Pilkada Jatim: Siapapun Terpilih, Jokowi yang Menang?
berita
Politika
Sumber Foto : Ilustrasi (gie/watyutink.com) 26 June 2018 16:00
Walau banyak yang mengatakan bahwa Pilkada Jawa Timur siapapun menang Jokowi bakal mengais keuntungan, hal ini masih terlalu pagi untuk ditarik sebagai kesimpulan yang sahih. Namun seperti banyak disampaikan para pengamat, kegagalan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung calonnya di Pilgub Jatim bisa dibilang membuat nyaman bagi pemerintah pusat.

Pendukung utama pasangan Gus Ipul–Puti Guntur adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di tingkat pusat, kedua partai ini merupakan pendukung utama Pemerintahan Jokowi. Sedangkan pasangan Khofifah-Emil Dardak memiliki jalinan melalui restu Jokowi yang notabane sebagai petugas partai seperti disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertanyaan, apakah ini merupakan strategi dua kaki yang dijalankan Presiden Jokowi dalam gelaran pilkada Jatim?

Menariknya, keputusan Khofifah memilih Emil atas restu 'Tim 9' yang terdiri dari para kiai NU membuat PDIP meradang dan langsung memutuskan memecat Emil sebagai kader partai. Pada titik ini muncul pertanyaan kritisnya, apakah hal ini hanya dramatisasi belaka, seolah-olah dianggap mbalelo tetapi Emil sedang menjalankan “politik senyap” untuk PDIP dan kepentingan Pilpres 2019 nanti? Pasalnya, ketika Emil maju dalam Pemilihan Bupati Trenggalek, PDIP adalah salah satu pengusungnya. Bahkan Megawati memiliki hubungan erat dengan kakek Emil Dardak. Hubungan itu diungkapkan Megawati saat Emil dipanggil secara khusus oleh Megawati di kediamannya.

Terlepas dari hubungan Emil dan PDIP, Pilgub Jatim merupakan salah satu barometer politik nasional dan akan sangat menentukan Pilpres 2019 mendatang. Sebab, dengan jumlah pemilih mencapai 30 juta lebih menjadi wilayah yang seksi untuk diperebutkan. Belum lagi, banyak tokoh berpengaruh, serta angka partisipasinya juga cukup baik. Memegang kepemimpinan di Jatim merupakan salah satu aspek penting untuk siapapun yang ingin jadi Presiden RI. Terlebih lagi, Jokowi selaku petahana berkepentingan agar Gubernur Jatim mendatang adalah figur yang bisa diajak kerja sama. Pemimpin di Jatim juga haruslah orang yang tak banyak berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Di sisi lain, PKS dan Gerindra sebagai oposisi dengan cerdik menyelinap secara cantik di barisan kandidat yang diusung oleh PDIP setelah gagal mengusung paslonnya. Bukan tidak mungkin PKS dan Gerindra yang menyelinap di kubu Gus Ipul-Puti, pasti turut pula mencatat dan menengarai lumbung-lumbung suara yang kelak akan digerakkan mesin partainya untuk menuju pertarungan Pemilu 2019.

Bila kita menelisik hasil Pilpres 2014 lalu antara Jokowi dan Prabowo di Jawa Timur, selisih suaranya keduanya hanya terpaut 6,34 persen atau sekitar 1.392,225 suara. Membaca hal ini, apakah tujuan strategi untuk mengamankan suara Jokowi dalam Pilpres 2019 bisa tercapai? Atau malah sebaliknya, dengan menyelinapnya PKS dan Gerindra di barisan PDIP malah akan menggerogoti suara Jokowi pada pilpres nanti? 

Selain itu, jika melihat perjalanan hubungan yang erat antara Pemerintahan Jokowi dengan kedua pasangan yang bakal bertarung, bukan berarti Pilgub Jatim bakal berjalan landai. Sebab, bagaimanapun juga Pilgub Jatim ini mirip panasnya pertandingan derby dalam sepak bola.Telah dua kali Khofifah terkalahkan dalam Pilkada Jatim oleh Gus Ipul. Pengalaman dalam kekalahan dua kali lalu, pastinya akan menjadi cambuk bagi Khofifah untuk memaksimalkan kekuatan politik yang dimilikinya.

Lewat Pilkada Jatim  27Juni 2018 pastinya para pengamat dan pemain politik akan melakukan analisisnya untuk mengukur sejauhmana kerja mesin politik dalam mendulang suara. Hal ini sangatlah penting bagi persiapkan hajatan menuju pertarungan Pilpres 2019. Pertanyaannya, bila Khofifah-Emil yang terpilih, apakah ini menunjukkan mesin birokrasi pemerintah pusat yang bekerja? Lalu, bagaimana jika Gus Ipul yang memenangkan pertarungan, apakah ini menunjukkan mesin partai bekerja? 

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Mengapa dikatakan siapapun yang terpilih pada Pilkada Jawa Timur, Jokowi-lah yang menang? Karena Gus Ipul-Puti didukung oleh PDIP, sementara Khofifah di-endorsment oleh Pak Jokowi untuk maju sebagai calon gubernur. Kedua pasangan calon memang memiliki irisan yang saling terkait dengan Pak Jokowi. Jadi, tak bisa dipungkiri bahwa Pak Jokowi bermain di dua kaki, sehingga Pilkada Jawa Timur adalah win win solution untuk Pak Jokowi. 

Lalu, apakah dampaknya akan positif bagi Jokowi untuk Pilpres 2019? Kalau kita belajar dari pengalaman berbagai kemenangan pada pilkada sebelumnya. Katakanlah Pilkada Jawa Barat juga dimenangkan oleh kader PKS, tetapi tidak mencerminkan bahwa di level nasional calon yang diusung PKS yang menang. Jadi, menurut saya tidak serta merta seperti itu membacanya. 

Memang langkah Jokowi itu bisa jadi berpengaruh terhadap Pilpres 2019, tetapi tidaklah absolute. Pilkada tidak bisa disama-sebangunkan dengan pilpres. Karena koalisinya kohabitasi; koalisi partai yang ada di nasional tidak serta merta sama sebangun dengan koalisi partai-partai di pilkada. Tidak perlu jauh-jauh, di Ibu Kota DKI Jakarta, misalnya, meskipun didorong sedemikian rupa agar sama sebangun dengan koalisi nasional, praktiknya tidak terjadi. Partai-partai pendukung pemerintah pusat tidak solid mendukung calon yang didukung  pemerintah. Sejauh ini praktik kohabitasi acakali terjadi. 

Hal ini karena tidak ada contoh sebelumnya yang bisa dijadikan rujukan tentang koalisi  paralel antara nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Sejauh ini belum pernah ada. Sehingga kohabitasi terjadi sejak pilkada langsung diberlakukan pada 2005 sampai Pikada serentak 2018.

Munculnya koalisi antara PKS dan PDIP di beberapa daerah baik--baik saja, tidak ada masalah. Hal ini menandakan bahwa perilaku dan pola partai politik dalam berkoalisi ini menunjukkan karakteristik dan kekhasannya sesuai dengan daerah masing-masing.

Menariknya  kebhinekaan lebih tercermin di daerah-daerah ketimbang di pusat/nasional. Meskipun demikuan mengapa dalam pilkada muncul  politisasi SARA? Dalam kaitan ini, sebetulnya isu SARA bukan dimunculkan oleh  masyarakat. Tetapi justru oleh elite politik yang melakukan politisasi isu tersebut. Celakanya, isu-isu itu dikeluarkan sedemikian rupa yang akhirnya menjadi komoditi politik dalam pilkada. Sebenarnya yang belum selesai dengan SARA tersebut adalah para elite dan atau aktor.

Oleh karena itu, daerah-daerah perlu lebih genuine dalam mengaplikasikan kebhinekaan. Demikian juga dengan  elite nasional. Mereka tidak boleh kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.  

Praktik koalisi yang terbangun di daerah memang khas ala Indonesia, terutama pola koalisi yang terbangun yang tak terkait dengan yang “dipertontonkan” dengan yang ada di pusat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Pasangan calon (paslon) mana antara Saifullah-Puti dan Khofifah-Emil yang bisa menjamin keberlanjutan pembangunan di Jawa Timur? Sebab pergantian kepemimpinan dari Pak Soekarwo, siapapun yang akan jadi, kalau itu tidak ada proses keberlanjutan pembangunan Jawa Timur akan sekjek. Artinya, harus memiliki program yang jelas dan terukur. Jangan sampai terjebak oleh janji-janji perubahan, tetapi tidak bisa terukur. Namun dalam pengalaman pilkada kerap kali pemilih terjebak dengan politik branding. Sesorang di-branding seolah-olah mampu menyelesaikan persoalan di daerahnya, padahal tidak punya kemampuan untuk menjadi kepala daerah.

Sebetulnya Pakde Karwo meletakkan bagaimana sistem bekerja dengan baik, bukan karena personalnya. Lha, siapa yang bisa menjamin sistem tersebut berlangsung bahwa Jawa Timur akan tetap seperti yang dilakukan Pakde Karwo? 

Ada dua hal yang perlu diperhatikan di Jawa Timur dalam kaitannya kontestasi politik. Pertama, kultur masyarakat. Di sana ada kelompok Nahdlatul Ulama, juga kelompok Mataram dan kelompok budaya “Arek”. Sebetulnya, Gubernur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf memiliki kombinasi yang baik, karena berhasil menjaga keseimbangan ketiga kultur tersebut. Artinya, jaminan keberlangsungan kepemimpinan Soekarwo harus menjadi pertimbangan masyarakat Jawa Timur untuk menentukan gubernur selanjutnya.

Pilkada secara langsung ini faktor utama bukan dukungan partai lagi, tapi sosok calon. Sehingga peng-endorse itu tidak penting lagi. Kalau peng-endorse jadi yang paling utama akan sangat berbahaya. Karena peng-endorse bisa ditinggal, lho. Pilkada DKI Jakarta 2012 menunjukkan itu.

Jadi, Pilkada Jawa Timur lebih kepada kepentingan individual dan peranan partai sebenarnya tidak banyak, maka masyarakat Jawa Timur lebih rasional dalam memilih. Pertama, harus lebih memperhatikan kontinuitas pembangunan seperti sekarang atau tidak. Kedua, sejauhmana pengalaman masing-masing calon mampu meramu program dengan baik. Ketiga, pemimpin Jawa Timur bukanlah tipe pemimpin yang one man show. Ketiga pertimbangan inilah harus dipikirkan secara matang oleh pemilih di Jawa Timur.

Jangan sampai pemilih terjebak politik imajiner calon kepala daerah, karena pada akhirnya nanti akan mengecewakan masyarakat! (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Siapapun yang akan menjadi Gubernur Jatim, pemenangnya tetap NU. Latar belakang parpol tak begitu menjadi masalah karena dalam Pilgub Jatim kali ini, baik pemenang maupun yang kalah berasal dari NU.

Konflik internal NU tak akan memburuk gara gara Pilgub Jatim menempatkan mantan ketua Pemuda Ansor Syaifullah Yusuf, dan mantan ketua Fatayat NU Khofifah Indar Parawansa sebagai dua petarung yang saling berhadapan. Ini karena konflik internal dalam organisasi Islam terbesar di Indonesia ini sudah berlangsung lama, dan para ulamaya NU terlalu sulit dipancing untuk memecah belah NU menjadi berbagai organisasi sempalan.

Apapun masalah yang melanda NU, kini ada kesadaran bersama di kalangan Nahdliyin bahwa mereka sedang menghadapi ancaman bersama, yaitu ekspansi kaum Wahabi. Mereka sadar bahwa menghadapi ekspansi ini cukup berat karena merupakan gerakan internasional yang dilimpahi dolar dari negara negara kaya minyak di Timur Tengah.

Menghadapi ekspansi tersebut NU hanya punya dua pilihan: bertahan atau musnah. Maklum, NU dianggap sebagai aliran sesat sehingga harus dimusnahkan. NU juga dianggap sebagai penghalang bagi ambisi untuk menyulap Indonesia menjadi kekhilafahan.

Maka tak aneh bila Nahdliyin secara umum akan tetap mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. Sikap politik PKB-pun tak akan banyak berpengaruh dalam hal ini. Ketakutan pada para pendukung khilafah dan kelompok kelompok Islam lain yang berseberangan dengan NU akan berpengaruh lebih kuat terhadap Nahdliyin dalam menentukan pilihannya.

Dengan demikian Jokowi akan tersenyum lebar setiap kali membaca laporan tentang Pilgub Jatim. Lagu We Are The Champions punya Queen akan pasti terdengar makin indah di telinganya. Kalau ternyata kalah dalam Pilpres 2019, tembang I'm A Looser karya The Beatles bisa membuat patah hatinya makin parah.(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Tidak semua daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada 27 Juni yang akan datang, paralel dengan peta Pilpres 2019, karena setiap daerah yang melaksanakan pilkada tidak selalu sama skema koalisi partai-partai pengusungnya. Fakta inilah yang membuat sulit untuk menarik kesimpulan dengan garis lurus atas prediksi Pilpres 2019 yang akan datang. Tak terkecuali Pilgub Jawa Timur yang memunculkan kontestasi Gus Ipul-Puti vs Khofifah-Emil Dardak. Banyak orang bespekulasi bahwa Pilgub Jatim itu kontestasi antara "Joko" lawan "Widodo". Sehingga siapapun yang menang adalah kemenangan Jokowi.

Spekulasi itu bisa jadi benar apabila tidak ada perubahan besar yang terjadi. Pertama tidak ada perubahan strategis regulasi tentang PEMILU pasca putusan Mahkamah Kostitusi nanti. Dengan demikian koalisi partai-partai yang yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi saat ini tidak memiki potensi untuk berubah. Kedua, komunikasi Jokowi dengan kiai-kiai Nahdlatul Ulama harus tetap terjaga secara harmonis.

Jika dua hal terakhir yang saya sebutkan ternyata mengalami dinamika yang kuat, maka akan ada perubahan dukungan partai-partai dengan sendirinya. Demikian juga soal komunikasi dengan kiai-kiai NU di Jawa Timur harus tetap dijaga dengan baik, jika Jokowi tetap berharap dukungan dari suara Nahdlatul Ulama. Apapun yang kelak akan terjadi, semua berharap pilkada serentak dan Pilpres 2019 berjalan secara damai dan berkualitas. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Jatim mempunyai arti khusus, bukan hanya bagi politik daerah, apalagi untuk Pemilu 2019. Betul bahwa pilgub inilah yang menarik karena pertarungan yang menentukan banyak kekuatan nasional nantinya. Di sini ulasan saya, melihat kesempatan ini sebagai kesempatan. Untuk pencerahan dari rakyat untuk rakyat Jatim, khususnya golongan muda yang selalu ingin adanya progresivitas berkemajuan di samping memelihara tradisi. Oleh karena itu perlu kita amati betul nasib provinsi yang penuh kegemilangan sekaligus tragedi masa lalunya hingga kini.

Masih segar dalam ingatan kita dua tokoh besar Indonesia yaitu Sukarno dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), keduanya memiliki kesamaan dalam penekanan visi kebangsaannya pada membangun karakter bangsa dan manusia Indonesia, dan bukan semata-mata pada kesejahteraan sosial dan urusan ekonomi "perut".

Ketika Sukarno menyatakan sewaktu merancang Monas bahwa bangsa kita perlu makanan mental dan spiritual agar mampu percaya diri dan ini bukan sebagai mercusuar. Begitu juga Gus Dur, ketika membubarkan Departemen Sosial, dengan mengatakan visinya bahwa urusan bantuan sosial jangan merusak rasa tolong menolong sesama warga, yang sebenarnya mengerti arti gotong royong sejak awal.

Nah inilah perlu direnungkan dengan berlangsungnya Pilgub Jatim bahwa siapapun yang menang bukan soal hanya akan memperkuat tokoh presiden saja, tetapi sekaligus mengutamakan memperkuat sikap hidup (budaya) dan ideologi serta spiritual masyarakat, agar rasional dan kreatif sehingga mampu mengembangkan lingkungannya.

Apalagi bila pemenangnya salah satu dari kontestan yang benar-benar masih menurunkan garis spiritual dan ideologi kebangsaan. Sudah menjadi kewajiban dan harapan dari rakyat Jatim yang merindukan Kebangkitan sejarah Jatim yang bukan seremonial melainkan dapat dijadikan contoh bagi kekuatan nasional. Kita liat Nusantara itu lahir dari konsep Majapahit. Dan sebelumnya Singasari Kertanegara mampu mengusir Kubilai Khan. Begitu juga kebesaran Kediri Airlangga yang sangat memperhatikan soal agraris dan kedaulatan pangan. Dan Nusantara pun runtuh karena melemahnya Jatim, lalu semangat itu hidup lagi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat pertempuran Surabaya.

November '45 sebagai Kebangkitan rakyat bersama bukan hanya segolongan saja. Bisa dikatakan Sukarno sebagai tokoh sentral kemerdekaan Indonesia menghayati budaya kebesaran Majapahit dalam wujud baru NKRI.

Pilgub Jatim ini perlu diseriusi bukan hanya menjelang hari-hari pelaksanaan, tapi tindak lanjut nya. Keseriusannya mengurus kebangkitan di atas tadi, tentu dalam wawasan yang lebih luas dengan memperhatikan kehidupan petani di lahan kritis dan pinggir hutan yang selama ini sering terlantar dan menjadi obyek perhutani dan tidak mendapatkan perhatian Pemda.

Tetapi dengan adanya keputusan program penghutanan sosial, ada harapan rakyat sekitar hutan bisa diwongké dan perlu selanjutnya diperhatikan gubernur dan wakilnya yang baru. Belum lagi tugas kebudayaan agar tidak kehilangan kepribadian, terutama dengan maraknya pariwisata dan industri. Sehingga tidak mengambil lahan yang berarti dan subur untuk agro wisata lestari maupun perlindungan kepurbakalaan, seperti Trowulan yang tak kunjung selesai keseriusan pemugarannya.

Begitu banyak tugas yang terlantar yang harus dibenahi dengan berorientasi pada ideologi kebudayaan, kearifan lokal, spiritual dan pendidikan kreatif. Dan untuk ini kita tidak perlu khawatir apakah PKS atau PDIP saling mengintai. Yang jelas, rakyat harus diperkuat agar tidak korban janji. Karena kemenangan nanti adalah kemenangan golongan muda, yang ingin sebuah kebesaran dan keberanian sebagaimana yang telah dilakukan Bung Karno dan Gus Dur. Saya tidak yakin kemenangan nanti hasil dari partai manapun, tetapi dari kerja bersama rakyat yang merindukan Jatim sebagai titik pencerahan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Elektabilitas jokowi untuk pulau jawa sudah menunjukkan progres yang luar biasa dan hasil survei Indo Barometer Jawa Barat.48 persen, Jawa Tengah di atas 75 persen, dan Jawa Timur juga di atas 65 persen. Artinya dalam Pilpres 2019 nanti untuk pulau Jawa, Jokowi bisa memenangkan pilpres terlepas dari siapapun yang memenangkan pilgub. Karena sosok Jokowi sudah mampu mengambil hati masyarakat dengan hasil kerja yang dipersembahkan terutama di Jawa barat. Di mana  pada Pilpres 2014 Jokowi kalah di Jabar, tapi kepiawaian jokowi untuk mengkemas strategi beliau dengan memprioristaskan pembangunan Jabar, yang paling menonjol adalah Bandara.

Pertarungan antara Gus Ipul-Puti Guntur dengan Khofifah-Emil sebenarnya pertarungan antara orang-orang Pak Jokowi  sendiri. Walaupun salah satu didukung oleh kekuatan partai pemenang pemilu, yaitu PDIP,  tapi tetap saja kekuatan masing-masing kandidat sangat kuat, karena masing-masing memiliki tokoh-tokoh ulama yang.menjadi kekuatan basis massa di Jatim. Pertarungan ini nantinya akan cukup sengit dan perolehan suara akan ketat mengingat masing-masing cagubnya punya pengalaman di eksekutif.

Perhelatan pilkada jatim hampir mirip dengan Pilgub Bali yang mana siapapun yang memenangkan di Bali, Jokowi tetap di atas 85 persen.

Artinya untuk pilpres 2019 jokowi tidak ada masalah yang berarti untuk memenangkan pilpres karena Jawa sebagai barometer politik di indonesia sudah bisa dikuasai.

Strategi Jokowi sebagi incumben memerankan politik dua kaki tidak sepenuhnya benar. karena taktik untuk memenangkan pertarungan yang seperti itu, harus dapat merangkul semua lapisan masyarakat termasuk yang berseberangan pun harus dirangkul untuk mewujudkan program beliau 5 tahun ke depan, untuk mensejahtrakan rakyatnya dari Sabang hingga Marauke.

Siapapun yang menang di pilgub jatim tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap jokowi. Yang kita pentingkan saat ini adalah pilkada yang aman dan damai.

Semoga pihak-pihak yang berkompetisi di pilkada serentak tahun 2018 ini bisa menjaga sportifitas dan kebesaran hati masing-masing untuk menahan diri. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Gus ipul dan khofifah adalah kader NU tulen. Kedua- duanya berasal dari basis NU kultural dan struktural. Ini berarti Jawa Timur merupakan basis nahdliyin. Siapapun yang ingin mencalonkan diri menjadi gubernur, latar belakang kaum santri menjadi pilihan yang berpeluang lebih besar menang.

Menarik memang, majunya Khofifah sebagai Cagub Jatim bukan semata mata masalah kekuasaan. Saya melihat, ada persoalan persoalan yang belum bisa diselesaikan selama kepemimpinan Gus Ipul. Artinya, ini menjadi " senjata Khofifah", berkaitan lemahnya manajerial Gus Ipul.

Jadi sebenarnya, Pilgub Jatim lebih mengedapankan adu program, ketimbang isu-isu primordial sebagaimana yang terjadi di DKI dan Jabar. Maka, Pilgub di Jatim termasuk bersih dari kampanye berbau SARA, yang sering mendengar kalimat sejenis: " mari umat Islam bersatu". Kalau toh ada, masyarakat Jatim lebih dewasa menghadapi isu-isu seperti itu, seperti "pemimpin harus dari laki laki" yang hingga kini masih tetap muncul di kalangan sebagian ulama atau tokoh agama.

Jika benar analisis saya, maka Pilgub di Jatim lebih mandiri, dan  punya pengaruh kecil terhadap pilpres mendatang.

Maka, hal yang wajar suara tokoh PKS dan Gerindra datar-datar saja. Toh jika menang pun calonnya, metode kedua partai tersebut untuk menyakinkan sebagai agenda pilpres tidak akan mempan.

Bahasa sederhana, jika menang Gus Ipul, PKS dan Gerindra dapat nama, toh jika kalah, pun tidak ada persoalan. Keduanya bukan pemain utama, tapi sebatas pendatang baru akibat tidak ada calon dari kedua partai tersebut. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua Presidium GMNI, Ketua Dewan Kehormatan Nasional Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan In- donesia).

Pengertian "dua perspektif" dalam judul tanggapan ini adalah positif dan negatif. Ini memiliki konotasi dengan hasil yang menguntungkan dan yang merugikan Jokowi. Perspektif positif akan dengan mudah dikatakan bahwa siapapun yang menang, Jokowi tetap diuntungkan. Sementara perspektif negatif, siapapun yang menang juga mengandung "ancaman" bagi Jokowi.  

Seperti kita ketahui, pasangan Khofifah-Emil memiliki latar belakang yang relatif berbeda, dilihat dalam latar belakang sosial-budaya. Khofifah, semua tahu berlatar belakang Nahdiyin, kalangan Santri dan warga NU. Sedang Emil memiliki latar belakang nasionalis, priyayi, intelektual. Sebagai bagian dari masyarakat Jawa, dalam pandangan Clifford Geetz, Khofifah masuk dalam kalangan santri; sedang Emil cenderung bagian dari kalangan Abangan-Priyayi.

Selanjutnya, pasangan Gus Ipul-Puti juga demikian. Gus Ipul dari kalangan Santri sedangkan Puti masuk dalam kalangan Abangan-Priyayi. Meski pembedaan secara antropologis itu kini tentu bisa diperdebatkan lagi karena banyak faktor, paling tidak dalam konteks "timing ". Karena penelitian Geertz tersebut dilaksanakan pada kurun waktu 1952-1954. Perkembangan dan perpaduan kultur masa kini telah terpengaruh oleh kultur global yang sedang merambah dunia. 

Analisis sementara menyimpulkan para calon Gubernur Jatim dalam Pilkada 2018 memiliki kultur yang sama, paling tidak memiliki kemiripan. Demikian juga para Calon Wagub juga punya kesamaan atau kemiripan kultur. Hanya bedanya Puti lebih memiliki aksentuasi khusus sebagai cucu Bung Karno.

Dalam konteks pengaruh positif bagi Jokowi siapapun yang terpilih, kedua pasangan jelas latar belakangnya. Kedua pasangan, masing-masing Cagub dan Cawagub  memiliki kultur beda namun punya  pandangan politik Islam Nusantara. Dalam makna lain ini adalah kultur Islam yang adaptif terhadap aspek ke- Indonesiaan. Dalam arti negatif, kedua pasangan disamping diwarnai oleh kecenderungan kultur Islam Nusantara-Nasionalis, juga memiliki kecenderungan sikap kritis. Kedua pasangan latar belakang pendidikannya bagus dan bahkan sesama cawagub bersentuhan langsung dengan kultur pendidikan internasional.

Selain itu, kedua pasangan dalam mengantisipasi pengaruh  kebijakan nasional memiliki elemen kritis. Jadi siapapun pemenangnya, Jokowi perlu melihat dimensi positif dan negatif kedua pasangan dalam perspektif tersebut diatas. Tentu perspektif lain bisa dijadikan titik tolak analisis. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik

Jawa Timur seperti juga Jakarta, masih merupakan daerah abu-abu bagi Jokowi maupun Prabowo. Karena massa pemilih pada Pilpres 2019, dipastikan tidak akan seramah terhadap Jokowi seperti pada Pilpres 2014. Karena tagline...’2019 Ganti Presiden’ cukup menggema di Ibu Kota Republik Indonesia!
.
Pada umumnya para analis politik beranggapan, bahwa siapapun pemenang Pilkada di Jatim pasti akan bermuara ke perolehan Jokowi kelak.  Mengingat, Gerindra tidak punya calon kuat di sana, kecuali nebeng massa di suaranya Gus Ipul. Hal ini akan menjadi lain jika La Nyala tidak patah arang, karena sekalipun dia kalah dalam kontestasi Jatim tapi akan menjadi perekat yang kuat bagi para pemilih Prabowo kelak. 

Masalah tagline Ganti Presiden. Memang pada awalnya bisa membuat gundah para pendukung Jokowi. Tapi ada pula yang membaca bahwa tagline ini bukan hanya untuk memilih Prabowo. Melainkan asal bukan Jokowi,  semacam gerakan yang mengenyahkan perjalanan Jokowi untuk periode keduanya. Tapi gerakan ini tidak bisa mengesankan sebagai gerakan rakyat yang menghendaki perubahan, seperti munculnya para relawan pendukung Jokowi pada Pilpres 2014, melainkan gerakan dari partai oposisi yang keburu-buru berkehendak menggantikan Jokowi. Apalagi para inisiatornya berebut tampil, saling menampilkan diri membawa partainya. Sehingga ketakziman rakyat pun menjadi berubah, bukan menganggap kepentingan rakyat yang berkehendak, melainkan kehendak partai oposisi yang sewajarnya jika ingin mengganti Jokowi. 
.
Semula, Kegundahan atas tagline ini pun dimungkin juga terjadi karena dibawa acara pulang kampung pada medio idul fitri. Apalagi menggunakan acara pelepasan pulang kampung. Lagi-lagi munculnya para tokoh partai oposisi di acara itu, yang justru meyakinkan bahwa itu hanya kehendak partai oposisi bukan gerakan rakyat. 

Bagaimana acara bawa pulang kampungnya tagline GantiPresiden?.

Saya hanya membaca bahwa adakalanya rakyat itu tidak berpikir lateral, melainkan dialektis dan out off the box dari tema ganti presiden. Seperti pengaruh lancarnya mudik dibandingkan periode sebelumnya; terbangunnya infrastruktur jalan raya dan pelabuhan, tanpa di ucapkan pun membuat kenikmatan tersendiri dalam bermudik. Apalagi dengan kemampuan mengendalikan bahan makanan untuk kepentingan berlebaran. 
.
Nah,  masalah inilah yang menurut hemat saya menjadikan tagline ganti presiden 2019 tidak bisa dibawa secara utuh dan gegap gempita ke kampung.  Kecuali hanya dibaca sebagai kontentasi biasa, antara pihak yang berkuasa dengan partai oposisi. 

Mungkin saja dukungan Gerindra dan PKS dianggap sebagai langkah cerdik, akan tetapi saya membaca bukan langkah atau pilihan yang terbaik, memgingat cara ini tidak akan mampu mengkristalkan para pendukung Prabowo secara utuh. Lain halnya jika Gerindra dan PKS punya calon sendiri, sekalipun kalah.  Karena sudah dapat dipastikan, pilihan taktis seperti yang dilakukan saat ini tidak akan mampu menghangatkan mesin politiknya Prabowo untuk pilpres kelak. Mungkin juga taktik ini dipilih untuk menghemat Sumber Daya, karena beranggapan akan kalah? Tapi akibatnya, mesin politiknya belum bisa start. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Dinamika politik antara koalisi pemerintah Jokowi-JK dengan pihak oposisi di bawah pimpinan partai Gerindra dan PKS yang menghangat pada tahun  politik ini telah menggerus energi bangsa dan seakan-akan bangsa dan negara ini akan mengalami chaos. Hujatan demi hujatan terhadap pemerintah sudah di luar kepatutan dan kepantasan, seperti isu yang berkembang akhir-akhir ini tentang adanya ketidak netralitas aparat kepolisian dalam pelaksanaan pilkada 2018 seiring ditunjukkannya beberapa orang pejabat Polri sebagai Plt Gubernur. Padahal Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 merupakan tugas dan kewajiban penting bagi setiap warga negara untuk mengakomodasi hak politiknya dalam pemilu dan kepolisian sebagai representasi negara harus netral dan menjamin adanya pemilihan bebas dan jujur serta adil.

Dalam demokrasi sirkulasi elite harus dilakukan secara berkala. Oleh sebab itu pergantian rezim bukan suatu yang mencemaskan dan mengkhawatirkan yang membuat masyarakat takut terjadinya konflik politik. Masyarakat harus selalu diberikan pengertian bahwa pemilu adalah pesta demokrasi yang harus disikapi dengan suasana kegembiraan dan suka cita seperti layaknya pesta-pesta perkawinan, ulang tahun dan sebaganya.

Jadi, pemilu adalah pesta demokrasi yang berlangsung sekali dalam lima tahun. Oleh sebab itu kontestasi pemilu yang sudah menjadi agenda politik nasional melalui Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019 tidak digunakan elite politik untuk memecahkan persatuan dan kesatuan yng sudah susah payah dibangun selama ini untuk tujuan-tujuan tertentu.

Memanasnya suhu politik sekarang ini sudah biasa dalam setiap pemilu di mana dan kapan saja. Intensitas ini muncul  disebabkan adanya perbedaan kepentingan. Dalam adegium politik dikatakan bahwa " no permanent anemy, no permanent friend, permanent is interest ". Kepentingan yang sama inilah akan menghilangkan sekat-sekat yang menjadi sumber konflik selama.

Perbedaan sekat-sekat ini dapat kita saksikan dalam pilkada Jatim 2018 di mana Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan koalisi dengan PDIP dan PKB untuk mendukung pasangan Saifullah Yusuf- Puti Guntur Soekarnoputra, padahal di tingkat pusat keempat partai politik ini memiliki orientasi politik yang berbeda, partai Gerindra dan PKS sebagai partai oposisi, sedangkan PDIP dan PKB merupakan pendukung utama Pemerintahan Jokowi.

Apapun hasil pemilukada di Jatim akan bisa dijadikan rujukan bagi perkembangan demokrasi Indonesia, bahwa bagaimana pun panasnya suhu politik namun demi  kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, harus mendahului kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu, kelompok dan golongan.

Pemilihan gubernur Jatim ini bisa dijadikan format dalam membangun konsensus politik nasional khususnya menghadapi pilpres 2019. Pilgub Jatim merupakan salah satu barometer politik nasional dan akan sangat menentukan Pilpres 2019 mendatang. Dengan jumlah pemilih yang cukup tinggi, banyak tokoh berpengaruh serta angka partisipasi yg cukup baik, Jokowi sebagai petahana membukakan diri untuk memberikan kesempatan kepada pihak oposisi untuk ikut serta dalam pemerintahan jika memenangkan Pilpres 2019.

Politik zero sum games yang selama ini digunakan dalam pemerintahan otoriter harus ditinggalkan. Membangun negara yg besar dan luas ini memerlukan sinergitas antara berbagai komponen bangsa. Hal ini perlu dilakukan konsensus nasional bahwa dari mana pun mereka berasal, apabila memiliki kapasitas, profesional dan integritas yang tinggi mereka layak masuk dalam kabinet yang akan datang termasuk orang-orang yang berasal atau yang diusulkan oleh oposisi.

Mudah-mudahan Pilgub Jatim berjalan lancar dan damai sehingga siapapun yang terpilih akan memberikan kontribusi yang besar dalam menyukses Pilpres 2019 sebagai momentum untuk membawa Indonesia yang maju dan modern. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF