagai 'batu loncatan' untuk memasuki era baru. Sehingga ketika memaksakan diri untuk masuk yang bukan bagiannya malah menimbulkan implikasi negatif bagi karir politik dan statusnya sebagai Tokoh Reformasi oleh sebagian kelompok tertentu.

Dalam masalah ini, tentu Gus Dur lebih cerdas dalam membaca dinamika politik. Hal ini bisa tercermin dari kata kata nya: "Jabatan tidak perlu dipertahankan mati matian." Dari sini saya bisa mengerti mengapa Gus Dur mengakhiri politiknya tetap baik, dan namanya tetap harum sebagai guru bangsa yang menginspirasi setiap manusia lintas agama, budaya dan etnis.

Sedang Amien masih terperangkap oleh khayalan politik yang menggiurkan. Cita-cita besarnya terus bergelanyut dalam mewujudkan syahwat politiknya. Seandainya tidak jadi penguasa tertinggi, setidaknya dia menjadi king maker dari setiap kompetisi politik. Tentu saja kedudukan ini jauh sangat mempesona. Ia masih bisa mewarnai permainan dan kebijakan politik dari setiap pemimpin hasil kreasi politiknya.

Mengingat usia semakin uzur nampaknya, menjadi king maker pilihan yang rasional. Sayangnya pilihan kata-kata kurang bijak. Salah satunya menggunakan pilpres dengan memakai 'Perang Baratayuda'.

Ini suatu pilihan yang terlalu bernafsu tanpa mempertimbangkan makna disebalik itu. Jika yang dimaksud kelompok Amien sebagai Pandawa, apakah sudah memenuhi unsur kualitas pribadi yang agung? Tentu saja khalayak umum sudh mafhum dengan kasus hoax Sarumpaet, tampang boyolali, go-jek, dan melangkahi makam pendiri NU. Sederetan peristiwa ini tentu saja sangat tidak tpat jika dikiaskan dengan tokoh seperti Yudistira, Bima dan Arjuna yang sangat menyenangi olah batin dan olah ucapan dari kata-kata yang tidak pantas diucapkan.

Atau jangan-jangan Amien Rais terinspirasi tokoh Sengkuni yang menjadi king maker sepanjang hidup? Tidak ada yang tahu kecuali Tuhan dan Amien Rais sendiri. Dan bisa juga Amien Rais pun tidak mau dianggap sebagai Sengkuni yang konotasinya negatif. Berarti siapapun tidak mau dianggap sebagai tokoh pewayangan yang punya kesan negatif.

Dari sini seharusnya alur berlogika Amien dalam menyikapi Pilpres 2019. Bagaimanapun pesta demokrasi selalu berganti setiap saat. Tentu sangat bijak sesama satu bangsa memberi 'perumpamaan' dengan cara baik dan mendidik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Anologi perang Baratayuda adalah perang saudara yang berawal dari ketidakpuasan dan keserahkahan dalam persaudaraan. Dalam perang Baratayuda meskipun kebenaran (Pandawa) jadi pemenangnya, tapi pada ahkirnya kehancuran untuk semua.

Kurawa kehilangan keluarganya beserta pamannya Bisma. Panca Pandawa tetap utuh (saudara lima), tapi anak- anaknya juga korban juga kemenangnya di atas kehancuran infrastruktur kerajaan. Apakah istilah dapat disamakan dengan menang jadi arang kalah jadi abu. Jadi pesan atau hikmah dari Baratayuda adalah "jangan perang" terlepas dari kebenaran dan kesalahan berakhir dengan kehancuran.

Analogi Baratayuda versi Amien Rais lebih ditekankan pada siapa aktor kebenaran dalam Pilpres 2019?

Memang pemilu akan datang diprekdiksi cukup panas, oleh karena corong corong pembicara orang-orang yang pernah membawa nama besar sebelumnya. Perang kelihatan jelas ada di tingkat elite. Potensi komplik risikonya yang dilakoni tingkat elite lebih besar karena punya organisasi, punya pengaruh, punya kapital yang dimainkan apa karena minjam atau donasi. Dampak besar dari perang para elite justru mampu memprokasi semangat dan mereka yakin apa dibilang elitenya mereka percaya dan tidak paham apa dipihak benar? 

Dalam situasi kemiskinan dan kesulitan hidup grassroot lebih mudah dipancing emosinya ini.yang berbahaya. Mereka siap berjemur hanya karena nasi bungkus dan lembaran biru atau merah. Jika maryarakat ekonomi mantap pastilah bilang "apa gue pikirin berjemur seharian sambil berteriak tidak karauan". Siapapun tidak dapat memberikan jaminan pasca Pilpres 2019, tetapi secara aturan ada yang menjamin.

Tulisan ini lebih pada prediksi semata untuk kita bersama memahami agar pelaksanaan pilpres 2019 aman lancar dan menunda diri untuk memperkeruh suasana. 

Menurut saya peran media juga memegang kunci, karena beberapa media justru membesar-besarkan konplik (meskipun itu bagian dari seni media). Tetapi rakyat belum siap memilah-milah, sehingga ikut memanas. Media tidak salah juga mempublilasikan apa adanya (bagian peran profesionalisme), termasuk kebencian, fitnah bebas sensor. Ketika dampaknya dapat mempengaruhi rakyat, mereka cendrung menyalahkan rakyat sebegai penerima berita siaran .

Analogi perang Baratayuda dan Armageddon lebih diprediksikan pertarungan sengit Pilpres 2019. Tingkat tedensi emosi lebih tinggi, bukan seperti pilpres biasanya bagian pesta demokrasi. Apa tanda tanda itu disinyalkan Amien Rais?.

Kita berdoa meskipun perseteruan ditingkat elite memuncak, masyarakat tetap cooldown dalam Pilpres 2019, apapun hasilnya sehingga anologi di atas tidak akan terbukti. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Pengandaian Amien Rais bahwa Pilpres 2019 seperti perang Baratayuda dan Armageddon, merupakan pembentukan opini. Pandangan tersebut bisa dikatakan  menakut-nakuti. Ya tidak apa-apa, dan tidak apa-apa orang bilang begitu kan untuk membentuk opini publik dalam rangka pilpres, itu kan tidak dilarang juga, yang penting tidak memfitnah.

Jauh dari hal itu yang perlu dipahami bukanlah reaksi terhadap pengandaian Amien Rais, melainkan makna yang jauh lebih besar dalam penyampaian informasi dan komunikasi, dalam konteks politik dan sosial terhadap pertarungan sengit yang akan memasuki 4 bulan lagi.

Ketika opini Baratayuda dan Armageddon yang mengisyaratkan pertempuran hebat, itu harus di tangkap dengan cerdas melalui langkah-langkah konkrit oleh pemerintah. Yaitu, dengan instrumen keamanan yang antisipatif, bahwa pemilu harus dijaga dan dikawal sedemikan rupa sebagai ajang pendidikan dan kedewasaan demokrasi, dalam menentukan masa depan Bangsa dan Negara yang diharapkan. Dengan demikian pengadaian Amien Rais tersebut bisa terjawab, bahwa sesungguhnya pemilu yang akan terjadi bisa dimaknai dan terlaksana dengan sebaliknya dengan mengedepankan demokrasi Pancasila yang diharapkan bersama dalam membangun bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suka tidak suka pertarungan pilpres tersebut membawa arah emosional masyarakat kita yang sedang belajar berdemokrasi. Berdampak meningkatnya gesekan di tingkat masyarakat bahkan elite yang akan terakumulasi dalam bentuk  konflik. Oleh karena itu berangkat dari kecerdasan mengelola konflik itulah yang penting agar masyarakat bahkan elite pun bisa memahami pertarungan pilpres bukanlah pertarungan akhir zaman, ataupun hidup matinya manusia, tetapi merupakan pendidikan pola pikir dan sikap yang melahirkan gagasan dan karakter manusia Indonesia yang Pancasila. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Duta Besar RI untuk Jepang 1979-1983, Gubernur Lemahanas 1974-1978, Wakasad 1973-1974

Saya melihat ada perubahan besar pada Dr Amien Rais sejak tahun 1998. Sebelumnya saya kenal dia sebagai seorang akademisi yang normal. Akan tetapi sejak tahun 1998 telah terjadi perubahan cara berfikir yang saya anggap tidak normal. Antara lain ada yang amat merugikan kehidupan bangsa Indonesia. Yaitu ketika menjadi Ketua MPR RI membuat lembaga negara itu mengamandemen UUD 1945 sampai empat kali, dan menjadikan konstitusi kita penuh kontroversi dan tak lagi sesuai Dasar Negara Pancasila. Itu sebabnya sekarang banyak kalangan menghendaki negara kembali ke UUD 1945 sebelum diamandemen, atau diadakan kaji ulang atas UUD.

Saya anggap pernyataan Amien Rais tentang Pilpres 2019 juga hasil sikap dan cara berpikirnya yang aneh itu. Karena saya cukup dekat dengan dia ketika ia masih berpikir normal, saya tidak mengerti apa yang menimbulkan perubahan pada dirinya.

Saya pada tahun 1992 sebagai duta besar keliling Gerakan Non Blok pernah mengajak dia ke Beijing China ketika saya ada tugas ke sana. Waktu itu masih normal. Sejak tahun 1998 tak pernah jumpa lagi. Buat saya perubahan yang terjadi itu cukup aneh. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Pada sesi siang Kongres Kebudayaan, Prof Premana Premadi dengan cerdas dan arif memaparkan menbedah Antrhropocene.  Yang layak dan patut didengar elite nasional, terutama politisi yang tidak menguasai sains dan teknologi supaya mengenali dunia, manusia dan alam semesta dalam kaitan yang bukan sekedar klenik 0 mistis, quasi religious

Karena riwayat geologis dunia dan evolusi manusia sampai Homo Sapiens semua merupakan informasi terbuka yang sekarang dihayati oleh manusia modern abad XXI. Dengan khazanah ilmu pengetahuan dan data informatika tentang asal usul bumi, asal usul manusia  maka kita tidak boleh terjebak jadi "penghujat Tuhan versi primitif" yang mengklaim sebagai wakil Tuhan. Padahal Tuhan yang dibayangkan oleh oknum-oknum fanatik radikal, yang merasa boleh dan bisa mewakili Allah menghukum sesamanya sebagai kafir, atheis, sekuler dan lain-lain. Sesungguhnya adalah manusia yang ignoran terhadap neurologi dan cosmology yang menjadi dwi tunggal penentu Human Gnome. 

Jadi makalah Premana Premadi ini layak dijadikan bacaan wajib seluruh elite nasional, apalagi caleg dan capres dan siapa saja yang mau jadi pejabat publik yang bertanggung jawab atas nasib jutaan orang atas kebijakan dan keputusan yang diambilnya. Tepat sekali bila makalah presentasi Premana Premadi ini ditayangkan dan dikumandangkan oleh ribuan caleg, paslon presiden-wapres dan TKN maupun BPN nya. Supaya eling bahwa kiamat yang mau dipicu oleh ujaran kebencian model Armageddon-Baratayuda memang bisa terjadi.

Sebagian kecil ya, karena keserakahan dan kecemburuan kabilisme yang anti meritokrasi dalam bersikap menghayati panggilan manusia sebagai steward yang harus melestasikan bumi dan lingkungan alamnya dengan sistem sosial, yang berbasis stewarship dan meritokratis mengubur jauh-jauh kabilisme. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Menjelang pilpres 2019 suasana politik dalam negeri semakin panas. Indikasi terjadinya krisis demokrasi semakin hari semakin nampak. Duel maut antar kubu Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Prabowo-Sandi semakin gencar. Pertarungan ini bukan hanya melibatkan massa pendukung tetapi juga melibatkan konflik antar elite. Pernyataan demi pernyataan antar elit menyebabkan terjadinya polarisasi politik yang serius di tengah masyarakat dan tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di tanah air. Pernyataan terakhir yang merisaukan seperti yang disampai oleh tokoh nasional, bapak reformasi Amien Rais yang mengibaratkan hari pencoblosan pada tgl 17 April 2019 sebagai Armageddon dan perang Baratayuda. 

Dia sampaikan pernyataan ini dalam forum konsolidasi di sela Muktamar XVII Pemuda  Muhammadiyah pada Rabu, 28 Nopember 2018. Kerisauan dan keprihatin muncul di masyarakat ini karena disampaikan oleh seorang tokoh nasional, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang sudah menyimpulkan peserta pilpres 2019 sebagai pertarungan antara kubu Kurawa (kekuatan jahat) dan kubu Pandawa (kekuatan baik) dalam cerita pewayangan Mahabarata. Dikotomi semacam ini jelas ditujukan kepada Kubu Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai kekuatan Kurawa melawan kubu Prabowo-Sandi sebagai kekuatan Pandawa karena Amien Rais sebagai pendukung pemenangan Prabowo-Sandi. 

Dalam Pilpres 2019 juga digambar sebagai Armageddon yang diartikan sebagai perang kemulian pada akhir zaman yang diwarnai huru-hara besar dan melahirkan kubu Pandawa yang dapat mematahkan dan menyingkirkan orang-orang jahat yang selama ini menjadi sumber masalah di tanah air yg menyebabkan terjadinya kemiskinan, kemelaratan dan keterbelakangan Indonesia selama ini. 2019. 

Sebelumnya tepat pada bulan november bulan lalu Amin Rais juga pernah menyatakan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika tidak punya sikap politik dalam pilpres 2019. Pernyataan ini juga menimbulkan sikap pro-kontra di masyarakat yang menilai Amin Rais arogan dan ikut campur tangan kepada PP Muhammadiyah sebagai organisasi yang mandiri dan independensi. Padahal Amin Rais tahu bahwa organisasi Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan tahun 1912 merupakan Gerakan Islam untuk melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar untuk mewujudkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil-alamin.

Pernyataan demi pernyataan ini tidak baik bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Sebagai bengawan ilmu politik Indonesia seharusnya Amien Rais memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa politik itu tidak seseram apa yg dibayangkan oleh masyarakat awam yang menganggap politik sebagai suatu yang licik, munafik dan liar. 

Oleh sebab itu dianjurkan untuk menghindarkan politik. Padahal setiap kegiatan manusia tidak lepas dari kegiatan politik. Dalam ilmu politik diajarkan tidak hanya  tentang kekuasaan tapi juga nilai. Ada nilai kebajikan dan keluhuran yang harus dimiliki bagi para pejabat politik yang diimplementasikan dalam integritas politik. Seorang pemimpin politik harus berusaha memberikan harapan yang besar kepada rakyatnya akan masa depan negaranya di tengah konfigurasi kekuatan dunia sekarang ini yang penuh dengan kompetisi dan kontestasi. 

Jika terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang besar antara yang kaya dan miskin sekarang ini tidak semuanya disalahkan pada pemerintahan Jokowi-Kalla. Memang sebelumnya semenjak reformasi kita sudah kehilangan roh kita sebagai negara Pancasila. Hal ini akibat proses reformasi yang dilakukan mahasiswa dan aktivis hanya reformasi setengah hati dan tidak menyentuh hal-hal yang substantif seperti pengembalian hasil tindak pidana korupsi pada negara. Oleh sebab itu pernyataan Amien tentang Armageddon dan perang Baratayuda dalam Pilpres 2019 hanya sebagai ilusi seorang Amien Rais dan jika tidak ada intervensi dan pengaruh kekuatan asing, insha Allah Pileg dan Pilres 2019 akan berlangsung aman dan damai tanpa ada pertumpahan darah. Kita serahkan pada TNI dan Polri untuk mengamankan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Siapa pun yangg menang jika proses demokrasi ini sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu harus diterima dan didukung. Kalahdan menang dalam pemilu adalah hal yang biasa karena demokrasi sesungguhnya adalah kompetisi dan kontestasi. Mudah-mudahan Pilpres 2019 berjalan aman dan damai dalam suasana suka cita demi Indonesia Jaya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang