Pilihan Politik Yuppies Muslim
berita
Politika

Sumber Foto : Brilio

17 September 2017 10:00
Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar. Kelas menengahnya tengah bangkit secara ekonomi. Banyak penduduk Indonesia beragama Islam yang ekonominya menjadi mapan. Laporan utama majalah Swa, terbitan 2014, populasi kelas menengah Muslim tercatat sekitar 112 juta orang dengan nilai pasar Rp112 triliun per bulan.

Kelas ini, para young urban professionals (yuppies) Muslim, menerapkan gaya hidup Islami dalam keseharian mereka. Itu sebabnya berbagai produk syariah, mulai dari fashion, perbankan, kosmetik, hotel, reksadana, makanan halal, lembaga amal zakat, umroh dan travel religi, laku dilahap pasar. Dengan potensi pasar yang besar secara ekonomi, bagaimana sikap politik mereka? 

Lembaga Survey Indonesia (LSI) punya data menarik. Awal Maret 2017, sebulan sebelum putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, mereka merilis hasil survei yang menunjukkan, berdasarkan sentimen agama, Anies-Sandi bakal menang di pemilih muslim.  Sementara Ahok-Djarot menang di pemilih non-muslim. 

Dari 79,20 persen responden muslim di survei LSI, sebanyak 55,04 persen memilih Anies-Sandi, sisanya mendukung Ahok-Djarot. Lalu 20,80 persen respoden yang non-muslim, sebanyak 86,58 persen mendukung Ahok-Djarot. Hal ini menunjukkan bahwa para pemilih Anies juga mereka yang mengkonsumsi kosmetik halal atau menabung di bank syariah. Pilihan ini apakah sekadar lahir dari sentimen sektarian? Perlu dikaji lebih jauh.

Di Pilkada DKI Jakarta yang lalu, kelompok radikal turut merapat di belakang Anies-Sandi. Ada pendapat, bila pilihan didasari dorongan rasional, pastilah Muslim yuppies risih dan mungkin mengambil sikap lain. 

Dengan tak bergeming dari pilihan, ada indikasi bahwa para Muslim yuppies ini memiliki mimpi yang sama: sebuah negara Islam. Benarkah? Sentimen politik atau kecemburuan sosial yang membuat mereka bersatu? 

Untuk pasar politik 2019, 112 juta orang adalah angka yang besar. Bagaimana partai-partai akan menggaet suara mereka di pileg/pilpres 2019 nanti? Pada siapa mereka melabuhkan suara di pemilu nanti? Akankah isu agama menarik minat mereka? Atau isu keadilan sosial dan kemanusiaan yang lebih merangsang daya pilih mereka secara rasional? Siapa yang menjadi pilihan; calon yang membawa isu konservatisme agama atau justru yang mengusung isu pluralisme? Apa pendapat Anda?
Watyutink? (ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sejarawan UI, pemerhati sejarah Islam Indonesia

Pilihan politik kelas menengah Muslim kita terkait dua hal. Pertama, pragmatisme kepentingan. Menengok sejarahnya, kemunculan Syarikat Islam (SI) lahir dari sentimen dagang, antara Muslim pedagang batik dengan Cina pedagang batik di Solo, Jawa Tengah. Waktu itu masalahnya persaingan ekonomi. Tapi mereka melihat sentimen keagamaan efektif buat menggalang solidaritas antar pedagang. Maka, dipakailah nama Syarikat Dagang Islam, yang lalu berkembang jadi SI tanpa menekankan soal dagang lagi..

Di periode-periode yang lain pun sama polanya, menyelamatkan kepentingan ekonomi di luar agama. Namun, tetap menggunakan simbol-simbol agama.

Kedua, sentimen rasial. Sentimen ini tak bisa hilang. Dari zaman dulu kita punya masalah antara kaum pribumi dengan pendatang. Saat Ahok muncul di Pilkada DKI sentimen rasial itu ada.  

Rasionalisme kelas menengah Muslim terletak pada pragmatismenya. Ketika bersikap pragmatis, berarti masih menggunakan rasio yang benar menurut mereka. Tapi sifat anti-Cina tidak rasional. Sikap anti pada yang lain itu tak rasional, tapi sifat nature yang salah yang selalu dipelihara. 

Saya yakin, kelas menengah Muslim ini tidak mengidentifikasi dirinya dengan kelompok Muslim radikal. Kelihatan sekali saat umat Islam demo 411 atau 212. Yang kelas menengah di belakang (barisnya), yang didorong di depan itu massa yang lebih luas. 

Kalau kelas menengah Muslim ini dibilang hipokrit, ya memang demikian. Karena tujuan mereka: kepentingan tak terganggu. Secure secara ekonomi. Mereka menggunakan simbol-simbol Islam, ketika dianggap populis. Mereka tak memberi kontribusi yang vokal bagi gagasan keislaman. Misalnya, membentuk negara Islam. Sifat ini sangat khas Indonesia. Jadi, kalau sampai Indonesia jadi negara Islam seperti zaman Nabi Muhammad hidup di Madinah, saya kira mereka ogah juga. 

Yang dikejar Kelas menengah Muslim semata demi kepentingannya saja. Bahkan merambah ke urusan ibadah. Misal, ritual sholat Duha, puasa Senin-Kamis, atau bersedekah, tujuannya mengejar dunia agar dimudahkan rezekinya. Bahkan ada hitung-hitungan bersedekah sekian dipercaya dapat balasan rezeki sekian. Alasan bersedekah bukan lagi berderma atau bekal di kehidupan akhirat. Tapi, kehidupan sekarang di dunia.  

Di 2019 ketika isu sektarianisme dianggap bisa mewakili kepentingan kelas menengah Muslim, saya pikir isu ini akan tetap digunakan. Namun yang harus dilihat andai nanti kelompok ini kalah dalam persaingan politik. Mereka akan mudah berubah mengakomodasi kekuasaan berikutnya yang eksis saat itu.

Mereka bisa langsung berbanding terbalik dari sebelumnya. Menjadi amat sekuler, mungkin. Contohnya bisa kita lihat dari perubahan Orde Lama ke Orde Baru. Begitu Soeharto mengharamkan politik partisan, kelompok-kelompok garis keras yang ada di Masyumi dan kelompok Islam yang lain dengan serta merta mengubah pandangan. Mereka masuk ke Golkar (partai pemerintah Orba--red) yang sekuler. Semua demi menjamin kepentingan politik dan ekonominya tetap berlangsung.

Akhirnya pada masa itu kelompok Islam modernis pecah. Ada yang masih bertahan dengan idenya dan jadi radikal. Dan ada yang mengikuti ideologi pembangunan-nya Soeharto. Label agama mereka tinggalkan. Lalu muncul Nurcholis Madjid dari kalangan ini, dengan adagium "Islam, Yes. Partai Islam, No". Itu terminologi dari kelas menengah Muslim yang akomodatif pada kekuasaan (waktu itu di tahun 1970an).

Kelompok NU agak terlambat mengakomodasi itu. Yakni pada 1980an, ketika Gus Dur menerima azas tunggal. (Ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Dalam konteks pilkada, politik itu opsi-opsi dan seni kemungkinan di mana konteks memegang peran penting. Isu yang bergulir deras waktu Pilkada DKI Jakarta adalah penistaan agama. Isu ini menimbulkan pembelahan pilihan yang tajam, karena terkait langsung dengan rasa ketidakadilan. Elit dan aktor berperan penting dlm meruncingnya isu agama tersebut.

Masalahnya bukan hanya isu agama saja yang menyeruak, tapi rasa ketidakadilan memunculkan empati kolektif warga masyarakat dan atau komunitas-komunitas, termasuk kelas menengah Muslim.

Masalah krusialnya bukanlah kelas tersebut risih atau tidak risih berada dalam satu atap dengan kelompok radikal. Tapi perasaan kolektif warga Muslim akan ketidakadilan dan atau kezoliman yang "dipertontonkan petahana (Ahok)", yang dinilai telah menistakan agama Islam. Isu krusialnya bukan masalah suku/etnisitas, tapi agama. Hal ini sangat serius bagi pemeluknya.

Kelompok menengah Islam sudah sangat paham dengan 4 konsensus dasar negara; Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka juga memahami dengan seksama bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Umat Islam sudah sepatutnya menunjukkan umat yang Islami atau masyarakat yang Islami. Tak ada yang salah dengan prinsip ini.

Terlalu jauh mengasosiasikan masyarakat islami yang menjalankan aqidah secara baik dan benar, dengan model Taliban di Afghanistan. Apalagi jika ditarik makin jauh lagi seperti ISIS. Asumsi tersebut sesat dan tidak bisa dipertanggung-jawabkan, karena tidak didasarkan atas ihwal empirik atau scientific evidence yang reliable. Islam di Indonesia adalah rahmatan lilalamin dan memiliki kekhasannya sendiri. Karena itu, tidak perlu diidentikkan dengan Taliban dan ISIS.

Apa kelas menengah Muslim hipokrit? Hipokrit tidak hipokrit, sangat individual, mengacu pada sifat personal. Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat baik dan memperbaiki akhlaknya. Menyeimbangkan antara duniawi dan ukrowi bukan pekerjaan ringan. Ada muslim yg berhasil dan ada yg kurang berhasil menjalankan aqidah Islam. Perilaku hipokrit itu yg mestinya terkikis, bila aqidah dilaksanakan secara konsisten. 

Sejarah politik dan pengalaman pemilu yang berlangsung selama ini, menunjukkan bahwa pola perilaku pemilih cukup variatif. Pemilih acapkali moody secara politik dan kontekstual, dipengaruhi oleh isu-isu aktual. Artinya, tidak bisa disimpulkan secara simplistik dan gegabah, apakah pilihan kelas menengah Muslim akan berlabuh ke partai Islam atau moderat atau nasionalis.

Pada dasarnya politik aliran sudah cair. Sistem multi partai relatif bisa jadi kanalisasi kendati ideologi partai makin kabur karena lebih mengesankan tak ada beda antara satu partai dengan partai lainnya. Bahkan partai-partai yang katanya berbasis Islam, malah lebih OK berkoalisi dengan partai-partai berbasis nasionalis, ketimbang dengan sesamanya.

Mestinya yang dipersoalkan saat ini dan ke depan, bukannya hanya mempertanyakan pilihan kelas menengah Islam akan berlabuh ke mana. Tapi perlu dipertanyakan pula apakah parpol di negeri ini memiliki tanggung jawab penuh dalam mengusung calon pemimpin yang OK, yang secara integritas dan substansi/kualitas tak bermasalah. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior

Sejak November 2016 yang lalu, tiba-tiba jagad politik dan hubungan antar anak bangsa di negeri ini terguncang hebat oleh “Kasus Surat Al Maidahnya Ahok”. Apa itu pertanda maraknya kelompok Islam Radikal - Salafi – Takfiri? Hemat saya, tidak.

Kasus Surat Al Maidah Ahok, jika dicermati dari info-info berbagai media sosial sejak awal 2016, adalah akumulasi emosi yang lalu meledak dipicu tergoresnya deep feeling, perasaan terdalam masyarakat. Luka hati akibat ketidakadilan, kesenjangan sosial ekonomi, tebang pilih penegakan hukum, arogansi dan keberadaban penguasa. Kasus itu antara lain Taman BMW, Rumah Sakit Sumber Waras, juga penggusuran tak manusiawi yang jauh panggang dari api dibanding janji-janji kampanye Cagub Jokowi – Ahok.

Mengapa Al Maidah yang jadi Casus Belli? Hemat saya, ada tiga hal. Pertama, orang boleh berdebat, suara umat Islam tidak satu namun terbagi dalam berbagai aliran, mazhab dan organisasi. Tapi sejarah menunjukkan, bila keyakinan akan tauhid, keesaan Tuhan, kemuliaan Nabi Muhammad Saw, kebenaran Al Qur’an dilecehkan, maka mayoritas umat Islam akan menanggalkan perbedaannya, bangkit bersatu melawannya.

HOS Tjokroaminoto guru para tokoh pergerakan nasionalis, komunis dan Islam, sebagai “Raja Jawa Tanpa Mahkota”, membuktikan itu. Tatkala Kanjeng Nabi Muhammad awal 1918 dilecehkan sebuah artikel majalah “Jawi Hisworo” yang terbit di Solo. Umat Islam marah. Tanggal 17 Februari 1918, Tjokro membentuk Tentara Kanjeng Nabi Muhammad Saw - TKNM di hampir seluruh Jawa dan sebagian Sumatera melibatkan 175 ribu orang lebih. Jumlah yang luar biasa besar semasa itu.

Perihal solidaritas dan hubungan sesama muslim, hendaklah dipahami hadis Nabi Muhammad Saw ini: “Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan kasih-mengasihi adalah seperti satu tubuh, yang apabila ada salah satu anggota tubuh mengaduh kesakitan maka anggota-anggota tubuh lainnya ikut merasakannya, yaitu dengan tidak bisa tidur dan merasa demam”.

Kedua, terasa ada divisi kekuatan yang tak terlihat yang lazim terjadi dalam Perang Semesta Global atau Perang Asymetris.  Yang coba menghancurkan Indonesia dengan mengobarkan konflik horizontal berbasis SARA.  Mengadu  umat Islam dengan non Islam, yang ditandai antara lain dengan merebak secara luar biasa berbagai framing berita dan informasi-informasi hoax. Mirip keadaan sekitar tahun 1964/1965, yang kadar dan variannya  sekarang ini lebih dahsyat dan canggih.

Ketiga, era keterbukaan menunjukkan secara terang-benderang berbagai ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi, perilaku tak terpuji para elite politik, dan lemahnya penegakkan hukum. Demokrasi yang berlangsung dirasakan sebagai demokrasi prosedural yang semu dan hanya milik pengusaha-penguasa.

Bagaimana kemudian sikap kelas menengah muslim yang 112 juta orang sebagaimana digambarkan Watyutink? Cobalah perhatikan secara seksama siapa yang meramaikan berbagai mall di kota-kota besar?  Itulah mereka. Kelas menengah muslim yang terdidik, yang bisa membaca angka statistik dan berbagai indikator sosial ekonomi. Kaum urban professional muslim yang menerapkan gaya hidup Islami dalam keseharian mereka dengan wawasan pergaulan luas, menghargai pluralisme dan kemanusiaan. Namun, akan berbalik menjadi militan bila kepercayaan dan ketauhidannya dilecehkan. Inilah pada hemat saya, yang harus dipahami oleh para politisi dan patriot-patriot bangsa Indonesia.*                       

(Yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Advokasi, Management dan Kebijakan Publik.

Kalau kita lihat sejak pemilu pertama tahun1955 hingga 2014 jelas sudah terpetakan, partai nasionalis menang dari partai partai agama. Kenapa?  Pertama, di dalam tubuh partai partai nasionalispun banyak bergabung tokoh tokoh agama yang sangat berpengaruh menggaet suara grass root

Kedua, di partai-partai nasionalis pun ada underbow yang terkait dengan gerakan keagamaan sehingga faktor ini berpotensi besar masuk menggaet pemilih agamis baik tingkat atas menengah sampai di tingkat bawah. Ketiga, program partai-partai nasionalis kerap berhubungan dengan kegiatan sosial dan keagamaan  dan semakin menguatkan hubungan batin antara rakyat yang agamis terhadap partai nasionalis. 

Keempat, pengurus dan anggota parpol aliran nasionalis juga orang orang beragama (Islam, Kristen, Budha, Hindu, aliran kepercayaan). Mereka punya hubungan kuat dengan lingkungan serta keluarganya. Kelima, dari berbagai analisis sebagian para pemilih Muslim tidak mau terjebak dalam politik keagamaan. 

Keenam, kebanyakan saudara-saudara kita yang muslim tidak berminat menjadikan RI negara yang berdasarkan syariat Islam. Ketujuh, hampir seluruh rakyat Indonesia menyatakan Pancasila yang terbaik merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. 

Nah, hal-hal di atas adalah kunci kenapa parpol parpol aliran nasionalis selalu menang atas parpol parpol beraliran agama. Namun, yang perlu diperhatikan oleh parpol-parpol nasionalis adalah menjaga moral, kewibawaan, dan martabat parpolnya untuk kepentingan anak bangsa dan negara. Jika banyak tokoh parpol yang telibat korupsi, narkoba atau membuat program dan kebijakan yg tidak populer di mata rakyat, maka citra parpol akan rontok, mengakibatkan floating mass (masa mengambang). Celah ini yang biasanya berada di golongan kelas menengah, intelektual, dan yuppies Muslim.

Ketika golongan tersebut kehilangan kepercayaan pada parpol nasionalis, maka pilihan mereka adalah: satu, parpol beraliran agama, dua golput (tidak memilih sama sekali ). Jika ditanya berapa persentase floating mass itu bisa lari, analisa saya bisa sampai 40 persen. tapi apakah 40 persen ini bisa digarap oleh parpol parpol agamis, ini tergantung cara, strategi, dan pendekatan mereka. 

Namun, apa di tubuh parpol-parpol agamis tersebut tokoh-tokohnya, pengurus dan anggotanya bebas korupsi, narkoba dan selalu berbuat sesuatu untuk kepentingan rakyat? Kalau hal ini belum maksimal dilakukan angka pemilih  floating mass akan menuju ke golput. Maka jika ada yang membuat Partai Golput tertawalah kalian ha ha ha ha ha... (cmk)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu             Bukan Hidup Abadi Badaniah Semata             Hidup Abadi Masih Spekulatif